cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2017): December" : 18 Documents clear
Effect of Positivism in Clinical Legal Education Samekto, FX Adji
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.12572

Abstract

Saat ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. Rasionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.
Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Djanggih, Hardianto; Salle, Salle
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.
Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Husodo, Bima Satrio; Sihabudin, Sihabudin; Harjati, Eny
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9950

Abstract

Penelitian ini mengnalisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang yang tergantung hasil verifikasi lapangan pajak BPHTB dan mengetahui dasar hukum verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi di Kota Malang. Dasar hukum dalam melakukan verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun Perwal sehingga kegiatan verifikasi lapangan yang selama ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran PPh BPHTB tidak memiliki kepastian hukumThis study analyzes the collection of Income Tax (PPh) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights in Malang which depend on the verification result of BPHTB tax field and to know the legal basis of field verification in determining the tariff rate of Income Tax (PPh) on sale and purchase transactions rights to land and / or buildings in Malang. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach. The results of this study indicate that the tariff of income tax (pph) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights is determined by the verification result of the field of fixed income tax on the amount specified in Government Regulation Number 34 Year 2016 which is only 2.5% must be calculated later with the results of field verification as happened in Malang. The legal basis for conducting field verification in determining the amount of income tax collection tariff (PPh) on the sale and purchase transaction of land and / or building in Malang is not present at all, either in Perda or Perwal so that field verification activity which has been used as the basis to determine the amount of PPh BPHTB does not have legal certainty.
Rekonseptualisasi Hukum Indonesia Sulaiman, Sulaiman
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9324

Abstract

Abstract: The state of law in Indonesia concept has changed after amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. After the amendment, the state of law in Indonesia concept is no longer rechtsstaat or rule of law, but the supreme State Law Indonesia. The intent of this assertion has very important significance, particularly if associated with the existing legal system in the world. The concept of state law rechtsstaat and the rule of law is very influential to Indonesian law states. Therefore, the assertion the supreme State Law Indonesia is not simple given the very strong influence of the legal system of the law of Indonesia from the first until now -especially from Europe. The question arises will contain any Indonesian legal concepts relating to the supreme State Law Indonesia. How the history and development of what is called Indonesia's law? To search for Indonesian law that could umbrella various legal possibilities in one room, consider how important the conceptualization and need reconceptualization against the law. In the legal assessment it is important to sit validly legal position of Indonesia in the development of legal science. Abstrak: Konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi rechtsstaat atau rule of law, melainkan Negara Hukum Indonesia. Maksud penegasan ini memiliki makna sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada di dunia. Konsep negara hukum rechtsstaat dan rule of law sangat berpengaruh bagi negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegasan Negara Hukum Indonesia tidak sederhana mengingat pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum yang ada terhadap hukum Indonesia dari dahulu hingga sekarang –terutama dari Eropa. Muncul pertanyaan akan berisikan apa saja konsep hukum Indonesia terkait dengan Negara Hukum Indonesia. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan apa yang dinamakan dengan hukum Indonesia itu? Untuk mencari hukum Indonesia yang bisa memayungi berbagai kemungkinan hukum dalam satu ruang, penting dikaji bagaimana konseptualisasi dan perlukan rekonseptualisasi terhadap hukum tersebut. Dalam kajian hukum penting untuk mendudukkan secara sahih posisi hukum Indonesia dalam perkembangan ilmu hukum.
Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945 al Arif, M. Yasin
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9926

Abstract

Kendati paham konstitusionalisme diterima sebagai konsep pembatasan kekuasaan secara universal, namun dalam praktik di suatu negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik paham konstitusionalisme di Indonesia khususnya pasca amandemen UUD NRI 1945. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktik kultur paham konstitusionalisme di Indonesia ?. kedua, bagaimana Aktualisasi Paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kultur konstitusionalisme pada dasarnya sudah tumbuh sejak kemerdekaan yang ditandai dengan adanya maklumat Wakil Presiden Nomor X dan pengalih-fungsikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun dalam perkembangannya harus kandas dengan dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya otoritarianisme. Kedua, aktualisasi paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945 semakin mendapatkan tempatnya tatkala diubahnya Pasal 1 ayat (2). Perubahan ini berarti mengakui prinsip check and balances sebagai pembatasan antar kekuasaan antar cabang kekuasaan. Selain itu juga adanya penegasa Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3). 
Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara Hartana, Hartana
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.10677

Abstract

Sepuluh tahun terakhir merupakan masa pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang, sehingga membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor dan banyak perusahaan batubara yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tambang yang massif berdasarkan ketentuan hukum perizinan usaha pertambangan dan bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan pada sektor pertambangan berimplikasi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengingat bertambahnya jumlah perusahaan, sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.This last ten years, the growth of coal mining companies in Indonesia were very rapid. This is due to the increasing demand for coal as a supplier of energy in the future, thus making this industry has a very big attraction for investors and many coal companies that apply for Mining Business License (IUP). This article discusses the implementation of granting a massive mining business license under the legal provisions of mining business licenses and business in Indonesia. The research method used is juridical-empirical. The results of this study indicate that the expansion of companies in the mining sector has implications for the emergence of monopolistic practices and unfair business competition, given the increasing number of companies, resulting in the existence of monopolistic practices and unfair business competition.
Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri Waspiah, Waspiah
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7491

Abstract

Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.
Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang Valentina, Mira Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7312

Abstract

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan & KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas tentang peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Bapermas, Perempuan & KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti berbeda-beda. The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role to carry out the preparation and implementation of regional policies that are specific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic Development field, the field of Women’s Empowerment and Family Planning field. This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lacking, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.
Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional Thontowi, Jawahir
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11335

Abstract

Studi ini membahas tentang tiga hal terkait dengan kedaulatan terhadap wilayah laut, yaitu: Apa makna kedaulatan negara atas wilayah; bagaimana Pemerintah Indonesia menegakkan sanksi pembakaran dan penanggulangan terhadap kapal nelayan asing yang melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia; dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif melalui pendekatan komparatif dengan praktek Australia dalam menangani nelayan Indonesia yang melanggar wilayah laut Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah laut Indonesia yang menempati posisi kedua setelah Kanada, membuat Indonesia sangat memperhatikan wilayah teritorial lautnya—yang tidak saja memiliki makna penting terhadap kedaulatan negara, tetapi juga terhadap sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam kasus pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah laut Indonesia, Pemerintah meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum laut Internasional. This study discusses three matters related to sovereignty over sea territory, namely: what is the meaning of state sovereignty over territory; how the Government of Indonesia enforces burning and ship sinking against foreign fishing vessels committing violations in the Indonesian sea territory; and whether the burning and sinking of foreign ships contradicted to United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research method used in this study is juridical-normative through a comparative approach to Australian practice in handling Indonesian fishermen who violate Australian sea territory. The results of this study indicate that the area of Indonesian sea that occupies the second position after Canada, make Indonesia very concerned the sea territory-which not only has significance to the state sovereignty, but also to the marine resources contained therein. Therefore, in the case of burning and shinking of foreign vessels violating Indonesia’s sea territories, the Government believes that it is part of the enforcement of state sovereignty and is not contrary to the UNCLOS 1982.
Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9926

Abstract

Kendati paham konstitusionalisme diterima sebagai konsep pembatasan kekuasaan secara universal, namun dalam praktik di suatu negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik paham konstitusionalisme di Indonesia khususnya pasca amandemen UUD NRI 1945. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktik kultur paham konstitusionalisme di Indonesia ?. kedua, bagaimana Aktualisasi Paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kultur konstitusionalisme pada dasarnya sudah tumbuh sejak kemerdekaan yang ditandai dengan adanya maklumat Wakil Presiden Nomor X dan pengalih-fungsikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun dalam perkembangannya harus kandas dengan dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya otoritarianisme. Kedua, aktualisasi paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945 semakin mendapatkan tempatnya tatkala diubahnya Pasal 1 ayat (2). Perubahan ini berarti mengakui prinsip check and balances sebagai pembatasan antar kekuasaan antar cabang kekuasaan. Selain itu juga adanya penegasa Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3). 

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue