Articles
620 Documents
<![CDATA[Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2371
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis serta penyajian bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun dengan menerbitkan tanda bukti hak yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Tujuan pendaftaran adalah menjamin kepastian hukum tentang objeknya (tanah), status haknya dan kepastian mengenai subjeknya (pemegang haknya). Terselenggaranya pendaftaran tanah mewujudkan tertib administrasi dan kemudahan untuk melakukan kebijakan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingakat kesadaran hukum masyarakat di Desa Notog dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan upaya hukum yang dilakukan Kepala desa untuk meningkatkan pendaftaran tanah dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Digunakannya data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang  diperoleh dari lapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat kesadaran warga Desa Notog masih rendah karena mereka hanya mengetahui isi aturan hukum namun tidak dilanjutkan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dengan membuka peluang yang luas terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di Desanya, mengajukan permohonan sertipikasi secara sistematik di Desanya dan selalu menyelipkan himbauan tentang pendaftaran tanah disetiap pertemuan dengan warganya. Administration of land registration is a process undertaken by the Land Office in the collection and processing of physical and juridical data and presentation of areas of existing land rights and ownership rights to the units to the right of issuing evidence that serves as strong evidence. The purpose of registration is to ensure legal certainty of the object (the ground), the status of their rights and the rule of the subject (holder). The implementation of land registration and the ease of realizing the orderly administration to pursue policies in the area of land. The purpose of this research is to find out tingakat community legal awareness in the village of Notog in implementing land registration law and the efforts made to increase the head of the village land registry in order to realize the orderly administration and land law. The method used empirical juridical approach to the specifications of analytical descriptive study. The use of primary and secondary data through field research and library research. Data obtained from the field through questionnaires and interviews, as well as data obtained from the study of literature through a qualitative study analyzed the documents to answer the problem in this study with inductive inference. The results illustrate that the level of awareness is still low Notog village residents because they only know the content of the rule of law but did not proceed with the attitude and behavior in accordance with the rule of law. Efforts made by the village by opening vast opportunities for the implementation of legal education in his village, to apply for certification in a systematic way in his village and always put an appeal on land registration in every meeting with citizens.]]>
<![CDATA[Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan ]]>
<![CDATA[Surbakti, Fatimah Zahrah Br]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9891
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi. This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Menawhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian ]]>
<![CDATA[Guntoro, Ghani]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13403
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainess. ]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Sumardiana, Benny]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5254
<![CDATA[Persoalan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) memang seringkali menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, khususnya saat dilaksanakan pemilihan umum baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Demokrasi yang mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia menjadi kabur ketika Isu SARA dijadikan alat kampanye penarik suara masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dampak penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; bagaimana efektifitas pelaksanaan harmonisasi demokrasi, hak asasi manusia dan hukum terkait penggunaan Isu SARA dalam Pilkadadan bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap tindak pidana yang dimunculkan akibat penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.The issue regarding the issue of Ethnicity, Religion, Race, and intergroup (SARA) is often cause social unrest in society, especially when general elections held executive and legislative elections. Democracy that emphasizes respect for human rights becomes blurred when the issue of SARA used as a campaign tool towing people's voices. The study is intended to analyze how the impact of the use of racial issues in the General Election of Regional Head; how the effectiveness of the implementation of the harmonization of democracy, human rights and legal issues related to the use of racial intolerance in regional head election and  how policy formulation that can be taken by the government against criminal acts that appear as a result of the use of racial issues in the General Election of Regional Head.]]>
<![CDATA[Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010) ]]>
<![CDATA[Khakim, Lutfi Zaini]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2854
<![CDATA[Pertambangan pasir besi menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kemunduran kualitas tanah dan kerusakan jalan. Di Kabupaten Cilacap banyak pihak penambang pasir besi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mereklamasi lahan bekas pertambangan pasir besi sehingga lahan bekas pertambangan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap di lapangan dan menemukan model pelaksanaan yang digunakan untuk merevitalisasi lahan dampak pertambangan pasir besi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Models. Hasil penelitian menunjukan pertambangan pasir besi menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran banyak terjadi terutama pada saat proses perijinan dan pascatambang. Model yang digunakan dalam merevitalisasi dampak pertambangan pasir besi adalah pasir tailing yang digunakan untuk menutup kembali lahan bekas pertambangan pasir besi dan penanaman bibit tanaman oleh pemilik lahan atas dana dari pihak penambang. Iron sand mining causes environmental damage soil quality deterioration and damage to roads. In Cilacap many iron sand miners who do not fulfill their obligations in reclaiming mined land so that the iron sand mined land can not be utilized according to its designation. Implementation research purposes to describe the Cilacap District Regulation No. 17 Year 2010 on Mineral and Coal Mining Management and Levies Map Information Mining in Cilacap on the field and find the model that is used to revitalize the implementation of land iron sand mining impacts. The method used in this study uses a qualitative approach, the type of juridical sociological research . Data collection used were interviews , observation, and study literature review. Analysis of the data using the Interactive Analysis Models. The results showed iron sand mining causes environmental damage and violation lot happening especially during the permitting process and post-mining. The model used in the revitalizing effects of iron sand mining sand tailings are used to cover the back iron sand mined land and planting crops by the owner of the land over the funds of the miners.]]>
<![CDATA[Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya ]]>
<![CDATA[Akbar, Deky]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3444
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa semua Cagar Budaya di Indonesia harus dilindungi dan Pemerintah harus melestarikan Cagar Budaya tersebut. Namun dalam kenyataannya di Situs Plawangan Kabupaten Rembang banyak benda-benda Cagar Budaya Situs Plawangan yang mengalami kerusakan dan benda-benda tersebut terabaikan, bahkan mengalami kehilangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan menganalisis model yang relevan dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif pelestarian cagar budaya Plawangan dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sementara secara sosiologis pelestarian situs cagar budaya disebabkan karena masyarakat tidak peduli dengan Situs Plawangan, sehingga banyak terjadi kerusakan di Situs Plawangan. Kemudian model pelestarian Situs Plawangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang tidak optimal. Oleh sebab itu, maka masyarakat harus didorong kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Situs Plawangan. Act No. 11 Year 2010 on Heritage, provides that all Heritage in Indonesia must be protected. But in reality in Plawangan Site Rembang many objects Heritage Site Plawangan damaged and neglected these objects, and even experience loss. This study aims to analyze the preservation of the heritage policy Plawangan Rembang viewed from the perspective of Law No. 11 Year 2010 on Heritage and analyze the relevant models in Preservation of Cultural Heritage Sites Plawangan Rembang. This study uses socio-juridical research. The results showed normatively, cultural heritage preservation Plawangan done in order to carry out the mandate of Act No. 11 Year 2010 on Heritage. While sociological preservation of cultural heritage sites because people do not care about the site Plawangan, so much damage in Plawangan. Later models of preservation site Plawangan conducted by the Department of Culture, Tourism, Youth, and Sports Rembang not optimal. Therefore, the public should be encouraged their awareness to conserv Plawangan site.]]>
<![CDATA[Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Thontowi, Jawahir]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2359
<![CDATA[Penelitian ini didasarkan pada permasalahan mengapa minoritas Muslim Rohingya diabaikan hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan politik dan hukum Pemerintahan Myanmar telah melanggar ketentuan Konvensi tentang diskriminasi, bukan saja dibuktikan melalui fakta minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi juga aparat keamanan negara dan penduduk mayoritas Budha telah melakukan genosida dan massacre, serta pengusiran lainnya. Untuk mencegah kelangsungan praktek kejahatan genosida tersebut di Myanmar, bantuan kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan dan penghukuman secara diplomatis oleh negara-negara Asean sangat diperlukan. This research is based on the following problematics, why Moslem minorities of Rohingya are neglected their basic rights, and what efforts must be made in according to international law in order that genocide and discrimination do not occur again in Myanmar government. This research has concluded that The Myanmar government has violated international law such as violent action and expulsion continuesly take place against Rohingya minority Moslem. It is important to urge for any state and political entity to take necessary action. In order to stop violent action occurs in Rohingya’s humanitarian intervention is important to take into account. But because of an uneasy decission to be made it is important to propose an independent fact finding team, and need countries to impose diplomatic sanctions.]]>
<![CDATA[Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum ]]>
<![CDATA[Sahlan, Sartono]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>;
<![CDATA[Arifin, Saru]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955
<![CDATA[Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.]]>
<![CDATA[Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2682
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan hukum inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum (pembaharuan konstitusi). Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum. Kehadiran MK memungkinkan adanya perubahan konstitusi secara “onbewustâ€Â. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh Putusan MK. This research is intended to describes “rechtsvinding†in the verdict of the Constitutional Court (MK), by digging some cases are filed in the Court which shall then cause changes in the meaning of the text of the Constitution 1945. Normative-yuridis approach is used to highlight the gap law (legal gap) that often occur in the application of the law and the constitution. Primary and secondary data source is the literature with engineering documentation. In qualitative research, this technique serves as the main data collection tool, as proof of the hypothesis is done in a logical and rational through the opinions, theories or laws are accepted as true, or reject both in favor of the hypothesis. Data analysis is a descriptive-analytical with adequate rational interpretation. The results showed that this legal gap that opens up access to the “rechts finding†(constitutional reform). The “rechtsvinding†itself can not be separated from the activities of legal reasoning, so that we may not be able to understand the nature of the “rechtsvinding†without referring to the process of legal reasoning. MK presence allows for changes to the constitution are â€Âonbewustâ€Â. Thus, it can be concluded that there has been informal change in the constitution by the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex ]]>
<![CDATA[Widyawat, Anis]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2350
<![CDATA[Meningkatnya Cybersex mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Faktor-faktor yang mendorong perceraian di kota semarang dan Pengaruh Cybersex dalam kasus perceraian di wilayah kota Semarang sehingga menjadi dasar untuk di kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong alasan perceraian di kota Semarang adalah faktor ketidak harmonisan rumah tangga. Dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh Cybersex sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan. Cybersex sebagai salah satu dari sekian bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dengan penal policy dan non-penal policy. Penal policy dalam upaya penanggulangan Cybersex dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi Cybersex sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sedangkan upaya non penal terhadap Cybersex dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan supaya Cybersex itu tidak terjadi. The increasing interest in Cybersex invites people to do research. This study aims to gain a picture of how the factors that encourage divorce in the city of semarang and the influence of Cybersex in divorce cases in the area of Semarang city so that it becomes the basis for the criminalization of criminal laws and regulations in Indonesia. The starting point of the title and the underlying problem of this research this research, including the types of descriptive research. Based on the result of the research can be concluded that the dominant factor that urge reasons divorce in the city of semarang is the factor not harmonious. Can occur because of the whose behavior deviates from a couple who affected Cybersex as a factor that can inflict conduct that is prevalent in performing sexual intercourse in the household e.g. force wife relating to the position of such animals. Cybersex as one of the forms of crime can be solved by a non-penal policy and penal policy. Penal policy in an effort to cope with Cybersex can be done in a way as Cybersex criminalize acts that are prohibited and threatened criminal. While the efforts of non-penal of Cybersex can be done by conducting a prevention order that Cybersex is not the case.]]>
