Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 (2016): December"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Ricca]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7833
<![CDATA[Hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, secara normatif diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 2011. Hal ini mengukuhkan bangunan hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai Grundnorm ditempatkan sebagai norma yang memiliki realitas ideal yang diidentikkan dengan keadilan. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk melegitimasi atau membatalkan suatu produk hukum. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang ketika bersinggungan dengan persoalan politik, maka harus menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk membuat hukum yang dianggap adil. Paper ini akan menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm membawa persaingan antara politik dan hukum, sehingga menjadi bias keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dengan politik dalam pembentukan undang-undang; dan apakah pola persaingan itu menempatkan Pancasila dalam realitas ideal sekaligus ideologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, karena bukan hanya berorientasi pada norma, melainkan juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang.The hierarchy of Indonesian laws, normatively regulated in a legislation from 1966 to 2011. This confirms the building of positive law in Indonesia. Pancasila as a Grundnorm is placed as a norm that has an ideal reality that is identified with justice. In contrast to Staatsfundamentalnorm, which places Pancasila as an ideology to legitimize or cancel a legal product. Therefore, the legislator when it comes to political issues, then must place Pancasila as an ideology to make law that is considered fair. This paper will analyze whether Pancasila as a Grundnorm or a Staatsfundamentalnorm brings competition between politics and law, so that it becomes a bias of justice; How the pattern of competition between law and politics in the formation of laws; And whether the pattern of competition puts Pancasila in both ideal and ideological reality. The research method used is doctrinal legal research, because not only oriented to the norm, but also on principles and doctrines to analyze the pattern of competition between politics and law in the formation of laws.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdullah, Zaitun]]>;
<![CDATA[Wijaya, Endra]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7830
<![CDATA[Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar ummat beragama dan intra umat beragama diatur dalam Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paper ini akan menganalisis tentang keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang.Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia.]]>
<![CDATA[Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Saifulloh, Putra Perdana Ahmad]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9276
<![CDATA[Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Paper ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang partai politik yang mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologi Pancasila dan kesesuannya dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Group (Golongan Karya). The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the 1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a restriction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle for political parties in Decree Number II / MPR / 1983 and Political Parties Law, and Golkar Year 1985.]]>
<![CDATA[Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Awaludin, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852
<![CDATA[Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh “orang dalam†untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an “insider†to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.]]>
<![CDATA[Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan ]]>
<![CDATA[Surbakti, Fatimah Zahrah Br]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9891
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi. This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Menawhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi ]]>
<![CDATA[Zaidan, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9892
<![CDATA[Ideologi negara pada hakikatnya merupakan ikatan pemersatu suatu bangsa. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara pandang manusia tentang diri dan lingkungannya. Pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap pandangan hidup harus diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak terjadi ekses yang merugikan kehidupan bangsa dan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Isu bangkitnya komunisme yang muncul ke ruang publik harus diletakkan dalam bingkai negara hukum. Paper ini akan membahas tentang kesiapan perangkat hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum dalam membendung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Proses hukum yang adil dengan menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat (demokratisasi), asas presumption of innocence, impartialitas lembaga peradilan merupakan keniscayaan agar setiap orang yang dituduh terindikasi menyebarkan atau menganut faham komunisme tidak distigmatisasi secara politik, akan tetapi diusut berdasarkan hukum yang berlaku.State ideology is essentially a unifying bond of a nation. Globalization had an impact on people’s thinking about himself and his environment. The negative effect of globalization on the philosophy of life (way of life) should watch out because it could threaten the integrity of the Nation. The criminalization of acts contrary to Pancasila is an urgent need to avoid excesses that harm the nation and the country as a democratic constitutional state. The issue of the rise of communism which has several times exhaled, must be placed within the framework of state law. This paper will discuss about the readiness of legal instruments; facilities and infrastructure law and the culture of law to stem the ideology contrary to Pancasila. A fair legal process (due process of law) by upholding the freedom of expression (democratization), the principle of presumption of innocence, impartiality of the judiciary is indispensable that every person accused indicated deploy or embrace the ideology of communism is not stigmatized politically, but investigated by applicable law.]]>
<![CDATA[Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila ]]>
<![CDATA[Syarif, Nurrohman]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7829
<![CDATA[Revitalisasi ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syari’at atau hukum Islam secara total (kaffah). Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara didepan hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila didalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Paper ini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter syariat, tujuan syariat, model-model penerapan syariat di sejumlah Negara Muslim, model atau teori penerapan syariat Islam di Indonesia menurut sejumlah pakar, pilihahan atau alternative yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan implementasi syariat Islam di Indonesia dan ditutup dengan simpulan. Revitalization of ideology in Islamic perspective, both at national and global level always leads to aspirations and demands to implement sharia or Islamic law in total (kaffah). Within the legal State of Indonesia, such aspirations and demands can not always be met. This is because the Indonesian state of law, from the beginning built on the spirit of nationality based on the principle of divinity, humanity, justice, and equality or equality for every citizen in front of the law. Therefore, the aspirations and demands of the application of Islamic Shari’a always experience constraints if in it there are discriminative elements or other elements that can eliminate the guarantee and protection of citizens’ rights that have been guaranteed by the constitution. This paper will explain the understanding and character of the Shari’a, the purpose of Shari’a, models of Shari’a application in some Muslim countries, the model or theory of application of Islamic Shariah in Indonesia according to some experts, alternatives or alternatives that can be used to fight for aspirations and demands of the implementation of Islamic Shariah Indonesia and concluded.]]>
<![CDATA[Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi ]]>
<![CDATA[Ali, Mahrus]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7844
<![CDATA[Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Implikasinya, pembaharuan, pembentukan, dan penegakan hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai yang terkandung di dalam sila pertama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk secara filosofis menganalisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum berketuhanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hakikat ilmu hukum berketuhanan adalah ilmu hukum yang dikembangkan berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Ia bukanlah ilmu hukum yang sekuler yakni ilmu hukum yang melepaskan diri nilai-nilai moral dan agama, melainkan ilmu hukum yang menjadikan nilai-nilai moral dan agama sebagai fondasi dalam pembaharuan, pembentukan, dan penegakan hukum. Kebenaran pengetahuan menurut ilmu hukum berketuhanan beranjak dari kebenaran firman Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kebenaran di sini tidak hanya mengacu kepada kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis, tapi juga menjadikan ketiganya menyatu di bawah payung kebenaran ilahiah. Sedangkan nilai yang hendak diwujudkan oleh ilmu hukum berketuhanan sedemikian komperensif yang memuat semua nilai-nilai bangsa Indonesia baik yang religius maupun yang kultural. Nilai-nilai ini sudah dipraktikkan sejak lama oleh bangsa Indonesia sebelum merdeka. Meskipun nilai-nilai itu universal dan abstrak, tapi ia sudah mendarah daging dan menjiwai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.Believing in the only and one God is set as the first pillar of Pancasila. This will have an implicate that the law reform, law making, and law enforcement must refer to the values. This article is aimed at analysing the ontology, epistemology, and axiology of God law. This research is normative legal research, white the approach used is both philosopical and conceptual. This article reveals that the essence of God law is the law founded by the values of God. It combines the values of morality and religion. The truth of knowledge stands from the truth of God’s sayings and is manifested in the form of values of Pancasila which are in accordance with the cultural values of Indonesia. The absolute truth of God’s sayings is a combination of correspondence, coherence, and pragmatic rightness. Finally, the value directed by the God’s law is so comprehensive consisting all Indonesian values religiously and culturally which have been practised at long time. Although these values are universal dan abstract, they have been embedded in the soul and daily life of Indonesian people.]]>
<![CDATA[Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 ]]>
<![CDATA[Mardhiah, Nellis]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7859
<![CDATA[Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819
<![CDATA[Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.]]>
