cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan" : 42 Documents clear
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKAN KABUPATEN MINAHASA Assa, Christdyar M.D.; Lapian, Marlien; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi Dana Kelurahan berasal dari APBD minimal lima persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Dana Kelurahan ini diambil dari Dana Desa yang selama ini dalam alokasinya belum memenuhi dari target roadmap pemenuhan Dana Desa yang ditargetkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kelurahan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dicairkan pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima satu tahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap satu yang sebagai syarat pencairan tahap dua. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah suah dilakukan pada bulan januari 2019 dan program tersebut sudah digadang-gadang dari tahun 2018.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Kelurahan, Pembangunan, Sarana Prasarana.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA MANADO Carlos, Yosua Eurico Warenstein; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat hukum yang telah ditetapkan secara bersama dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak anggota masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut, disitulah peran dari kepolisian untuk menegakan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kepolisian dalam kata dasarnya yaitu polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undangundang dsb). Di Indonesia dalam pelaksanaannya, badan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap objek vital tersebut, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus siap berada ditengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan masyarakat, maupun tempat yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antar berbagai pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui program - program, sosialisasi, himbauan yang dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat. program - program ini berupa pengenalan objek-objek vital, dampak yang terjadi kepada masyarakat jika terjadi gangguan di objek vital tersebut, larangan untuk tidakmelanggar aturan dan sanksi jika melanggar aturan.Kata Kunci : Peran, Menjaga Keamanan, Objek Vital
ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut) Mait, Agnesya Sisilia; Lumolos, Johny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-Planning atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah alat bantu yang digunakan oleh Bappeda salah satunya dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, transparan, terintegrasi maupun konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem e- planning yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisian dalam hal waktu ini dikarenakan banyaknya OPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu seusai waktu yang di tentukan Beppeda. Bappeda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan hasil penelitian masih kurangnya kualitas dari SDM dari OPD lain sehingga hal ini yang membuat pemasukan data terhambat dan hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan daerah yang terhambat. Masalah yang didapati juga yakni belum adanya peraturan daerah yang dapat menunjang penerapan sistem e- planning ini artinya belum ada kepastian hukum dalam penerapan sistem e- planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan kepada pihak terkait agar dapat membuat peraturan daerah tentang e-planning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kendala-kendala dalam penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Sulut. Teori yang digunakan adalah teori Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Jensen. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Analisis, Penerapan, E-Planning, Perencanaan Pembangunan Daerah
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud) Larinda, Oksilia; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalammelaksanakantugas yang diemban harus memahami dan menghayati kode etik, norma-norma hukum dan tata tertib termasuk peraturan disiplin PNS yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelengaraan pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara di tuntut untuk setia kepada pancasila Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Aktifitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi adalahsuatuhal yang sangat diutamakan oleh setia porganisasi dan factor disiplinkerja yang sangat tinggi sangat di perlukan dalam setiap usaha kerjasama antara sesame pegawai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aktifitas kerja pegawai dan disiplin yang tinggi adalah salah satu syarat bagi seseorang pegawai untuk mendapatkan suatu kedudukan yang mananantinya akan menciptakan prestasi yang baik dan mempunyai hasil kerja yang tinggi. Dalam halini mengatasi indikasi rendahnya kedisiplinan perlu upaya-upaya pembinaan peningkatan pendisiplinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil Didinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah diproses oleh BKD kab. Kelp. Talaud selama 2019 terdapat beberapa kasus namun yang bias di identifikasi oleh peneliti adalah tahun 2018. Secara umum implementasi pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns di kba. Kelp. Talaud telah berjalan cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan sudah dilakukan sosialisasi kepada semua ASN di masing-masing SKPD yang di lakukan oleh BKD, Inspektorat, maupun SKPD itu sendiri.Kata Kunci: Implementasi, Disiplin, AparaturSipil Negara.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Wenur, Anton K.; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prnsipnya walaupun Aparatur Sipil Negara Memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun, akan tetapi Imbas dari reformasi di mana Otonomi daerah bergulir dan kewenangan sebagian pengisian Jabatan struktural Aparatur Sipil Negara berada di tangan Kepala daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya menginginkan partai yang menjadi tempat kepala daerah bernaung atau bahkan yang di pimpinnya memperoleh kemengan pada perhelatan Pemilihan Umum (PEMILU) belum lagi jika Calon Salah Satu Partai tertentu adalah kerabat dari kepala Daerah.Sehingga di beberapa kasus ASN Mau tidak mau harus mengerahkan sumberdaya yang di milikinya untuk memenangkan Calon legislatif dari partai tertentu, hal ini terjadi baik keinginan dari ASN Sebagai bentuk Loyalitas kepada pimpinan, atau bahkan ada upaya-upaya intimidasi dengan mempertaruhkan jabatan Struktural dari ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Minahasa Utara, realitas di lapangan terjadi banyak ASN terlibat dalam dukung mendukung calon anggota Legisatif baik calon anggota legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Utara, DPRD SULUT Maupun hingga tingkatan DPR RI dan DPD bahkan pengamatan saya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa ASN mengikuti Kampanye terbuka maupun mengajak Masyarakat memilih calon dari partai tertentu hal ini tentu menjadi pelanggaran dalam Proses pemilihan Umum.Dan data yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara selaku Institusi yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Umum, dari data yang di peroleh di sulawesi Utara terdapat 85 Pelanggaran Netralitas ASN, terdapat satu laporan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten MINUT namun realitas di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti Pelanggran NetralitasKata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSREMBANG DI DESA BATUMBALANGO Kandati, Arlin; Sumampow, Ismail; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaranPembangunan Desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawara di desa.Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Musrembang, Desa.
MANAJEMEN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kantohe, Yohana F.; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor ekonomi suatu bangsa dengan manajemen atau pengelolaan yang baik dapat menjadi tolak ukur seberapa maju dan berkembangnya suatu bangsa, peranan yang penting dalam menunjang sektor ekonomi juga di pegang oleh masyarakat, sebagai pemberi partisipasi dalam kegiatan ekonomi dari rakyat. Perlu penerapan manajemen yang baik, dan ditunjang dengan pelaksanaan serta pengawasan yang baik maka sektor ekonomi tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Berfokus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat yang ada sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hasil laut maupun pertanian tidak hanya dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan setiap hari dari masyarakat, tetapi juga disalurkan melalui pasar sebagai produk jual beli.Maka dari itu, pasar-pasar yang ada sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah haruslah dikelola dengan sebaik mungkin guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memberikan citra atau pandangan yang baik tentang pasar. Manajemen pasar sendiri harus didukung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang maksimal. Namun, pasar ini belum terkelola secara maksimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan lapak jual bagi masyarakat yang berjualan dipasar, dimana kapasitas pasar ini tidak lagi dapat menampung penjual yang telah melebihi daya tampung yang disediakan dipasar tradisional ini, bahkan tidak sedikit penjual yang ada dipasar tradisional ini berjualan dipinggir jalan, adapun penjual yang ada menggunakan lahan parkir sebagai tempat untuk berjualan. Selain itu, pengaturan tata letak berjualan dipasar ini tidak lagi sesuai dengan jenis barang dagang, sehingga sedikit mempersulit pembeli.Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.Kata Kunci: Manajemen, Pasar Tradisional
KINERJA KEPOLISIAN SEKTOR SARIO KOTA MANADO DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sektor Sario) Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam penanganan dampak minuman keras di wilayah Sektor Sario, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja polsek sario dalam penanganan minuman keras diwilayahnya sudah cukup baik, dimana pelaksanaan tugas pokok berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa penjual miras illegal yang sembunyi-sembunyi menjual, namun pihak polsek telah memiliki data dan dapat ditindak.Kata Kunci : Kinerja, Kepolisian, Penyakit Masyarakat.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DI KOTA MANADO (Studi Puskesmas Bahu) Rewah, Daniel Ridel; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kota Manado mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan yang ada di kota Manado, kebjiakan tersebut terdapat pada peraturan walikota Manado nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan kota Manado, terkait dengan perwakot yang ada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bahu kota Manado mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan pelayananan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan cara membuat Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128 tahun2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas didefenisikan sebagai unit pelaksana teknis di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Adapun juga dalam menopang sistem informasi kesehatan ini di tunjang dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan yang dimana jelas tercantum dalam pasal 3 ayat 1, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi, dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan. Adapun manfaat Sistem Informasi Manajeman Puskesmas yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur dan standar pelayanan serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Sistem Informasi Manajeman Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secaralebih berhasil guna dan berdayaguna. Prosedur data Sistem Informasi Manajeman Puskesmas berdasarkan teknologi informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Diterapkannya penggunaan Sistem Informasi Manajeman Puskesmas ini di karenakan belum adanya validitas data mengenai orang sakit, penyakit, bumil, memperbaiki pengumpulan data di Puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kota serta diperlukannya informasi yang tepat, akurat, dan up to date yang berkaitan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil,masalah imunisasi. Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen, Puskesmas.
TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR KAYU BULAN DI KOTA MANADO Arisandi, Mardiansyah; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relativ terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebih strategis untuk diakses oleh sebagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas. Selanjutnya sektor pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retrIbusi-retrIbusi yang berlaku. Pemerintah kota Manado telah membangun pasar baru untuk merelokasi pedagang yang berdagang di kompleks Pasar Bahu yang bernama pasar restorasi malalayang di Jalan Kayu Bulan. Namun tidak semua pedagang setuju dengan adanya relokasi tersebut. Mereka merasa keberatan karena penertiban yang merugikan, sebab tidak disosialisasi dengan baik kepada pedagang, selain itu pedagang menolak pindah ke pasar restorasi Malalayang, karena fasilitasnya belum lengkap terlihat bahwa tata kelola pasar bahu yang di relokasi di jalan Kayu Bulan belum berhasil dikarenakan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam pengelolaan dan juga belum adanya kebijakan yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tradisional Bahu Ke Pasar Restorasi Malalayang. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintah, Relokasi Pasar

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue