cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 40   41   42   43   44 
ETIKA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Suatu Studi di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan) Pantouw, Praesy Alfa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEtika menjadi landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan, disaat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, mereka lalu menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut, karena etika pemerintahan selalu menjadi isu yang senantiasa membutuhkan perhatian yang serius.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai etika aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Ranoketang Tua, dengan menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan penelitian, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika aparatur pemerintah desa Ranoketang Tua dinilai masih belum yang diharapkan, karena masih terdapat sikap dan perilaku yang tidak dapat memberi contoh bagi masyarakat, disamping itu melalui tutur kata yang tidak sopan dan tidak enak didengar, oleh karena itu perlu kiranya dilakukan peningkatan nilai-nilai etika sebagai aparatur pemerintah desa.Kata Kunci: Etika, Aparatur, Pemerintah Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI DESA ENAKOM KECAMATAN PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wakerkwa, Ben
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartisipasi masyarakat di masa reformasi menjadi tutuntan yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini menjadi ciri khusus bagi masyarakat desa karena keanekaragaman masyarakat desa menjadi cirikhas tersendiri dalam kehidupan masyarakat desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembuatan keputusan di desa Enakom Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya, dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, informan yang ditentukan adalah kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Badan Permuyawaratan Desa masih kurang optimal, hal ini lebih disebabkan karena kekurang pahaman masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya melalui Bdan Permusyawaratan Desa, begitu pula dengan anggota Badan Permuyawaratan desa itu sendiri yang belum terlalu memahami akan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menghambat dalam pembuatan keputusan desa.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Badan Permuyawaratan Desa, Keputusan.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MO’ONOW KECAMATAN MODAYAG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Mamonto, Ekoputra Aprianto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala desa mempunyai peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa, baik dalam memberikan kebijakan, menciptakan strategi yang tepat dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa, serta membangun komunikasi yang baik agar tercipta suatu kerja sama antara kepala desa dan warganya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Mo’onow Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa lebih dikhususkan pada masyarakat petani, hal itupun terungkap bahwa pemberdayaan yang dilakukan meliputi pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan bibit serta pupuk, yang datang dari pemerintah kebupaten melalui dinas terkait yaitu dinas pertanian.Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat
MANAJEMEN PENGELOLAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KAWASAN MEGAMAS MANADO Kader, Supriyanto Abdul
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pengelolan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikawasan megamas manado, melalui indikator pajak parkir di dasarkan PERDA Kota Manado No. 02 Tahun 2011 dan undang-undang republik indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :pajak parkir. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Fokus Penelitian ini adalah manajemen pengelolan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikawasan megamas manado. Dengan melakukan wawancara pada sejumlah informan dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dalam pengawasannya di parkiran kawasan megamas yang dikelolah oleh pihak swasta masi sangat kurang, sehingga banyak keluhan yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna parkir yang kendaraannya hilang. Disisi lain, pengguna parkir sangat dirugikan dengan ketentuan umum yang berlaku bagi pengguna parkir yang mengakibatkan kelemahan hukum bagi pengguna parkir yang mau menuntut atas kehilangan kendaraannya.Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan Parkir, Pendapatan Asli Daerah.
RELASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (SUATU STUDI DI DESA PINALING KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Momongan, Alfi Herdy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRelasi sering diartikan sebagai Hubungan; Perhubungan; atau pertalian. Relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hubungan kerja dalam membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Peraturan Desa. Berdasarkan observasi awal di Desa Pinaling ditemukan bahwa hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa masih ditemukan adanya kekurang harmonisan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang masih ditemukan adanya keluhan dari masyarakat pinaling.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskripsi dalam pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini terfokus pada upaya untuk menggali relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dari hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa tercapainya suatu kepemerintahan yang baik diperlukan relasi yang baik antara hukum tua, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa.Kata Kunci: Relasi, Kepemerintahan yang baik
PERAN CAMAT DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTE JUAL BELI (Suatu Studi di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Saroinsong, Julio
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Akte Jual Beli adalah salah satu kebutuhan legalitas yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat pentingnya pelayanan ini, dibutuhkan pelaksana yang mampu memberikan pelayanan yang baik.Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan mengenai peran dari seorang camat dalam pembuatan akte jual beli, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian yang didapati, penulis menyimpulkan perlu adanya perbaikan yang signifikan dalam pelayanan pembuatan akte jual beli.Kata Kunci : Camat, Akte Jual Beli, Pelayanan Publik
KINERJA KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DISTRIK BINTUNI TIMUR KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT Barbalina, Stela
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDaerah ke Kepala Distrik an merupakan pembagian wilayah administratif di bawah daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Distrik dibantu oleh perangkat ke Kepala Distrikan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor ke Kepala Distrikan, Kepala Distrik merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah ke Kepala Distrikan. Dengan demikian, Kepala Distrik dituntut dapat mempengaruhi bawahannya agar mampu bekerja sama dengan mencapai tujuan organisasi. Khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, wilayah ke Kepala Distrikan disebut sebagai wilayah distrik, yang dipimpin oleh seorang kepala distrik.Menurut pengamatan penulis, kepala distrik lebih banyak bekerja sendiri dan kurang menjalin hubungan kerja sama dengan para, pegawainya. Pada hari dan jam kerja Kantor Distrik Bintuni Timur terlihat sepi aktivitas dan pelayanan terhadap masyarakat tidak beralan. Kepala. Distrik lebih sering beraktivitas dan memfokuskan dirinya terhadap pekerjaannya di luar Kantor Distrik sehingga Kepala Distrik sering tidak berada di kantor untuk menjalankan tugasnya. Jadi, baik Kepala. Distrik maupun pegawainya sering tidak terlihat di kantor Distrik melaksanakan pekeriaanya, karena memiliki pekerjaan sampingan yang lebih di utamakan dari pekerjaan mereka di kantor Distrik.Kepala Distrik Bintuni Timur adalah seorang pemimpin di wilayah ke Kepala Distrikan yang mernbawahi Perangkat Aparatur di Kantor Kepala Distrik Bintuni Timur, Perangkat Aparatur Desa, serta seluruh lapisan Masyarakat di wilayah Distrik Bintuni Timur. Olehnya itu, Kepala Distrik Bintuni Timur harus menjadi contoh atau teladan bag] semua pihak tersebut di atas, yang dalam kepemimpinan di Indonesia disebut dengan istilah "ingarso sung tulodo" yang berarti seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya.Hasil wawancara khusus tentang integnitas disiplin pnibadi Kepala Distrik Bintuni Timur sebagaimana hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa:"Kepala Distrik Bintuni Timur sangal setuju Jan mengharuskan penerapan disiplin dalam lingkungan kerjanyu; Kepala Distrik Bintuni Timur sebagai Pimpinan berusaha menjadi contoh dalam berdisiplin; Kepala Distrik Bintuni Timur mendapatkan apresiam dan Aparatur di Kantor Kepala Distrik Bintuni Timur, karena kemampuan pembinaan, komunikasi persuasif, dan keteladanan atau kecontohan dalam berdisiplin; Kepala Distrik Bintuni Timur mendapat pengakuan masyarakat dalam hal berdisiplin lebih baik daripada kqwla distrik sebelurnnyaDari keempat hasil wawancara tersebut menjadi petunjuk bahwa Kepala Distrik Bintuni Timur pada saat in] memiliki disiplin pribadl dan korrutmen berdisiplin yang lebih baik dibandingkan dengan kepala distrik sebelumnya; dengan disiplin pribadi tersebut, memungkinkan Kepala Distrik Bintuni Timur memiliki kinerja baik dalam peningkatan disiplin Aparatur Distrik Bintuni Timur yang dipimpinnya.Kata Kunci : Knerja Kepala Distrik, Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara) Gabriela, Lusy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan permusyawaratan desa yang ideal adalah Badan permusyawaratan desa yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang–undang, adapun fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, Anggaran dan fungsi pengawasan .Penelitian ini dilakukan di Desa Pinilih, pada bulan Agustus 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Penelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pinilih bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam Tahapan penetapan APBDes berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.Berdasarkan penelitian diatas, Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinilih dalam tahapan penetapan APBDes yaitu pada Musyawarah Dusun/jaga dan Musyawarah Desa Sudah berjalan sesuai dengan mekanisme undang–undang yang berlaku, namun masih didapati kurangnya rasa kebersamaan antara BPD dan Pemerintah Desa.Keyword: Peranan, BPD, APBDes.
Peranan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur Lengkey, Lita; Pioh, Novie Reflie; Lapian, Marlien Tineke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Keberadaan kepala desa dan perangkat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian didapati bahwa Pengelolaan Administrasi di Desa Amongena belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural.Key Words : Administrasi, Perangkat Desa
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur) Runtuwarow, Soemitro
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbsrakSejak di undangkannya peraturan baru mengenai peraturan desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, penguatan kapasitas desa mulai diwacanakan, hal ini ntentunya menuntut kinerja dari pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.Penelitian ini dilakukan di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, masyarakat dan tokoh masyarakat, khusus masyarakat desa diprioritaskan mereka yang pernah melakukan pengurusan atau pernah membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa.hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya kinerja yang optimal lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu kurangnya pemahaman menganai aturan-aturan yang baru dikarenakan sosialisasi peraturan-peraturan tentang desa masih sangat minim, ditambah dengan sarana dan prasarana penunjang yang masih perlu untuk ditingkatkan, keluhan-keluhan lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa menginformasikan bahwa pelayanan publik masih belum harapan di Desa Pinaling.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.

Page 42 of 109 | Total Record : 1084

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue