cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE Kogoya, Yosua; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan nabire barat kurang berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan camat baik didalam skil-skil kuhsus maupun yang semestinya dikuwasai sebagai tugas pokok camat tidak berjalan dengan baik. Tujian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme camat dalam penyelenggaraan permerintahan kususnya di kecamatan nabire barat kabupaten nabire. Hasil penelitian menujukan bahwa camat kurang mampu menjelankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan nabire barat dalam hal ini menyangkut pengurusan administrasi seringkali dilakukan diruma camat karena kurangnya kehadiran camat, penggunaan anggaran yang hanya habis dibelanja rutin kecamatan tanpa adanya melakukan pelatian-pelatian kusus buat ibu-ibu pkk dan kegiatan lainya yang sudah menjadi tugas pokok camat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang di kaji berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan camat kurang profesional kuhsusnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai camat.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dalam Pemerintahan.
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Punya, Piter Stevi; Sambiran, Sarah; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam kenyataannya antara lain faktor kepemimpinan organisasi, kompetensi aparatur, pemberian penghargaan yang diterima dan fasilitas kerja yang tersedia. Keempat faktor ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi aparatur, dapat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atau rendah dalam memberikan pelayanan administrasi, mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja aparatur tinggi atau rendah, dan rasa tanggungjawab aparatur untuk cepat menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan atau lambat menyelesaikan pekerjaan pelayanan administrasi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan malalayang, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi melalui kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab belum diterapkan secara optimal. Aparat dituntut memiliki kepedulian dalam tanggap terhadap keinginan masyarakat, memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi dan peka terhadap perubahan lingkungan kerja. Aparat dituntut memiliki kedisiplinan dalam ketaatan pada aturan, kehadiran tepat waktu, kepatuhan pada pimpinanKata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pelayanan, Administrasi. 
ANALISIS KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pontoh, Ricko; Kasenda, Ventje; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat mempunyai kewenangan, dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Amurang ditinjau dari aspek partisipasi, pembinaan, dan evaluasi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan informasi yang mendalam terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program pemberdayaan di Kecamatan Amurang secara garis besar terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan menfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.Kata Kunci : Analisis, Kewenangan Camat, Pemberdayaan.
DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA RARINGIS, RARINGIS UTARA, RARINGIS SELATAN, KECAMATAN LANGOWAN BARAT) Telung, Utarry; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah pedesaan. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan jumlah penduduk. Pemekaran wilayah desa merupakan salah-satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan pelayanan public, khususnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dari pemerintah desa setempat serta menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang keresahan dan keonaran yang di dominasi oleh anak muda akibat minuman keras dan menggangu tatanan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa di Desa Raringis, Raringis Utara dan Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah baik, namun belum maksimal masih diperlukan kesadaran dan komitmen dari pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama mengusahakan kehidupan yang aman dan tertib. Serta diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.Kata kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Desa, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
INOVASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA ALO UTARA KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Gumolung, Olivia; Lumolos, Johny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan suatu langkah menuju pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya guna untuk meningkatkan keadaan dari sebelumnya menjadi lebih baik . Pemerintah Desa boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berhadapan langsung dengan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlaksana secara keseluruhan, maka dari itu bagaimana Kepala Desa meninjau dan mengatasi hal tersebut. Karena Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di Desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah Desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan serta relasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sangat menentukan kemajuan Desa tersebut. Lima (5) tingkatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu melalui memberikan informasi, konsultasi, mengambil keputusan bersama, bertindak bersama , serta memberikan dukungan.Kata Kunci : Inovasi, Kepala Desa, Partisipasi, Pembangunan
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Kolamban, Gabriela Aprilia; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien selalu menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan dimana kita menganut asas otonomi daerah. Rakyat mulai berani mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah. Kinerja KPU Kabupaten Minahasa khususnya dalam Pilkada perlu diupayakan. Kritikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa selama ini harus disikapi secara serius, sebab penyelenggara Pilkada mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Komisi Pemulihan Umum Daerah khususnya di kabupaten Minahasa agar dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang pertama Kualitas kinerja KPU dalam penyusunan DPT yang sangat bagus dalam memaksimalkan penyusunan data yang ada, kedua Kuantitas berdasarkan analisis peneliti yang diukur dari kuantitas kinerja lewat hasil atau jumlah kinerja yang di lakukan oleh KPU dalam penyusunan DPT, yang dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka, menunjukan bahwa kinerja KPU dalam penyusunan DPT sangat bagus dan ketelitian yang tergolong kerja yang baik, ketiga Timelines (waktu) Berdasarkan waktu kinerja yang dimiliki oleh KPU dalam penyusunan DPT, hasil kerja menunjukan bahwa dengan waktu yang di tentukan oleh Undang-undang. KPU mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dalam waktu enam bulan (6 bulan) penyusunan DPT bisa terlaksana dan tepat pada waktunya, dan terakhir Cost effectiveness di ukur dari penggunaan sumber – sumber organisasi untuk membantu KPU dalam penyusunan DPT, yang dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam penyusunan DPT hanya ada beberapa sumber organisasi.Kata Kunci : Kinerja KPU
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA SADAR PARIWISATA DI KAWASAN WISATA DANAU MOOAT (Studi di desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Langi, Aristo Christian; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata Daerah merupakan suatu potensi yang semakin berkembang, hal ini menunjukkan identitas daerah yang dapat mengeksplorasi budaya, alam maupun ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lebih tepatnya di desa Mooat Kecamatan Mooat. Dengan seiring berkembangnya pembangunan, Kabupaten Boltim ternyata mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi pangan dan lokasi wisata yang sangat besar serta terbuka untuk dikembangkan. Daya tarik wisatanya merupakan perpaduan yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat.. Pemerintah Desa Mooat melakukan pemberdayaan masyarakat terlebih di sektor pariwisata dengan melihat peluang dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pada tanggal 15 September 2016 pemerintah desa membentuk Organisasi Pemuda Sadar priwisata. Dengan harapan setelah dibentuknya organisasi ini dapat menjadi solusi dari masalah-masalah masyarakat desa. Setelah organisasi pemuda sadar pariwisata dibentuk pemerintah desa dan organisasi ini membuat beberapa program kerja seperti mengadakan pembinaan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan lokasi-lokasi kawasan wisata, pelatihan membuat kerjaninan tangan khas desa mooat, mengadakan jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata, juga bagaimana mengolah hasil pertanian untuk dijadikan kuliner khas desa Mooat agar bisa di pasarkan di lokasi-lokasi kawasan wisata danau mooat. Tujuan dibentuknya organisasi ini sangat baik akan tetapi Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata saat ini di dapati terbengkalai dan program kerja dari organisasi ini banyak yang tidak terlaksana.Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Pengelolaan, Pariwisata.
PROSES MUTASI JABATAN ESELON III DAN IV DI KABUPATEN MINAHASA Tampilang, Jelfi H.; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial politik yang terjadi di indonesia setelah reformasi berguling yaitu tergantinya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya regulasi yang baru tentang pengaturan pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengurusi daerah mereka masing masing. Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi jabatan, tempat, pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya. Prestasi seorang pegawai dalam perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah di ketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang tinggi. Amanat regulasi tentang undang undang No. 100 tahun 2000 mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural mengatur penyelengaraan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejateraan, yang menjadi permasalahan dalam proses penempatan aspek profesionalitas seringkali dikesampingkan.Kata Kunci : Proses, Mutasi , Jabatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO Edwin, Fandy; Nayoan, Herman; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran  sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado
SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT Susim, Nus; Kaunang, Markus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga perlu ada suatu kebijakan yang berbasis budaya dalam rangka menjaga keaslian budaya local dari tantangan luar atau menjaga kesimbangan budaya local dan budaya luar. Hasil penelitian oleh peneliti mengabil kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada proses pembelajaran mata pelejaran Muatan Lokal di setiap SD dan SMP di Kabupaten Maybrat  yang berkaitan dengan budaya local dan juga masih banyak Kendala dari tenaga guru, terkait dengan  guru yang profesi sebagai guru Mata Pelajaran Muatan Lokal,  sehingga  sistem  pembelajarannya masih bersifat umum atau tidak tepat pada sasarannya, dan juga sarana-sarana-penujungan belum memadai di setiap Sekolah-sekolah di Kabupaten maybrat.Kata Kunci : Sistem, Pendidikan, Berbasisis, Budaya, Identitas, Globalisasi.

Page 10 of 14 | Total Record : 139

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue