cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 17   18   19   20   21 
PERAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (studi di desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara ) Polii, Wensi A.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu mengenai partisipasi masyarakat di era reformasi ini, menjadi topik yang selalu di bicarakan hal ini menjadi mungkin karena dengan dikembalikannya kewenangan desa sesuai dengan prinsip otonomi desa, dimana masyarakat desa lebih diberdayakan dalam setiap aspek, baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa menggerakkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dimana partisipasi dalam bentuk ide, gagasan, materi, dan barang masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran kepala desa dalam melakukan pendekatan, pembinaan pada masyarakat, dibuktikan dengan kurangnya intensitas kehadiran kepala desa pada acara-acara seperti duka, maupun syukuran warga, kepala desa juga kurang memberikan pengarahan kepada warga melalui sambutan-sambutan mewakili pemerintah desa, kepala desa tak jarang memberikan delegasi kepada sekretaris desa. Kata kunci: peran, kepala desa, partisipasi masyarakatIsu mengenai partisipasi masyarakat di era reformasi ini, menjadi topik yang selalu di bicarakan hal ini menjadi mungkin karena dengan dikembalikannya kewenangan desa sesuai dengan prinsip otonomi desa, dimana masyarakat desa lebih diberdayakan dalam setiap aspek, baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa menggerakkan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dimana partisipasi dalam bentuk ide, gagasan, materi, dan barang masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran kepala desa dalam melakukan pendekatan, pembinaan pada masyarakat, dibuktikan dengan kurangnya intensitas kehadiran kepala desa pada acara-acara seperti duka, maupun syukuran warga, kepala desa juga kurang memberikan pengarahan kepada warga melalui sambutan-sambutan mewakili pemerintah desa, kepala desa tak jarang memberikan delegasi kepada sekretaris desa. Kata kunci: peran, kepala desa, partisipasi masyarakat
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI ERSA OTONOMI DAERAH (SUATU STUDI DI DESA KALI OKI KEC. TOMBATU KAB. MINAHASA TENGGARA) Marentek, Chyntia P.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.
EFEKTIVITAS PENYELANGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU) Winerungan, Meyti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifitas dalam pelayanan sangatlah penting, baik dalam suatu organisasi maupun dalam sistem perintahan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan perijinan, dalam suatu kabupaten, perlu diketahui agar dapat memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pelayanan perijinan pada kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten minahasa selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana efektivitas penyelenggaran pelayanan perijinan terpadu di kabupaten minahasa selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian data yang digunakan adalah dengan penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada dilapangan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan terhadap objek penelitian dan kemudian diambil kesimpulan dari hasil penelitian.   Hasil penelitian menunjukan bahwa ketetapan prosedur dalam pelayanan  pada kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2009 tentang tatacara pemberian izin, dimana mekanisme pelayanan harus sederhana, jelas, transparan, efisen, ekonomis, adil dan tepat waktu. Dan pemerintahan Kab. Minahasa Selatan telah memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan secara internal dan eksternal. Serta dengan adanya sosialisasi tentang penyelenggaran pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang dilakukan aparatur pelayanan kepada masyarakat sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengalami peningkatan.   Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Perijinan
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA Sangadji, Mulyanto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari  suatu tatanan pemerintahan yang memegang  peranan  didalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong sebagaimana diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Pengadaan PNS dimulai dari kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi  CPNS  sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi Undang- Undang No.22 tahun 1990 tentang pemerintah daerah, maka mau tidak mau atau siap tidak siap daerah harus melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan aparatur yang benar-benar berkualitas, visioner, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.Penelitian ini berjudul Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Di Kabupaten Kepulauan Sula.  Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui bagaimana  kinerja  badan kepegawaian daerah (BKD) dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung di kabupaten kepulauan sula, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan rekrutmen CPNS di Kabupaten. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan metode Kualitatif.Kata Kunci : Kinerja, Kepegawaian, Rekrutmen dan Faktor yang mempengaruhi Kinerja BKD
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN AKTE KELAHIRAN (Suatu Studi di Kabupaten Halmahera Utara) Tabaga, Arki
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2006, merupakan Instansi Pelaksana yang menangani urusan Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah pelayanan Akte Kelahiran, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk;b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;c. Menjadikan data dan informasi penduduk yang akurat, lengkap dan muktahir di pusat dan di daerah;d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara maksimal dan terpadu;e. Menyediakan data penduduk sebagai rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dari penjelasan di atas maka pelayanan Akte Kelahiran dirasa sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk registrasi penduduk yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Dan sebagai penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan mampu memberikan  pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang menjadi masalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas dalam pembuatan Akte Kelahiran. Masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah ketidak pastian waktu pelayanan, biaya administrasi pembuatan akte kelahiran, cara pelayanan, dan sarana/prasana yang kurang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik 2013:155 menjelaskan bahwa Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Untuk mejawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dan sesuai dengan jawaban yang diberikan informan kepada peneliti bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kurang maksimal sehingga pelayanan yang diberikan dalam hal ini pelayanan akte kelahiran, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kata Kunci. Kinerja, Pelayanan Publik
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA JARA-JARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR WARWER, MARSEL
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa dalam  penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan  pemerintahan pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era otonomi daerah sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme negara (state-hegemony) dan mobilitas rakyat bergeser pada pola-pola disentralisasi, demokratisasi, dan pembrdayaan pada masyarakat, keberadaan BPD dapat di sejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai pengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian di revisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya juga mengatur mengenai pemerintahan desa. Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang kemudian lebih di pertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjadi suatu landasan untuk pemerintah desa menjalankan rumah tangganya. Kata kunci: kinerja, pengawasan pemerintahan
PELAKSANAAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU Hippy, Faizal
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promosi merupakan titik tolak dari kemajuan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, sehingga hal ini merupakan salah satu masalah dari setiap pimpinan pada suatu instansi yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap promosi merupakan motivasi, dan harus mampu membuktikan kecakapan, kemampuan, dan prestasi kerjanya, di samping itu kemampuan dan prestasi kerja harus menunjukkan tanda-tanda bahwa pegawai tersebut sanggup memegang jabatan yang lebih tinggi yang kelak akan didudukinya. Sebagaimana dalam manajemen kepegawaian yang mana disebutkan dalam pasal 12 UU 43 Tahun 1999 bahwa tujuan dari manajemen kepegawaian adalah (1)Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna; (2)Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penelitian ini berjudul Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survey yang berarti berupaya menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan saran bagi perumusan kebijaksanaan analisis jabatan peningkatan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya dan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu pada khususnya. Kata Kunci : Promosi, Manajemen Kepegawaian, Analisis Jabatan, Pegawai Negeri Sipil.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TOMOHON Rau, Andree
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah sebagai suatu institusi sebenarnya merupakan perwujudan dari otonomi rakyat,sehingga berarti bahwa pemerintah memiliki otonomi. Dalam konteks ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah, menentukan  bidang-bidang yang menjadi otonomi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dalam dalam pengertian ini memiliki tugas dan wewenang membuat kebijakan public yang mengikat seluruh warganya, sehingga berdasarkan pola piker ini, pemerintah memiliki peranan melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sarundayang, 2011:351). Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Dalam penelitian ini membahasa mengenai bagaimana pelaksanaan perda No. 9 tahin 2012 mengenai retribusi jasa usaha. Dari hasil penelitian didapatkan hasil masih ada Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Fungsi Retribusi Daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi Daerah,   Keyword : Retribusi, Jasa  
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDES No. 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Suatu Stuidi kasusu di Desa Goruang Kec. Kao. Kab Halmahera Utara) Aralaha, Ericson
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenapa topik penelitian ini penting; Karena didesa Goruang, masyarakat desa masih belum terlalu puas dengan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Konsep yang digunakan adalah, konsep Sinungan (1997 : 15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil – hasil yang diperoleh dari fungsi – fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson (2003 : 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Wibowo (2003 :12), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan funsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil didalam organisasi. Dengan demikian Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Metode Penelitian Kualitatif.
Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah Durado, Nielton Caves
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah ormas merupakan suatu pilar penting dalam kehidupan di kota Manado, lemahnya control dari DPRD membuat berbagai kalangan masyarakat membentuk berbagai ormas untuk turun ke jalan menyikapi sekaligus mengontrol berbagai kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota Manado yang tidak bersifat pro rakyat.ormas-ormas ini kemudian menarik berbagai kalangan masyarakat dan membangun kesadaran bahwa pemerintah Kota Manado juga harus melihat rakyat yang berlatar belakang tidak mampu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan adalah, Menurut Friedman Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Sedangkan menurut Soekanto Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku,kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Bill Jenkins Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Temuannya, berbagai kebijakan dikota Manado yang dianggap merugikan public, merupakan suatu pekerjaan control sosial yang harus dilakukan oleh ormas dikota Manado. Kontrol yang dimaksud yaitu harus terlibat aktif baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam menyikapi agar balance and control dapat berjalan dengan baik.  

Page 19 of 109 | Total Record : 1084

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue