cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 18   19   20   21   22 
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Runtuwene, Fricilia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Diperlukan dorongan yang kuat untuk memenuhi indikator kinerja tersebut agar mencapai hasil yang baik. Dorongan-dorongan disini merupakan motivasi kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian pengolahan data dengan uji validitas, uji reliabilitas, Uji Korelasi Product Moment, kemudian Uji Signifikansi Koefisien Regresi Sederhana (Uji t), dan terakhir menarik kesimpulan. Berdasarkan uji korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai, terbukti ada hubungan yang kurang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Hal ini dapat dibuktikan pada persamaan korelasi yang memberikan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,274. Tanda positif (+) yang diperlihatkan dari koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa meskipun tingkat korelasinya rendah, namun berhubungan positif yang artinya jika variable motivasi kerja meningkat, maka akan diikuti oleh variabel kinerja pegawai dan sebaliknya. Kata Kunci: Motivasi Kerja, Kinerja, Pegawai  
PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KAYAWU KECAMATAN TOMOHON UTARA WONGKAR, ARISTA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kelurahan adalah merupakan sebuah perwujudan dari desa secara bertahap. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat luas. Dari data yang didapatkan peran Lurah dalam pembangunan infrastruktur dikelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat.berikut merupakan pembangunan fisik yang dilihat dari tahun 2005 sampai tahun 2014 yaitu Puskesmas, Jembatan Kayawu dan drainase. Kata kunci : peran lurah, pembangunan infrastruktur
EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI CATATAN SIPIL (Suatu Studi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado) OLEY, YULIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik menarik untuk dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Tak dapat dipungkiri, pelayanan publik yang selama ini terjadi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, walaupun tidak semua daerah memiliki pelayanan publik yang buruk, tetapi masih banyak ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidakpastian waktu, biaya, cara pelayanan, diskriminasi pelayanan, pungutan liar dan lain sebagainya yang sangat jauh dari kondisi organisasi pelayanan publik yang ideal yaitu, modern dan non partisan. Penelitian ini berjudul Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat,serta mengetahui faktor-faktor yang membuat terhambatnya pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.   Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik pada   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil Kota   Manado khususnya dalam pelayanan Akta Kelahiran dapat dikatakan berkualitas.   Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA Sangadji, Mulyanto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan didalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong sebagaimana diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Pengadaan PNS dimulai dari kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi Undang-Undang No.22 tahun 1990 tentang pemerintah daerah, maka mau tidak mau atau siap tidak siap daerah harus melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan aparatur yang benar-benar berkualitas, visioner, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian ini berjudul Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Di Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja badan kepegawaian daerah (BKD) dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung di kabupaten kepulauan sula, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan rekrutmen CPNS di Kabupaten. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan metode Kualitatif. Kata Kunci : Kinerja, Kepegawaian, Rekrutmen dan Faktor yang mempengaruhi Kinerja BKD dalam melakukan rekrutmen CPNS.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KELURAHAN KAWANGKOAN BAWAH KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN SUMUAL, THIA MILLY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ada banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan TPI di Minahasa Sekatan, mengingat potensi perikanan lautnya yang besar. Seperti Kinerja  pengelolaan  TPI  Minahasa Selatan menunjukkan  bahwa belum sesuai yang diharapakan dalam memberdayakan nelayan. Tingkat keberdayaan  pengelola TPI dilihat dari akses pengelola dalam menjalankan fungsi TPI untuk mensejahterakan  nelayan masih rendah. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa pengelola kurang berdaya.  Hal  ini  disebabkan  nelayan  memang  masih  pada  pihak  yang lemah.
PERANAN DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (SUATU STUDI DI DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2009-2014) Saharatu, Inka Evangline
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja  Badan  Legsilasi  keanggotaan  Periode  2009-2014,  sampai dengan saat ini masih dinilai belum maksimal dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan tidak mencapai target Rancangan Peraturan Daerah untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kendalanya antara lain draf yang belum sempurna, akan disesuaikan dengan peraturan yang lain, sdm anggota DPRD dll. Latar belakang politik sangat mempengaruhinya.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tanor, Irene Dwikartika
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber –sumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho “Public Policy”, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber – sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tanor, Irene Dwikartika
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber –sumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho “Public Policy”, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber – sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tanor, Irene Dwikartika
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber –sumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho “Public Policy”, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber – sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tanor, Irene Dwikartika
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber –sumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho “Public Policy”, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber – sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government

Page 20 of 109 | Total Record : 1084

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue