cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 38   39   40   41   42 
PERAN PEMIMPIN INFORMALDALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA AIRMADIDI ATAS KECAMATAN AIRMADIDI Sahafin, Fadly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jelaslah disini bahwa partisipasi masyarakat merupakan pula salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada imbangan kewajiban antara pemerintah disatu pihak. Bahkan didalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan yang pertama dan berbagai kegiatan prtisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Faktor-faktor ini paling tidak menurut pengamatan penulis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemimpin informal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Airmadidi Atas. Salah satu bukti sarana pembangunan fisik yang dilaksanakan masyarakat atas peran dari pemimpin informal antara lain yaitu pengerasan jalan setapak. Dengan dukungan dari para pemimpin informal maka hampir semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan ini.Masih banyak lagi bukti fisik hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan peran pemimpin informal di dalamnya. Didalam kehidupan masyarakat, pemimpin informal sangat berpengaruh, baik didalam pelaksanaan pemerintahan maupun kepada masyarakat. Sebagai pemimpin informal yang dapat mewakili warga masyarakat, maka ia harus memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam menggerakan partisipasi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan para pemimpin informal adalah ingin membangkitkan semangat kerja yang tinggi dikalangan masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kemudian sikap mental masyarakat yang tradisional seperti sikap apatis, meremehkan segala sesuatu yang dianggap baik kearah yang lebih modern seperti sikap dinamis, kreatif, inovatif serta mampu bekerja sendiri.Dari hasil penelitian terhadap para informan, belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan pemimpin informal dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.   Kata Kunci :Pemimpin Informal, Pembangunan desa
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan) Wungow, Chenny Engglyn
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Lolombulan Makasili yang menjadi fokus penelitian ini, memiliki ragam potensidesamulaidaripertanian,peternakan, pertanian,perkebunan  industri rumah tangga, dan lainnya.Pengelolaanpembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai peraturan yang ada mesti membuat Peraturan Desa.Setiap  desapastimembuatPeraturanDesa,namun tidaksemuadesadapat membuat PeraturanDesa.Apa yang terjadidiDesa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, terkadang keputusan atau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidak melibatkan semua unsur warga, dimana peraturan desa merupakan satu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untuk menghasilkan Peraturan Desa, dilakukan proses musyawarah desa, persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatan pembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsip pembaangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Beberapa informan dari kalangan Tokoh Masyarakat memaparkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini diharapkan tidak hanya sekedar formalitas, namun lebih dari pada itu juga mempertimbangkan substansi kegiatan tersebut karena Musrenbang merupakan ajang dan tempat untuk membahas berbagai macam persoalan terkait dengan pembangunan di daerah. Karenanya, segala yang disepakati pada kegiatan tersebut mestinya dapat direalisasikan sebagai acuan pembangunan daerah ini ke depan.Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.  
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa) WALUKOW, CHRISTIN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era reformasi ini semakin menguat dibandingkan era orde baru. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Kauneran, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan SonderKabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Badan Permusyawaratan desa Kauneran telah melaksanaan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam meninjadklanjuti keluhan masyarakat. Keywords : BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa
PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Suatu Studi di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung ) Oley, Verol
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemiskian pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hiduonya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya : kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sampai saat ini keterlibatan tentang aparatur pemerintah masih dianggap penting dan menentukan, karena aparatur pemerintah juga dianggap merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran aparatur pemerintah yang dianggap menentukan adalah peran lurah itu sendiri. Sebab lurah merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam arti peneliti memrlukan informan untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung membuktikan bahwa peran lurah dalam penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat berjalan secara simultan dimana antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait belum dapat terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui proses sosialisasi, serta rektrutmen keanggotaan BKM.       Kata Kunci : Peran, Lurah, Kemiskinan
PROFESIONALISME KERJA APARAT KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Bacan Timur) Totononu, Ignatius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapatberjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuanatas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjaditanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka diantara sepuluh prinsip good gevernance ada 3 (tiga) nilai administratif – manajerial mendasar yakni : efektifitas, efesiensi dan profesionalisme (Widodo, 2005 ; 315). Dari hal yang sudah dijelaskan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan kinerja pegawai yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan ketegasan aturan serta peranan seorang pimpinan dalam hal meningkatkan kinerja pegawai/stafnya dengan cara memberikan pelatihan dan pengawasan kepada staf. Kata Kunci: Profesionalisme Kerja, Memberikan Pelayanan
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT TAMAKO KABUPATEN SANGIHE Kawasa, Nabia Rabia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa kinerja aparatur di kantor kecamatan Tamako dalam pelayanan public sangat lemah, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor kecamatan. Sehingga penelitian ini mengambil topik Kinerja Staf dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi, di kantor kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini mendapatkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tamako yaitu masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya.  
EVEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA NANAS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Flory, Arichgreits Maikel
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawarata Desa mempunyai wewenang Sepeti Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan KepalaDesa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, mengali, menampung, menghimpung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyrakat, dan menyusun tatatertip badann permusyawaratan desa.Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa.Adapun permasalah lainya seperti Badan permusyawaratan desa tidak efektif dalam menjalankan salasatu fungsinya yaitu fungsi pengawasan, dan permaslahan lainya seperti badan permusyawaratan desa di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat ini kurang efektif dalam tugasnya seperti menmpung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini terlihat dari ketidak pekaan badan permusyawaratan desa dalam menyikapa keluhan masyarakat di desa nanas, karna yang terlihat badan permusyawarat desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat ini cenderung tutup mata dengan keluhan maupun masukan dari masyarakat di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat.Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan di laksanakan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanas tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan program,berakibat fatal, karna masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan dari sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang mereka susun akan berjalan maupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahappenyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluru bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan.Setiap organisasi dalam lingkungan pemerintah desa harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap pemimpin organisasi mampu mengawasi dan mempercayakan tugas yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa,Penyelengaraan Pemerintah Desa
KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Distrik Yamor Kabupaten Kaimana) Mangai, Anton
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ditingkat Distrik memegang peranan penting, karena Distrik/kecamatan sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Distrik/kecamatan menghadapi banyak masalah. Sebagai organisasi administratif, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan masalah yang bersifat politis. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi) karakteristik wilayah maupun banyaknya Kampung/Desa/ kelurahan dilingkungan kerjanya.Studi tentang Distrik/kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D. Fagg tahun 1958 yang mengkaji Kepala Distrik dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Scohlte Nordholt (1987) yang mengkaji organisasi pemerintahan di Distrik dengan menitikberatkan pada hubungan kepala Distrik dengan Lurah dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan peran Kepala Distrik.Hasil penelitian membuktikan pula bahwa sebagian besar aparatur pemerintah di Distrik Yamor mengikuti ketentuan disiplin yang ada. Hal ini dapat dilihat dari ketaatan mereka dalam mengikuti apel setiap pagi, maupun apel siang serta apel-apel penting dalam menyambut hari bersejarah maupun apel Korpri yang merupakan cerminan dari penegakan disiplin.Selain disiplin maka dampak kepemimpinan Kepala Distrik juga dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh para bawahan yang ada Didistrik Yamor. Dimana dari hasil wawancara tentang tanggapan mereka dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di Distrik Yamor adalah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya target pelayanan, cara pemberian pelayanan, waktu pelayanan, serta biaya pelayanan yang diberikan bisa atau dapat dijangkau oleh masyarakat.Kata Kunci : Kepala Distrik, Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO HARIKEDUA, THEODOSIUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen dan menciptakan depensi bagi warga negara dalam unsurnya sebagai warga negara. Warga negara dianggap sebagai follower ( pengikut ) dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai makhluk yang selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat.Satu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam kaitannya hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam Publik Service ( Pelayanan Umum ), terutama dalam hal kualitas atau mutu peleyanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider ( penyedia jasa ) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi pelayanan.Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e – KTP yang diberikan oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mendapat respon yang “ Baik ” dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses pengurusan e – KTP.Adanya kerja sama yang terjalin antara pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan masyarakat dikarenakan adanya kesadaran dan pengertian antara satu sama lain dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai pemberi/penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pemberian pelayanan yang baik dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota tanpa disadari telah meningkatkan citra dan kepercayaan dimata masyarakat. Dengan demikian proses pengurusan dan pembuatan e – KTP dapat berjalan dengan lancar.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan E-KTP, Kantor Dinas Kependudukan
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN KECAMATAN SARIO Kowaas, Mathias M
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan.Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan lebih bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Titiwungen Selatan dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan kelurahan termasuk Lurah beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya.Kata kunci: Peran Pemerintah dalam pembangunan

Page 40 of 109 | Total Record : 1084

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue