Articles
1,084 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA LANTUNG KECAMATAN WORI ]]>
<![CDATA[Kahulubi, Andru G.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengandung esensi kepada masalah otonomi daerah juga merupakan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa(BPD) mendorong terciptanya Partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaiman fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan Mengetahui proses hubungan kerjasama antara BPD dan Kepala desa di desa Lantung Kecamatan Wori Hasil penelitian ini menunjukan implementasi/pelaksanaan fungsi BPDdi desa Lantung Kecamatan Wori dalam mengayomi adat, membuat peraturan desa, dan melaksanakan pengawasan sudah cukup baik, terbukti dengan berhasilnya menyelesaikan agenda politik penting melaksanakan pemilihan kepala desa(hukumTua) dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD serta terciptanya beberapa peraturan desa(perdes), tentang APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Desa), solidaritas duka, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan cara pemeliharaan ternak.  Kata Kunci: Iplementasi/Pelaksanaan, Fungsi, BPD ]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATENKEPULAUAN SANGIHE ]]>
<![CDATA[Biduan, Patris Gisau]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata. Sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata juga menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan untuk dapat memberi dampak dalam bagi daerah, melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Namun fakta dilapangan bertolak belakang dengan harapan yang ada, dimana pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata relatif kecil. Diperlukan strategi pengelolaan pariwisata guna peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Strategi Pengelolaan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe. Informan yang dipakai adalah informan yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan fokus penelitian yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Setelah melakukan penelitian, berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe diprioritaskan untuk pengembangan wisata bahari. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, penyusunan program sesuai ketersediaan dana, pengoptimalisasian promosi, kemitraan dengan swasta, dukungan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun dengan hasil yang cukup kecil. Kata Kunci : Strategi Pengelolaan Pariwisata, Pendapatan Asli daerah.  ]]>
<![CDATA[Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ( Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Hasan, Rifai]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah Birokrasi di maksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Dalam suatu rumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah âTipe organisasi yang di pergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat spesiali-sasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintahâ. Menyangkut masalah proses pengurusan izin mendirikan bangunan, Pemerintah Kota Manado sebaiknya membuat suatu peraturan atau regulasi yang memberikan kuasa penuh kepada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Kota Manado untuk mengeluarkan izin dengan menempatkan tenaga-tenaga teknis pada tiap-tiap jenis perizinan, sehingga masyarakat (pemohon) tidak lagi berhubungan dengan dinas teknis dan tidak lagi memberikan peluang terjadinya sistem percaloan.  Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, dan Pelayanan  ]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI DESA BATUMBALANGO KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN TALAUD ]]>
<![CDATA[Tempoh, Erma Maria]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu program pembangunan yang tetap masih diharapkan menjadi andalan pembangunan nasional adalah pembangunan pertanian. Sebab bidang pertanian masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar dalam pembangunan nasional. Namun kenyataannya walaupun di negara kita potensi alam yang cukup melimpah ruah buktinya banyak produksi pangan seperti beras dan bahan pangan lainnya masih diimport dari Negara lain. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertanian masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni untuk memahami suatu fenomena yang ada dilapangan, peneliti telah melakukan observasi sebelum melakukan penelitian, penelitian ini pula bertujuan untuk Ingin mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani didesa Batumbalango Kecamatan essang Dari penelitian yang dilakukan terlihat peran dari pemerintah itu sendiri tidak begitu Nampak sedangkan telah ada program pemberdayaan pemerintah, namun yang terjadi dilapangan pemerintah belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa Batumbalango.  Keywords : Pemerintah, Kelompok Tani]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SELARU ]]>
<![CDATA[Kelmaskosu, Maria Natalia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukann oleh pemerintah, tetapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan, dan di perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Upaya- upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pegertian sehari- hari seringkali disebut sebagai upaya âpembangunanâ.Pendek kata, pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program pemerintah khususnya dinas social kabupaten Maluku tenggara barat khususnya di kecamatan selaru. Dari hasi penelitian yang dilakukan memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut seperti sumberdaya manusia. Kinerja dinas social masih dipertanyakan lagi.   Keywords : Program, Pemberdayaan, Miskin]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI ]]>
<![CDATA[Indama, Intje Supriadi]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aparatur sebagai pelaksana tugas pemerintahan semakin di tuntut dalam pengembangan kapasitasnya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya semakin efektif, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pengembangan sumber daya aparatur terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana instrument penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengukur pada variabel penelitian yang digunakan, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di dinas pertanian kabupaten banggai, alasan pemilihan sampel karena populasi sedikit sehingga memungkinkan untuk dijadikan sampel secara keseluruhan. Hasil dalam penelitian ini berdasarkan analisa data dengan menggunakan parameter korelasi product moment, diperoleh hasil nilai hubungan r2 = 0,274 atau 27,40% pengembangan sumber daya aparatur dapat mempengaruhi kinerja dari aparatur di Dinas Pertanian Kabupaten Banggaim sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang tidak dibahas dalam penelitian ini, turut menjadi faktor penentu demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja dari aparatur pemerintah di Dinas Pertanian Kabupaten Banggai. Â Kata Kunci: Aparatur, Pengembangan, Sumber Daya Manusia. Â ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DIKAMPUNG FERHAROH DISTRIK AYAMARU ]]>
<![CDATA[BLEES, KRISPUS BRANDO]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemerintahan kampung merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa reformasi Pemerintahan kampung diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 .Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk kampung seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, kampung atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. kampung dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.   Key Words: Implementasi Kemasyarakatan]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Dalam Pembangunan Di Desa Tarohan Kec.Beo Selatan ]]>
<![CDATA[Potoboda, Anri Ch.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kenapa penelitian metode topik ini penting: Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting, oleh karna itu keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan efek yg lebih signifikan dalam pelaksanaan serta memberikan kesempatan kewenangan yg lebih luas kepada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode kulitatif deskriptif Konsep yang digunakan adalah: Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum(2011:51) Partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan evaluasi program dan Adisasmita (2006:44) partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyrakat, (1) peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanan ,(2) implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi kemauan dan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Menurut Koentjaraningrat (1983:149) mengemukakan sebagai berikut :masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat conteniu dan terikat oleh suatu rahasia identitas bersama. Soekanton (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu peroses perubahan yang direcanakan dan dikehendaki. Temuannya: partisipasi masyarata Desa Tarohan Kec.Keo selatan dalam pembagunan masih  kurang, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, samapai dengan evaluasi hasil pembangunan, kurangnya pertisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan membuat lambatnya proses pembangunan, serta masyarakat masih mengharapkan upah kerja dalam keikut sertaanya dan proses evaluasi yang sangat jarang dilaksanakan ketika program telah dilaksanakan. Kata kunci: partisipasi, pembagunan ]]>
<![CDATA[Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan (Studi di Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Sumampow, Sartika Rifka]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari upaya mempercepat tingkat pembangunan yang ada di Desa Koha Timur lewat kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kesadaran ini yang membuat peningkatan pada partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang ada di Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Koha Timur pada bulan Maret 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Dengan subjek penelitian yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala jaga dan Masyarakat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya peran kepala desa maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Koha Timur semakin meningkat. Tetapi ada juga Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat : kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan masyarakat, kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.  Kata kunci : Peran Kepala Desa, Partisipasi, Pembangunan  ]]>
<![CDATA[Peranan pemerintah dalam pengembangan Objek wisata pantai lakban (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Minahasa Tenggara) ]]>
<![CDATA[Manoppo, Regina Anastasia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan industri pariwisata mengalami kemajuan yang pesat dan mendapatkan perhatian khusus dari Badan Pembangunan Nasional . Industri ini telah menjadi fenomena global yang melibatkan jautaan manusia, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah dengan pembiayaan yang relatif cukup tinggi. Salah satu objek wisata yang saat ini dalam tahap pengembangan di kabupaten minahasa tenggara adalah pantai lakban. Pantai lakban yang memiliki pemandangan pantai dan laut yang indah karena pemandangan yang masih alami dan asri, saat ini objek wisata pantai lakban sedang dalam pengembangan guna pembangunan objek wisata dalam memajukan perekonomian kabupaten dan masyarakat sekitar objek wisata pantai lakban. Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian Deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana peranan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kab. Minahsa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai seksi objek dan daya tarik wisata, pegawai seksi akomodasi, masyarakat umum, penjaga pantai lakban masyarakat, Kepala Dinas. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang kurang berperan dalam pengembangan dan pembagunan objek-objek wisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara. Diharapkan kepada pemerintah dan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara supaya bisa menambah objek wisata andalan yang bisa dikenal banyak orang selain objek wisata pantai lakban, supaya jangan terpaku hanya mengandalakan objek wisata pantai lakban saja. Kata kunci: Peranan, Pemerintah, Objek Wisata  ]]>
