Articles
620 Documents
<![CDATA[POLICY OF REGIONAL GOVERNMENT OF MAGELANG REGENCY ON FOREIGN INVESTMENT OF TOURISM ]]>
<![CDATA[Febri Rizki Kurniawan]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Bambang Tjatur Iswanto]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.18533
<![CDATA[Tourism is one of the sources of Original Regional Revenue that is quite promising, when it is managed professionally. With regard to funds, the presence of foreign investment is a very possible solution. From the collected data, in the Regency of Magelang, the presence of foreign investors in tourism is still very little, while such potential is wide open for development. For this reason, this research is entitled "The Policy of the Regional Government of Magelang Regency towards Foreign Investment in Tourism". This study aims to find out how the Regional Government Policy of Magelang Regency in regulating foreign investment in the tourism sector as well as knowing its implementation and also the driving factors and obstacles in the implementation of foreign investment cooperation in tourism.This study is a normative juridical study that uses primary data, secondary data and tertiary data. Data collection is done using library research techniques, observation, interviews and online data search.Based on the results of this study indicate that the Regional Government Policy of Magelang Regency to increase foreign investment, especially in the tourism sector, is still very lacking because there are few foreign investors who invest in Magelang Regency. Based on the driving factors and constraints that exist, the prospect of foreign investment manifested by Magelang Regency Tourism towards the labor sector is very promising because it can open opportunities for employment opportunities for the people of Magelang Regency, and improve the economy in Magelang Regency. However, there are limitations to the Policy of the Regional Government of Magelang District in certain areas regulated by Presidential Regulation Number 58 Year 2014 concerning the Spatial Planning for Borobudur and Surrounding Areas and also the issuance of Regents Regulations governing Foreign InvestmentKeywords: Policy, Foreign Investment, Tourism]]>
<![CDATA[Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Bayu Dwi Anggono]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3000
<![CDATA[Dalam rangka menjadikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dan konsekuensi penegasan sistem pemerintahan presidensial yang dianut, maka pada perubahan ketiga UUD 1945  muncul kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung  oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia; menganalisis peran partai politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung; menganalisis praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan mengkaji cara membangun kerjasama partai politik berbasis konstitusi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pencarian jawaban terhadap permasalahan dan tujuan penelitian bersaranakan kerangka teori hukum normatif.  Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban, bahwa praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama ini (2004 dan 2009) belum sesuai dengan kehendak awal (original intent) para perumus perubahan UUD 1945 karena menciptakan kerjasama taktis yang bersifat sesaat. UUD 1945 menghendaki kerjasama partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diletakkan dalam dua prinsip besar yaitu: pertama, kerjasama partai politik diharapkan melahirkan kerjasama jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Kedua, kerjasama partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan ciri Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. In order to make the President and Vice President has a strong legitimacy and consequences of the affirmation of the presidential government system, thus in the third amendment of the 1945 Constitution stated that President and Vice President shall be directly elected by the people. The candidates of the President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that participating in general election. The objectives of this research are to analyze legal politics of direct elections of president and vice president in Indonesia; to analyze the role of political parties in direct elections of president and vice president; to analyze the practice of cooperation among political parties in  President and Vice President election, and  reviewing political parties building coalition/cooperation as the basis of constitution. The method used in this study is juridical normative. Juridical normative research is library research, ie research on secondary data based on legal normative frameworks. From this study confirmed that the practice of cooperation among political parties in the presidential election in 2004 and 2009 was not in accordance with the initial will (original intent) of the formulator of the 1945 Constitution because it’s created a temporary tactical cooperation. 1945 Constitution required political parties’ cooperation in order to nominate the President and Vice President which is placed in two major principles: firstly, political parties cooperation are expected to generate a long-term partnership which can simplify the amount of political parties naturally.  Secondly, the cooperation of political parties in the presidential election should  be associated with the design of government system  according to the 1945 Constitution i.e the presidential system which generally characterized by not depend on the support from the parliament as commonly applicable in the parliamentary system..]]>
<![CDATA[Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2327
<![CDATA[Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alteratif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga.Business disputes is a logical consequence of a business activities. With the onset of a business dispute could have implications in the form of estrangement relationship between the parties, impaired work productivity and disrupt the ongoing business activities. This study aims to analyze the reasons for the disputing parties to choose arbitration as a dispute resolution alternative. The results of this study show that, in principle, if the business of the parties of a dispute settlement mechanism requires the most favorable among both parties. One option is the dispute resolution mechanism through arbitration. Arbitration has several advantages, such as the parties may choose their own arbitrators so the quality of the decision to be more secure, faster decision making, the confidentiality of the arbitral award and the relationship of the parties will remain intact.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP ]]>
<![CDATA[Bahari Sanjaya]]>;
<![CDATA[Muladi Muladi]]>;
<![CDATA[Ratna Kumala Sari]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23013
<![CDATA[KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas “universitas delinquere non potestâ€Â. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peraturan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) )dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan adanya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU, karena di dalam KUHP masih tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dampaknya adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. The Criminal Code does not recognize corporations as a legal subject because the Criminal Code still adheres to the principle of "university delinquent non-potest". Criminal liability arrangements for corporations are only known in-laws and regulations outside the Criminal Code. However, these regulations cause inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability as in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Corruption Law) and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) which results in non-uniformity in criminal liability towards the corporation. This study aims to analyze and describe the causes and effects of inconsistencies in the regulation of corporate criminal responsibility in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The approach used to study this problem is the statutory approach. This study shows that there are inconsistencies in the regulation of criminal liability towards corporations in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The character of economic crime is increasingly complex, which affects the regulation of corporate criminal responsibility, including politics and the background of the birth of laws in the economic field. The impact is a disparity judge's decision in issuing a decision against a corporation that commits a criminal offense.]]>
<![CDATA[Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4950
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim konstitusi berdasarkan putusan yang saling bertentangan tersebut. Digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi pustaka. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menemukan kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap kinerja hakim konstitusi. Namun, putusan bertentangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekacauan konstitusional. Akan tetapi tidak ada aturan yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bertentangan. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Mahkamah Konstitusi harus menjaga transparansinya, meningkatkan kualitas putusan dan integritas hakim. Persepsi atau tingkat kepercayaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk menghilangkan eksistensi sebagai hakim konstitusi bila masyarakat menemukan hakim konstitusi melanggar kode etik dan melakukan tindakan melawan hukum.This research addressess to analyze social trust towards constitutional court judge performance based on contrary constitutional court verdict. This research applies descriptive- qualitative research methodology with socio-legal approach. Observation, interview and documentation methods use to collect data or information. This research found that constitutional court still procure the social trust. However, contrary verdict which issued by constitutional court made a disorder constitution. But there is no regulation to ban the constitutional court issued contrary verdict. To increase the social trust, constitutional court should be transparent, increase the verdict quality and keep the judge integrity well. Perception or social trust can be a stimulation to nullified judges existence if they found that constitutional court judges break the law and disobeyed constitutional judges code of conduct.]]>
<![CDATA[Pemanfataan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia) ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2375
<![CDATA[Geostationer Orbit (GSO) memiliki kekhususan yang unik bila dibandingkan dengan bagian bumi lainnya yaitu satelit atau benda langit lain yang ditempatkan di GSO akan tampak stasioner bila dilihat dari bumi. Karakteristik wilayah Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki GSO menjadikan wilayah ini sebagai sumber daya terbatas (limited natural resources). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Geostationer orbit dan statelit dalam kaitannya dengan pengamanan kedaulatan Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara katulistiwa yang diligkari GSO terpanjang didunia mempunyai kepentingan yang vital atas wilayah ini karena menyangkut kedaulatan yang dimiliki dari adanya pemanfaatan bersama. Pemanfaatan satelit di wilayah GSO harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Space Treaty sebagai induk Hukum Angkasa, antara lain menghormati kedaulatan negara lain, dengan tujuan damai dan untuk kemakmuran umat manusia. Namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan satelit diwilayah GSO ini bisa jadi digunakan bukan untuk tujuan damai yang bisa melanggar kedaulatan negara yang dimungkinkan terjadi di atas wilayah katulistiwa termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia. Pemanfaatan satelit yang bisa mengakibatkan pelanggaran kedaulatan negara khususnya negara Indonesia antara lain digunakan untuk kegiatan mata-mata, penginderaan jarak jauh  tanpa ijin dari negara yang wilayahnya diindera dan siaran langsung melalui satelit berupa hasutan, propaganda yang dapat menggoyahkan stabilitas negara terutama Indonesia. Geostationary orbit (GSO) has a unique specification when compared with other earth’s part, satellite or other celestial bodies are placed in the GSO will appear stationary when viewed from Earth. Characteristics of Indonesia in accordance with the characteristics that have made the GSO region as limited resources (limited natural resources). This study aims to analyze the use of geostationary orbit and statelit in connection with securing the sovereignty of Indonesia. The data used is secondary data. The analytical method used is descriptive qualitative. These results indicate that the equatorial Indonesia as a country which has the world’s longest GSO is cylicled by the vital interests of the territory because it involves sovereignty possessed of a joint use. Use of satellites in the GSO shall be in accordance with the principles set out in Space. Space Law Treaty insist to respect the sovereignty of other countries, with the goal of peace and prosperity for mankind. The use of GSO satellites in the region can not be used for peaceful purposes could violate the sovereignty of that might happen in the equatorial region, including violation of the sovereignty of Indonesia. Utilization of satellites that could result in violation of the sovereignty of nations, especially Indonesia, among others, are used for spying, remote sensing without the consent of the state whose territory sensed and broadcast live via satellite in the form of incitement, propaganda which can destabilize countries, especially Indonesia.]]>
<![CDATA[Peran Crisis Management Intitiative (CMI) Melalui ‘Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh’ Dalam Proses Bina Damai di Aceh (2009-2012) ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7840
<![CDATA[CMI (Crisis Management Inititative) merupakan organisasi pihak ketiga dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. CMI tidak hanya membantu dalam proses perundingan antara RI-GAM, namun juga dalam proses bina damai (peace-building) pasca konflik. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran CMI dalam bina damai di Aceh tersebut melalui Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh pada tahun 2009-2012. Posisi CMI ini menarik untuk diteliti karena CMI adalah organisasi nirlaba yang berasal dari Finlandia dan bergerak dalam bidang resolusi konflik di berbagai negara di dunia. Penelitian berfokus pada upaya penyelesaian masalah separatis yakni GAM di Aceh terutamamelalui pelibatan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah dalam hal ini CMI. Melalui kerangka konseptualproses intervensi yang dilaksanakan dalam konteks bina damai, penelitian ini menggambarkan peran CMI sebagai mediator untuk menjaga proses perdamaian Aceh. CMI (Crisis Management Inititative) is a third party organization in the conflict between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement. CMI not only helps in the negotiation process between RI-GAM, but also in the post-conflict peace-building process. This study aims to analyse the role of CMI in peace building in Aceh through the Aceh Peace Process Follow-Up Project in 2009-2012. This CMI position is interesting to study because CMI is a non-profit organization originating in Finland and is engaged in conflict resolution in various countries around the world. This research focuses on efforts to solve the separatist problem of GAM in Aceh particularly through the involvement of third parties such as non-governmental organizations in this case CMI. Through the conceptual framework of the intervention process undertaken in a peaceful context, this study illustrates the role of CMI as a mediator to safeguard the Aceh peace process.]]>
<![CDATA[Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan ]]>
<![CDATA[Marthin -]]>;
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>;
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855
<![CDATA[Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan. Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2360
<![CDATA[Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai hak fundamental, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak-hak sipil lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji produk hukum dan kebijakan lokal di Kota Semarang dalam pemenuhan hak pendidikan dasar bagi masyarakat Kota. Data yang digunakan dalam penelitian adalah adalah data sekunder (bahan hukum) dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan upaya pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat dalam meraih pendidikan dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak warga masyarakat kota untuk memperoleh pendidikan dasar disandarkan pada ketentuan perundang-undangan di tingkat Pusat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota tidak secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan dasar. Namun demikian, komitmen pemerintah Kota dalam memenuhi hak warga atas pendidikan dasar cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya angka putus sekolah dan sebaliknya angka partisipasi kasar dalam pendidikan wajib semakin tinggi. Selain itu, komitmen terhadap pendidikan dasar juga ditunjukkan dengan komitmen anggaran APBD yang rata-rata mencapai di atas 30% melebihi ketentuan nasional. Education is a basic element of the human rights guaranteed by the 1945 Constitution. As a fundamental right, education has a significant effect on the civil rights of others, such as economic, social, cultural and political. This study is aimed to examine the laws and local policies in the Semarang City in the fulfillment of the right to basic education for the Citizen of the City. The data used in this study are secondary data (material law) and policies issued by the Government of Semarang City associated with the fulfillment of the constitutional rights of citizens in achieving basic education. The results of this study indicate that the legal framework used by the Semarang City Government in fulfilling the rights of city residents to acquire basic education was based on the statutory provisions at the national level. In that context, the City did not specifically issue a local regulation and / or policies related to the fulfillment of the right of citizens to basic education. However, the city government’s commitment to fulfill the rights of citizens to basic education is quite high. It was marked by the small number of dropouts and vice versa gross enrollment rate in higher education compulsory. In addition, the commitment to basic education is also demonstrated by the commitment of budget allocation that would average above 30% over national provisions.]]>
<![CDATA[Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana ]]>
<![CDATA[Adam Ilyas]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29292
<![CDATA[Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya merupakan lembaga yang berada pada posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum sebagai perwakilan Kejaksaan didalam setiap perkara pidana merupakan pihak yang paling mengetahui ketercelaan seorang terdakwa karena mengikuti dinamika selama persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan saat ini tuntutan pidana berasal dari petunjuk atau pendapat pimpinan Kejaksaan di setiap jenjang karena adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang. Dengan kebijkan rencana tuntutan berjenjang tersebut dapat juga menyebabkan kultur korup pada lembaga Kejaksaan karena ditengarai kebijakan tersebut digunakan untuk wadah tawar menawar oleh Penuntut Umum dengan terdakwa dan kemudian menyetor pada atasannya. Konkuensi dari adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang ini juga akan membuat terhambatnya proses peradilan yang pada dasarnya harus dijalanlan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terhadap kondisi ini diperlukan penataan ulang sistem penentuan tuntutan pidana demi independensi Penuntut Umum dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.The Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, based on its authority, is an institution that is in a central position in the criminal justice system. As the representative of the Prosecutor’s Office in each case, the Public Prosecutor is the party most aware of the accident of a defendant because it follows the dynamics during the trial. This research uses doctrinal or juridical normative research methods with a statutory approach that shows that currently, criminal charges are the instructions or opinions of the chief Prosecutor at every level due to the policy of tiered prosecution plans. The policy of the tiered prosecution plan can also cause a corrupt culture in the Prosecutor’s institution because it is signaled that the procedure is used as a bargaining place by the Prosecutor with the accused and used as a deposit event to his superiors. The consequences of this tiered prosecution plan policy will also hamper the judicial process, which has to be run quickly, only, and lightly. Against this condition, it is necessary to reorganize the criminal prosecution determination system for the Public Prosecutor’s independence and the achievement of a fast, simple, and low-cost judiciary.]]>
