cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 21   22   23   24   25 
PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN GIRIAN WERU DUA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG Elias, Putri M.L.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan pada umumnya ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten, hal ini juga yang terjadi di Kelurahan Girian Weru Dua, sehingga menjadi masalah dimana peran lurah dipertanyakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan Girian Weru Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam merencanakan pembangunan adalah bersama dengan masyarakat merumuskan dan merencanakan kegiatan pembangunan melalui suatu musyawarah tingkat kelurahan, koordinasi yang dilakukan lurah adalah memberikan hasil rencana pembangunan tersebut kepada pemerintah kecamatan, sedangkan dalam pengawasan pembangunan, lurah tidak dapat mengintervensi lebih jauh karena proyek pembangunan yang ada di kelurahan anggaran dan pelaksananya adalah dari pemerintah kota melalui pihak ketiga yang ditentukan dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.   Kata Kunci: Peran, Lurah, Pembangunan    
EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN E-KTP (Suatu Studi Dikantor Kecamatan Tahuna Barat) BAWOEL, ELIAN M.CH
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing berbagai cara dilakukan oleh setiap instansi yang ada. Salah satu sumber daya yang dimaksudkan disini ialah pegawai negeri sipil,Yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, Diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga merupakan unsur pelaksana pemerintah, perekat, pemersatu bangsa dan negara. Penerapan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Merupakan aturan atau dasar untuk menciptakan pegawi negeri sipil yang bertanggung jawab serta menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturn yang berlaku.tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evektifitas penerapan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum efektifnya penerapan Disiplin pegawai negeri sipil dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan disiplin pegawai negeri sipil di kantor kecamatan tahuna barat belum efektif. Kata kunci : efektivitas, disiplin, kinerja pelayanan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KOTA TOMOHON TAHUN 2014 (STUDI DI KECAMATAN TOMOHON UTARA) Randang, Sandy Brian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan  jalan  memilih pimpinan  negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah . Pemilihan umum  legislatif dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil rakyat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif DPRD di Kota Tomohon  tahun  2014. Jenis penelitian akan  menggunakan  metode  kualitatif, yaitu  metode  yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Partisipasi masyarakat Tomohon Utara dalam pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan mengalami penurunan dan peningkatan setiap masanya. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka partisipasi publik mencapai 83% sedangkan pemilih yang tidak mengambil bagian mencapai 17%.. Berdasarkan hasil analisis penilitian diperoleh kesimpulan bahwa konstituen memiliki berbagi pandangan berbeda tentang pemilihan legislatif di Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2014, dimana ada  konstituen yang memilih berdasarkan hati nurani sendiri walaupun sudah ada intervensi ataupun visi misi dari calon, demikian pula konstituen menilai popularitas  calon  merupakan  satu  hal yang  sangat  penting  dalam  suatu proses   pemilihan. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Legislatif, Masyarakat, Tomohon
“Profesional Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” (Studi di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate) Lette, Yokpedi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutukan sebua sikap yang profesional. Konsep profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrat dengan kebutuhan tugas yang diberikan, artinya bahwa kemampuan melihat peluang-peluang,mengambil langka-langka  yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi. yang adalah penting bilah seoarang aparatur Negara memiliki sikap profesionalisme sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu konsekuensi logis dari perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat daerah, artinya bahwa camat memilki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya sehingga dalam penyelenggraan pemerintahan mendapatkan delegasi kewengan dari Bupati/Walikota. Kecamamatan mempunyai peran penting dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, indikator keberhasilan dari pemerintah kecamatan adalah ketika tiga tugas pokok ini dapat diimplementasikan dan direalisasikan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulau Batang Dua belum optimal diindikasikan dengan pembuktian bahwa camat belum dapat merealisasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepda masyarkat. Keywords : Camat, Pemerintahan Profesionalisme.
Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Tamaka, Arther Nus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKS Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam  proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.  Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas  dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasa yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet. Keywords: Kinerja, Pengawasan
EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo) Saleh, Fahrian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik menurut UU No 37 Tahun 2008, Lembaga Ombudsman memilik peran yang sangat kuat dalam terciptanya pelayanan publik yang baik.  Terhitung sebagai lembaga baru yang baru didirikan berdasarkan UU yang ada, Lembaga Ombudsman harus lebih menekankan pada kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Termasuk dalam menjalankan program-programnya seperti dengan menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan mengenai lembaga Ombudsman, kegiatan investigasi, monitoring dan supervisi terhadap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan isu-isu laporan maladministrasi yang ada. Ditinjau dari Laporan tahunan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, terhitung laporang yang masuk berjumlah 123 laporan. Hal ini tergolong sedikit dari keseluruhan wilayah jangkauan di provinsi Gorontalo. Pada penerapan kinerjanya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mendapati berbagai macam kendala seperti Minimnya anggaran yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan dan kurangnya anggota atau personil yang ada di lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. hal ini ini berdampak pada jumlah laporan yang masuk dalam lembaga ombudsman serta masih banyaknya tindakan-tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sehingga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang terkait. Selain dengan minimnya anggaran, Lembaga Ombudsman juga mendapati hambatan erupa kurangnya personil dalam menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang ada Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharunya memiliki jumlah asisten sebanyak 5 anggota namun pada kenyataannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten saja. Hal ini membuat asisten dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo harus bekerja lebih keras. Seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten ombudsman perwakilan provinsi gorontalo juga harus menjalankan tugas secara fungsional. Key word : Kinerja, Ombudsman, pengawasan
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara) Oleh : Pinaria, Hendro M.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya di desa kolongan secara umum dapat dikategorikan baik walaupun masih ada kelemahan. Interpretasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri desa kolongan, masih belum jelas baik oleh pelaksana kegiatan di tingkat desa dan masyarakat desa kolongan. Aplikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri desa kolongan sudah dapat dilaksanakan, walaupun masih ada beberapa kendala. Kata Kunci: Implementasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.          
MARKETING POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA MANADO SAMATARA, RICHARD
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didunia barat, marketing politik diyakini sebagai metode dan instrumen yang dapat membantu politisi dan partai politik untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Secara konsep, marketing politik tidak jauh berbeda dengan marketing yang digunakan dalam dunia bisnis. Perbedaanya dalam dunia bisnis yang dijual adalah produk berupa barang, jasa sedang dalam dunia politik yang dijual adalah visi misi serta program kepada masyarakat luas dengan target dapat dipilih sebagai pemenang. Dan agar jualan laris manis maka dalam hal ini mereka (partai politik) harus memahami dan mengenal audiensnya. Sehingga bisa membidik target secara tepat dan cermat. Dalam domain politik marketing menawarkan perpspektif alternatif yang menawarkan penggunaan yang membantu untuk mengefisienkan serta efektif dalam membangun dalam hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Berkembangnya pusat perhatian partai politik terhadap pembangunan strategi marketing politik merupakan alternatif yang dapat membantu bersaing dalam iklim politik yang penuh persaingan terbuka dan transparan ketika berhadapan (vis avis) dengan konstituen yang berasal dari beragam idiologi, agama serta etnisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui marketing Pardai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum legislative tahun 2009, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara terperinci dari latar belakang masalah. Dari hasil penelitian didapati dari segi marketing yang bersifat keluar (Outside) segmentasi yang berfokus pada masyarakat kcil golongan menengah kebawah di Kota Manado memberikan hasil yang memuaskan, begitu juga dengan komunikasi politik yang santun dan menampilkan program kerakyatan.       Key words : Marketing Politik, Pemilu
Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi Di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Mamahit, Elvike Dian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pemekaran Desa Sawang Utara merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah, mendekatkan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa sawang utara pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat : kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan aparat desa serta BPD, kurangnya pendapatan asli desa, rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa dan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana desa.   Kata kunci : Kebijakan Pemekaran Desa, dan Pelayanan Kepada Masyarakat
KEPEMIMPINAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DALAM MEMOTIVASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Dauhan, Veronica Seprianti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu instansi, faktor sumber daya manusia merupakan kunci dari pencapaian tujuan instansi secara keseluruhan. Untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada maka peranan pemimpin untuk meningkatkan kinerja pegawai sangat penting. Secara umum tingkat motivasi pegawai negeri sipil yang dinilai belum cukup baik dapat dilihat dari kinerja dan tingkat disiplin yang dilakukan oleh setiap pegawai itu sendiri. Pemimpin merupakan unsur yang sangat menentukan lancar atau tidaknya  suatu organisasi dalam mewujudkan  tujuannya, kepemimpinan merupakan inti dan motor penggerak dari terwujudnya proses pemerintahan yang baik. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam proses pencapaian tujuan dari proses pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan tidaknya kegiatan pemerintahan itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diserahi tugas dalam memimpin proses pemerintahan itu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala BKDD dalam memotivasi pegawai negeri sipil di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi

Page 23 of 109 | Total Record : 1084

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue