cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 75 Documents clear
PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Mantiri, Michael Stephanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. sampel yang ditentukan sebanyak 80 responden yang tersebar di lima desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng mempunyai hubungan kontibutif atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, maka akan mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan desa. Kesimpulan menghantar untuk melakukan uji hipotesis dengan menerapkan uji Chi-Square. Hasil analisis Chi-Square di peroleh harga X2 hit = 10.349 sementara X2 Tab dengan dk 4 dan tingkat signifikan 5% (a : 0.05) diperoleh sebesar 9.288. Dengan demikian X2hit > X2 tab (10.349>9.488) pada taraf uji 5%. Hasil perhitungan menunjukan adanya hubungan/pengaruh yang bermakna atau nyata (signifikan) antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan pada tingkat signifikan 5%, sekaligus telah teruji hipotesis penelitian yang menyatakan Pelaksanaan fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng.Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Keberhasilan Pembangunan.
PERILAKU BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Limbat, Fricky; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan tentunya sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan permerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity, loyality, responsive, dan rule of low. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu sendiri yaitu perilaku birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang difokuskan kepada aparatur di kantor kecamatan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan di kantor kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. Perilaku birokrasi di kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow ada banyak kelemahan yang terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good governance yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Kepemerintahan yang baik.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL DI KOTA TOMOHON Kowaas, Agrio Scivo; Pioh, Novie; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) bertujuan untuk mempromosikan potensi kota Tomohon sebagai kota bunga beserta industri pendukungnya agar dapat menjadi pusat industri bunga di Indonesia Timur, selain itu TIFF juga dapat meningkatkan citra kota Tomohon sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Utara. Kota Tomohon memang sangat gencar mengukuhkan diri sebagai kota bunga, dengan masyarakatnya yang bekerja di bidang holtikultura, khususnya bunga, memang sudah selayaknya Pemerintah Kota Tomohon masyarakat saling mendukung demi meningkatkan ekonomi baik di negara dan Tomohon sendiri melalui holtikultura. Pagelatan TIFF salah satu program unggulan untuk menunjang hal tersebut bisa terealisasi karena banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun kota Tomohon. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah pusat melalui kepariwisataan yaitu ”Wonderful Indonesia” menuju peningkatan ekonomi melalui peningkatan arus kunjungan wisatawa, baik mancanegara maupun nusantara. Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival sukses tentunya karena adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Tomohon. Tingkat pertisipasi masyarakat dalam mengikuti khususnya TIFF sangat tinggi hal ini dilihat dari hampir seluruh rangkaian kegiatan TIFF ini diikuti oleh masyarakat bahkan saat parade bunga di acara puncak kegiatan masyarakat Tomohon meramaikan diseluruh lokasi jalur parade untuk menonton kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh pemerintah Tomohon.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Kota, TIFF.
EVALUASI KEBIJAKAN ONE WAY TRAFFIC DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO Kaya, Loudwik Dody; Kaunang, Markus; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDi kota Manado yang sudah sangat berkembang dan maju yang bisa dilihat dari makin padatnya kendaraan yang ada di kota Manado. Hal ini sudah sangat lazim ditemui diberbagai ruas jalanan di kota Manado mulai dari tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran, bahkan ditempat menuntut ilmu pun semisalnya sekolah sudah sangat padat dengan kendaraan yang dikarenakan sudah melebihi kapasitas dan membuat para pemilik kendaraan mau tidak mau harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya dan bahkan parkir di tempat yang nyatanya sudah terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir.. Pada bulan februari tahun 2016 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan guna mengatasi kemacetan di kota Manado yang sudah semakin buruk kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah. Jika sebelumnya jalur transportasi dikota manado ada dua arah kini dibuat sesuai namanya jalur satu arah yang mengikuti arah jarum jam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, melalui data yang ada kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasiln penelitian wawancar bersama Kabid. LLAJ Dishub Kota Manado kebijakan ini sudah sangat baik dalam mengurangi kemacetan. Namun menurut supir angkutan umum ini lebih menambah kemacetan akan tetapi b erdasarkan observasi dilapangan kebijakan ini lebih baik dari sebelumnya.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, One Way Traffic, Kemacetan.
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD Lawongo, Vetty Ester; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besarterhadap publik, dan tentu nya sikap dan perila ku mereka kepada public juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Reformasi perilaku birokrasi terus dilakukan terutama dalam menanggulangi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di kantor kelurahan moronge selatan II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada konsep perilaku birokrasi Miftha Thoha yang membagi perilaku dalam 2 dimensi yakni karakteristik individu yang indikatornya memuat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan serta karakteristik birokrasi yang indikatornya memuat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward dansistemkontrol. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan disana cukup baik kemudian dari segi karakteristik individu dan karakteristik aparatur juga sudah cukup baikKata Kunci: Perilaku, Aparatur sipil Negara, Pelayanan Publik.
MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLODUO KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maspeke, Rahmat Rian; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan pedesaan dalam penyelenggaraannya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan mengunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Dana Desa, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN PAAL DUA KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO Lizard, Revly Sian; Kimbal, Marthen; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian, kesejahteraan tercemin dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal finansial, maupun modal sosial yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Paal Dua yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah kelurahan bisa dikatakan kurang efektif, hal ini ditunjukkan dari kendala yang dihadapi yaitu pemahaman program kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan belum berhasil dengan baik, karena proses sosialisasi program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama hanya dilakukan satu kali dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan sosialsiasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Machmud, Fadel; Kimbal, Marthen; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir hingga saat ini terus dilaksanakan, bahkan berbagai program telah dicetuskan pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang berpedoman pada peraturan di atas adalah salah satu program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe. Peneliti menggunakan metode kulitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Penilaian Impelemtasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe menggunakan empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terdapat masalah pada 3 indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi. Pada indikator Disposisi belum dapat di katakan ada masalah pada sikap dari pembuat kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap dari pembuat kebijakan yang loyal dan baik dalam segala hal itu hanya terdapat padanya. Artinya belum di temukan masalah. Kemudian pada tiga indikator lainnya memang terdapat masalah karena pada sumber utama masalahnya ada pada sumberdaya yang masih kurang, tidak memadai, dan tidak konsisten dalam kerjanya sehingga dapat menimbulkan masalah pada struktur birokrasinya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar bidang dan lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Mingkid, Gary Jonathan; Liando, Daud; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDana desa yang diberikan kepada Desa Watutumou Dua yang diterima oleh pemerintah desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa Watutumou Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan. Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk berkerja sama dan memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan.
TRANSPARANSI HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Teiwilang, Lihan Agrif; Lapian, Marlien; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTransparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bahawan dalam menjalankan pemerintahan, transparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejauhmana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatam Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Hukum Tua dalam pelaksanakan pembangunan desa pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengtahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Hukum Tua pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan.Kata Kunci: Transparansi, Hukum Tua, Pembangunan.