cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 22   23   24   25   26 
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil Basri, H.; A.Z., Yahya
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2389

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah  perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah  perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.
Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna -, Waspiah
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2336

Abstract

Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Studi Kasus di Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan oleh faktor yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis yaitu budaya hukum masyarakat UMKM. Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.Centrates of small enterprise, mostly, results a simple patent. An invention can be united into simple patent because of its characteristic, that is, the invention is conducted through research and development. This research aims to know and analyze the legal protection for small enterprise through patent registration. This is used the social legal approach in collecting data in the Tegal Regency. The result of this research reveals that not all the expodepetis have been registered. There were only two products registered. There two obstacles to register the simple patent by society, that are law and technical factors. The government is expected to review act number 14 Year 2001 about Patent.  Because, there is no clear differentiation between simple patent and common Patent. Likewise, the legal protection for small enterprise should be maximized through socialization and cooperation with state official.
Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka Morradi, Villian Febri
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4192

Abstract

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstuktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan HAM pencari suaka dan antusias dari para pencari suaka yang selalu ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diberikan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, dan faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana.Mobility of foreigners in Indonesia are many and diverse. One is the asylum seekers who enter Indonesia without immigration documents. In the handling of immigration violations and to accommodate asylum seekers immigration detention center will be established in order to provide fulfillment of human rights for them. This study aims to identify and analyze the immigration detention center in Semarang in the fulfillment of human rights for asylum seekers and to determine and analyze the supporting factors and obstacles encountered. This research uses Juridical Sociological and analyzed using qualitative approach. Data were obtained through interviews and documentation. While the data processing through data collection, presentation of data, data analysis, and conclusions. Semarang immigration detention center in the fulfillment of human rights for asylum seekers is done by providing programs that are implemented in a structured namely health check services, provide food needs and provide access to education for asylum seekers. Supporters factor is immigration detention center in Semarang in cooperation with the relevant parties, namely PKBI and the Hospital to provide fulfillment of human rights of asylum seekers and the enthusiasm of the asylum seekers who have always participated in the programs and activities provided. The inhibiting factor is the lack of medical personnel 24 hours standby, unavailability of medicines storage sheds, and factor the language used in communications and taste the food menu is different every deteni there.
Pemanfataan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia) Atika Sari, Diah Apriani
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2375

Abstract

Geostationer Orbit (GSO) memiliki kekhususan yang unik bila dibandingkan dengan bagian bumi lainnya yaitu satelit atau benda langit lain yang ditempatkan di GSO akan tampak stasioner bila dilihat dari bumi. Karakteristik wilayah Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki GSO menjadikan wilayah ini sebagai sumber daya terbatas (limited natural resources). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Geostationer orbit dan statelit dalam kaitannya dengan pengamanan kedaulatan Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara katulistiwa yang diligkari GSO terpanjang didunia mempunyai kepentingan yang vital atas wilayah ini karena menyangkut kedaulatan yang dimiliki dari adanya pemanfaatan bersama. Pemanfaatan satelit di wilayah GSO harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Space Treaty sebagai induk Hukum Angkasa, antara lain menghormati kedaulatan negara lain, dengan tujuan damai dan untuk kemakmuran umat manusia. Namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan satelit diwilayah GSO ini bisa jadi digunakan bukan untuk tujuan damai yang bisa melanggar kedaulatan negara yang dimungkinkan terjadi di atas wilayah katulistiwa termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia. Pemanfaatan satelit yang bisa mengakibatkan pelanggaran kedaulatan negara khususnya negara Indonesia antara lain digunakan untuk kegiatan mata-mata, penginderaan jarak jauh  tanpa ijin dari negara yang wilayahnya diindera dan siaran langsung melalui satelit berupa hasutan, propaganda yang dapat menggoyahkan stabilitas negara terutama Indonesia. Geostationary orbit (GSO) has a unique specification when compared with other earth’s part, satellite or other celestial bodies are placed in the GSO will appear stationary when viewed from Earth. Characteristics of Indonesia in accordance with the characteristics that have made the GSO region as limited resources (limited natural resources). This study aims to analyze the use of geostationary orbit and statelit in connection with securing the sovereignty of Indonesia. The data used is secondary data. The analytical method used is descriptive qualitative. These results indicate that the equatorial Indonesia as a country which has the world’s longest GSO is cylicled by the vital interests of the territory because it involves sovereignty possessed of a joint use. Use of satellites in the GSO shall be in accordance with the principles set out in Space. Space Law Treaty insist to respect the sovereignty of other countries, with the goal of peace and prosperity for mankind. The use of GSO satellites in the region can not be used for peaceful purposes could violate the sovereignty of that might happen in the equatorial region, including violation of the sovereignty of Indonesia. Utilization of satellites that could result in violation of the sovereignty of nations, especially Indonesia, among others, are used for spying, remote sensing without the consent of the state whose territory sensed and broadcast live via satellite in the form of incitement, propaganda which can destabilize countries, especially Indonesia.
Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi Zaidan, Muhammad Ali
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9892

Abstract

Ideologi negara pada hakikatnya merupakan ikatan pemersatu suatu bangsa. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara pandang manusia tentang diri dan lingkungannya. Pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap pandangan hidup harus diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak terjadi ekses yang merugikan kehidupan bangsa dan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Isu bangkitnya komunisme yang muncul ke ruang publik harus diletakkan dalam bingkai negara hukum. Paper ini akan membahas tentang kesiapan perangkat hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum dalam membendung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Proses hukum yang adil dengan menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat (demokratisasi), asas presumption of innocence, impartialitas lembaga peradilan merupakan keniscayaan agar setiap orang yang dituduh terindikasi menyebarkan atau menganut faham komunisme tidak distigmatisasi secara politik, akan tetapi diusut berdasarkan hukum yang berlaku.State ideology is essentially a unifying bond of a nation. Globalization had an impact on people’s thinking about himself and his environment. The negative effect of globalization on the philosophy of life (way of life) should watch out because it could threaten the integrity of the Nation. The criminalization of acts contrary to Pancasila is an urgent need to avoid excesses that harm the nation and the country as a democratic constitutional state. The issue of the rise of communism which has several times exhaled, must be placed within the framework of state law. This paper will discuss about the readiness of legal instruments; facilities and infrastructure law and the culture of law to stem the ideology contrary to Pancasila. A fair legal process (due process of law) by upholding the freedom of expression (democratization), the principle of presumption of innocence, impartiality of the judiciary is indispensable that every person accused indicated deploy or embrace the ideology of communism is not stigmatized politically, but investigated by applicable law.
Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar Yudhanti, Ristina
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2360

Abstract

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai hak fundamental, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak-hak sipil lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji produk hukum dan kebijakan lokal di Kota Semarang dalam pemenuhan hak pendidikan dasar bagi masyarakat Kota. Data yang digunakan dalam penelitian adalah adalah data sekunder (bahan hukum) dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan upaya pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat dalam meraih pendidikan dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak warga masyarakat kota untuk memperoleh pendidikan dasar disandarkan pada ketentuan perundang-undangan di tingkat Pusat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota tidak secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan dasar. Namun demikian, komitmen pemerintah Kota dalam memenuhi hak warga atas pendidikan dasar cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya angka putus sekolah dan sebaliknya angka partisipasi kasar dalam pendidikan wajib semakin tinggi. Selain itu, komitmen terhadap pendidikan dasar juga ditunjukkan dengan komitmen anggaran APBD yang rata-rata mencapai di atas 30% melebihi ketentuan nasional. Education is a basic element of the human rights guaranteed by the 1945 Constitution. As a fundamental right, education has a significant effect on the civil rights of others, such as economic, social, cultural and political. This study is aimed to examine the laws and local policies in the Semarang City in the fulfillment of the right to basic education for the Citizen of the City. The data used in this study are secondary data (material law) and policies issued by the Government of Semarang City associated with the fulfillment of the constitutional rights of citizens in achieving basic education. The results of this study indicate that the legal framework used by the Semarang City Government in fulfilling the rights of city residents to acquire basic education was based on the statutory provisions at the national level. In that context, the City did not specifically issue a local regulation and / or policies related to the fulfillment of the right of citizens to basic education. However, the city government’s commitment to fulfill the rights of citizens to basic education is quite high. It was marked by the small number of dropouts and vice versa gross enrollment rate in higher education compulsory. In addition, the commitment to basic education is also demonstrated by the commitment of budget allocation that would average above 30% over national provisions.
Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Aji, Alan Bayu
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020

Abstract

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.
Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila Syarif, Nurrohman
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7829

Abstract

Revitalisasi ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syari’at atau hukum Islam secara total (kaffah). Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara didepan hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila didalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Paper ini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter syariat, tujuan syariat, model-model penerapan syariat di sejumlah Negara Muslim, model atau teori penerapan syariat Islam di Indonesia menurut sejumlah pakar, pilihahan atau alternative yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan implementasi syariat Islam di Indonesia dan ditutup dengan simpulan. Revitalization of ideology in Islamic perspective, both at national and global level always leads to aspirations and demands to implement sharia or Islamic law in total (kaffah). Within the legal State of Indonesia, such aspirations and demands can not always be met. This is because the Indonesian state of law, from the beginning built on the spirit of nationality based on the principle of divinity, humanity, justice, and equality or equality for every citizen in front of the law. Therefore, the aspirations and demands of the application of Islamic Shari’a always experience constraints if in it there are discriminative elements or other elements that can eliminate the guarantee and protection of citizens’ rights that have been guaranteed by the constitution. This paper will explain the understanding and character of the Shari’a, the purpose of Shari’a, models of Shari’a application in some Muslim countries, the model or theory of application of Islamic Shariah in Indonesia according to some experts, alternatives or alternatives that can be used to fight for aspirations and demands of the implementation of Islamic Shariah Indonesia and concluded.
Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan -, Marthin; Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Abstract

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan. Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .
Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas Latuconsina, Zulfah
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak – pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilities’s work right is insatiable. But the local goverment’s keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get their’s work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesia’s Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilities’s work right.

Page 24 of 62 | Total Record : 620

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue