Articles
620 Documents
<![CDATA[Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ]]>
<![CDATA[Yustitianingtyas, Levina]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4949
<![CDATA[Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.]]>
<![CDATA[Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Adam]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4196
<![CDATA[Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2384
<![CDATA[Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%). Melihat kuantitas anakyang melakukan tindak pidanatersebut, maka sudah seharusnya proses acara pidananya mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik untuk anak seperti perlindungan akan hak-haknya. Oeh karena itu penulis mencoba menelitinya dalamlingkup Kota Semarang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses jalannya perkara pidana terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) sesuai hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang, (mengetahui perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses acara pidana terhadap anak nakal yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses ini berawal dari adanya laporan kemudian perkara di bawa ke Polwiltabes Semarang dan ditangani oleh penyelidik, penyidik pada RPK Polwiltabes Semarang. Setelah proses penyidikan, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, kemudian perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk di sidangkan oleh hakim anak. Dalam setiap tahapan aparat penegak hukum selalu meminta pendapat pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Semarang untuk mengetahui keadaan anak yang sebenarnya. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.  Children are human small and relatively clean, but many of them are dealing with the law. According to the UNICEF, in 2000 there were 11 344 children suspected of being criminals, while in January-May 2002 found 4325 child prisoners in detention and correctional facilities throughout Indonesia and even worse, the majority (84.2%). Viewing child who commit pidanatersebut quantity, then it should consider the aspects of criminal proceedings for the child’s best interests such as the protection of their rights. NII therefore tried to examine authors dalamlingkup Semarang. This study aims to have a clear process of criminal litigation against juvenile delinquents (juvenile delinquency) according to the law of criminal procedure in Semarang city jurisdiction, to determine the legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal law in the jurisdiction of the city of Semarang. The result showed that the implementation of the criminal proceedings against juveniles who occurred in the jurisdiction of the city of Semarang was appropriate and Jo refers to the Criminal Procedure Code. Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. This process begins with a report later case brought to Polwiltabes Semarang and handled by the investigator, the investigator on the RPK Polwiltabes Semarang. After the investigation, the case being brought to the State Attorney Semarang, then transferred the case to the District Court in Semarang for children sidangkan by the judge. In every phase of law enforcement officers always ask the opinion of the adviser community BAPAS Semarang to know the real situation of children. Legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal proceedings in the jurisdiction of the city of Semarang has done as much as possible according to Law No. 3 of 1997.]]>
<![CDATA[Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Sumardiani, Fenny]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3579
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia baik pada fase pra penempatan, selama masa penempatan sampai dengan pasca penempatan dari waktu ke waktu perlu diperbaiki karena memang sangat luas dan membutuhkan koordinasi banyak pihak baik Pemerintah, PPTKIS, maupun organisasi yang membantu menyuarakan hak Tenaga Kerja Indonesia yang biasa disebut dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Koordinasi yang dimaksudkan terutama adalah dalam melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta kendala yang dihadapi Serikat Buruh Migran dalam memperjuangkan hak-hak TKI yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam menagani masalah TKI dengan memberikan pendampingan kepada tenaga kerja indonesia dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bertugas maupun purna tugas; memberikan pendidikan kritis; memberikan pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan bagi para anggota dan keluarganya; memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja indonesia yang sudah kembali ke indonesia. Â The problem faced by Indonesian Manpower both the phase pre placement, during placement until after placement from time to time need to be fixed because it is very broad and requires coordination of many parties, both Governments, PPTKIS, as well as organizations that help expressing the rights of Indonesian Workers usual called the Indonesian Migrant Workers Union and Labour Indonesia itself. Coordination is intended primarily to protect the rights of Indonesian Workers are problematic. This study aims to analyze the role of Indonesian Migrant Workers Union in protecting the rights of Indonesian manpower problems in Kendal and constraints faced Migrant Workers Union in fighting for the rights workers who have problems in Kendal as well and what efforts are being made to overcome these obstacles. The method used in this study is a socio-juridical approach to qualitative data analysis method. These results indicate that the role of the Indonesian Migrant Workers Union in menagani TKI problem with providing assistance to Indonesian workers and their families who are having problems in the line of duty or full duty; provide critical education; provide economic empowerment in improving the welfare of members and their families; provide training for Indonesian workers who had returned to Indonesia.]]>
<![CDATA[Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi ]]>
<![CDATA[-, Rasdi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2364
<![CDATA[Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi dan  harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pelepasan bersyarat bagi nara pidana korupsi. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini karena sumber data utama diambil dari kuesioner dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,dengan pendekatan kualitatif,serta menggunakan  teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumen,wawancara, focus group discussion serta angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak dan berharap perlu ditempuh usaha lain melalui non penal. Corruption is an issue that never dry to talk about. The term corruption itself is no longer just the domain of legal experts but also the theme gayeng in the story of ordinary light. This study aims to determine the perceptions and expectations of society in the village toast, Kemadu Landoh District and Village District toast Apex, against granting a conditional release for corruption convicts. Qualitative and quantitative analysis are used together in this study because the primary data is taken through questionnaires and in-depth interviews. The results of this study stated that parole and remissions for prisoners of corruption does not correspond with the sense of justice so clearly needs to be rejected and looked for alternative through non penal solution]]>
<![CDATA[Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Dwi Anggono, Bayu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3000
<![CDATA[Dalam rangka menjadikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dan konsekuensi penegasan sistem pemerintahan presidensial yang dianut, maka pada perubahan ketiga UUD 1945  muncul kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung  oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia; menganalisis peran partai politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung; menganalisis praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan mengkaji cara membangun kerjasama partai politik berbasis konstitusi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pencarian jawaban terhadap permasalahan dan tujuan penelitian bersaranakan kerangka teori hukum normatif.  Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban, bahwa praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama ini (2004 dan 2009) belum sesuai dengan kehendak awal (original intent) para perumus perubahan UUD 1945 karena menciptakan kerjasama taktis yang bersifat sesaat. UUD 1945 menghendaki kerjasama partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diletakkan dalam dua prinsip besar yaitu: pertama, kerjasama partai politik diharapkan melahirkan kerjasama jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Kedua, kerjasama partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan ciri Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. In order to make the President and Vice President has a strong legitimacy and consequences of the affirmation of the presidential government system, thus in the third amendment of the 1945 Constitution stated that President and Vice President shall be directly elected by the people. The candidates of the President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that participating in general election. The objectives of this research are to analyze legal politics of direct elections of president and vice president in Indonesia; to analyze the role of political parties in direct elections of president and vice president; to analyze the practice of cooperation among political parties in  President and Vice President election, and  reviewing political parties building coalition/cooperation as the basis of constitution. The method used in this study is juridical normative. Juridical normative research is library research, ie research on secondary data based on legal normative frameworks. From this study confirmed that the practice of cooperation among political parties in the presidential election in 2004 and 2009 was not in accordance with the initial will (original intent) of the formulator of the 1945 Constitution because it’s created a temporary tactical cooperation. 1945 Constitution required political parties’ cooperation in order to nominate the President and Vice President which is placed in two major principles: firstly, political parties cooperation are expected to generate a long-term partnership which can simplify the amount of political parties naturally.  Secondly, the cooperation of political parties in the presidential election should  be associated with the design of government system  according to the 1945 Constitution i.e the presidential system which generally characterized by not depend on the support from the parliament as commonly applicable in the parliamentary system..]]>
<![CDATA[Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.4068
<![CDATA[Persoalan hukum yang semakin hari menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan merupakan cerminan penegakan hukum yang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya dimaknai sebagai jalan memperleh keadilan, kenyataannya hanya mengutamakan kepastian. Gerbang terakhir putusan hukum ada pada hakim sebagai pemegang otoritas terakhir keadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia, di tangan hakimlah hukum dapat dikatakan adil dan tidak adil. Besarnya tanggungjawab hakim tidak diimbangi dengan sumber daya hakim itu sendiri, sehingga putusan seringkali tidak adil versi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Keadilan yang diharapkan masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya akan terjawab jika hakim tidak hanya melulu menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat (living law).Permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam pengambilan keputusan?; dan (2) bagaimana penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang?Pengalian hukum yang hidup di masyarakat identik dengan istilah konservasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang, rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Hakim tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu bahwa terdaka tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana]]>
<![CDATA[Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati ]]>
<![CDATA[Hussein, Azka]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2687
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini pastinya akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutn suara ulang terhadap partisiasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Upaya partai politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penurunan ini memperlihatkan demokrasi pada pemungutan suara ulang kurang berjalan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sudah melakukan upaya dan antisipasi tetapi partai politik tidak ada upaya apapun. Dalam melakukan rekrutmen partai politik hanya berdasarkan kenal dan mengetahui latar belakang tetapi tidak ada test untuk menguji bakal calon tersebut. The decision of constitutional court that ask for doing re-election the head of district of Pati, will make some impacts on the participation of societies. The purpose of study is to examine the impact of re-voting  the participation of societies in elections of the head of district of Pati. Efforts that  Komisi Pemilihan Umum of district of Pati and political parties can do to encourage the participation of societies on re-election of it. The efforts of political parties to recruite the candidate the head of district and vice of district is to encourage the participation of societies on re-voting. This type of research is descriptive qualitative with socio juridical approach, using primary data and secondary data that was then analyzed using qualitatif data analysis. The result of research concludes that on the re-voting is happen the impact of decreasing of the level of  participation of societies. It shows that the democracy on re-voting do not go well. So, Komisi pemilihan Umum of district of Pati is less able to carry out the people’s sovereignty in accordance with Undang-Undang Dasar 1945 section 1 sentence (2). So, if a decline of the level of participation of societies happens, then the people’s sovereignty that mentioned in Undang-Undang Dasar 1945 do not run well. After that, On the effort to encourage the participation of societies, Komisi Pemilihan Umum of district of Pati has done effort and anticipation, but political parties do not do effort anything. On doing recruitment, political parties is just based solely on the familiar and know the background of the candidates. However they do not test the candidates.]]>
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Bintari, Aninditya Eka]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2355
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang;dan untuk mengatahuikonstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative.Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. The study aims are to analyze the legal position of the Constitutional Court as the legislator Negative Testing Act after the birth of Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, and the construction of judicial enforcement of constitutional justice. The method used is the method of qualitative and normative juridical approach. The results showed that the enacting of Law No. 8 of 2011 on the Amendment to Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court deemed to limit the authority of the Constitutional Court and Article core changed some and added some Article by Parliament as the Court under Article 50A. (2) As a result of the belief system of separation of power, state institutions are no longer qualified to the highest institutions and institutions of the country. The principle of separation of powers between the branches firmly legislative, executive and judicial branches of government to promote a relationship of checks and balances between each other. (3) construction of judicial enforcement of constitutional law into substantive justice contained in any decision of the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Permanasari, Dyah Irma]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951
<![CDATA[Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System]]>
