Articles
75 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2017)"
:
75 Documents
clear
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM TUA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Bahihi, Reza Ricard]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai reprensentatif tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusan kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perluh pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.Kata Kunci: Hubungan, Hukum Tua, BPD, Pembangunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN DAMAU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) ]]>
<![CDATA[Saluman, Virginia Patrisia]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>;
<![CDATA[Undap, Gustaf]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKebijakan merupakan sebuah agenda yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sebuah tatanan pemerintahan, dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah penyusunan agenda melalui identifikasi masalah kebijakan. Penyusunan tersebut merupakan langkah untuk menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi pada publik, artinya kehadiran sebuah kebijakan dianggap sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi, yang memainkan peran sebagai aktor dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah secara tunggal kewenangannya ada pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Tidak berjalan sebagai mana regulasi yang ada di mana haruslah memanfaatkan jalinan kerjasama dengan kios-kios pengencer yang telah ditunjuk dan dipercayakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kemudian dilihat juga dari struktur organisaasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau masih minimnya personil yang berperan terlebih khusus pada bagian staf-staf bidang UPTD Pertanian. Serta secara pangkat golongan masih ada yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang ada.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.]]>
<![CDATA[KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MANENTE KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ]]>
<![CDATA[Bingku, Andini Eliesy Margaretha]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemerintah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah, sebagai salah satu unsur pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak luput dari sorotan dan kritikan yang berkaitan dengan pelayanan publik, dimana harus dilakukan dengan cepat, benar dan aman, karena menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga aparat di kelurahan harus dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja lurah dalam meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara paripurna, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja lurah dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap lurah yang masih membedakan, kemampuan aparat juga yang belum maksimal, dan semangat kerja lurah yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan profesionalisme lurah atau aparatnya dalam pelayanan publikKata Kunci : Kinerja Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Sulangi, Glendy]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Kasenda, Ventje]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakGaya kepemimpinan yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan trasnformasional. Kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional†dan “berurusan dengan perubahan riilâ€. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bahwa Gaya Kepemimpinan Hukum Tua belum sepenuhnya menunjukan Gaya Kepemimpinan Transformasional, Hal itu dilihat dari Gaya Kepemimpinan seorang Hukum Tua yang seharusnya memimpin secara demokratis namun seringkali masih Otoriter atau mengambil keputusannya sendiri tanpa mengadakan musyawarah mufakat. Dilihat juga dari segi memotivasi para Perangkat Desa, Hukum Tua belum bisa sepenuhnya memberikan motivasi kepada Perangkat Desa, dapat dilihat juga dari SDM yang ada di Desa dimana belum ada pelatihan khusus untuk para Perangkat Desa agar dapat meningkatkan kinerja Para Perangkat Desa dan Hukum Tua juga masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun untuk kinerja para Perangkat Desa, Hukum Tua juga masih kurang dalam hal memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerja]]>
<![CDATA[FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro) ]]>
<![CDATA[Manoppo, Isye R.A]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKoordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantumeningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN AMURANG TIMUR ]]>
<![CDATA[Mondong, Feronika]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKepemimpinan camat merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah kecamatan, karena kepemimpinan yang efektif dapat menggerakkan, mengarahkan, mendorong dan meningkatkan disiplin aparatur yang dipimpinnya untuk berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi pemerintah kecamatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kecamatan Amurang Timur. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan camat menunjukan masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan camat khususnya dalam peningkatan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut masih terlihat pada ketaatan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selanjutnya disiplin kerja pegawai dalam melakukan tugas masih terlihat belum optimal, terdapatnya pelanggaran disiplin kerja yang diantaranya masih banyak pegawai yang terlambat datang kantor dan pulang sebelum jam pulang kerja, maka hukuman terhadap pelanggaran disiplin terbatas pada “Peringatan Pimpinanâ€. Secara nyata Camat belum sepenuhnya menggunakan strategi dan pendekatan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Amurang Timur dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Disiplin Kerja, Aparatur.]]>
<![CDATA[KINERJA DARI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Kalangie, Dorifina]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelayanan publik adalah fungsi pemerintah kecamatan yang bisa berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini mendalami bagaimana kinerja dari aparat pemerintah dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang mendapatkan datanya dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian kinerja aparatur kecamatan Girian dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, meski sebagian belum sesuai harapan masyarakat. Penilaian ini diukur dari Kuantitas Kinerja Aparatur, Kualitas Kerja Aparatur, Pemanfaatan Waktu, Kehadiran Pegawai,Kerjasama. Pelayanan publik pemerintah kecamatan Girian dilihat pada pelayanan registrasi/pengesahan/legalisir surat kependudukan, surat keterangan usaha, surat ijin tinggal sementara, pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT. Jadi kinerja aparat pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan publik pada kecamatan Girian Kota Bitung, telah sesuai dengan harapan masyarakat dan perlunya memperbaiki beberapa kelemahan seperti keterlambatan, ketidakrajinan oknum aparat, dan lain sebagainya.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Pramana, Phutut Eka]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>;
<![CDATA[Egeten, Maxi]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKota Bitung merupakan salah satu kota yang sumber daya perikanan, aktivitas perekonomiannya banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Sumber daya perikanan tersebut selayaknya dikelola dengan baik untuk mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Peranan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakannya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan asli daerah khusus sektor perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota dalam menggali pendapatan asli daerah di sektor perikanan kota Bitung. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Kota memilih untuk meniadakan retribusi dengan maksud menciptakan suasana efek multiplayer, berbeda dengan kebijakan retribusi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, kebijakan efek multiplayer sebenarnya memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Efek multiplayer itu sendiri ialah bentuk fenomena yang terjadi secara tidak langsung berupa pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha kecil menengah (UKM), penyerapan tenaga kerja, jasa angkutan dalam kota, restoran dan industri jasa yang lain di Kota Bitung.Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Kota, Pendapatan Asli Daerah, Perikanan.]]>
<![CDATA[PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Maramis, Tita Christabel]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan, termasuk dalam melakukan pembinaan administrasi terhadap desa, namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan administrasi desa di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dikaji melalui indikator pembinaan administrasi yaitu: memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, serta pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa, misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa.Kata Kunci: Peran Camat, Pembinaan, Administrasi Desa.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Wenda, Iwan]]>;
<![CDATA[Mamentu, Michael]]>;
<![CDATA[Potabuga, Jamin]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan yang penyaluran dan pengolahanya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua pada saat ini dilihat dari keadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kwalitas dan kuantitas tenaga kependidikan, penyaluran bantuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, belum menunjukan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat bedasarkan tujuan undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan kabupaten Lannyjaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan manjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebasar RP 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar RP129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaranKata Kunci: Analisis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, Bidang Pendidikan.]]>
