cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2013)" : 48 Documents clear
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI WAHANA DEMOKRASI DI DESA LOPANA KECAMATAN AMURANG BARAT JOSEPHUS, JEINE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Posisi dan fungsi Badan Permusyawaratan  Desa, telah memungkinkan keterlibatan langsung rakyat untuk turut mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan di Desa, namun demikian Badan Permusyawaratan  Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Anggota Badan Permusyawaratan  Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi, politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lain yang memenuhi persyaratan. Demikian halnya yang terjadi di desa Lopana Kecamatan Amurang Barat, dimana  demokrasi desa seharusnya adalah sebagai pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif di desa oleh seluruh elemen masyarakat di desa dan masing-masing elemen masyarakat yang ada di desa tersebut seharusnya mempunyai jaminan hak dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan pendapat maupun aspirasinya Disinilah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa Lopana, serta  faktor apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan  Desa merupakan lembaga Perwakilan rakyat yang ada di desa sekaligus  sebagai salah satu sarana yang melancarkan proses demokrasi di desa Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa,Wahana Demokrasi, Desa.
Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa) Udi, Indra Jaya La
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah telah merancangkan dan menjalankan program nasional administrasi kependudukan yaitu dalam bentuk E-KTP dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Akan tetapi dalam pembuatan e-KTP, Kendala-kendala pelaksanaan e-KTP telah terlihat sejak awal pelaksanaan, program ini rencana dimulai. Proses tersebut masih berlanjut yaitu dengan adanya peralatan yang terbatas, pendistribusian yang tidak merata yang menyebabkan masih banyak masyrakat yang belum memiliki e-KTP padahal sudah melakukan pembuatan e-KTP. Berdasarkan masalah tersebut, respon dari aparat pemerintah kecamatan masih sangat lambat dalam mencari jalan keluar dari masalah ini. Sehingga masyarakat pun menjadi resah karena KTP yang lama sudah akan habis masa berlakunya sehingga kebingungan pada waktu pengurusan administrasi yanga membutuhkan identitas diri. Berdasarkan hasil penelitian aparat kecamatan sudah melakukan yang terbaik dalam proses pembuatan e-KTP ini namun ternyata di kecamatan mereka hanya manyediakan sarana dan prasarana untuk pengurusan e-KTP sedangkan produksi e-KTP dilakukan oleh pemerintah pusat yang harus membuat e-KTP untuk seluruh Indonesia.
EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA SEREH (SUATU STUDI DI DESA SEREH KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Paraso, Andri
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan efektifitas BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982:5), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan Efektifitas BPD atau Badan Permusyaratan Desa dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan desa. Hasil Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu pada pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan lapangan serta pengawasan dari masyarakat, dan intensitas pengawasannya dilakukan setiap enam bulan. Pada pelaksanaan APBDes melakukan pengawasan administrasi dengan melakukan pengecekan dan penilaian terhadap penggunaan dan pengeluaran serta penerimaan APBDes, intensitas pengawasannya setiap satu bulan dengan melihat pada belanja rutin, setiap tiga bulan memantau pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pada laporan pelaksanaan APBDes setiap tahun. Badan Permusyawaratan Desa Sereh sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik walaupun belum maksimal. Kesimpulan Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa Sereh sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik walaupun belum maksimal. Dalam melaksanakan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih menemukan hambatan, hambatan. Kata Kunci: Efektifitas BPD, Penyelenggaraan Pengawasan
KUALITAS PELAYANAN PERSEROAN TERBATAS (PT) ASKES DIRUMAH SAKIT UMUM GMIM KALOORAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Repi, Ario
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat Indonesia masih sangat dibutuhkan, mengingat mahalnya biaya kesehatan yang ada. PT Askes sebagai salah satu jaminan asuransi kesehatan mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, dimana dana yang tersedia untuk pelayanan PT Askes ini bagi PNS dan Pensiunan langsung di ambil dari Gaji setiap bulannya, sehingga kualitas pelayanan PT. Askes harus maksimal. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai kualitas pelayanan PT Askes yang ada di RSU GMIM Kalooran, sebagai Rumah Sakit Swasta, yang merupakan salah satu Rumah Sakit Utama yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, kualitas pelayanan PT Askes yang ada di RSU GMIM Kalooran masih belum maksimal, yang diukur melalui aspek: ketersediaan sarana informasi yang masih minim, sehingga membingungkan pengguna jasa askes dalam pengurusan administrasi, keramahan sikap petugas yang berfluktuatif, kadang ramah, kadang juga tidak, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum mampu menunjang pelayanan bagi pengguna jasa layanan PT Askes.   Key words: Kualitas, Pelayanan, Askes
KINERJA HUKUM TUA DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA UMACINA, HASANUDDIN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil,dengan bentuk susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan,oleh karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat di dukung oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.desa sebagai instansi pelayanan publik di tuntut untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masarakatnya yang terjadi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kerja insatansi pemerintah dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good Governance).                                                              Untuk mewujudkannya di perlukannya seorang pemimpin pemerintahan yang baik dan handal berkaitan dengan hal tersebut,maka diharapkan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah desa itu sendiri.untuk terselenggaranya kinerja yang baik merupakan prasyarat utama yang di serukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pendidikan masyarakat.sehingga tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan suda seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab,berdaya guna,berhasil guna,bersih,jelas nyata sesuai dengan fungsi dan perannya.sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentag Desa.Pemerintah Desa Sea Kecamatan Pineleng sering melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan program yang berujuan untuk membangun desa, peran pemerintah berkaitan dengan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan program,sampai pada pelaksanaannya. (Key Words :Kinerja Hukum Tua Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya)
Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Frans, Susi Stella Anggreni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menciptakan tertib administrasi, pemerintah melalui Kemendagri membuat kebijakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah Program e-KTP, e-KTP merupakan cara baru pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional,sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu KTP. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP bagi masyarakat, dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapakan agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan,seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan landasan teori dari Edward III yaitu Komunikasi,Sumber daya,Disposisi,dan Struktur Birokrasi. Kata kunci: Implementasi,kebijakan,Program e-KTP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (SUATU STUDI DI DESA TONSEALAMA KECAMATAN TONDANO UTARA) KUHON, THEOFILUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh  dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi.  Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum.Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Partisipasi masyarakat  merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian  rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang . Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.  Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penangannnya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA “SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN AMURANG, KABUPATEN MINAHASA SELATAN Piay, Liberty
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan berjalannya era globalisasi, dan semakin ketatnya persaingan kerja seharusnya Camat Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lebih memperhatikan keterampilan   pegawai, dari tingkat pendidikan mereka yang disesuaikan dengan keahlian atau keterampilan berdasarkan kebutuhan organisasi pada masa sekarang, dan harus bertindak tegas terhadap pegawai yang  tidak  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  memberikan  sanksi  yang seharusnya. Tindakan tegas tersebut diambil agar hasil kerja pegawai sesuai dengan standar yang ada, namun tentunya agar hasil pekerjaan itu dapat sempurna haruslah didukung dengan menciptakan suasana linkungan kerja yang baik, agar pegawai tidak merasa tertekan didalam melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian ada hubungan timbal balik antara pimpinan dan bawahan untuk saling mengisi sebagai tugas dan tanggung jawabnya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA LEMAHINO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MALIKIDINI, YULITA ELFIRA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lemahino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk mengkaji lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik desa,dari fakta lapangan yang ada, masih adanya penghambat-penghambat dalam pembangunan fisik terutama program PNPM-MP, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program tersebut sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat. Key words : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
Perilaku Individu dalam Pelayanan Izin mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe Susanto, Eko
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu dalam menjalankan tugas-tugasnya demi sebuah tujuan organisasi. Aparatur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan sebagai abdi negara sudah selayaknya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ingin membutuhkan. Perilaku individu adakalanya sangat erat dengan perilaku menyimpang sesuai apa yang diharapkannya. Dan adakalanya perilaku individu baik serta konsisten dalam pemberian pelayanan. Sebagaimana Prinsip Pelayanan Publik sesuai dengan KepMenPan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003  yaitu meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan. Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah salah satu pelayanan yang bertujuan untuk  meningkatkan nilai ekonomis bangunan dan mendapat perlindungan hukum. Key word: Perilaku Individu, Pelayanan Publik

Page 3 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue