cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 19   20   21   22   23 
Faktor Pengaruh dan Implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian -, Suhadi
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gunungpati dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan searching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instrument hukum yang digunakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan RDTRK Kecamatan Gunungpati sudah cukup komprehensif dan lengkap. Instrument hukum yang dijadikan dasar secara kuantitatif sudah lengkap, yakni dari RTRW, RDTRK, Perda Bangunan, dan Perwal pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan. Sementara aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan atribut peta yang jelas sehingga memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahaminya. Namun, faktor penghambat terletak pada kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Gunungpati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTRK. This study aims to determine and analyze of the implementation of the City Spatial Plan Details (RDTRK) in the Gunungpati District: a Transfer Function and Its Implications for Agricultural Land. The data used in this study are primary and secondary legal materials. The data were collected through field research and a literature study. Analysis of data using three approaches, namely: legislative approaches, the concept and the case approaches. The results showed, that the legal instrument used and the infrastructure for the implementation of the District RDTRK Gunungpati is quite comprehensive and complete. Legal instruments in quantitative basis are complete, ie of RTRW, RDTRK, building regulation, and Perwal delegation of authority to districts and villages. While aspects of the infrastructure already available in the form of a complete map and attribute maps are clear, making it easier for the government and the public to understand. However, the limiting factor lies in the lack of human resources in terms of both quantity and quality, resulting in a lack of effective implementation in the field. Another aspect is the lack of knowledge and hinder public awareness about our environment, so many farms are productive converted after the first sale to a buyer for settlement construction. In the long run this could seriously impact on environmental degradation and food security especially for the Gunungpati. In this context, the government needs to do outreach and community involvement in the preparation RDTRK.
Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi Awaludin, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852

Abstract

Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh “orang dalam” untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an “insider” to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.
Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa Safii, Imron
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah. Penelitian ini mengunakan metode Kualitatif jenis pendekatan yuridis sosiologis dan validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, maka kinerja Pengadilan Tipikor Semarang semakin meningkat dalam menangani perkara dan serius dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam kasus yang sama terhadap penyalahgunaan APBD Sragen ditangani majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor, perkara korupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan, tetapi dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengalami peningkatan yang cukup baik, setelah adanya Pengadilan Tipikor Semarang. Putusan majelis hakim yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi, rata-rata jumlah putusan selama tahun 2011-2013 masih ringan, yaitu antara 0-4 tahun bahkan ada yang diputus bebas, ini membuktikan bahwa pengadilan tipikor masih lemah dan kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi. Disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi tidak bisa dihindarkan dan pasti dipakai oleh majelis hakim pengadilan tipikor Semarang karena hakim melihat kasus yang ditangani, sikap terdakwa selama persidangan dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan setiap terdakwa pasti berbeda, itu yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan hukuman oleh hakim. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah khususnya di Semarang didasari atas ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Pendirian tersebut mempunyai makna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This research uses qualitative methods and types of sociological juridical, and the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study indicate that enforcement of Semarang Corruption Court in 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement against corruption. Sentencing disparities in the same case against the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral. Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the average number of ruling over the years 2011-2013 was mild, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted corruption can not be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that’s what causes the disparity sentencing by the judge. Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali Arsika, I Made Budi; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah; Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
Pilihan Profesi Hukum Mahasiswa dalam Pengembangan Kurikulum Fakultas Hukum Sahlan, Sartono
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2686

Abstract

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran mempunyai peran sebagai dasar acuan pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kurikulum harus selalu mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pilihan profesi hukum mahasiswa hukum Unnes dan menemukan model pemetaan kurikulum FH Unnes sesuai dengan pilihan profesi hukum mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan tehnik pengambilan data melalui angket dan observasi. Analisis data dilakukan secara interaktif analysis model yang diperkuat dengan satistik deskriptifdalam memaknai angket. Hasil penelitian ini menunjukan pilihan profesi hukum yang banyak diminati mahasiswa adalah sebagai  konsultan hukum, selanjutnya legal officer, dan berturut-turut advokat, jaksa, hakim dan terakhir mediator. Fakultas hukum berdasarkan hasil tersebut melakukan workshop kurikulum  yang menghasilkan kurikulum kompetensi berbasis konservasi. Kurikulum ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang tepat dalam menjembatani pilihan profesi mahasiswa FH Unnes. Ada beberapa fakta yang harus dibenahi oleh FH Unnes dalam pelaksanaan kurikulum tersebut yaitu sarana prasarana harus memadahi, dengan dosen yang profesional dan mempunyai komitmen keilmuan hukum yang tinggi. Curriculum as an important component in the learning process has a role as a basic reference for teaching and learning process. Therefore, it should always be able to adapt to the needs of the workforce and community development. This study aimed to describe the choice of the students legal profession and map the curriculum model according to the students choice of the legal profession. The approach used in this study is a socio-juridical, with techniques of data collection through questionnaires and observation. The result of this research indicated that the most favorite preference of legal profession as a legal consultant, followed by the legal officer, and respectively advocates, prosecutors, judges and mediators. And the majority of this profession choice is driven by our analysis of the legal needs of the people of Indonesia and the global situation and the corresponding ideals. Law schools based on the results of the workshop curriculum conduct competency-based curriculum that produces conservation. The curriculum is expected to be a catalyst in bridging the proper choice of profession Unnes FH students. There are some facts that should be addressed by Faculty of Law Unnes in the implementation of the curriculum that must memadahi infrastructure, with lecturers who are professional and have a high commitment to scientific laws.
Sertifikasi Tanah Ayahan Desa dalam Mempertahankan Omset Desa & Pengaruhnya terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Adnyani, Ni Ketut Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2354

Abstract

Izin penyertifikatan tanah ayahan desa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Apalagi penyertifikatan tanah ayahan desa ini merupakan muara dari pencerahan. Juga merupakan upaya pembenahan struktur dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya desa yang dimiliki untuk diakomodasi sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi pendapatan desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum yang pasti bagi desa yang tersebar di wilayah Indonesia untuk mengaktualisasikan diri dalam berkreasi mengelola SDA dan SDM yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kemajuan desa terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi dasar penyertifikatan tanah ayahan desa dan implikasinya terhadap swadaya masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tianyar Timur Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah lewat otonomi, daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki; Selain itu, penyertifikatan tanah ayahan desa berimplikasi bagi pembenahan tatanan pemerintahan desa. Permission certifying Ayahan Village land will give a huge impact to change organizations, and implementation of rural development in the future. Moreover certifying Ayahan land of this village is the estuary of the enlightenment. It is also an effort to revamp the structure and the level of welfare of citizens, by optimizing the potential resources owned by the village to be accommodated so that it can be used as income to the income of the village. The enactment of Law No.32 Year 2004 on Regional Government has given a definite legal basis for the villages which are spread throughout Indonesia to actualize themselves in the creative management of natural resources and human resources that could be useful for the development of rural progress related. This study aimed at the basis of certifying land menganilisi ayahan village and its implications for organizations in rural development in the Village of East Tianyar Kubu district of Karangasem regency. The results of this study indicate that the delegation of authority from the center to the regions through the autonomous regions have the authority in carrying out local development based on capabilities; Furthermore, certifying ayahan rural land reform has implications for village governance structure.
Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia Simanjuntak, Arif Sharon
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4950

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim konstitusi berdasarkan putusan yang saling bertentangan tersebut. Digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi pustaka. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menemukan kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap kinerja hakim konstitusi. Namun, putusan bertentangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekacauan konstitusional. Akan tetapi tidak ada aturan yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bertentangan. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Mahkamah Konstitusi harus menjaga transparansinya, meningkatkan kualitas putusan dan integritas hakim. Persepsi atau tingkat kepercayaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk menghilangkan eksistensi sebagai hakim konstitusi bila masyarakat menemukan hakim konstitusi melanggar kode etik dan melakukan tindakan melawan hukum.This research addressess to analyze social trust towards constitutional court judge performance based on contrary constitutional court verdict. This research applies descriptive- qualitative research methodology with socio-legal approach. Observation, interview and documentation methods use to collect data or information. This research found that constitutional court still procure the social trust. However, contrary verdict which issued by constitutional court made a disorder constitution. But there is no regulation to ban the constitutional court issued contrary verdict. To increase the social trust, constitutional court should be transparent, increase the verdict quality and keep the judge integrity well. Perception or social trust can be a stimulation to nullified judges existence if they found that constitutional court judges break the law and disobeyed constitutional judges code of conduct.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2388

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Editorial retraction of a paper Widyawati, Anis
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2335

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peratura perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa  pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional menjadi dilema, karena hukum atau suatu peraturan dapat dianggap melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Pemberlakuan secara surut ini umumnya terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan penutup. Umumnya peraturan-peraturan yang berlaku surut tersebut merupakan produk perundang-undangan sebelum tahun 1970. This research attempts to analyze the implementation of the retroactive acts in Indonesia. The data used in this research was secondary, it was the acts. The result of this research reveals, that the application of retroactive has rised the dilemma. Because, it will contradict with the non-retroactive principle which state that this principle will also valid for the previous case. Generally, the retroactive is stated in the closhing article, and also found in the acts before 1970s.
Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay) Setiawati, Desi
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4191

Abstract

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay) dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dilakukan dengan tahap pengawasan dan penindakan. Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan. Penindakan dilakukan kepada WNA dengan memberikan pengenaan biaya beban atau deportasi. Faktor Pendukungnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang beserta jajarannya, dan partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA). Faktor Penghambatnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang kurang memadai.The beauty Indonesian nature become fascination for foreigner to visit Indonesia, but some of foreigner break the rule about immigration in Indonesia, one of them is overstayed. The purposes of the research are to understand and analyze the law enforcement to foreigner who overstay and to understand and analyze the factors affecting of law enforcement. The research uses Socio-juridical and analyzed using qualitative methods. The research data obtained through an interview and data processing through data collection, data presentation, data analysis, and conclusions. The law enforcement in Semarang Immigration Office Class I done in supervision and enforcement. The supervision to foreigner in Indonesia were done in 2 (two) stages, they are inspection of administrative and supervision in the real. The enforcement are pay a fine and deportation that give to foreigner. The contributing factors are collaborate between Semarang Immigration Office Class I and relevant agencies such as Central Java Regional Police, Police Major Resort City of Semarang, society’s participation and guarantor’s active to account for the presence and activities of foreigner. Obstacle factors are the long distance to get the working area of Semarang Immigration Office Class I, and the num

Page 21 of 62 | Total Record : 620

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue