cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Rontos, Indra C.; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi pada hakekatnya hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi. Dalam kaitannya dengan perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di kecamatan maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) kecamatan yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan hasil dari permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pegawai di kantor kecamatan Amurang Timur sudah merespon bahkan mempunyai keinginan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan urusan-urusan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancer, sehingga dalam memberikan pelayanan, aparat kecamatan Amurang Timur selalu berkomitmen dengan SOP yang ada dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang adaKata kunci: Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publik.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT DESA KARALUNG 1 KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Pesik, Clark Karno; Pangemanan, Sofia; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat di pergunakan untuk kehidupan masyarakat, begitu pun dengan sumber air bersih yang di desa karalung 1. Rancangan pembanguanan yang bertujuan untuk membangun desa harapanya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat . dengan mewujudkan pengelolaan sumber air bersih, di butuhkan manajemen yang baik dari pemerintah desa seperti perencanaan, perorganisasian , penggerakan, pengawasan, untuk pemerataan pasokan air bersih di desa karalung 1 . berdasarkan tujuan penelitian, metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluai wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya pemerataan sumber air bersih untuk itu dibutuhkan manajemen pemerintahan dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat desa karalung 1 kecamatan siau timur kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.Kata Kunci: Manajemen, Pemerintahan, Pengelolaan, Air Bersih, Masyarakat.
STR ATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Solang, Fernando; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kemandirian UMKM di Minahasa Selatan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Kecil, Menengah.
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pontoan, Mirillaraty E; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggungjawab yang besar terhadap publik, dan tentunya sikap dan perilaku mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini jika mendengar kata “perilaku birokrasi” telah termindset dalam pikiran masyarakat bahwa mereka akan menghadapi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai dan selalunya mengatasnamakan “biaya administrasi” sedangkkan dalam undang –undang Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat,mudah,pasti,murah dan akuntabel.Tujuan dari penelitian yaitu Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Kata kunci: Perilaku, Pemerintah.
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Toar, Kevin; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 di Kecamatan Kawangkoan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang.
ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI KOTA MANADO Sepang, Andrea; Kaunang, Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Manado yang merupakan suatu Kota yang menjadi pintu masuk Sulawesi Utara, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.Kata kunci: Permasalahan Sosial, Upaya Pemerintah, Pengendalian Dan Pengawasan
EFEKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. FREEPORT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Renyaan, Benedict M.SM.; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana satu persen Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia tidak dikelola oleh perusahaan melainkan telah diserahkan kepada pihak Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) yaitu sebuah organisasi nirlaba yang di dirikan untuk mengelola donasi tersebut. Dan peneliti ingin tahu bagimana LPMAK bersama pemerintah daerah dalam membangun kabupaten mimika dengan beberapa program unggulannya seperti program Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan infrastruktur yang selama ini berjalan dan oleh kareana masih banyaknya penghambat pembangunan yang mempengaruhi program LPMAK seperti kurangnya pemerataan dalam pembangunan dikota dan kampung serta pengangguran dan anak - anak yang putus sekolah dibeberapa distrik dalam kota yang merupakan penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi pengaruh dalam suatu wilayah dalam hal proses pembangunan maka  LPMAK ataupun pemerintah dikabupaten Mimika-Papua masih belum efektif dalam mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian pada kantor Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) mempunyai pengaruh bagi masyarakat dikarenakan ini adalah sebuah lembaga khusus yang didirikan guna memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat kabupaten mimika, efektivitas CSR dikaji sesuai aspek sasaran (goal) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dan untuk mengetahuhi Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia (PTFI) ada beberapa pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi adalah: Pendekatan Sumber (System Resource Approach), Pendekatan Proses (Internal Process Approach) dan Pendekatan Sasaran (Goal Approach).Kata Kunci : Efektivitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Pembangunan.
KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Madila, Oklian; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Desa
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mokalu, Ersi Erlita; Gosal, Ronny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDes
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO Wowor, Mario; Singkoh, Frans; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistempolitik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan contoh yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.Kata Kunci : Pengelolaan, Bumdes, PADes.

Page 9 of 14 | Total Record : 139

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue