cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Bella, Nansi; Kimbal, Marthen Luther; Lapian, Marlien Tineke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di desa lalumpe kecamatan motoling kabupaten minahasa selatan.Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus Penelitianya adalah kualitas pelayanan publik di desa Lalumpe kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dalam bidang administrasi.Dari Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas pelayanan publik di desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Namun masih ada beberapa indikator di dalamnya yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain Pemerintah Desa Lalumpe belum memiliki kantor desa yang cukup memadai, ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang belum lengkap. Adapun kelima indikator yang di bahas dalam mengukur kualitas pelayanan publik, menunjukan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik Namun, Pemerintah Desa Lalumpe kecamatan motoling kabupaten minahasa Selatan, perlu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Diperlukan adanya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Publik
PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Manengkey, Alther; Kaunang, Markus; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan dan pengawasn Pemerintahan Desa di Kecamatan Tenga khususnya di desa pakuure I dan desa boyong atas Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitianya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.Kata kunci: Peran Camat, Pembinaan, Pengawasan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELAUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten SITARO) Burung, Faris; Pangemanan, Sofia; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan manusia mempunyai sebuah kesehatan dimana seseorang merasa baik dengan fisik dan mentalnya lebih tepatnya sehat yaitu suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan RSUD Lapangan Sawang kepada masyarakat belum sepenuhnya baik di rasakan oleh masyarakat. Yang di ambil berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan di rumah sakit sudah cukup baik, aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang diantaranya seperti luas ruangan yang tidak memadai dengan jumlah kunjungan pasien, tempat duduk di ruang tunggu yang belum memadai dengan jumlah kunjungan pasien. Sarana pendukurng secara kualitas dan kuantitas masih kurang serta pelayanan administrasi yang di nilai masih berbelit-belit dan masih perlu di tingkatkan lagi.Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, BPJS Kesehatan
PERAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK SUATU STUDI DI KELURAHAN SAGERAT KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Rantepasang, Apphia; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky R.D
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTata kelola pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bias lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Selain itu dalam dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan Sagerat. Teori yang digunakan adalah teori prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Buyung, Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian ini yakni peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilihat dari profesionalisme dan transparansi aparatur pemerintah kelurahan berdasarkan teori prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menurut Buyung.Hasil penelitian ini ditinjau dari indikator profesionalisme dan transparansi yang dikemukakan oleh Buyung yaitu penyelenggara pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan dengan biaya terjangkau serta penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesimpulan profesionalisme penyelenggara pemerintahan yang ada di kelurahan Sagerat yaitu pegawai pemerintah kelurahan Sagerat yang lambat dalam meresponi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi.Kata kunci : Peran, Lurah, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Wuri, Rendra Risto; Kaunang, Markus; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTuntutan dalam peningkatan linerja aparatur pemerintah semakin gencar disuarakan, mengingat setelah terjadinya reformasi di Indonesia, peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama bagi masyarakat, perubahan paradigma apartur yang dulunya adalah seorang penguasa menjadi seorang pelayan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa, metode yang digunakan adalah kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih fleksibel dan leluasa menggali dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan penelitian ini, informan yang ditetapkan adalah kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indicator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur, Pemerintah Desa
PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat) Sangari, Celtis Lativolia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPolitik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh dalam penyelenggaraan disegala bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Disamping hal tersebut politik mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori yang terimplikasi didalamnya misalnya gender, kelas, golongan, usia, etnisitas dan sebagainya. Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal dengan mengunakan metode Penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ketua Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Relawan Perempuan, Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU), Tokoh Masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari unsur tim relawan berhasil memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong provinsi Papua barat.Kata kunci: Peran Perempuan, Kepemimpinan Politik.
PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE (Studi di Inspektorat Kota Ternate) Tuidano, Epafras; Kaunang, Markus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata lam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari inspektorat belum Nampak, kualitas dan sumber daya manusia aparatur pengawas yang belum mencukupi dan terbatas ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti leptop dan jaringan internet.Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintahan
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2009-2015 Likuajang, Rafli; Gosal, T.A.M.Ronny; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 107 dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak : mengajukan Rancangan Perda Provinsi. Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak-hak yang dimiliki serta fungsi-fungsi yang diembankan kepada mereka, maka sepatutnya kualifikasi seorang anggota harus berkualitas baik. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2015 belum berjalan secara efektif.Kata Kunci : Hak Inisiatif, DPRD, Perda

Page 12 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue