Articles
118 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017)"
:
118 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Tuwo, Sindy]]>;
<![CDATA[Liando, Daud]]>;
<![CDATA[Rengkung, Frangky]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ada di Kota Manado, dalam penelitian ini memiliki 19 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado yang ada di Tepi Jalan Umum. Pengumpulan data dalam hal ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer di peroleh melalui wawancara langsung melalui informan dan data sekunder diperoleh dari instansi yang tekait yaitu dinas perhubungan Kota Manado. Berdasarkan analisas data yang di lakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di kelolah oleh UPT PerparkiranDinas Perhubungan belum optimal. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan seharinya, pendapatan asli daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di tepi jalan umum. Retribusi dapat di katakana optimal apabila setiap tahunnya target terealisasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak terealisasi.Kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, penggerakan, Pengawasan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBUATAN E-KTP TAHUN 2016 DI DINAS PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Kalalo, Trisna Kurnia]]>;
<![CDATA[Liando, Daud Markus]]>;
<![CDATA[Sampe, Stefanus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakE-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanakan E-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. E-KTP merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun database kependudukan yang ada di Indonesia untuk mempermudah baik pemerintah maupun masyarakat agar setiap pemilik E-KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP saja. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara.Di Indonesia, upaya pelaksanaan pembuatan E-KTP telah dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang melibatkan pegawai atau bisa di sebut petugas pemerintah yang melaksanakan pembuatan E-KTP seperti dalam UU No. 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, â€Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukanâ€. Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas pencatatan sipil Kabupaten Minahasa, yang akan dilihat dari Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pembuatan E-KTP. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-KTP.]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN ]]>
<![CDATA[Bonde, Suparto]]>;
<![CDATA[Potabuga, Jamin]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, pasal 7 mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertangung jawab menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan. Undang- undang ini jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administarasi kependudukan atau pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini, instansi pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan tersebut masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah Kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh Aparat pelaksana yakni Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendalami permasalahan yang terjadi dilapangan, untuk itu penulis menggunakan teori dari H. Surjadi, dalam melihat pelayanan publik yang professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka dan tepat waktu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dinilai oleh masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan ini berarti kinerja yang dimiliki oleh para pegawai belum bisah menunjang pelaksanaan pelayanan publik kuhsusnya pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan dari masyarakat.Kata Kunci: Kinerja. Aparat, E-KTP]]>
<![CDATA[KINERJA KEPALA DISTRIK TEMBAGAPURA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MIMIKA ]]>
<![CDATA[Sugumol, Eminus]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>;
<![CDATA[Lambey, Trintje]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kepala Distrik Tembagapura dalam meningkatkan pelayanan publik, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan peran dari kepala distrik dalam meningkatkan pelayanan publik dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui responsivitas atau daya tanggap dari kepala distrik dalam menangani persoalan pelayanan public sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun hal ini harus diimbangi oleh kinerja dari aparat distrik dalam memberikan pelayanan, selanjutnya kinerja berdasarkan akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh, peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, agar dapat terciptanya informasi tentang data-data yang ada pada distrik tembagapura yang didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidangKata Kunci: Kinerja, Kepala Distrik, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Benjamin, Gabriela Ribka]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>;
<![CDATA[Pati, Agustinus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSecara empirik Implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal. Fenomena ini dapat dilihat dari pembuatan DaftarUsulan Rencana Proyek (DURP) yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sea dalam melaksanakan pembangunan sudah melalui proses perencanaan ini dilihat program perencanaan pembangunan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, dan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Sea, pemerintah desa sudah menjalankan sebagaimana mestinya, ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan, dilakukannya terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat tentang pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di desa Sea, akan tetapi masih ada juga ditemukan dari masyarakat desa tentang kinerja pemerintahan desa yang seringkali membingungkan masyarakat, hal ini di lihat dari arah kebijakan pembangunan yang seringkali tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakanKata Kunci: Implementasi, Manajemen, Pembangunan.]]>
<![CDATA[KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Korompi, Jerry Wesli]]>;
<![CDATA[Pioh, Novie Revlie]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef Kurniawan]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa ataupun kelurahan dengan pemerintahan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam perkembangannya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan. Kecamatan merupakan satu-satunya lembaga perangkat daerah yang berada pada bagian kewilayahan tertentu tetapi kedudukannya belum spesifik diatur dengan undang-undang sendiri seperti desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi karena kecamatan hanya diatur sampai peraturan pemerintah. Kedududukan kecamatan sebagai perangkat daerah menjadikan status kecamatan setara dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau sering disebut dengan dinas-dinas namun dalam tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan kecamatan tidak diatur secara spesifik seperti tugas pokok dan fungsi dari tiap dinas lainnya, tetapi perubahan status kecamatan ini dinilai menjadi upaya pelemahan terhadap kelembagaan kecamatan yang dinyatakan dalam beberapa penelitian. Posisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan, kelemahan kecamatan menjadikan kecamatan hanya sebagai ‘penghias’ dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, guna mengekplorasi mengenai posisi kelembagaan kecamatan dalam hirarki birokrasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan. Penelitian ini mengfokuskan pada kecamatan Kawangkoan Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan dari aspek regulasi, kelembagaan Kecamatan Kawangkoan Barat belum bisa efektif sepenuhnya karena kecamatan Kawangkoan Barat hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan, dari aspek Normatif, ada pemahaman bersama dalam masyarakat terhadap Lembaga Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang terjadi di desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kawangkoan Barat dan dari aspek Kultural-kognitif, Kehadiran pemerintah dalam hal ini Camat dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan menjadi suatu faktor naiknya ataupun turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kecamatan.Kata Kunci : Kelembagaan, Kecamatan, Pembangunan]]>
<![CDATA[PERAN PANWASCAM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN SARIO ]]>
<![CDATA[Mangundap, Donny Aditya]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja panwascam dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Sario. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu.Kata Kunci: Peran, Panwascam, Pemilu Legislatif]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN RANOMUT KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Wilem, Ratag Beny Sujono]]>;
<![CDATA[Kaunang, Markus]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakMewujudkan kualitas pelayanan publik agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang dimana harus adanya ketanggapan untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat yaitu dalam penyelesaiaan pengurusan administrasi sesuai dengan waktu standar oprasional yang telah ditetapkan serta tepat dimana ketepatan dalam hal kejelasan informasi terhadap kelengkapan-kelengkapan administrasi yang harus diketahui. Tujuan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar sarjana dan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pemasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2012), yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dapat dilihat belum dikatakan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelayanan pengurusan surat rekomendasi kartu keluarga dimana belum adanya sebuah cerminan pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ketanggapan, kehandalan, jaminan, empati, dan berwujud dalam hal menunjang pelayanan kepada masyarakat. Karena itu peneliti menyarankan agar pemerintah harus adanya ketanggapan memberikan pelayanan secara cepat, kecermatan dalam memberikan pelayanan harus lebih cermat dan ditingkatkan dan harus mengevaluasi pelayanan yang diberikan dalam hal berwujud terhadap sarana dan prasarana.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PENATAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TEWASEN KECAMATAN AMURANG BARAT ]]>
<![CDATA[Lembong, Friadly]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien Tineke]]>;
<![CDATA[Kalangie, Fredie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakAdministrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pemerintah benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat sudah berjalan selama dua tahun, tapi dalam pelaksanaanya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana penataan administrasi dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah yang ada di desa Tewasen belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik dan efektif.Kata Kunci : Penataan, Administrasi Desa, Efektivitas]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA ATOGA TIMUR KECAMATAN MOTONGKAD ]]>
<![CDATA[Sineke, Afdullah]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKeberhasilan suatu organisasi dalam mencapat tujuan tidak lepas dari peran kepemimpinan, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa. Kepemimpinan kepala desa turut menentukan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penelitian ini dibuat untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam pelayanan publik di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad, dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya kepala desa sebagai katalisator sudah baik menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kantor desa, hal ini dapat dilihat dari cara Kepala Desa dalam memberikan arahan serta motivasi bagi parah pegawainya serta memacuh semangat kerja parah pegawainya untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.]]>
