cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 22   23   24   25   26 
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Balandatu, Evelin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Berangkat dari fenomena sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Desa  Peling  Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensi–potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa, yaitu dengan membentuk Badan usaha Milik Desa yang bisa berperan dalam mencapai lembaga perekonomian desa yang mandiri serta bisa meningkatkan pendpaatan asli desa melalui unit usaha seperti pasar desa, dimana dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau hambatan sehingga kebijakan yang dibuat belum maksimal dalam mencapai tujuan. Karena itu pemerintah harus lebih berperan dan fokus untuk pengembangan dan pengelolaan kedepan.   Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Desa, Pendapatan Asli Desa
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO) Rolos, Marchel Fernando
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pendidikan politik yang diakukan oleh Partai Demokrat Kota Manado belum memberikan dampak yang positif  bagi masyarakat itu disebabkan karena pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Demokrat Kota Manado lebih terfokus kepada kader partai Demokrat itu sendiri. Pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat hanya dilakukan menggunakan metode satu arah dalam artian masyarakat hanya menerima tanpa ada tanggapan balik dari masyarakat, kemudian pendidikan politik yang dilkukan berupa serap aspirasi masyarakat, partai demokrat hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, bukan semua masyarakat yang berada di kelurahan atau di kecamatan, berbeda dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai democrat kepada kader partai, pendidikan politik yang dilakukan itu berupa pendidikan politik yang sudah menjadi program dari partai democrat itu sendiri, dimana setiap enam bulan dilaksanakan pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh partai demokrat dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai. Sehingga partai democrat kota manado harus memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat atau kader harus seimbang, serta khusunya pendidikan politik kepada masyarakat harus dilakukan dengan sesuai tujuan dan esensi yang sebenarnya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk masyarakat mampu dan pintar dalam menentukan pilihan kepada partai atau calon yang akan dipilih yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama. Kata kunci : Partai Politik, Pendidikan Politik, dan Masyarakat
EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo) Saleh, Fahrian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik menurut UU No 37 Tahun 2008, Lembaga Ombudsman memilik peran yang sangat kuat dalam terciptanya pelayanan publik yang baik.  Terhitung sebagai lembaga baru yang baru didirikan berdasarkan UU yang ada, Lembaga Ombudsman harus lebih menekankan pada kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Termasuk dalam menjalankan program-programnya seperti dengan menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan mengenai lembaga Ombudsman, kegiatan investigasi, monitoring dan supervisi terhadap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan isu-isu laporan maladministrasi yang ada. Ditinjau dari Laporan tahunan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, terhitung laporang yang masuk berjumlah 123 laporan. Hal ini tergolong sedikit dari keseluruhan wilayah jangkauan di provinsi Gorontalo. Pada penerapan kinerjanya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mendapati berbagai macam kendala seperti Minimnya anggaran yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan dan kurangnya anggota atau personil yang ada di lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. hal ini ini berdampak pada jumlah laporan yang masuk dalam lembaga ombudsman serta masih banyaknya tindakan-tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sehingga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang terkait. Selain dengan minimnya anggaran, Lembaga Ombudsman juga mendapati hambatan erupa kurangnya personil dalam menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang ada Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharunya memiliki jumlah asisten sebanyak 5 anggota namun pada kenyataannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten saja. Hal ini membuat asisten dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo harus bekerja lebih keras. Seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten ombudsman perwakilan provinsi gorontalo juga harus menjalankan tugas secara fungsional. Key word : Kinerja, Ombudsman, pengawasan
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 Adati, Reidy Kinanti
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perhelatan demokrasi yang dilakukan bangsa indonesia dalam periode lima tahun sekali merupakan momentum untuk memperlihatkan secara langsung pemerintahan oleh rakyat. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Beragam upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Dari kesadaran politik itu maka lahirlah partisipasi politik tanpa harus dibayar dengan materi sekalipun. Namun disisi lain, perlu disadari juga bahwa membangun partisipasi masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Kata Kunci : Peranan, KPU, Partisipasi Politik
Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Tamaka, Arther Nus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam  proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.  Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas  dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasa yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.     Keywords: Kinerja, Pengawasan  
EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA MANADO PERIODE 2009 – 2014 SANDIRI, FEBRIANTO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu kegiatan operasional instansi pemerintah  adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan aset di dalam organisasi yang mampu memberikan manfaat selain tenaga, juga kreativitas dan semangat yang turut mewujudkan kinerja organisasi. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka  organisasi berfungsi dengan efektif.  Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk melakukan fungsinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Efektivitas berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan atau mencapai sasaran dan diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan badan perwakilan yang kita kenal dengan nama DPRD yang memiliki fungsi sebagaimana instansi pemerintah lainnya dan di tuntut untuk mencapai tujuan lewat fungsi yang salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat  dalam formulasi peraturan daerah. Fungsi membentuk peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi itu ada pada legislatif daerah atau DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD bukan semata-mata sebagai lembaga perwakilan daerah namun juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam bidang pembentukan peraturan daerah. DPRD Kota Manado merupakan representasi dari masyarakat Kota Manado, sebagai wakil rakyat DPRD Kota manado di tuntut harus menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karna itu merupakan salah satu hal yang mendasar dalam melaksanakan fungsi legislasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam . oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang Efektivitas Fungsi Legislasi Dprd Kota Manado Periode  2009 – 2014.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-GOVERNMENT (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Kota Manado) Malifa, Eko
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan. Dibeberapa daerah di Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sering dikeluhkan masyarakat karena ketidak-efisien dan efektif dalam proses pelayanan. Hal ini terjadi pula di Kota Manado, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian yang besar. Pemanfaatan teknologi dan informasi atau lebih dikenal dengan e-government merupakan  kebijakan yang diterapkan di Kota Manado saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja Kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi serta informasi dari buku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, kebijakan dari pemerintah. terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik lewat penerapan e-government oleh pemerintah Kota Manado didalamnya terdapat kebijakan penerapan e-sakip dan e-procurement. Namun peningkatan yang dicapai cukup lambat dikarenakan ada beberapa nilai faktor peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum maksimal, seperti faktor Sumber Daya Manusia, Infrastruktur/Fasilitas, Pendanaan, dan Organisasi Pelaksana.   Kata kunci : e-government, Kebijakan Peningkatan Kualitas, Pelayanan Publik, e-sakip, e-procurement.    
Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi diKecamatan Paal Dua Kota Manado) Sepang, Altris
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Paal Dua merupakan kecamatan yang baru di resmikan pada tanggal 17 agustus 2012, sesuai dengan Peraturan Daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan Kecamatan dikota Manado.   Pemekaran ini dianggap penting karena sebelum dimekarkan kecamatan tikala memiliki 12 kelurahan dengan jumlah aparatur kecamatan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, sehingga tidak seimbangnya proses administrasi yang terjadi, jadi pemekaran ini di anggap menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik.   Dari 5 dimensi pelayanan (SERVQUAL) dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik, seperti kecepatan aparatur dalam pengurusan administrasi yang tidak berbelit-belit, keterbukaan layanan kepada masyarakat sudah baik, ramahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan rasa empati yang kuat dapat dirasakan oleh masyarakat.Selain itu Peraturan  Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan tikala telah memenuhi syarat-syarat untuk dimekarkan, yaitu syarat administratif, syarat fisik, syarat teknis. Di samping itu juga Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diharapkan mampu menjadi acuan bagi aparatur pemerintah di kecamatan Paal Dua dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.   Lewat Pemekaran, pelayanan publik di kantor camat Paal Dua  menjadi semakin baik, pelayanan yang diberikan pegawai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.Sehingga pemekaran mampu membawa dampak positif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Paal Dua. Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik
PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Kansil, Rolandou
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memberi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. . Menghadapi kenyataan itu maka pemberdayaan aparatur pemerintah yang memberikan pelayananan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Tujuan Penelitian ini adalahuntuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sitaro dalam pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sitaro. Jenis penelitian yaitu deskriptif  dengan metode analisis kualitatif. Jenis data adalah data primer dan skunder.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabuapten Sitaro,Kepala Sub. Bag. Keuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih jauh dari kebutuhan dunia kepariwisataan daerah hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dan kebudayaan masih sangat sedikit dan kemampuan untuk berbahasa asing yang masih kurang.  Disiplin, semangat dan gairah kerja pegawai relatif rendah. Kata Kunci : Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe Laluhang, Sri Masita
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan penduduk Indonesia yang sangat pesat membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos), dan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa kendahe II pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, masyarakat peserta PKH, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelolah PKH kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan PKH adalah antara lain:  pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi: kendala geografis, kecemburuan sosial, kendala teknis dalam pencairan dana bantuan, dan kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan. Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

Page 24 of 109 | Total Record : 1084

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue