Articles
1,084 Documents
<![CDATA[Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govenance Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. ]]>
<![CDATA[Sorongan., Frando Daniel]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah, pentingnya penerapan good governance dalam setiap sudut pemerintahan di Indonesia, baik skala nasional maupun pedesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahaui sejauh mana pemerintah kecamatan kawangkoaan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, guna bertujuan memperbaiki sistem birokrasi maupun merevitalisasi berbagai permasalahan di kecamatan kawangkoan. Definisi good governance menurut lembaga Administratif Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif , dengan menjaga kesinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin     (2004:51), berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan âemâ yang berarti â suatu system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negaraâ. Temuan yang di dapati Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan prinsip daya tanggap di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, sebagai respon pemerintah Kecamatan Kawangkoan dengan segera terhadap aspirasi masyarakat.dan respon aparatur sudah maksimal.  ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENINGKATAN PRSETASI KERJA DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Monolimay, Helva Nova]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Utara bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan camat di Dalam Meningkatkan prestasi kerja karena dari hasil pengamatan ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan dari hasil penelitian menunjukkan kebenaran akan hal tersebut disinilah kepemimpinan camat di uji. Keywords : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[Sajangbati, James]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik. Di kecamatan talawaan terindikasi bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di bidang E-KTP masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP, Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Talawaan masih belum efektif untuk meningkatkan semangat kerja aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan belum memberikan nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih pemimpin yang berkompeten, dan mampu memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[Sajangbati, James]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik. Di kecamatan talawaan terindikasi bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di bidang E-KTP masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP, Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Talawaan masih belum efektif untuk meningkatkan semangat kerja aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan belum memberikan nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih pemimpin yang berkompeten, dan mampu memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govenance Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. ]]>
<![CDATA[Sorongan, Frando Daniel]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah, pentingnya penerapan good governance dalam setiap sudut pemerintahan di Indonesia, baik skala nasional maupun pedesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahaui sejauh mana pemerintah kecamatan kawangkoaan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, guna bertujuan memperbaiki sistem birokrasi maupun merevitalisasi berbagai permasalahan di kecamatan kawangkoan. Definisi good governance menurut lembaga Administratif Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif , dengan menjaga kesinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin     (2004:51), berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan âemâ yang berarti â suatu system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negaraâ. Temuan yang di dapati Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan prinsip daya tanggap di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, sebagai respon pemerintah Kecamatan Kawangkoan dengan segera terhadap aspirasi masyarakat.dan respon aparatur sudah maksimal.  ]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SELARU ]]>
<![CDATA[Kelmaskosu, Maria Natalia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukann oleh pemerintah, tetapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan, dan di perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Upaya- upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pegertian sehari- hari seringkali disebut sebagai upaya âpembangunanâ.Pendek kata, pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program pemerintah khususnya dinas social kabupaten Maluku tenggara barat khususnya di kecamatan selaru. Dari hasi penelitian yang dilakukan memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut seperti sumberdaya manusia. Kinerja dinas social masih dipertanyakan lagi.   Keywords : Program, Pemberdayaan, Miskin ]]>
<![CDATA[Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Menyebarkan Informasih Pemerintah Daerah. (Studi Di sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai) ]]>
<![CDATA[Posu, Yus Sugianto]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tugas Pemerintah Daerah untuk membangun ââGood governanceââ dan mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi-informasi kepada publik atau masyarakat Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan Humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat. Kata Kunci ; Kinerja, Hubungan Masyarakat, informasi, pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado) ]]>
<![CDATA[ANIS, LIDYA DEBORA]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian difokuskan kepada bagaimanakah Kepemimpinan Lurah Perempuan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan pemimpin perempuan di Kelurahan Pakowa dinilai mampu dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dilihat dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Pakowa. Kepemimpinan Lurah Pakowa adalah pemimpin yang dekat dengan bawahan dalam pengambilan keputusan sering melibatkan bawahan atau disebut pemimpin demokratis dan bukan otoriter, bertanggung jawab, berkomunikasi baik, memiliki sikap partisipasi yang tinggi. Tetap mencari titik keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan sosial yang dihadapi. Lurah perempuan di Kelurahan Pakowa mampu mencari solusi dalam pembagian tugas yang akan dilaksanakan para pegawainya. Sehingga tugas yang di amanatkan kepada pegawai mampu berjalan optimal untuk melayani urusan masyarakat. Kata kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Manajemen Pemerintahan ]]>
<![CDATA[PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (SUATU STUDI DI DESA TATELI I KEC. MANDOLANG) ]]>
<![CDATA[MAMARIMBING, MELISA OLIVIA]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), Bendahara Desa dan Masyarakat. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat Key Words : Good Governance, Pembangunan Fisik, Desa]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA TATELI I KEC. MANDOLANG) ]]>
<![CDATA[MAMARIMBING, MELISA OLIVIA]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), Bendahara Desa dan Masyarakat. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat Key Words : Good Governance, Pembangunan Fisik, Desa]]>
