Articles
620 Documents
<![CDATA[Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asy’ari, Hasyim]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini merupakan kajian tentang politik hukum kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang multi-etnik tentu saja kajian seputar politik hukum kebebasan beragama di Indonesia menjadi penting. Kajian dengan menggunakan metode perbandingan dan sejarah hukum ini menggambarkan dan menganalisis sikap dasar negara terhadap kebebasan beragama, perkembangan politik hukum hak asasi manusia, dan substansi pengakuan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia. Perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia berjalan tidak linear, namun penuh dinamika sebagaimana pengalaman historis relasi antara negara dan agama yang terjadi selama ini. Relasi antara negara dengan Nahdlatul Ulama (NU) dijadikan model kajian bagaimana dinamika relasi antara negara dan agama terjadi di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pandangan (persepsi/pemahaman) negara dan masyarakat, dan antar warga masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan bahwa untuk meredam konflik yang potensial melanggar kebebasan beragama di Indonesia, strategi yang tidak dapat dielakkan adalah membangun kesepahaman antara para pihak dalam negara dan masyarakat.This article is a study on legal-policy of religious freedom in Indonesia. As a multi-ethnic nation of course becomes important to the study surrounding the legal-policy of religious freedom in Indonesia. The study using comparative and history of law methods is to describe and analyze the stateââ¬â¢s attitude toward religious freedom, the legal-policy development of human rights, and the substance of the constitutional recognition of religious freedom in Indonesia. Legal-policy development on religious freedom in Indonesia is running not linear, but dynamics as the historical experiences of relations between state and religion that occurred during this time. Relation between the state and Nahdlatul Ulama (NU) used as a model of study how the dynamics relations between state and religion in Indonesia. This study finds that the legal-policy development of religious freedom in Indonesia is inseparable from view (perception/understanding) between the state and society, and between citizens. Therefore, this study recommends that in order to reduce potential conflicts violate religious freedom in Indonesia, the inevitable strategy is to build understanding between the parties in the state and society.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[-, Rohidin]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI, ditinjau dari perspektif Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melaui wawancara dengan sejumlah informan dari MUI, Ahmadiyah, dan Ahli-ahli agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran-aliran keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI tersebut, dalam perspektif MUI tidak dianggap sebagai kelompok agama yang resmi diakui oleh negara maupun menurut ajaran agama Islam yang sudah establish. Hal ini didasarkan pada ketentuan al-Qurââ¬â¢an dan Hadist, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Kontroversi terhadap fatwa MUI ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan antara pandangan MUI dengan para aktivis HAM dalam memaknai kebebasan beragama. MUI mendasarkan pandangannya pada norma-norma agama dan hukum positif, sementara para aktivis HAM mendasarkan pada norma-norma HAM Universal.This research attempt to analyze the existence of the religious sectes in Indonesia from perspective of the international human rights law. This research use the primary and secondary data. The primary data was collected through interview with the some informant such as MUI, Ahmadiyah, and Human rights activist. The result of this research show, that the existence of the religious sectes in Indonesian law system are normatively not be considered as a religious group. They are perceived by MUI as the religious deviate. In the normative paradigm MUI use it argument through some Al-Qurââ¬â¢an verses and also hadist in determining weather one religion group learned saying deviate or not. And the MUI positive paradigm is using its argument through some criminal law articel in determining one religion group deviate or not. Some factors which is made the fatwaàcontroversion are there two causes. First, because of different perspective between MUI with democracy and human rights activist in viewing the case. MUI views that the case as religion shame, but the democracy and human rights views as a a religious liberty. And second is that MUIââ¬â¢s opinion of Indonesia system is religion state according to the first article of Pancasila. But according to the domocracy and human rights views that Indonesia system is a democracy state not a religion state. According to the human right law perspective, the fatwa is contradiction with the covenan of ICCPR. Because the covenan is guarantee the religion liberty. ]]>
<![CDATA[Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pergeseran paradigma anggaran menempatkan partisipasi publik dan transparansi sebagai hal yang sangat penting dalam keseluruhan siklus anggaran. Kenyataannya, mekanisme partisipasi dan transparansi dalam aturan-aturan mengenai penganggaran, khususnya di daerah sangat dangkal dan penuh manipulasi simbolik. Pemerintah lebih dominan daripada masyarakat sehingga masyarakat tidak benar-benar terlibat sampai membuat keputusan. Oleh karena itu, penelitian normatif-yuridis ini dilakukan secara literer-prismatik, bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa potensi masalah yuridis yang timbul berkaitan dengan (1) melemahnya partisipasi dan kontrol rakyat dalam proses kebijakan; (2) kurangnya jaminan hukum yang mengatur posisi masyarakat dalam proses kebijakan daerah; dan (3) mis-orientasi pembentukan kebijakan internal di parlemen dan eksekutif.Paradigm shift in the budget puts public participation and transparency as crucial in the overall budget cycle. In fact, mechanisms for participation and transparency in the rules regarding budgeting, particularly in the area is very shallow and full of symbolic manipulation. The government is more dominant than the community so that people are not really involved until making a decision. Therefore, the normative-legal research is done in the literary-prismatic, aims to identify some potential legal issues arising in connection with (1) weakening of participation and control of the people in the policy process, (2) lack of legal guarantees that regulate the position of people in the process regional policy, and (3) mis-orientation of the internal policy formation in the parliament and executive.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin ]]>
<![CDATA[Rusydi, Yudistira]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Illegal loging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest inÃÂ Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood thieft in the forest inÃÂ Musi Banyu Asin District;ÃÂ 2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft;ÃÂ and, 3) The obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District.ÃÂ This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood thieft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition ofÃÂ Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.]]>
<![CDATA[Fungsi dan Kewenangan Praperadilan ]]>
<![CDATA[Muslimin, Mokhamad]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya puutusan praperadilan. Hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, adapun mengenai dampak hukum praperadilan bagi tersangka adalah mendapatkan hak kebebasan bergerak yang dimiliki sepenuhnya oleh tersangka setelah adanya putusan hakim yang menetapkan penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dinyatakan tidak sah dan bila dalam putusanya penghentian penyidikan dinyatakan sah maka akan berdampak pada kasus tersebut dihentikan, dan dampak lain yang dapat dirasakan bagi tersangka yaitu terpenuhinya hak-hak tersangka dan terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, terkait dengan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya penghentian penyidikan adalah dilanjutkanya kembali proses penyidikan perkara pidana tersangka sampai adanya Putusan dari Pengadilan.This study is aimed at analyze the function of looking at the pretrial hearing whether or not valid arrest, detention, and termination of the investigation; the legal impact of the suspect after the pretrial lawsuit; the legal consequences for the suspect to the revocation of the termination letter pretrial investigation after the verdict. The results of pre-trial functions in terms of whether or not valid arrest, detention, and the termination of this investigation as a control tool for investigators in conducting investigations for alleged human rights guaranteed in the level of investigation and the law is not violated by the officer, while on the legal impact of pretrial defendants are get right to freedom of movement which is wholly owned by the suspect after the court decision that sets the arrest and detention on the inspection declared invalid and if the investigation declared illegal the termination putusanya it will have an impact on the case terminated, and other impacts that can be felt for a suspect that is the fulfillment the rights of suspects and protection of human rights possessed by every citizen. In addition, related to the legal consequences for the suspect to the lifting of suspension of investigation is the process of investigation dilanjutkanya suspected criminal cases to the decision of the Court.]]>
<![CDATA[Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan ]]>
<![CDATA[A.Z., Yahya]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi fokus pembicaraan di dalam masyarakat karena pemberontakkan, perkelahian, pelarian, pembunuhan di dalam Lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan serta bagaimana problematika dalam pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan terutama dalam hal Pemenuhan Hak-hak Dasar Narapidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dilakukan secara berjenjang dengan pola pengamanan yakni: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. Sedangkan dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, yaitu kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kwalitas maupun kwantitas dan berkaitan dengan sarana dan prasarana dimana terjadi over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan sehingga sangat sulit terkait dengan pemenuhan Hak-hak dasar Narapidana tersebut.Security at the prison became the focus of discussion in the community because of rebellion, fight, escape, murder in the Institute. The purpose of this study was to determine how the pattern of protection of prisoners and detainees in prisons Tarakan and how problems in the security of prisoners and detainees in prisons Tarakan especially in terms of fulfillment of Fundamental Rights Prisoners. This research is empirical juridical. The results of this study indicate that the pattern of security in prison Tarakan conducted in phases with the security pattern: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. While the two main problem is a constraint guards prisoners in Penitentiary II Class A Tarakan, namely the lack of police / security officers in terms of both quality and quantity, and related infrastructure where there is over-capacity prison Tarakan content so it is hard linked to the fulfillment the basic rights of the inmates.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia ]]>
<![CDATA[-, Suhadi]]>;
<![CDATA[Wahanisa, Rofi]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.]]>
<![CDATA[Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wiharyangti, Dwi]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tindakanàdalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Dalam Ide dasar penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas terdapat konsep double track system, untuk menciptakan flesibelititas penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang diatur.This study is intended to analyze the criminal sanctions and measures in criminal law policy on regulatory legislation in force in Indonesia; and the basic idea of ââ¬â¹Ã¢â¬â¹the application of criminal sanctions and penalties in the act of Legislation in Indonesia. The results shows that the implementation of sanctions measures and criminal sanctions in criminal law policy in Indonesia is set to the Law no. 1 In 1946 the Penal Code, Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law no. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management and Law. 35 Year 2009 on narcotics and Draft Criminal Code that applies criminal penalties and sanctions action in it. The regulations in the Act to apply criminal sanctions are more dominant, in contrast to the Juvenile Court Act is more dominant action to impose sanctions. Criminal Code contained in the bill of new things in the application of sanctions and more diverse. The basic idea of ââ¬â¹Ã¢â¬â¹the imposition of sanctions in the legislation mentioned above there is the concept of double track system, to create flesibelititas application of sanctions in accordance with the stipulated offense.]]>
<![CDATA[Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan ]]>
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alteratif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga.Business disputes is a logical consequence of a business activities. With the onset of a business dispute could have implications in the form of estrangement relationship between the parties, impaired work productivity and disrupt the ongoing business activities. This study aims to analyze the reasons for the disputing parties to choose arbitration as a dispute resolution alternative. The results of this study show that, in principle, if the business of the parties of a dispute settlement mechanism requires the most favorable among both parties. One option is the dispute resolution mechanism through arbitration. Arbitration has several advantages, such as the parties may choose their own arbitrators so the quality of the decision to be more secure, faster decision making, the confidentiality of the arbitral award and the relationship of the parties will remain intact.]]>
<![CDATA[Pengaturan Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan mogok kerja merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menekan pengusaha agar mau memperbaiki dan atau meningkatkan sistem pengupahan dan atau kondisi-kondisi kerja. Walaupun mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasar Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dan membatasi mogok kerja. Pada perspektif Indonesia dan Malaysia, mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasarkan alasan bahwa hak pekerja untuk mogok adalah penting sebagai sarana penyeimbang dalam hubungan industrial. Namun demikian, ada perbedaan dalam kontrol dan pembatasan mogok kerja yang dilakukan oleh negara melalui pengaturan hukum. Pada perspektif Indonesia, kontrol dan pembatasan mogok kerja tidak diberikan secara ketat karena alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini berbeda dengan perspektif Malaysia bahwa kontrol dan pembatasan diberikan secara ketat dengan alasan prioritas kepentingan ekonomi nasional.Strike is a last resort (ultimum remedium) conducted by the collective of workers to pressure employers in order to improve or enhance the system of remuneration and working conditions. Although the strike action has been recognized as the fundamental rights of workers according to ILO Convention Number 87 of 1948 and ILO Convention No 98 of 1949, state has an interest to regulate and restrict the strike action. On Indonesia and Malaysia perspectives, the strike is recognized as theàworkersââ¬â¢ rights based on the reason that workersââ¬â¢ rights to strike is important to provide balance in industrial relations. Nevertheless, there is something different on the control and limitation by the state through legal regulation of workersââ¬â¢ right to strike. On Indonesia perspective, the control and limitation is not given strictly due to the reasons of democracy and human rights in accordance with what has been specified in the Constitution of 1945. That is different from Malaysia perspective that the control and limitation is given strictly due to the reason of national economic interest as a priority.]]>
