cover
Contact Name
Akhsanul In'am
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkpp_pedagogi@umm.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144 3rd Campus, 4th Building (GKB 4), 3th Floor
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan
ISSN : 23377623     EISSN : 23377615     DOI : 10.22219
Core Subject : Education,
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, adalah jurnal open access. Diterbitkan oleh Magister Pedagogi yang sebelumnya bernama Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Terbit dua kali dalam satu volume, pada bulan April dan Oktober. Berisi tulisan ilmiah hasil penelitian dan ulasan literatur dibidang kebijakan dan pengembangan pendidikan.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2019): Desember" : 10 Documents clear
Analisis Tingkat Ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Papua (Studi Kasus Di Kabupaten Merauke) Kiki Maharani; Moh. Mahfud Effendi; Asep Nurjaman
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12046

Abstract

Abstract: School participation is integrally an effort to achieve quality education quality. This study aims to obtain information about (1) factors that influence the level of achievement and school participation rates, constraints in increasing enrollment rates. (2) the role of regional autonomy in improving the quality of education services. The approach used is a type of qualitative approach. Data collection techniques used in the form of interviews and documents and observation. The results showed that (1) Factors influencing the low number of school participation in Merauke Regency were access to education that was difficult to reach in remote areas, limited availability of teacher numbers and uneven distribution, teacher welfare that was still lacking, educational facilities that were not yet adequate in remote areas, the level of public education, and the slow attention of the government. (2) The role of regional autonomy in improving the quality of education services has not been maximized. The principle of justice, efficiency, transparency, and public accountability in efforts to improve and improve the quality and quantity of education becomes the responsibility and concern of all parties, both the government, regional governments, and the community.Keywords: Participation Rates, Level of Achievement, Education Abstrak: Partisipasi sekolah secara integral menjadi usaha dalam mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang (1) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian dan angka partisipasi sekolah, kendala dalam peningkatan angka partisipasi. (2) peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Merauke yaitu akses pendidikan yang sulit dijangkau pada daerah terpencil, ketersediaan jumlah tenaga guru yang terbatas dan distribusinya kurang merata, kesejahteraan guru yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang belum memadai di daerah terpencil, tingkat pendidikan masyarakat, serta lambannya perhatian dari pemerintah. (2) Peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan belum maksimal. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas serta kuantitas pendidikan menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama seluruh pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.Kata kunci: Angka Partisipasi, Tingkat Ketercapaian, Pendidikan
Studi Kebijakan Pengikutsertaan Orang Tua Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di SDN Songgokerto 3 Kota Batu Maulidin Ardiyansyah; Ahmad Juanda
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12047

Abstract

Abstract: Improving the quality of education is not only the responsibility of the government and schools. In this modern era in improving the quality of education is also the responsibility of parents. This study aims to determine 1) the form of parent participation in Elementary School Songgokerto 3 in Batu City in improving the quality of education, 2) the school's strategy in developing parent participation in Elementary School Songgokerto 3 in Batu City in improving the quality of education. This research uses a qualitative approach. This research is a qualitative study, with the type of descriptive qualitative research. The results showed that: 1) The strategy applied was to always participate in every activity carried out by the community in the school environment or parents to establish friendship and the formation of good communication with the community and parents. 2). The form of participation from parents in elementary school Songgokerto 3 Batu is in the form of thoughts such as providing input in program activities at school, skills such as providing training to students on how to make chips, personnel such as in repairing infrastructure for teaching and learning support processes such as repairing chairs or desks, money, and things.Keywords: Policy, Parental Participation, Quality of Education Abstrak: Meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dan sekolah. Pada era modern sekarang ini dalam meningkatkan mutu pendidikan juga menjadi tanggung jawab orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bentuk partisipasi orang tua di Sekolah Dasar Negeri Songgokerto 3 Kota Batu dalam meningkatkan mutu pendidikan, 2) strategi sekolah dalam menumbuh kembangkan partisipasi orang tua di Sekolah Dasar Negeri Songgokerto 3 Kota Batu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif deskripstif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Strategi yang diterapkan adalah dengan selalu ikut dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh masyarakat di lingkungan sekolah atau orang tua dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan terbentuknya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan orangtua. 2). Bentuk partisipasi dari orang tua di SDN Songgokerto 3 Kota Batu berupa pemikiran seperti memberikan masukan-masukan dalam program kegiatan di sekolah, keterampilan seperti memberikan pelatihan pada siswa bagaimana cara membuat keripik, tenaga seperti dalam memperbaiki sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar seperti memperbaiki kursi ataupun meja, uang, dan benda.Kata kunci: Kebijakan, Keikutsertaan Orang Tua, Mutu Pendidikan
Implementasi Kebijakan Full Day School Dengan Penanaman Nilai PPK Di SMAN 2 Katingan Hilir Rabiatul Adawiyah; Siti Fatimah Soenaryo
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12048

Abstract

Abstract: The development of the globalization era not only has positive impacts but also negative impacts. It is important to strengthen students' character because globalization hurts the development of the character of the young generation. This study aims to describe the implementation of full-day school policy by instilling the value of strengthening character education (PPK) in SMAN 2 Katingan Hilir. The method in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The informant selection technique in this study uses purposive sampling, which includes the School Principal, Vice Principal in the Curriculum and Student Affairs, Islamic Agana Education teacher, Citizenship Education teacher, and 5 students. The results of the study indicate that the implementation of full-day school policies by planting PPK values in SMAN 2 Katingan Hilir is carried out through extracurricular, co-curricular and extracurricular activities. Two PPK values are the focus of this research, namely cooperation that can be seen from the students to always work together to apply to help each other, hand in hand to clean and maintain the cleanliness of the school environment. While the value of independence seen from students in doing everything so it is not easy to depend on others.Keywords: Implementation of policies, Full Day School, Strengthening Character Education Abstrak: Perkembangan era globalisasi tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga dampak negatif. Penting untuk memberikan penguatan karakter siswa karena globalisasi memiliki dampak negatif terhadap perkembangan karakter generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan full day school dengan penanaman nilai penguatan pendidikan karakter (PPK) di SMAN 2 Katingan Hilir. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu meliputi Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, guru Pendidikan Agana Islam, guru Pendidikan Kewarganegaraan, dan 5 orang siswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan full day school dengan penanaman nilai PPK di SMAN 2 Katingan Hilir dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada dua nilai PPK yang menjadi fokus penelitian ini yaitu gotong royong yang dapat dilihat dari diri peserta didik untuk selalu berkerja sama menerapkan untuk saling membantu satu sama lain, saling bahu membahu membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sedangkan nilai mandiri dilihat dari peserta didik dalam melakukan segala hal agar tidak mudah bergantung pada orang lain.Kata kunci: Implementasi kebijakan, Full Day School, Penguatan Pendidikan Karakter
Analisis Pemerataan Pendidikan Tingkat Pendidikan Dasar Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku Suraya Mukadar; Budiono Budiono
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12049

Abstract

Abstract: Social justice can be realized by realizing equitable education. In a hierarchical distribution of education can be started from education at the regional and elementary level. This study aims to describe (1) the condition of even distribution of primary level education in Buru Regency, Maluku Province. (2) factors affecting the distribution of basic education in the Buru Regency in Maluku Province. (3) the efforts of the Buru Regency government in distributing basic education. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. Sources of data and information from the head of the education office, the education office secretary, the school principal, and teachers. Data collection techniques in the form of document studies, observation activities, and interviews. Data analysis in this research is data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. The results showed that (1) lack of teaching staff and inadequate educational facilities; (2) the factors that influence the distribution of education in Buru Regency are: a) budget; b) lack of parental awareness of the importance of education; d) infrastructure; e) teaching staff; f) distance to reach one place to another. (3) the efforts that have been made by the Buru Regency government in making education equal are: a) budget management prioritizes important and urgent needs; b) socialization to the public about the importance of education; c) socialization to the public to participate in education free of charge and provide scholarships to disadvantaged communities; d) school renovation; e) equity of teachers.Keywords: Equality Factor, Education, Elementary School Abstrak: Keadilan sosial dapat direalisasikan dengan mewujudkan pendidikan yang merata. Secara hierarki pemerataan pada pendidikan dapat dimulai dari pendidikan di daerah dan tingkat dasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) kondisi pemerataan pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (2) faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (3) upaya pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan dasar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dan informasi dari kepala dinas pendidikan, sekertaris dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, kegiatan observasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Buru adalah: a) anggaran; b) kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan; d) sarana prasarana; e) tenaga pengajar; f) jarak untuk menjangkau tempat satu dengan tempat lainnya. 3) upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan adalah: a) pengelolaan anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak; b) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan; c) sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu; d) renovasi sekolah; e) pemerataan guru.Kata kunci: Faktor Pemerataan, Pendidikan, Sekolah Dasar
Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Peminatan Di SMA Negeri Kota Ternate Widyasari Usman; Endang Poerwanti; Atok Miftachul Hudha
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12050

Abstract

Abstract: The subject of specialization can help the development of abilities possessed by students. Specifically, specialization subjects can be followed according to students' talents and interests. This study aims to describe (1) the implementation of the 2013 curriculum policy in specialization learning in Senior High School 1 Ternate. (2) differences in specialization management models are applied in Senior High School 1 Ternate. And (3) constraints and solutions in the implementation of specialization learning in Senior High School 1 Ternate. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. Sources of data and information from three curriculum subjects and nine specialization subject teachers from each of the three schools. The results showed that (1) the implementation of the 2013 curriculum in specialization learning in Senior High School 1 Ternate was by Minister of Education and Culture Regulations number 69 of 2013 and schools only make policies based on the central government and adjust teaching hours and based on specialization manuals and cross-interests from the Ministry of Education and Culture in 2016 and 2017. (2) There are some differences from specialization management models such as specialization mechanisms/procedures in each school have different stages. (3) Obstacles in the implementation of specialization learning in Senior High School 1 Ternate include (a) constraints from teachers; (b) constraints in choosing teaching methods; (c) constraints from students; (d) the constraints of using learning resources; (e) facilities and infrastructure. The solution is that the teacher chooses the right teaching method and can improve the competency of the studentsKeywords: Learning, Specialization Subjects, 2013 Curriculum Abstrak: Diberlakukan mata pelajaran peminatan dapat membantu pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Secara khusus mata pelajaran peminatan dapat diikuti sesuai bakat dan minat siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 pada pembelajaran peminatan di SMA Negeri Kota Ternate. (2) perbedaan model manajemen peminatan diterapkan di SMA Negeri Kota Ternate. Dan (3) kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran peminatan di SMA Negeri Kota Ternate.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dan informasi dari tiga masing-masing wakasek kurikulum dan sembilan guru mata pelajaran peminatan dari tiga masing-masing sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran peminatan di SMA Negeri Kota Ternate sudah sesuai dengan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 dan sekolah hanya membuat kebijakan berdasarkan dari pemerintah pusat dan menyesuaikan jam mengajar serta berdasarkan buku pedoman peminatan dan lintas minat dari Kemendikbud tahun 2016 dan 2017. (2) Terdapat beberapa perbedaan dari model-model manajemen peminatan seperti mekanisme/prosedur peminatan di setiap sekolah memiliki tahapan-tahapan berbeda. (3) Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran peminatan di SMA Negeri Kota Ternate meliputi (a) kendala dari guru; (b) kendala memilih metode mengajar; (c) kendala dari siswa; (d) kendala menggunakan sumber belajar; (e) sarana dan prasarana. Solusi yang dilakukan yaitu guru memilih metode mengajar tepat dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didikKata kunci: Pembelajaran, Mata Pelajaran Peminatan, Kurikulum 2013
Analisis Peran Guru Tidak Tetap (GTT) Sebagai Guru Kelas Dan Operator Sekolah Di Kecamatan Sanankulon Andareka Murih Aditya Sari; Abdulkadir Rahardjanto
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12051

Abstract

Abstract: The increasing quality of education in Indonesia until now is inseparable from the role of non-government employees teacher. Non-government employees' teacher is referred to as non-permanent teachers (GTT) in addition to being educators who play roles as operators in improving the quality of education in schools. This study aims to describe the role of non-permanent teachers as classroom teachers and school operators including 1) the role of non-permanent teachers as classroom teachers 2) the role of non-permanent teachers as school operators 3) school principals' policy in facing the role of non-permanent teachers who have roles double as a classroom teacher and school operator. In this study, researchers used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and documentation. Test the validity of data by extending the time of attendance and source triangulation. The results of the study showed that 1) non-permanent teachers in carrying out their role as classroom teachers cannot run optimally because they are often left behind to carry out their duties as school operators who leave the class at any time. 2) non-permanent teachers in carrying out their roles as operators have multiple tasks, namely as diasporic operators and BOS operators. 3) Principal policies that appoint non-permanent teachers as class teachers and school operators have an impact on the learning process in the classroom.Keywords: Temporary Teacher, School Operator, Principal Policy Abstrak: Membaiknya kualitas pendidikan di Indonesia sampai dengan sekarang tidak terlepas dari peran guru non PNS. Guru non PNS disebut sebagai guru tidak tetap (GTT) selain sebagai pendidik berperan sebagai operator dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran guru tidak tetap sebagai guru kelas dan operator sekolah diantaranya: 1) peran guru tidak tetap sebagai guru kelas 2) peran guru tidak tetap sebagai operator sekolah 3) kebijakan kepala sekolah dalam menghadapi peran guru tidak tetap yang memiliki peran ganda sebagai guru kelas dan operator sekolah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan memperpanjang waktu kehadiran dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) guru tidak tetap dalam menjalankan peran sebagai guru kelas tidak dapat berjalan secara maksimal karena sering di tinggalkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai operator sekolah yang sewaktu-waktu meninggalkan kelas. 2)guru tidak tetap dalam menjalankan peran sebagai operator memiliki tugas ganda yaitu sebagai operator dapodik dan operator BOS. 3) Kebijakan kepala sekolah yang mengangkat guru tidak tetap menjadi guru kelas dan operator sekolah berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas.Kata kunci: Guru Tidak Tetap, Operator Sekolah, Kebijakan Kepala Sekolah
Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Malang Apridhona Tito Minayugie; Mohammad Syahri
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12052

Abstract

Abstract: PISA (Program for International Student Assessment) states that literacy is an important ability to be mastered. Based on the 2019 PISA report, Indonesia is ranked 72 out of 78 countries for student reading skills. On one side of the school literacy movement (GLS) has been going on since 2016. This study aims to 1) describe the implementation of the GLS Elementary School level at SDN 2 and 3 PandansariNgantang District Malang Regency. 2) analyze the implementation of GLS policies and describe the supporting-inhibiting factors and efforts in their implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done using observation, interviews, and documents. Data analysis of the results of the study was carried out by data reduction, data presentation, and concluding (data verification). The results showed that 1) in general the implementation of GLS by structuring, using and utilizing library building facilities to support implementation. Supported by school residents such as school principals and teachers who have achievements at the national level of literacy. 2) The implementation of GLS has fulfilled 2 of 4 aspects, namely aspects of communication and resources. While the aspect that becomes an obstacle is the aspect of disposition and bureaucratic structure. The main constraints experienced in the implementation of GLS are the unavailability of librarians and the involvement of parents in the implementation of activities that are still lacking, and the School Literacy Team (TLS) has not been formed. Efforts to overcome obstacles in the implementation of GLS include involving students in the addition of literature, the appointment of teachers as library staff.Keywords: Implementation Analysis, Policy, School Literacy Movement Abstrak: PISA (Programme for International Student Assessment) menyebutkan bahwa literasi menjadi kemampuan yang penting untuk dikuasi. Berdasarkan laporan PISA tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 72 dari 78 negara untuk kemampuan membaca siswa. Disatu sisi gerakan leterasi sekolah (GLS) telah berlangsung sejak tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pelaksanaan GLS jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 dan 3 Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.2) menganalisis implementasi kebijakan GLS dan mendeskripsikan faktor pendukung-penghambat serta upaya dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumen. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) secara umum pelaksanaan GLS dengan penataan, penggunaan, dan pemanfaatan fasilitas gedung perpustakaan untuk menunjang implementasi. Didukung warga sekolah seperti kepala sekolah dan guru yang memiliki prestasi dibidanglieterasi tingkat nasional. 2) Pelaksanaan GLS telah memenuhi 2 dari 4 aspek, yaitu aspek komunikasi dan sumberdaya. Sedangkan aspek yang menjadi kendala adalah aspek disposisi dan struktur birokrasi. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan GLS yang utama adalah belum tersedianya tenaga pustakawan serta keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang, serta belum dibentuknya Tim Literasi Sekolah (TLS). Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan GLS diantaranya melibatkan siswa dalam penambahan literatur, penunjukan guru sebagai tenaga perpustakaan.Kata kunci: Analisis Implementasi, Kebijakan, Gerakan Literasi Sekolah
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk Dicky Dwi Wibowo; Agus Tinus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12053

Abstract

Abstract: The regional government is at the forefront of sustainable development. Through policies issued by local governments can help improve the quality of education at the Madrasah level. The study aims to describe 1) a comparison of education policies by the Nganjuk Regional Government. 2) The authority of education policy providers by the Nganjuk regional government. 3) positive and negative impacts of the comparison of government policies on the implementation of Madrasah education. This research uses qualitative research with a descriptive-analytic approach. Data collection techniques are done using observation, interviews, and documents. Data analysis of the results of the study was carried out by data reduction, data presentation, and concluding (data verification). The results of the study show that (1) Problems and comparisons of educational policies namely regarding the qualifications of the establishment of schools and madrasas, and differences in the admission schedule for new students that are still not aligned between the Education Office and the Nganjuk Ministry of Religion Office due to the centralization and decentralization of the government system. (2) The authority exercised by the Education Office and the Regional People's Representative Assembly Commission 4 does not affect Madrasas (3) The positive impact is that madrasas can choose students who are superior and can meet the ceiling set by the government. The negative impact is that madrasas are said to be a factor in merging schools and the lack of local government attention to madrasas.Keywords: School, Madrasa, Educational Policy, Local Government Abstrak: Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat membantu peningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang1) perbandingan kebijakan pendidikan oleh Pemerintah Daerah NganjukDalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 2) Kewenangan penyelenggara kebijakan pendidikanMadrasah oleh pemerintah daerah Nganjuk.3) dampak positif dan negatif dari perbandingan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan Madrasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumen. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Permasalahan dan perbandingan kebijakan pendidikan yaitu mengenai kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah, dan perbedaan jadwal penerimaan siswa baru yang masih belum selaras antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Nganjuk dikarenakan sentralisasi dan desentralisasi sistem pemerintahan. (2) Kewenagan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi 4 tdak berpengaruh kepada Madrasah (3) Dampak positif yaitu madrasah mampu memilih siswa yang unggul dan bisa memenuhi pagu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak negatinya adalah madrasah dikatakan sebagai faktor penggabungan sekolah dan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah.Kata kunci: Sekolah, Madrasah, Kebijakan Pendidikan, Pemerintah Daerah
Analisis Program Pola Asuh Dan Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Malang Hana Ayudah; Ichsan Anshory
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12054

Abstract

Abstract: Parenting practices by parents and teachers in schools play an important role in the development of a child. This study aims to describe 1) the application of parenting to students in elementary school Muhammadiyah 4 Malang, 2) The formation of students' character developed in elementary school Muhammadiyah 4 Malang. In this study, researchers used a descriptive method with a qualitative approach. The research data were obtained from primary sources, namely parents, student representatives, curriculum representatives, class teachers, and students. While secondary data sources are obtained from documents obtained from the homeroom teacher. The results of this study stated that 1) the application of the school program on parenting was done through the eighteen twenty programs and the parenting program which was conducted once a semester as well as attendance in the implementation of these activities not all parents were present. 2) the formation of most of the character of students through habituation that is carried out in daily activities. The involvement of educators and education personnel in efforts to inculcate character or to strengthen character is continuously pursued to realize the independent character and care for the environment of students.Keywords: School Programs, Parenting, Character, Students Abstrak: Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dan guru di sekolah berperan penting terhadap perkembangan seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan1) penerapan pola asuh orang tua terhadap peserta didik di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, 2) Pembentukan karakter peserta didik yang dikembangkan di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu orang tua, waka kesiswaan, waka kurikulum, guru kelas dan peserta didik. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumen yang diperoleh dari wali kelas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) penerapan program sekolah tentang pola asuh dilakukan melalui melalui program delapan belas dua puluh dan program parenting yang dilakukan setiap satu semester sekali juga kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak semua orangtua hadir.2) pembentukan karakter peserta didik sebagaian besar melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan dalam aktifitas sehari-hari.Keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya penanaman budi pekerti atau penguatan karakter terus menerus diupayakan dalam rangka mewujudkan karakter mandiri dan peduli lingkungan hidup peserta didik.Kata kunci: Program Sekolah, Pola Asuh, Karakter, Peserta Didik
Peran Kepala Sekolah Sebagai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Di SMA Berbasis Islam Bangkalan Madura Hattahin Hattahin; Estu Widodo
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12055

Abstract

Abstract: The success of schools in improving the quality of education cannot be separated from the role of the principal. Headmaster. This study aims to describe (1) the role of the principal as empowering the human resources of the teaching and educational staff. (2) supporting factors for the success of school principals as empowering human resources for teaching and educational staff. (3) obstacles faced by school principals as empowering human resources for teaching and educational staff. (4) Headmasters' efforts as empowering human resources for teaching and educational staff in overcoming school problems. This research uses a multi-site study. This research was conducted at Senior High School YKHS and Senior High School Darul Munir. Data obtained through interviews, observation, and study documentation. The results of this study indicate that (1) the role of the head of YKHS and Darul Munir senior high schools as empowering human resources is to involve teachers and staff in managing school programs, managing curriculum, creating a conducive learning climate and achievement, involving teachers in training to improve their competence, facilitate facilities and infrastructure to support school activities, plan budgets, conduct student management activities, specifically assign teachers to oversee the program, and conduct supervision. (3) Internal factors that support success are the togetherness of the teachers to optimize their potential and the sincere desire to run the school program that has been planned together. External factors are strong student guardian support for programs that have been run by schools. (3) Internal constraints faced are limited time from teachers to carry out or run the program to the maximum extent possible. The external obstacle is the student's guardian awareness of the school program. (4) Efforts made in improving the quality of schools to overcome internal and external problems are communicating to teachers to be more active in carrying out or carrying out planned programs.Keywords: Principal, Empowerment, Human Resources. Abstrak: Keberhasilan sekolah dalam menigkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari peran kepala sekolah. Kepala sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran kepala sekolah sebagai pemberdayaanan SDM tenaga pendidik dan kependidikan. (2) faktor pendukung keberhasilan kepala sekolah sebagai pemberdayaanan SDM tenaga pendidik dan kependidikan. (3) kendala yang dihadapi kepala sekolah sebagai perberdaya SDM tenaga pendidik dan kependidikan. (4) upaya Kepala Sekolah sebagai pemberdayaanan SDM tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengatasi masalah sekolah. Penelitian ini menggunakan studi multisitus. Penelitian ini dilakukan di SMA YKHS dan SMA Darul Munir. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) peran kepala SMA YKHS dan SMA Darul Munir sebagai pemberdayaan SDM yaitu melibatkan guru dan pegawai dalam pengelolaan program sekolah, melakukan pengelolaan kurikulum, mewujudkan iklim belajar dan berprestasi yang kondusif, mengikutkan guru-guru dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekolah, merencanakan penganggaran, mlakukan kegiatan pengelolaan kesiswaan, menugaskan secara khusus guru-guru untuk mengawal program, dan melakukan pengawasan. (3) Faktor internal yang menjadi pendukung keberhasilan yaitu kebersamaan guru-guru untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan keinginnan yang ikhlas untuk mejalankan program sekolah yang telah direncankan bersama-sama. Faktor eksternalnya yaitu dukungan wali murid yang kuat pada program yang telah dijalankan oleh sekolah. (3) Kendala internal yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dari guru-guru untuk melakukan atau menjalankan program dengan semaksimal mungkin. Kendala eksternalnya adalah kesadaran wali murid akan program sekolah tersebut. (4) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah untuk mengatasi masalah internal dan eksternal adalah mengkomunikasikan kepada guru-guru untuk lebih aktif melakukan atau menjalankan program yang telah direncanakan.Kata kunci: Kepala Sekolah, Pemberdayaanan, Sumberdaya Manusia

Page 1 of 1 | Total Record : 10