cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional Thontowi, Jawahir
Pandecta Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan mengapa minoritas Muslim Rohingya diabaikan hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan politik dan hukum Pemerintahan Myanmar telah melanggar ketentuan Konvensi tentang diskriminasi, bukan saja dibuktikan melalui fakta minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi juga aparat keamanan negara dan penduduk mayoritas Budha telah melakukan genosida dan massacre, serta pengusiran lainnya. Untuk mencegah kelangsungan praktek kejahatan genosida tersebut di Myanmar, bantuan kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan dan penghukuman secara diplomatis oleh negara-negara Asean sangat diperlukan. This research is based on the following problematics, why Moslem minorities of Rohingya are neglected their basic rights, and what efforts must be made in according to international law in order that genocide and discrimination do not occur again in Myanmar government. This research has concluded that The Myanmar government has violated international law such as violent action and expulsion continuesly take place against Rohingya minority Moslem. It is important to urge for any state and political entity to take necessary action. In order to stop violent action occurs in Rohingya’s humanitarian intervention is important to take into account. But because of an uneasy decission to be made it is important to propose an independent fact finding team, and need countries to impose diplomatic sanctions.
Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar Yudhanti, Ristina
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai hak fundamental, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak-hak sipil lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji produk hukum dan kebijakan lokal di Kota Semarang dalam pemenuhan hak pendidikan dasar bagi masyarakat Kota. Data yang digunakan dalam penelitian adalah adalah data sekunder (bahan hukum) dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan upaya pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat dalam meraih pendidikan dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak warga masyarakat kota untuk memperoleh pendidikan dasar disandarkan pada ketentuan perundang-undangan di tingkat Pusat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota tidak secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan dasar. Namun demikian, komitmen pemerintah Kota dalam memenuhi hak warga atas pendidikan dasar cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya angka putus sekolah dan sebaliknya angka partisipasi kasar dalam pendidikan wajib semakin tinggi. Selain itu, komitmen terhadap pendidikan dasar juga ditunjukkan dengan komitmen anggaran APBD yang rata-rata mencapai di atas 30% melebihi ketentuan nasional. Education is a basic element of the human rights guaranteed by the 1945 Constitution. As a fundamental right, education has a significant effect on the civil rights of others, such as economic, social, cultural and political. This study is aimed to examine the laws and local policies in the Semarang City in the fulfillment of the right to basic education for the Citizen of the City. The data used in this study are secondary data (material law) and policies issued by the Government of Semarang City associated with the fulfillment of the constitutional rights of citizens in achieving basic education. The results of this study indicate that the legal framework used by the Semarang City Government in fulfilling the rights of city residents to acquire basic education was based on the statutory provisions at the national level. In that context, the City did not specifically issue a local regulation and / or policies related to the fulfillment of the right of citizens to basic education. However, the city government’s commitment to fulfill the rights of citizens to basic education is quite high. It was marked by the small number of dropouts and vice versa gross enrollment rate in higher education compulsory. In addition, the commitment to basic education is also demonstrated by the commitment of budget allocation that would average above 30% over national provisions.
Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP Malarangeng, Andi Bau
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dibutuhkan solusi baru yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada praperadilan dalam KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Hakim Komisaris dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan praperadilan. Hakim komisaris, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. konsep Hakim Komisaris ini adalah untuk menggantikan praperadilan, dengan wewenang yang lebih luas dan bertujuan untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praperadilan. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris sebagai solusi praperadilan dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan pemecahan masalah mengenai praperadilan dan konsep Hakim Komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris yang merupakan bagian khusus dari PN, sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua berkas perkara harus melalui pemeriksaan pendahuluan guna untuk menjalankan wewenang Hakim Komisaris, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka bisa terwujud. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa hal penting seperti struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan Hakim Komisaris. Dari hal-hal tersebut tercermin kelebihan yang tidak dimiliki oleh praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan. The new solution needed to fix the weaknesses in the concept of pre-trial Judge in the Criminal Code and Criminal Procedure Code Commissioner in the bill. Commissioner Judge pioneered in the bill replaces the pre-trial Criminal Procedure. Judge commissioner, is an official who is authorized to assess the course of the investigation and prosecution, and other authorities. Commissioner Judge concept is to replace the pre-trial, with wider powers and aims to correct the deficiencies contained in the pretrial hearing. Preliminary examination by the Commissioner as a solution to a pretrial judge in upholding human rights in Indonesia is about problem solving and the concept of pre-trial Judge Commissioners. Preliminary examination is an examination conducted by the Commissioners Court is a special part of the PN, as one of the steps that must be passed before the dossier handed over to the court for examination of the principal case. Therefore, all case files must go through a preliminary examination in order to exercise authority of Commissioners Court, so the protection of the rights of suspects can be realized. At the preliminary examination stage there are some important things like PN organizational structure, authority, summoning the parties, the preliminary examination procedure, and provisions Judge Commissioners. Of these things are reflected advantages not possessed by the pretrial judge under the Criminal Procedure Code and the concept of the bill the Commissioner under the Criminal Procedure Code so that any weaknesses can be covered with the advantages contained in the preliminary examination.
Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya Akadol, Jamiat
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan dan hasil dari pembangunan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Benang merah pembangunan perbatasan adalah jalan dan jembatan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Saat ini jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009. Karena telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka kewenangan pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai tahun 2011 ini pekerjaan jalan nasional dimulai dan dengan dana dari bantuan Asean Development Bank (ADB) sebesar lebih kurang Rp 300 milyar, diperkirakan pekerjaan jalan selesai pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan perbatasan masih diperdebatkan. This study aims to gain a full picture of the Sambas district government policy in developing border areas and the results of such development. The research approach used is a normative juridical approach. The results of this study showed that the border is a common thread in the construction of roads and bridges. Therefore, since 2002 the government district of Sambas Sambas district budgets allocate funds to build roads and bridges. Development along the road about 50 km can be built within 3 years. Although the road is not feasible as a way to transport goods and people, but through the way the border region that was originally taken between 12 hours to 14 hours can now be taken between 2 hours to 3 hours by car or motorbike. Currently the road has been designated as national roads by Public Works Ministerial Decree No. 631/KPTS/2009 dated December 31, 2009. Since it has been designated as national roads, the construction authority to the central government. Beginning in the 2011 national road work begins, and with the help of funding from Asean Development Bank (ADB) amounting to approximately USD 300 billion, is expected road works completed in 2013. In addition the development policy in the border district of Sambas without instructions or guidelines are clear, even to this day as to what the concept of development is disputed.
Faktor Pengaruh dan Implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian -, Suhadi
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gunungpati dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan searching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instrument hukum yang digunakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan RDTRK Kecamatan Gunungpati sudah cukup komprehensif dan lengkap. Instrument hukum yang dijadikan dasar secara kuantitatif sudah lengkap, yakni dari RTRW, RDTRK, Perda Bangunan, dan Perwal pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan. Sementara aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan atribut peta yang jelas sehingga memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahaminya. Namun, faktor penghambat terletak pada kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Gunungpati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTRK. This study aims to determine and analyze of the implementation of the City Spatial Plan Details (RDTRK) in the Gunungpati District: a Transfer Function and Its Implications for Agricultural Land. The data used in this study are primary and secondary legal materials. The data were collected through field research and a literature study. Analysis of data using three approaches, namely: legislative approaches, the concept and the case approaches. The results showed, that the legal instrument used and the infrastructure for the implementation of the District RDTRK Gunungpati is quite comprehensive and complete. Legal instruments in quantitative basis are complete, ie of RTRW, RDTRK, building regulation, and Perwal delegation of authority to districts and villages. While aspects of the infrastructure already available in the form of a complete map and attribute maps are clear, making it easier for the government and the public to understand. However, the limiting factor lies in the lack of human resources in terms of both quantity and quality, resulting in a lack of effective implementation in the field. Another aspect is the lack of knowledge and hinder public awareness about our environment, so many farms are productive converted after the first sale to a buyer for settlement construction. In the long run this could seriously impact on environmental degradation and food security especially for the Gunungpati. In this context, the government needs to do outreach and community involvement in the preparation RDTRK.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi -, Rasdi
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi dan  harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pelepasan bersyarat bagi nara pidana korupsi. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini karena sumber data utama diambil dari kuesioner dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,dengan pendekatan kualitatif,serta menggunakan  teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumen,wawancara, focus group discussion serta angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak dan berharap perlu ditempuh usaha lain melalui non penal. Corruption is an issue that never dry to talk about. The term corruption itself is no longer just the domain of legal experts but also the theme gayeng in the story of ordinary light. This study aims to determine the perceptions and expectations of society in the village toast, Kemadu Landoh District and Village District toast Apex, against granting a conditional release for corruption convicts. Qualitative and quantitative analysis are used together in this study because the primary data is taken through questionnaires and in-depth interviews. The results of this study stated that parole and remissions for prisoners of corruption does not correspond with the sense of justice so clearly needs to be rejected and looked for alternative through non penal solution
Non Zero Sum Game Formalisasi Syari`ah dalam Bingkai Konstitusionalisme Hidayat, Arif
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini concern untuk mendeskripsikan konseptualisasi & interpretasi syariat agar ditemukan pendefinisian yang jelas, sehingga tidak trade off dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti relevansi konstitusionalisme dengan syariat Islam dan menjelaskan tabiat formalisasi syariat di Indonesia dalam bingkai konstitusionalisme. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan pustaka dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan Syari‘at Islam harus tetap dipertahankan dalam kerangka konstitusional di Indonesia. Keterikatan ummat dengan syari‘at Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia. Dalam hal tertertu, keterikatan tersebut perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bingkai konstitusionalisme. The article below tries to trace the problem of syariah formalization and constitutionalism in Indonesia.This study describes the conceptualization and concern for the interpretation of the Shari’a in order to find a clear definition, so it does not trade off with the principles of human rights. Normative juridical approach is used to highlight the relevance of constitutionalism in Islamic law and explain the nature of the formalization of sharia in Indonesia within the framework of constitutionalism. Primary and secondary data sources are the technical documentation library materials. In qualitative research, this technique serves as the primary data collection tool, because of hypothesis verification is done through a logical and rational opinions, theories or laws are accepted as true, either reject or support this hypothesis. Data analysis is descriptive-analytical with an adequate rational interpretation. The results showed that the continuity of Islamic Sharia must be maintained within the constitutional framework in Indonesia. Community engagement with the Islamic shariah is part of Indonesia’s national law. In certain cases, the attachment needs to be regulated by legislation in the frame of constitutionalism.
Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang Jati, Luthfi Waskito
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses  pelaksanaan pengadaan  tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa pada tahun 2008 serta untuk mengetahui proses penetapan besaran ganti kerugian terhadap warga yang terkena proyek Jalan Lingkar Ambarawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive non random sampling. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2008 merupakan pengadaan tanah berskala kecil karena membutuhkan lahan yang kurang dari 1 hektar (6.732 M2), akan tetapi dengan adanya Panitia Pengadaan Tanah dapat diketahui bahwa mengggunakan ketentuan pengadaan tanah untuk skala besar. Objectives to be achieved in this study is to investigate the implementation process of land acquisition for development purposes Ambarawa Ring Road in 2008 and to learn about the process of determining the amount of compensation to residents affected by Ambarawa Ring Road project. The method used is the method of Juridical Empirical approach. This study is a descriptive analytical study. In this study the determination of the sample is done by non-random purposive sampling. Primary data obtained by conducting in-depth interviews, secondary data are materials that have the binding force of law and can help to analyze. Analysis of data used by the authors is qualitative. The results showed that the implementation of land acquisition for public purposes for the construction of ring road Ambarawa Semarang District in 2008 is a small-scale land acquisition because it requires less land than 1 hectare (6732 M2), but with the Land Acquisition Committee to note that use traditional procurement provisions ground for a large scale.
Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yuniarti, Sesar
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; untuk mengetahui ide dasar adanya prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh dua point yaitu adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) penyempurnaan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) yang ada dalam Undang-undang sebelumnya dan diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian dengan adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa sangat berpengaruh dalam proses identifikasi, verifikasi, pemantauan nasabah yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Adanya ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa selain untuk ilmu pengetahuan juga dapat lebih menekan resiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. The aim of this reaearch are to determine the policy formulation of the principle of recognizing the service user under Law No. 8 of 2010 on the prevention and combating of money laundering; to determine the basic idea of the principle recognized service user law number 8 of 2010 concerning the prevention and combating of money laundering. This study used to normative juridical research. The collection techniques using primary legal materials, secondary, and tertiary. The analysis data using descriptive analysis. The result showed that the two-point strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Suppression of Money Laundering. The basic idea of recognizing the principle of the service user term improvement of Know Your Customer that exist in the previous Act and regulated also in Indonesian Banking Regulation. The conclusions of the research with the strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) is very influential in the identification, verification, customer monitoring conducted by the Bank to ensure that transactions are in accordance with the customer’s profile.
Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Silviana, Ana
Pandecta Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis serta penyajian bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun dengan menerbitkan tanda bukti hak yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Tujuan pendaftaran adalah menjamin kepastian hukum tentang objeknya (tanah), status haknya dan kepastian mengenai subjeknya (pemegang haknya). Terselenggaranya pendaftaran tanah mewujudkan tertib administrasi dan kemudahan untuk melakukan kebijakan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingakat kesadaran hukum masyarakat di Desa Notog dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan upaya hukum yang dilakukan Kepala desa untuk meningkatkan pendaftaran tanah dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Digunakannya data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang  diperoleh dari lapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat kesadaran warga Desa Notog masih rendah karena mereka hanya mengetahui isi aturan hukum namun tidak dilanjutkan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dengan membuka peluang yang luas terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di Desanya, mengajukan permohonan sertipikasi secara sistematik di Desanya dan selalu menyelipkan himbauan tentang pendaftaran tanah disetiap pertemuan dengan warganya. Administration of land registration is a process undertaken by the Land Office in the collection and processing of physical and juridical data and presentation of areas of existing land rights and ownership rights to the units to the right of issuing evidence that serves as strong evidence. The purpose of registration is to ensure legal certainty of the object (the ground), the status of their rights and the rule of the subject (holder). The implementation of land registration and the ease of realizing the orderly administration to pursue policies in the area of land. The purpose of this research is to find out tingakat community legal awareness in the village of Notog in implementing land registration law and the efforts made to increase the head of the village land registry in order to realize the orderly administration and land law. The method used empirical juridical approach to the specifications of analytical descriptive study. The use of primary and secondary data through field research and library research. Data obtained from the field through questionnaires and interviews, as well as data obtained from the study of literature through a qualitative study analyzed the documents to answer the problem in this study with inductive inference. The results illustrate that the level of awareness is still low Notog village residents because they only know the content of the rule of law but did not proceed with the attitude and behavior in accordance with the rule of law. Efforts made by the village by opening vast opportunities for the implementation of legal education in his village, to apply for certification in a systematic way in his village and always put an appeal on land registration in every meeting with citizens.

Page 5 of 62 | Total Record : 620

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue