cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 51   52   53   54   55 
Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi. This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Menawhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri; dan mendeskripsikan perlindungan hukum TKI berdasarkan UU no. 39 tahun 2004 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia  bekerja keluar negeri dipengaruhi oleh sempitnya lapangan kerja di luar negeri, rendahnya upah di dalam negeri, tersedianya lapangan kerja yang luas di luar negeri dengan tingkat upah yang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Persoalaan penempatan TKI diluar negeri sangat kompleks, baik persoalan pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Kasus-kasus yang sering menimpa TKI misalnya, panipuan, pamalsuan dokumen, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, dan traficking (perdagangan manusia). UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan TKI dimaksudkan memberikan perlindungan secara hukum kepada TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.This study aims to determine and analyze the various problems of Indonesian Workers (TKI) in Foreign Affairs, and describe the legal protection of migrant workers under Law No. 39 Year 2004 About the Indonesian Labor. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results showed that the Indonesian people who are willing to work abroad is influenced by the narrowness of overseas employment, low wages in the country, widespread availability of jobs overseas to wage levels much higher than in Indonesia. The placement problem of workers abroad is very complex, both pre-placement issues, placement, and after placement. These cases are often among migrant workers for example, fraud, illegal documents, sexual harassment, rape, torture, and trafficking. Law No. 39 Year 2004 concerning the placement of migrant workers is intended to give legal protection to migrant workers from pre-placement, placement, until after placement
Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23205

Abstract

Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, hal ini terlihat pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi kebijakan penyelenggaraan APBD berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penerapan ARG pada kebijakan penyelenggaraan APBD, menjadikan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sebagai perwujudan dari good governance dalam penyelenggaraan anggaran daerah. ARG merupakan hasil dari penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) disetiap dokumen penganggaran. Women’s participation for policy making of Local Government Budget (APBD) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province is limited, it can be seen in the low level of the women’s welfare such as access for education and health. The purpose of this study is to know and understand the urgency of the implementation of the APBDbased on the Gender Responsive Budget (ARG) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province in order to realize women’s welfare. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. This research belongs to the tradition of qualitative research with a social legal approach. The application of ARG to the policy of administering the APBD, makes the budget more effective and efficient, as well as the realization of good governance in the implementation of regional budgets. ARG is the result of implementing Gender Analysis Pathway (GAP) in each budgeting document.
Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4191

Abstract

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay) dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dilakukan dengan tahap pengawasan dan penindakan. Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan. Penindakan dilakukan kepada WNA dengan memberikan pengenaan biaya beban atau deportasi. Faktor Pendukungnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang beserta jajarannya, dan partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA). Faktor Penghambatnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang kurang memadai.The beauty Indonesian nature become fascination for foreigner to visit Indonesia, but some of foreigner break the rule about immigration in Indonesia, one of them is overstayed. The purposes of the research are to understand and analyze the law enforcement to foreigner who overstay and to understand and analyze the factors affecting of law enforcement. The research uses Socio-juridical and analyzed using qualitative methods. The research data obtained through an interview and data processing through data collection, data presentation, data analysis, and conclusions. The law enforcement in Semarang Immigration Office Class I done in supervision and enforcement. The supervision to foreigner in Indonesia were done in 2 (two) stages, they are inspection of administrative and supervision in the real. The enforcement are pay a fine and deportation that give to foreigner. The contributing factors are collaborate between Semarang Immigration Office Class I and relevant agencies such as Central Java Regional Police, Police Major Resort City of Semarang, society’s participation and guarantor’s active to account for the presence and activities of foreigner. Obstacle factors are the long distance to get the working area of Semarang Immigration Office Class I, and the num
Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2683

Abstract

Salah satu modal utama bank sebagai lembaga intermediary adalah menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini akan berkurang atau bahkan menjadi hilang apabila ada sengketa perbankan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi karena dianggap tidak efisien dan efektif maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Selama ini sengketa perbankan yang berada dalam ranah perdata sudah sering diselesaikan menggunakan jalur non litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini dan akan datang yang didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan nonpenal penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini masih sebatas sanksi nonpenal yang dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, Dasar pemikiran kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia. Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepahaman yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan. One of the major capital intermediary bank as an institution is to maintain the trust of the community. This trust will be tarnished if there is a dispute that can not be solved banks properly by the parties to the dispute. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. However, because it is not efficient and effective the use of dispute resolution litigation becoming obsolete path and switch to non-settlement of disputes through litigation. During this dispute is within the realm of banking civil lines have often solved using non-litigation. This research aims to determine the nonpenal policy in crime prevention and the current banking will come. The article was done by the method juridical sociological approach. The conclusions show that, first nonpenal policy in preventing the banking’s crime is still limited as nonpenal sanctions that can seen in Article 52 paragraph. Second, of the Banking Act. Indonesian Bank (BI) just as the dispute resolution facilitator between the Bank and the Customer in particular for civil disputes as stipulated in Regulation No. 10/1/PBI/2008 on amendments to Regulation No. 8/5/PBI/2006 about the banking mediation by establishment of the Institute of Banking Mediation Mediation Banking, Indonesian Bank (BI) assigned to conduct non-litigation settlement (out of court) through the mediation as dispute resolving. 2) the fundamental of nonpenal policy in banking’s crime prevention next is not possible come through the courts as long as the internal bank has finished the case among the banks with the actors and with customers so it is do not be the findings of  Indonesian Bank (BI). Obviously by the decision of the understanding forum result based on the Memorandum of Understanding of 2004, the banking crime can be settled out of court.
Law as a Means of Serving Justice in Nigeria Ijaiya Olasunkanmi Hakeem
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14262

Abstract

Right from the ancient times, the relationship between law and justice constantly appears to be one of the most stimulating as well as penetrating controversial ideas. The paper will discuss the fundamental concept of law and justice by assessing the ideas of a few justice thinkers, some key theories of law and justice, and some cardinal indicators of law and justice with a practical example from Nigeria. The study adopted qualitative research which comprises doctrinal and non-doctrinal methods. The research draws information from primary and secondary sources. The information obtained was subjected to content analysis. The paper found that justice is an inherent component of the law and not separate or distinct from it. The paper also found that the idea of justice has been trapped by political ideologies, religions, cultural intolerance, poverty, deprivation, gender discrimination, violation of human rights and inequality in Nigeria. In quintessence, the paper concludes that law is justice. The paper recommends that the courts should lean on the side of justice in any case of conflict between law and justice for effective administration of justice.
Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2351

Abstract

Filsafat hukum sebagai teori dari keilmuan hukum merupakan meta teori tentang teori hukum; dan sebagai meta-meta-teori dari dogmatik. Oleh sebab itu, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi filsafat dalam pencarian kebenaran hukum positif Indonesia dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu: hukum sebagai asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional, hukum adalah yang diputuskan oleh hakim, hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan dan hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Pancasila sebagai jalinan nilai filsafat dan hukum ditinjau dari tiga kenyataan berikut: kenyataan riil berupa ruang lingkup kajian dan isi, nilai dasar, universal, komprehensif dan metafisis. Sebagai sistem filsafat dan hukum, Pancasila juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan martabat manusia; kenyataan fungsional praktis adalah sebagai sistem nilai yang mengutamakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, renungan tingkah laku sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang bersatu padu (inherent) dan sebagai sumber filsafat negara atau weltanschauung atau idiologi, Pancasila merupakan maha sumber bagi negara dan bangsa Indonesia. Legal philosophy as a theory of scientific law is a meta-theory of legal theory, and the meta-meta-theory of dogmatic. Therefore, dogmatic law, legal theory, legal philosophy should ultimately be directed to the practice of law. The practice of law involves two main aspects, namely the establishment of law and application of the law. This study aims to analyze the actualization of philosophy of law in the search for truth in Indonesian positive law can be viewed from several things, namely: the law as the foundation of truth that is natural and universal validity, the law is positive norms in the legislation system of national law, the law is decided by the judge, the law as patterns of social behavior is a manifestation of institutionalized and legal meanings of symbolic actors as they appear in their interactions. Pancasila as the fabric of values and legal philosophy in terms of the three following fact: the real true scope of the assessment form and content, the value of the basic, universal, comprehensive and metaphysical. As a system of philosophy and law, Pancasila also contains religious values and human dignity; functional practical reality is as a value system that promotes the principles of belief in God, devotional behavior as a way of life of the nation, as a system of philosophy, Pancasila is the fabric of the basic values cohesive (inherent) and as a source of state philosophy or Weltanschauung or ideology, Pancasila is a great resource for the state and nation of Indonesia.
Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln Muhammad Helmi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26457

Abstract

Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di ‹mediasi› dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma critical theory bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzolimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.
Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum Benny Sumardiana
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5254

Abstract

Persoalan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) memang seringkali menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, khususnya saat dilaksanakan pemilihan umum baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Demokrasi yang mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia menjadi kabur ketika Isu SARA dijadikan alat kampanye penarik suara masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dampak penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; bagaimana efektifitas pelaksanaan harmonisasi demokrasi, hak asasi manusia dan hukum terkait penggunaan Isu SARA dalam Pilkadadan bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap tindak pidana yang dimunculkan akibat penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.The issue regarding the issue of Ethnicity, Religion, Race, and intergroup (SARA) is often cause social unrest in society, especially when general elections held executive and legislative elections. Democracy that emphasizes respect for human rights becomes blurred when the issue of SARA used as a campaign tool towing people's voices. The study is intended to analyze how the impact of the use of racial issues in the General Election of Regional Head; how the effectiveness of the implementation of the harmonization of democracy, human rights and legal issues related to the use of racial intolerance in regional head election and  how policy formulation that can be taken by the government against criminal acts that appear as a result of the use of racial issues in the General Election of Regional Head.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada; menganalisis kesesuaian peraturan perundangan tentang pemilukada ditinjau dengan Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945) serta mendapatkan alternatif model pemilukada yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dimasukkan ke dalam kategori pemilu. Apabila dikaji, maka hal tersebut tidak sesuai  dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rumusan Pasal 22E tersebut tidak terdapat rumusan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah  langsung bukanlah satu-satunya model demokrasi. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya dituangkan dalam undang-undang tersendiri sebagaimana undang-undang tentang pemilu Presiden dan Wakil PresidenThis study aims to determine the various statutory provisions governing the election; analyze the suitability of the election laws are reviewed by the Indonesian Constitution (Constitution of 1945) as well as get an alternative model of elections in accordance with the Constitution of Indonesia. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results shows that the direct election of regional heads based on Law Number 22 Year 2007 regarding General Election Organizers and Law Number 12 Year 2008 regarding Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government has been put into the category of election. When examined, it is not in accordance with the provisions of Article 22E paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, which states that the general elections held to elect members of the House of Representatives, Regional Representative Council, the President and Vice President, and House of Representatives People’s Region. In the formulation of Article 22E is no formulas elections for the Regional Head. Direct local elections are not the only model of democracy

Page 53 of 62 | Total Record : 620

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue