cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 24   25   26   27   28 
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW Abas, Harrianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menangani kasus perjudian dan bagaimana proses penyidikan hukum pidana. Serta bagaimana proses penanganan hukum pidana di masa yang akan datang untuk  menangani tindak pidana perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun dalam proses penanganan dan penyidikan peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa hambatan dalam menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP. Proses  tindak pidana  perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal ataupun non penal. Penanganan tindak pidana perjudian harus lebih optimal dan harus mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih.   Kata kunci: Penanganan Tindak Pidana Perjudian,  Perjudian
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara) Kalengkongan, Mody
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap pantas oleh masyarakat terhadap apa yang diterima. Kualitas dan kuantitas pelayanan dimanapun juga dewasa ini, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. Setidak-tidaknya ada beberapa kriteria pelayanan yang sudah sewajarnya harus dimiliki ialah adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan masyarakat mendapatkan pelayanan sebagai mestinya, sejauh mungkin mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata laksana pelayanannya; serta mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang serta terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf hal ini disesuaikan dengan judul penelitian serta focus penelitian, penelitian mewawancarai beberapa informan kunci untuk mengungkap permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan pelayanan public di Kecamatan Ratatotok. Dari hasil penelitian menunjukkan Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa.     Keywords : Camat, Pelayanan Publik    
KINERJA APARAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA WUWUK KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu) Lendo, Ranny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  daerah, perlu memperhatikan kekhususan  dan keragaman daerah.Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah UU.No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.   Dalam UU. No.32 tahun 2004 tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kinerja aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Wuwuk Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.            Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.       Keywords: Kualitas, Pelayanan Publik      
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) SAGAI, FANDY V.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. Dari hasil penelitan  didapati Dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.   Keywords : Pemerintah Desa, Pembangunan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa) Koho, Fergie C.S.G.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan keleluasaan kepada desa agar lebih mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Tampusu dalam memberdayakan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Tampusu berperan memberdayakan masyarakat melalui program-program pemerintah seperti PNPM Mandiri Pedesaan, penyuluhan dari dinas terkait, dan pembinaan, namun dalam hal prakarsa dan inisiatif pemerintah desa Tampusu belum mampu menunjukkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tampusu itu sendiri.     Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat    
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOLODA (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat) Patty, Klemens
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau lebih dikenal dengan kesejahteraan sosial secara umum dapat dikatakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota yakni pemenuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda tidak hanya dari hal tersebut di atas tetapi juga dari aspek lain yang juga telah menjadi salah satu indikasi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda, yakni Pembangunan Jalan. Hal ini menjadi amat sangat penting sebab fungsi pembangunan jalan juga sangat besar cakupannya yang salah satunya adalah untuk mempercepat pelayanan publik juga mempercepat semua usaha masyarakat Kecamatan Loloda. Menyikapai hal tersebut, dibutuhkan peran sentral oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kesenjangan tersebut. Peran pemerintah daerah kemudian dianalogikan menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah, dan harapannya kebijakan yang akan dikeluarkan dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat kecamatan tersebut akan tetapi harapan tersebut masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya, sebab pembangunan jalan yang dilakukan belum secara keseluruhan menyentuh semua desa di Kecamatan Loloda. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat kecamatan loloda dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang masing-masing terdiri dari Kabid Program dan Penataan Ruang PU dan PERUMAHAN, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskrptif. Dalam penelitaan tersebut terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni anggaran yang minim, bahan material yang sulit dijangkau, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat menyentuh seluruh masyrakat kecamatan Loloda. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH DI PUSKESMAS KAMPUNG BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALISE, LUSIANA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif adalah kesehatan, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau, terkendali dan bermutu. Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Kampung Baru Halmahera Barat. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari program jaminan kesehatan gratis daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Ibu Selatan Halmahera Barat belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya, misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah kerja dari Puskesmas Kampung Baru itu Sendiri dan jumlah pasien yang setiap tahunnya meningkat, juga dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program dari Jamkesda.     Kata Kunci: Implementasi, Jaminaan Kesehatan Gratis
PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN RANOMEA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Walujan, Osvaldo Romario Paulus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Peran Lurah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, dalam proses pelaksanaan pelayanan publik itu belum memberikan rasa puas bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Ranomea karena salah satu penyebab pelayanan yang kurang memuaskan yang di berikan oleh lurah bersangkutan adalah tidak adanya keharmonisan antara lurah dengan perangkat kelurahan. serta tidak adanya Sekertaris Kelurahan. Pelayanan Publik yang diberikan Lurah atau Perangkat Kelurahan sesuai dengan realita yang ada di Kelurahan Ranomea yaitu pelayanan yang belum maksimal salah satu contoh yang ada sesuai dengan penemuan penulis pada saat salah seeorang masyarakat ingin mengurus surat-surat tidak ada satupun pegawai yang ada atau hanya Lurah sendiri yang berada dikantor kelurahan Ranomea. Sebenarnya masyarakat yang ada di Kelurahan Ranomea menerima pelayanan yang maksimal atau memuaskan, dan juga seharusnya Pemerintah yang ada di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan harus mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisi mengenai Kewajiban Negara adalah melayani hak dasar masyarakat. Esensi sebuah Pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakatnya.   Kata Kunci : Peran Lurah, Pelayanan Publik, Masyarakat      
Peran Kepala Desa dalam Meningkatan Pembedayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud) Maarisit, Willer S.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Kepala Desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dalam peningkatan pembedayaan mayarakat. Karna dengan adanya peran seorang Kepala Desa dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat akan nenciptakan atau melahirkan masyarakat  yang swadaya, mandiri dan madani. Di desa miangas terindikasi bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatan pemberdayaan masyarakat dapat di katakan masih sangat lemah atau belum efesien karna jika melihat fenomena social di Desa Miangas masyarakat pada umumnya belum berdaya baik dari egi ekonomi maupun social budaya, hal ini di buktikan bahwa masih belum efektifnya peran Kepala Desa dalam meningkakan pemberdayaan masyarakat peran yang di maksudkan yaitu peran Kepala Desa dalam meningkakan pengetahuan, sikap, ketampilan, kemampuan serta kesadaan masyarakat Desa Miangas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas masih belum efektif peran yang di maksudkan yaitu peran Kepala Desa dalam meningkakan pengetahuan, sikap, ketampilan, kemampuan serta kesadaan masyarakat Desa Miangas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya perlu di tingkatkan atau di optimalkan lagi peran Kpalah Desa Dalam meningkatkan pembedayaan masyarakat khususnya dalam peningkaan pengeahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan serta kesadaran masyarakat Desa Miangas. Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lucas,, Glady Gracy Mice
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Sihite, Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam. Sedangkan Menurut Undang – undang Nomor 10 tahun 2009, yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata atau Objek Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah dapat mengembangkan potensi dan kelestarian alam yang ada di daerahnya sendiri. Karena itu, keberhasilan setiap daerah adalah partisipasi dari masyarakat daerah dan akan langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Potensi yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Potensi Pariwisata yang pada dasarnya mengingat di Pulau Mahengetang ini memiliki pantai yang cukup menarik hati dan mata para wisatawan domestic maupun mancanegara dan terlebih khusus terdapat Gunung Api Bawah Laut yakni Under Water Vulcano atau seperti yang warga sangihe mengatakan yakni Banua Wuhu dan ini juga merupakan Icon Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata ini masih kurang. Ini dibuktikan dalam beberapa hal seperti kurangnya sarana transportasi dari dan menuju objek wisata, kurangnya atraksi wisata disekitaran objek wisata dan masih belum terjalinnya kerjasama dengan para investor serta masih kurangnya fasilitas pendukung wisata laiinnya. Kata kunci : Upaya, Pemerintah, Objek Wisata.

Page 26 of 109 | Total Record : 1084

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue