Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Unram Journal of Community Service (UJCS)
Yudistira
Universitas Muhammadiyah Palembang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin Rusydi, Yudistira
Pandecta Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal loging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest in  Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood thieft in the forest in  Musi Banyu Asin District;  2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft;  and, 3) The obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District.  This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood thieft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition of  Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.
Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila Rusydi, Yudistira
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu: menerima laporan atau pengaduan dari individu tentang tindak pidana, Mengambil sidik jari jari dan menembak seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus ini, penghentian penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik bahwa ada cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, melakukan tindakan lain yang secara hukum dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian Kota untuk kasus yang terjadi di Kota Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan bantuan pembinaan, baik perorangan maupun kelompok orang diyakini sebagai sumber munculnya pengemis galandangan dan Pelacur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor undang-undang, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan hukum terbatas pada non-yudisial, seperti hanya terbatas pada pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, faktor yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum adalah faktor penegak hukum khususnya menyangkut kemampuan dan profesioanlitasnya. This study aims to analyze the Civil Servant authority in investigating the immoral cases and their barriers. This study takes a case in the city of Palembang. The data used is Primary data were collected through interviews with the Civil Service Police Unit. The results of this study indicate that the Civil Investigators have some authority, namely: to receive reports or complaints from individuals regarding the crime, taking finger prints and shoot someone, Calling people to be heard and questioned as a suspect or witness, bringing experts in conjunction with the examination of this case, termination of the investigation after receiving instructions from the investigator that there is sufficient evidence and is not a criminal offense, other actions that may be legally justified. Moreover, in the framework of the implementation of the City police function for the case in Palembang, Civil Servant Investigators also have the authority to take preventive measures through counseling, guidance, training, supervision and coaching support, both individuals and groups of people believed to be the source of the emergence of a beggar galandangan and Prostitutes. In carrying out these duties, Civil Servant Investigators face a number of obstacles, such as legislation factor, where the authority of the Municipal Police in the context of law enforcement is limited to non-judicial, as only limited to the implementation and enforcement of local regulations. In addition, the most influential factor in enforcing the law is a factor, especially regarding the ability of law enforcement and profesioanlitasnya.
Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila Rusydi, Yudistira
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu: menerima laporan atau pengaduan dari individu tentang tindak pidana, Mengambil sidik jari jari dan menembak seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus ini, penghentian penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik bahwa ada cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, melakukan tindakan lain yang secara hukum dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian Kota untuk kasus yang terjadi di Kota Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan bantuan pembinaan, baik perorangan maupun kelompok orang diyakini sebagai sumber munculnya pengemis galandangan dan Pelacur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor undang-undang, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan hukum terbatas pada non-yudisial, seperti hanya terbatas pada pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, faktor yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum adalah faktor penegak hukum khususnya menyangkut kemampuan dan profesioanlitasnya. This study aims to analyze the Civil Servant authority in investigating the immoral cases and their barriers. This study takes a case in the city of Palembang. The data used is Primary data were collected through interviews with the Civil Service Police Unit. The results of this study indicate that the Civil Investigators have some authority, namely: to receive reports or complaints from individuals regarding the crime, taking finger prints and shoot someone, Calling people to be heard and questioned as a suspect or witness, bringing experts in conjunction with the examination of this case, termination of the investigation after receiving instructions from the investigator that there is sufficient evidence and is not a criminal offense, other actions that may be legally justified. Moreover, in the framework of the implementation of the City police function for the case in Palembang, Civil Servant Investigators also have the authority to take preventive measures through counseling, guidance, training, supervision and coaching support, both individuals and groups of people believed to be the source of the emergence of a beggar galandangan and Prostitutes. In carrying out these duties, Civil Servant Investigators face a number of obstacles, such as legislation factor, where the authority of the Municipal Police in the context of law enforcement is limited to non-judicial, as only limited to the implementation and enforcement of local regulations. In addition, the most influential factor in enforcing the law is a factor, especially regarding the ability of law enforcement and profesioanlitasnya.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin Rusydi, Yudistira
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2322

Abstract

Illegal loging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest in  Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood thieft in the forest in  Musi Banyu Asin District;  2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft;  and, 3) The obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District.  This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood thieft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition of  Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.
PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG Yudistira Rusydi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4117

Abstract

Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya
BUDIDAYA JAHE DI PESANTREN AULIA CENDIKIA Abid Djazuli; Sri Rahayu; Yudistira; Ertati Suarni; Eko Ariyanto
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i5.363

Abstract

Pemberdayaan lahan kosong yang dimanfaatkan untuk budidaya jahe diselenggarakan di Pondok Pesantren Aulia Cendekian Palembang. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan pemahaman dan keterampilan bagi santri Pondok Pesantren Aulia Cendekian Palembang dalam budidaya jahe serta pembuatan produk minuman berupa jahe instan secara praktek langsung. Acara pelatihan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen – dosen lintas disiplin ilmu yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren Aulia Cendekia Palembang. Manfaat pelatihan pelatihan ini adalah berupa transfer ilmu pengetahuan kepada seluruh santri Pondok Pesantren Aulia Cendekian Palembang agar dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai cara budidaya jahe dan memanfaatkannya sebagai produk minuman berupa jahe instant.
Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan Rusydi, Yudistira
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i1.4733

Abstract

The Indonesian state has an organizational structure with various functions and a detailed work environment in the overall relationship which is commonly referred to as a position. Besides the enforcement of justice, of course, it cannot be separated from the abuse of authority for state officials. This article is a concept study to analyze the accountability of state officials who commit acts of abuse of authority over their positions from the perspective of state administrative law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The research method used in writing this article is normative juridical with a statutory approach, namely Law Number 34 of 2014 concerning Government Administration. The results of this article reveal that the efforts of state officials to abuse their authority are not in line with their functions based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.Keywords: State Officials; Abuse of authority; Accountability
The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Abstract

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.
Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika Sri Astuti, Devi; Rusydi, Yudistira; Rani, Febrina Hertika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10067

Abstract

Fenomena narkoba saat ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika merupakan tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika akan melewati proses pemeriksaan yang mengacu pada KUHAP pada umumnya.Namun dikarenakan  pelaku masih anak  maka perlu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tapi juga korban yang harus dilindungi.Penegakan hukumnya berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi bukan sekadar penghukuman dan dalam hal ini BNN sumsel berperan penting dalam edukasi, pencegahan serta penanganan kasusnya secara hukum dan rehabilitative. Khususnya dalam  mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkotika dapat dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, yaitu dengan Upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelibatan berbagai pihak) dan Upaya represif melalui pendampingan dan rehabilitasi
The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Abstract

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.
Co-Authors Abid Djazuli Ardha, Dea Justicia Eko Ariyanto Hayatuddin, Khalisa Kasra, Helwan Rani, Febrina Rani, Febrina Hertika Sri Astuti, Devi Sri Rahayu Suarni, Ertati Usman, Abdul Hamid