cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Mais, Ririn; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembagunan nasional. Untuk mencapai tujuan keberhasilan reformasi birokrasi pada setiap organisasi pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan reward dan punishment. Pelaksanaan reward dan punishment sangat penting, apabila berjalan bersama-sama dan saling mempengaruhi berdampak pada kinerja pegawai yang artinya apabila reward dan punishment dapat berjalan bersama-sama saling bersinergi akan menciptakan keadilan untuk pegawai yang mendapat reward dari pimpinan atas prestasinya dan disesuaikan dengan tingkat besar kecil beban dan resiko masing-masing pegawai dan bersamaan sejalan dilaksanakan punishment atau hukuman disiplin yang tegas apabila pegawai yang melanggar peraturan kepegawaian sesuai dengan tingkatan kesalahan pegawai. Pelaksanaan reward dan punishment dilaksanakan setiap tahun pada tiap instansi pemerintahan Kota Bitung, dimana BKPPD yang menyelenggarakan kegiatan tersebut berdasarkan petimbangan dari Baperjakat dan hak sepenuhnya berada ditangan Walikota.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Reward, Punishment
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO Mokodompis, Yuliarto; Kaunang, Markus; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengeloaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukumk urang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis ataumetode penelitian kualitatif.Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 30 hari.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Saleh, Linda; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado dan faktor-faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : kebijakan relokasi PKL berdasarkan Perwako No.1 tahun 2006 tentang relokasi PKL dipasar karena populasi Manado bersehati dan keberadaan PKL dipusat kota manado menimbulkan masalah kompleks yang secara langsung berdampak pada kegiatan lain diwilayah tersebut, terutama rute angkutan umum yang akan terganggu karena kapasitas pusat wilayah kota manado pasar 45 tidak dapat lagi menampung beragam kegiatan. Diperlukan lagi faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL. Faktor yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah kelayakan penjualan dilihat dari semua aspek, terutama kondisi fisik bangunan juga disediakan untuk relokasi nilai ekonomi yang bisa didapat oleh PKL dilokasi tersebut. Juga mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi adalah lemahnya pengawasan dan pemantauan implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat disarankan bahwa relokasi PKL peraturan walikota No. 1 tahun 2006 harus direvisi atau diperbaharui ke kekuatan hukum yang lebih tinggi relokasi regulasi lokal PKL. Kebijakan permerintah harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Disatu sisi memberi kesempatan pada semua orang untuk kehidupan yang layak dengan karyanya, tetapi tetap mengelola perkotaan wajib menjadi tempat yang nyaman untuk semua kegiatan warga. Diperlukan faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL, ini menunjukan tentang otoritas pemerintah sebagai pemegang wewenang berdasarkan hukum yang berlaku. Yang juga faktor penting yang harus diperhatikan adalah kelayakan penjualan, diatur dari semua aspek.Kata Kunci: Kebijakan publik, Relokasi, PKL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang) Kandati, Fini; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang merupakan bagian dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan, selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatakan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo masih belum optimal.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Sahambangung, Susinta; Nayoan, Herman; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di provinsi Sulawesi utara khususnya Di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terbosan serta tindakan tegas namun terukur yang di landasi dengan niat yang tulus untuk melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat. Penelitian ini mengunakan Teori George C Edward III Dalam Widodo (2010:98) yang di ukur dari 4 variabel yaitu ; 1 Komunikasi; Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kecamatan Malalayang dari segi Komunikasi telah berjalan dengan baik hal ini teridentifikasi dari tersosialisasinya peraturan Daerah kepada pemerintah lingkungan,kelurahan,dan kecamatan bahkan telah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat malalayang. 2. Sumber Daya; Pemerintah kecamatan dan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan peraturan daerah tersebut bersama dengan jalinan kordinasi dan kedua instansi ini mengerahkan sergen apaparat dan staf dalam bertindak. 3. Disposisi; Dari sisi Disposisi,sikap masyrakat yang masa bodoh dengan perda ini dan sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras di Kecamatan Malalayang merupakan suatu tantangan bagi smua pihak terutama bagi pemerintah Kecamatan Malalayang untuk dapat mengimplementasikan Peraturan daerah ini.4.Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda yang di intergasikan dan dikoordinasikan.Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Pemerintah.
Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting) Makasenda, Junine Vebry; Kaunang, Markus; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang, permasalahan kemiskinan dalam sumber daya masih menjadi penghalang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan. Masyarakat miskin tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tidak terhitung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dengan adanya Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan adanya program keluarga harapan di kota manado dapat membantu keluarga miskin terutama komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan di kota manado salah satunya di kecamatan tuminting, yang menggunakan teori dari van meter dan van horn menetapkan beberapa indikator mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: sasaran dan standar kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial dan sikap pelaksana. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program keluarga harapan di kecamatan tuminting sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti belum tepat sasaran, karena kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Diharapkan pemerintah dan masyarakat perlu adanya tekad yang kuat dan semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama, konsisten, dan komitmen dalam memberantas kemiskinan.Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan
IMPLEMENTASI PROGRAM RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KAMPUNG SEYOLO DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN Koterisa, Randy; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung Di Kampung Seyolo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskripstif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 istansi yaitu pemerintah kampung seyolo, 1 orang kepala kampung seyolo, ketua baperkam dan pengurus respek, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). belum optimalnya implementasi program rencana strategis pembangunan kampung (Respek) di kampung seyolo. Sesuai dengan peraturan daerah khusus nomor 10 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan dan kelembagaan kampung belum terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat kelalaian tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana program respek. (2). Faktor penghambat pelaksanaan program respek di temukan sejumlah hambatan diantaranya kurang adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik oleh pelaksana program respek, Sumber daya manusia yang masih kurang berkompeten dalam pelaksanaan program respek dengan tidak memenets anggaran yang diolaksikan untuk pembangunan MCK dan juga pemasangan meteran lampu kepada masyarakat. Disposisi /sikap pelaksana program respek yang terdapat indikasi penyalagunaan anggaran dengan tidak mengacu pada RAB yang telah disusun. Struktur pengurus kelompok kerja (Pokja) Respek tidak lengkap, yang hanya berjalan cuma Kepala kampung, bendahara, dan TPKK sementara untuk Tim Penyusun Usulan Program dan Tim Ferifikasi tidak di lengkapi, sehingga berdampak terhadap tidak selesainya pembangunan MCK,Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Implementasi Program,Rencana Strategis Pembangunan Kampung.
Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Musa, Arifin; Gosal, Ronny; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah nyata proses pelayanan Administrasi, terutama pengurusan serta pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana ASN saat melayani masyarakat yang membutuhkan pengurusan KTP terlihat menunda-nunda penyelesaian berkas yang dibutuhkan tersebut, yang seharusnya bisa selesai dalam batas waktu setengah jam menjadi dua (2) hari. Juga dalam prosedur kepengurusan Surat Akta Jual Beli Tanah, Camat yang merupakan PPAT dirasakan tidak mampu menyelesaikan berdasarkan target waktu yang telah ditentukan sesuai dengan TUPOKSI dari ASN itu sendiri yang termuat dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin kerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan prilaku yang di amati. Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagian besar masih tergolong baik. Hendaknya seluruh Aparatur Sipil Negara di kantor kecamatan Belang mampu meningkatkan kinerja dalam melayani setiap masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.Kata Kunci: Disiplin, ASN, Pelayanan Administrasi.
Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) Bella, Thalia; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia haruslah menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pengaturan dan pengelolaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah suatu kebijakan yang masuk dalam ranah adminsitrasi pertanahan. Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelengaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tertib adminitrasi pertanahan diwujudkan dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah bukan hanya di area perkotaan namun juga harus sampai pada area pedesaan, sehingga setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. Peranan register tanah dalam terwujudnya tujuan pemerintah dalam sektor agrarian demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan sangatlah strategis, dengan program Nawacita yang bersifat membangun dari pinggiran dibutuhkan kesiapan dari bawah yakni pemerintah desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan.Kata Kunci : Register Desa, Administrasi Pertanahan, Pendaftaran Tanah
Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Paath, Angelita; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejauh ini telahmenerapkan pola pelayanan satu pintu (One Stop Service) yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya. Namun pada faktanya masih terdapat beberapa masalah bahwa dalam proses pelayanan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melayani perizinan yang ada masih diluar batas waktu yang ditetapkan. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan publik di DPM&PTSP Kota Manado dalam izin mendirikan bangunan reklame. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelayanan perizinanyang dilakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado belum berjalan dengan efektif dan efisien karena memakan waktu yang cukup lama dan kurangnya staf/pegawai dalam pengurusan izin mendirikan bangunan reklame sehingga masyarakat mengalami kesulitan waktu penyelesaian dalam mendapatkan izin.Kata Kunci : Manajemen, Pelayanan Publik, Pemerintah.

Page 3 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue