cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 20   21   22   23   24 
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado) ANIS, LIDYA DEBORA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian difokuskan kepada bagaimanakah Kepemimpinan Lurah Perempuan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan pemimpin perempuan di Kelurahan Pakowa dinilai mampu dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dilihat dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Pakowa. Kepemimpinan Lurah Pakowa adalah pemimpin yang dekat dengan bawahan dalam pengambilan keputusan sering melibatkan bawahan atau disebut pemimpin demokratis dan bukan otoriter, bertanggung jawab, berkomunikasi baik, memiliki sikap partisipasi yang tinggi. Tetap mencari titik keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan sosial yang dihadapi. Lurah perempuan di Kelurahan Pakowa mampu mencari solusi dalam pembagian tugas yang akan dilaksanakan para pegawainya. Sehingga tugas yang di amanatkan kepada pegawai mampu berjalan optimal untuk melayani urusan masyarakat. Kata kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Manajemen Pemerintahan
Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa Utara SAMBIRAN, BILLY STEVANUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diera globalisasi sekarang ini peran Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada Peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan. Tampak jelas bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dirasakan sangat penting.Manusia adalah sumber daya paling penting dalam usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan.Betapapun sempurnanya aspek ilmu dan teknologi serta ekonomi tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan dalam pembangunan dapat tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KERLUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Manongko, Debora Hemi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program keluarga harapan di kecamatan Belang, sesuai dengan pedoman dan ketentuan umum penyelenggaraan program keluarga harapan yang mempunytai sasaran yaitu RTSM(Rumah tangga sangat miskin),. Pelaksanaannya diikuti berbagai program dan mekanisme yang mengatur jalannya program keluarga harapan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Belang, kabupaten Minahasa Tenggara, dewngan pengumpulan data di kator kecamatan, dan dua desa focus  penelitian. data kemudian di analisis menggunakan konsep Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukan sejak tahun 2011 programa keluarga harapan dilaksanakan di kecamatan Belang, dengan jumlah 20 desa, dan sebanyak 333 peserta PKH menerima bantuan ini,yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini dari proses dan mekanisme yang dijalankan di kecamatan belang, terdapat beberapa kiendaala yang berhubungan dengan mekanisme serta pencairan dana, oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari peserta, dan pendamping untuk menjalankan program sesui dengan ketentuan dan pedoman PKH, serta pemerintah lebih meningkatkan control atau pengawasan bagi jalannya program kerluarga harapan di kecamatan Belang. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Program keluarga harapan
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 Adati, Reidy Kinanti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perhelatan demokrasi yang dilakukan bangsa indonesia dalam periode lima tahun sekali merupakan momentum untuk memperlihatkan secara langsung pemerintahan oleh rakyat. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Beragam upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Dari kesadaran politik itu maka lahirlah partisipasi politik tanpa harus dibayar dengan materi sekalipun. Namun disisi lain, perlu disadari juga bahwa membangun partisipasi masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Kata Kunci : Peranan, KPU, Partisipasi Politik
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG ODIKA DISTRIK GAMELIA KABUPATEN LANNY JAYA (Suatu Studi Di Kantor Kampung Odika Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya) Wenda, Rius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan sosial yang berlansung secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah di rancang dengan mengoptimalkan potensi-potensi: sumber daya alam,sumber daya manusia,dan sumber daya buatan yang tersedia dilingkungan setempat. Dengan demikian otonomi daerah dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan pendekatan pembangunan yang lebih berpihak, melindungi dan memberdayakan masyarakat daerah yang bersankutan Hal ini sejalan dengan pendapat Susetiawan & Daryanto (2003: xxviii) bahwa otonomi daerah tersebut menjadi entry point bagi perubahan paradigma  pembangunan dari pembangunan  yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kearah model pembangunan alternatife yang lebih menekankan pada partisipasi  dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Kampung Odika Distrik Gamelia , dari keseluruhan penelitian menggambarkan dampak yang positif dalam program tersesebut.   Kata  Kunci Kepemimpinan, Camat Pelayanan Publik
Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa Saragih, Roda Hanna Mega
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir khususnya di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Dalam penelitian ini peneliti mewawancari 18 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado dan Taman Kesatuan Bangsa. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa yang di Kelola oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan belum optimal. Karena  dalam pengelolaan retribusi parkir Realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan perharinya. Pendapatan Asli Daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di Taman Kesatuan Bangsa. Retribusi dapat dikatan optimal apabila setiap tahunnya target  terleasilasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir tahun 2012 dan tahun 2013 tidak terlealisasi.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGADAAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN PANIKI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Desmiati Arisandi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Raskin merupakan  salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan yang termasuk dalam  program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif.Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Pegawai Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ibu Rumah Tangga, Kepala Rumah Tangga. Lokasi penelitian di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dari hasil yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teori milik George Edward III, Implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Beras Raskin di Kelurahan Paniki  belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Disebabkan oleh Indikator 6T yang merupakan indikator pengukur keberhasilan raskin belum terlaksana dengan tepat.Saran yang diberikan dalam penilitian ini, sekiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi penyaluran raskin agar dapat terimplementasikan dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami di negara ini. Kata Kunci : Implementasi, Program RASKIN (Beras Miskin)
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Tentang Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Batusenggo Kec. Siau Barat Selatan) Tahulending, Jones Maker
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang penting dari dahulu sampai sekarang, walaupun secara persentase mengalami penurunan, tetapi dari segi jumlah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Perhatian pemerintah tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Lokasi dalam penelitian ini adalah implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian simpan pinjam perempuan yang ada di desa Batusenggo. Untuk mengungkap masalah ini digunakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yakni informan kunci, informan utama, dan informan tambahan adalah Kepala Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator Kecamatan, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat yang terlibat dan menjadi pengurus/anggota Simpan Pinjam Perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Studi Literatur. Setelah peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan serta wawancara dengan informan di lapangan mengenai Implementasi  pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Batusenggo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Batusenggo pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat walaupun tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan modal untuk usaha.Saat ini Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Batusenggo masih dalam tahap pengembangan.   Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Kesejahteraan Masyarakat  
KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KESEAJTERAAN RAKYAT DENGAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Jacobus, Aswin Marcodona
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah mampu memberikan pelayanan masyarakat secara umum dengan baik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan.Pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah selayaknya memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menurut realitas yang ditemui di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.Selama ini, program-program dan kegiatan-kegiataan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagian yang terealisasi. Di sisi lain, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga hanya sebagian yang terlaksana. Peningkatan kinerja aparat pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan serta kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menimbulkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan akan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang maksimal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan hasil perikanan; dan Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengeloaan hasil perikanan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Dinas Kelautan dan Periakanan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan hasil perikanan adalah baik. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, tetapi perlu pembenahan untuk meningkatkan penilaian masyarakat khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat agar dapat memenuhi kepuasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan adalah baik.Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Hal ini disebabkan karena dengan ikut berpartisipasi, mereka memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pengolahan perikanan.Dengan demikian mereka bertanggung jawab membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata Kunci :Kinerja, Kelautan dan Perikanan, Kesejahteraan Rakyat.
PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Suatu Studi Di Desa Tempok Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa) Pantow, Roland
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dari demokratisasi dalam sebuah negara. Masyarakat yang baru pertama kali memberikan suaranya dalam pemilu dikategorikan sebagai pemilih pemula. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula ditentukan oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor status sosial ekonomi keluarga. Penelitian ini mencoba membuktikan sejauh mana hubungan antara status sosial ekonomi keluarga (variabel X) terhadap partisipasi politik pemilih pemula (variabel Y) pada pemilu legislatif 2014. Penelitian ini berlokasi di Desa Tempok Kec. Tompaso Kab. Minahasa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih pemula yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Tempok Kec. Tompaso, kemudian ditentukan 40 sampel berdasarkan rumus Taro Yamane. Dari jumlah sampel yang telah ditentukan tersebut, diambil 40 sampel pemilih pemula dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Untuk pengumpulan data digunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas butir-butir soalnya. Selanjutnya dilakukan pengujian persyaratan yaitu uji normalitas  dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan pengujian linieritas. Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan regresi sederhana di peroleh Ȳ = 37,195 + 0,583 X. Hasil tersebut menunjukan bahwa antara variabel X dengan variabel Y yaitu terdapat hubungan signifikan yang linear. Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan korelasi pearson product momen diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,583 sedangkan koefisien determinasi (r2) = 0,3398. Hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat koefisien korelasi antara status sosial ekonomi keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula sebesar 0.583 adalah cukup kuat berdasarkan hasil interpretasi. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 34%. Dengan hasil ini dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik pemilih pemula ditentukan oleh status sosial ekonomi keluarga sebesar 34% sedangkan 66% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian signifikansi diperoleh bahwa nilai taraf kesalahan α = 0.05 dan sampel n = 40, uji dua pihak dan dk = n-2 = 40-2 = 38 sehingga diperoleh ttabel = 2,024.  Ternyata thitung lebih besar dar ttabel , atau 4,416 ≥ 2,024, maka Ha diterima artinya korelasi antara status sosial ekonomi keluarga dan partisipasi politik pemilih pemula sebesar 0,583 adalah signifikan dan berlaku untuk seluruh populasi.   Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Status Sosial Ekonomi Keluarga

Page 22 of 109 | Total Record : 1084

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue