cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 1, No 7 (2016)" : 56 Documents clear
DISIPLIN KERJA APARAT KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TAMPAN’ AMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nusa, Ridwan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan suatu kedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu dalam suatu institut/organisasi harus menciptakan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan yang baik. Dalam suatu intitut/organisasi disiplin kerja sangat dibutuhkan, sebab tanpa disiplin kerja yang baik tidak akan dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dalam pencapaian tujuan bersama. Kecamatan Tampan’ Amma merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karena itu dalam pelayanannya harus membutuhkan tenaga kerja yang profesional yang mampu menghadapi tekanan pekerjaan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja aparatkecamatan dalammeningkatkan kinerja pegawai demi mendapatkan kualitas pkerjaan yang maksimal dalam pelayanan publik. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan terlebih lagi pegawai yang bertugas diwilayah kecamatan karena mereka merupakan suatu agen pemerintah yang berfungsi sebagai unit pelayanan langsung bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang menggambarkan secara rinci wawancara  dengan informan yang dihubungi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai dalam bekerja di Kecamatan Tampan’ Amma cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator-indikator yang digunakan lewat wawancara secara mendalam dengan para  informan dan informan kunci yang menunjukan hasil positif  meskipun tidak terlepas dari banyak kekurangan. Untuk kedepannya sangat di harapkan bagi pihak Pemerintah terlebih khusus Camat untuk dapat mengontrol dan memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jerah bagi pegawai yang tidak disiplin dalam pekerjaannya. Keywords : Disiplin, Pegwai, Pelayanan Publik
DISIPLIN KERJA APARAT KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TAMPAN’ AMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nusa, Ridwan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan suatu kedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu dalam suatu institut/organisasi harus menciptakan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan yang baik. Dalam suatu intitut/organisasi disiplin kerja sangat dibutuhkan, sebab tanpa disiplin kerja yang baik tidak akan dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dalam pencapaian tujuan bersama. Kecamatan Tampan’ Amma merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh karena itu dalam pelayanannya harus membutuhkan tenaga kerja yang profesional yang mampu menghadapi tekanan pekerjaan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin kerja aparatkecamatan dalammeningkatkan kinerja pegawai demi mendapatkan kualitas pkerjaan yang maksimal dalam pelayanan publik. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan terlebih lagi pegawai yang bertugas diwilayah kecamatan karena mereka merupakan suatu agen pemerintah yang berfungsi sebagai unit pelayanan langsung bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang menggambarkan secara rinci wawancara  dengan informan yang dihubungi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai dalam bekerja di Kecamatan Tampan’ Amma cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator-indikator yang digunakan lewat wawancara secara mendalam dengan para  informan dan informan kunci yang menunjukan hasil positif  meskipun tidak terlepas dari banyak kekurangan. Untuk kedepannya sangat di harapkan bagi pihak Pemerintah terlebih khusus Camat untuk dapat mengontrol dan memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jerah bagi pegawai yang tidak disiplin dalam pekerjaannya. Keywords : Disiplin, Pegwai, Pelayanan Publik
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARKAT Sumelung, Rahayu M.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelakasanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Fokus penelitian ini evaluasi pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Program Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan  pada periode 2013-2014 di Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO).  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi literatur. Program Simpan Pinjam yang ada di desa Beong pada periode 2013-2014 dapat di katakan kurang berhasil dari adanya data-data yang terkumpul dari hasil wawancara peneliti. Program SPP di desa beong terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok PKK dan Sekar Harum. Pada program tersebut dalam pergulirannya sering mengalami kendala seperti menunggaknya penyetoran dana pada setiap bulannya dan tim pelaksana yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor oleh anggota lainnya. Adapun hambatan-hambatan dalam dana tersebut adalah masyarakat yang hanya sebagai petani yang tidak mampu membayar tiap bulannya dan dana yang di gunakan sebagai modal usaha namun karena banyaknya persaingan sehingga membuat usaha tersebut harus gulung tikar. Dan ada juga yang menyalahgunakan dana tersebut seperti masyarakat lain sudah menyetor namun masih ada saja tunggakan. Ini di karenakan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Dana  yang sudah di setor di salah gunakan oleh pengurus untuk kepentingan pribadinya, hal ini membuat dana yang seharusnya di gulirkan kembali menjadi tidak dapat di cairkan karena tunggakan dana yang cukup besar. Masih perlu adanya pemantauan dari tim pemantauan dan pemahaman akan tugas dan fungsi oleh pengurus atau pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Kata Kunci : Evaluasi, PNPM-MP
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MOYAG TAPOAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR SAPE, JEFAN L.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses Implementasi manajemen pemerintahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki "hak otonomi", yaitu hak untuk mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kemandirian manajemen pemerintah desa, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing. Manajemen pemerintahan yang baik dalam pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa Moyag Tampoan. Dari sudut pemerintahan yang dioperasionalisasikan melalui berbagai sektor dan program yang telah direncanakan dan dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur penetapan dan prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan, yang tingkat kepentingannya akan menjadi prioritas utama sesuai dengan urutannya. Prioritas pembangunan tidak lain merupakan penjabaran atas misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Moyag Tampoan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2013 – 2018.   Kata Kunci : Implementasi, Manajemen Pemerintah, Pembangunan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RASI SATU KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Maringka, Frisky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonomi desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara mandiri, terlebih dengan diberikannya bantuan dana desa oleh pemerintah kepada seluruh desa di Indonesia, memungkinkan bagi desa untuk memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di desa rasi satu kecamatan ratahan, kabupaten minahasa tenggara, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan anggaran dalam anggaran dan pendapatan belanja desa di bidang pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pembangunan, unsur badan permusyawaratan desa,  tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinilai dari faktor organisasi secara umum dikategorikan baik, karena seluruh jabatan perangkat desa sudah lengkap, walaupun dari segi kualitas sumber daya manusia perangkat yang ada belum menguasai secara panuh akan tugas pokok dan fungsinya, faktor yang kedua pelaksanaan pembangunan masih belum jelas baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa karena masih ditemukan adanya inskonsistensi rencana dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, dan faktor yang ketiga Aplikasi program pembangunan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dapat dilaksanakan, walaupun masih ada beberapa kendala seperti kegiatan administratif yang belum lengkap dan memadai di tingkat pelaksana kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa, yang menyangkut persyaratan administratif, laporan keuangan, dan laporan hasil kegiatan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembangunan
PERAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MENINGATKAN ETOS KERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe) Takalihiang, Dodi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan, semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin.Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin oleh pegaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya.Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatkan Etos Kerja Pegawai di Kabupaten Kepulauan Sangihe.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan Etos Kerja Pegawai dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dialami pelaksanaan meningkatkan Etos Kerja Pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiImplementasiKepalaDinasPerindustriandanPerdagangandalamMeningkatkanEtosKerjaPegawaidanfaktor-faktor yang menyebabkankaryawanterbentuksikapEtosKerja di DinasPerindustriandanPerdaganganKabupatenKepulauanSangihe.HasilpenelitianinimenunjukkanbahwapenerapangayakepemimpinanKepalaDinasPeindustriandanPerdaganganmenganutgayatransformasional, gayapemimpin yang mendorongpegawaiuntukmelakukanperubahan system kerjasemuladarisegalaaspekdengan system kerja yang barugunamencapaitujuan yang diharapkan. Meskipunmasihterdapatkendala-kendala yang dihadapidiantaranyaadanyafasilitas-fasilitaskantor yang kurangmemadai, halinidapatmenghambatpekerjaanpegawai. Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilaksanakandapatdisimpulkanPeranKepalaDinasPerindustirandanPerdagangandalamMeningkatkanEtosKerjaPegawai di KabupatenKepulauanSangihegunamencapaikeberhasilankerjasebagaimanadengantujuanawalinstansi. Saran yang dapatdiberikanadalahPemimpinharuslebihintensifdalammengajukansuratpermohonanpenambahanfasilitaspadapemerintah agar parapegawailebihtermotivasidalammeningkatkanEtoskerja yang sebelumnyamasihmerasabelumdifasilitasidenganbaik.   Kata kunci: Etos kerja
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING (SUATU STUDI TENTANG KEBERADAAN TAMBANG NIKEL DI KABUPATEN MOROWALI UTARA) Toweula, Rikson Yasto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor Partambangan merupakan sektor yang cukup berperan penting dalam mendatangkan pendapatan besar tidak hanya bagi Negara , mengapa demikian karena ruang lingkupnya tidak hanya berbicara skala nasional tetapi internasional. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam mengelola pertambangan ini masih banyak dialami oleh banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini berusaha bekerja sama dengan pihak asing dalam pengelolaan potensi tambang yang ada. Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi tambang yang luar biasa, khususnya tambang nikel, sehingga banyak membuat investor asing melirik potensi ini dengan menanamkan modal mereka untuk mendirikan perusahaan pertambangan di sana. Sebagai kabupaten yang baru berdiri, Pemerintah Daerah Morowali Utara masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Morowali, untuk mengatur tentang perusahaan-perusahaan asing yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keefektifan kebijkan pemerintah Morowali Utara dalam mengatur keberadaan perusahaan asing ini. Keberadaan perusahaan pertambangan asing berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti ternyata cukup membawa dampak yang negatif, terutama dalam hal lingkungan, sering terjadi longsor, dsb. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukan bahwa sejauh ini penerapan kebijakan tersebut belum efektif. Kata kuncinya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN e-KTP DI KELURAHAN KINILOW I KECAMATAN TOMOHON UTARA Giroth, Tirsa M.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik  adalah  kegiatan atau    rangkaian    kegiatan    dalam    rangka pemenuhan   kebutuhan   pelayanan   sesuai peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan penduduk  atas  barang, jasa,atau   pelayanan   administratif   yang disediakan oleh pemenrintah. Berbagai metode yang digunakan oleh pemerintah agar kemudian orientasi dari pelayanan public bisa kemudian dilaksanakan dengan prima dan bisa menyentuh secara langsung kepada rakyat.   e-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). e-KTP diprakarsai mengingat sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem serupa, oleh karena itu Indonesia berusaha mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dengan menerapkan e-KTP.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara.   Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara sudah cukup baik. Meski begitu masih terdapat beberapa permasalahan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.   Kata kunci : implementasi, kebijakan, dan e-KTP.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TOBAYAGAN SELATAN KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PODOMI, ERIN PUTRI S.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sampai Kelurahan.Daerah-daerah tersebut manjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Dalam Pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat dari dulu hingga sekarang selalu menjadi tema yang menarik diperbincangkan dalam diskursus pembangunan.Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral sekaligus titik sentral dari pembangunan nasional.Dalam pembangunan infrastruktur partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan baik partisipasi fisik maupun partisipasi nonfisik, oleh karena itu dalam partisipasi sangat dibutuhkan dalam kelangsungan pembangunan. Dalam merencanakan suatu program pembangunan, masyarakat haruslah menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan, dimana masyarakat harus benar-benar terlibat di dalamnya. Apabila kerangka konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti di atas dapat diterapkan maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, khususnya di Desa Tobayagan Selatan, dengan terwujudnya tujuan pembangunan Desa selanjutnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci :Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PINAMORONGAN KECAMATAN TARERAN KARWUR, SISKA E.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana (Tjiptoherijanto, 1993:15). Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:204). Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efesien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, ditingkat desa terdapat lembaga yang salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat yaitu Badan permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja pemerintah desa. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue