cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 39   40   41   42   43 
PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN AIRMADIDI BAWAH KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA MANDAGIE, NEGO Y
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan tugas tersebut lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yakni sekretaris desa, seksi-seksi dan jabatan fungsional. Mengingat sumber dana kelurahan hanya bersumber dari APBD serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga, maka Pemerintah Kelurahan diberikan pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menjalankan tugasnya terutama pembangunan, dibutuhkan kemampuan yang baik dari pemerintah kelurahan untuk menggarakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,agar tidak perlu menunggu dana yang cukup dari pemerintah Kabupaten atau Provinsi untuk membangun.Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan.Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati.Begitu pula dalam pengangkatan perangkat aparat kelurahan dari perwakilan dari tiap-tiap lingkungan agar pelayanan kepada masyarakat tidak hanya mampu bertumpu pada orang tertentu saja tapi dapat terbagi rata sehingga jika ada masyarakat yang ingin dilayani oleh Lurah yang kebetulan tidak ada di tempat maka dapat terwakili oleh bawahannya jadi masyarakat dapat terlayani secara maksimal tanpa membeda-bedakan status dan asal lingkungannya.Kata Kunci Pemerintah Kelurahan, Pembangunan Fisik
POLA KERJASAMA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK MAUDUS KABUPATEN SORONG Klouw, Jhoni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat serta pola kerjasama yang merupakan fungsi primer dari pemerintah.Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesiyang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak Negara berkembang pada masa lalu.Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa secara pelaksanaan pelayanan publik tidak ditemui adanya permasalahan yang berarti menyangkut kemampuan sumber daya manusia. Permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya personel yang mampu menangani database sistemsecara menyeluruh.Dalam bidang pemerintahan, tugas pelayanan mempunyai peranan sangat besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan menyangkut rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh unit pemerintahan terendah, yaitu ditingkat kelurahan/desa dengan melibatkan seluruh unsur perangkat dan pegawai negeri sebagai abdi atau pelayan mayarakat.Kata Kunci: Kerja Sama Aparatur Pemerintah,Pelayanan Publik
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PINALING KECAMATAN AMURANG TIMUR Karinda, Leonardo Laurens
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan berawal dari masyarakat yang tidak mampu serta berujung dari aksi pemerintah dalam menjawab ketidak mampuan masyarakat tersebut. Di Desa Pinaling Kecamatang Amurang Timur, masih masyarakat yang berpendapatan dibawah rata-rata hal ini menjadi tantangan pemerintah mengingat telah ada program dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi hal tersebut. Peran pemerintah sangat vital mengingat pemerintah adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai peran dari pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengangkat masyarakat keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya.Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Masyarakat
KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG AROMAREA DISTRIK KOSIWO Ayomi, Daud BH
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Kampung Aromarea terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini mencakup pembangunan fisik Kampung dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.Hal di atas senada dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Kampung Aromarea,;“Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan rumah rakyat. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama kepala Kampung. Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petanidan buruh bangunan. Dan sebahagian besar penduduk Kampung melakukan pernikahan dini. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah Kampung adalah lahan pertanian.Kata Kunci: Kepala Kampung, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN WANEA KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Pangau, Norman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin.Dengan kenyataan banyaknya masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan, pemerintah berusaha mencari solusi salah satunya adalah dengan membuat program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan, namun banyaknya program juga menjadi kendala tersendiri yakni bagaimana implikasi dari implementasi dari program-program tersebut.Penelitian mencoba menjawab pertanyaan yang timbul dan menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini dengan menggunakan metode oenelitian kualitatif, penulis mendapatkan hasil bahwa program pemberdayaan masyarakat di kelurahan wanea telah ada dan berjalan dengan baik meskipun membutuhkan beberapa perbaikan.Kata kunci: Implementasi, Program, Kemiskinan
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIC ( Suatu Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado) Kaunang, Claudya Ervina; Kaawoan, John Eduard; Pioh, Novie Reflie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi birokrasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan objek pelayanan, dalam arti masyarakat yang melayani harus dihilangkan, dengan paradigma yang sebaliknya yaitu aparatur Negara sebagai pelayan masyarakat. Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan.Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peranan tersebut, ASN perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar diperoleh ASN yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara.Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penggajian, tunjangan dan kesejahteraan akan diberikan bagi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan masing- masing berdasarkan prestasi kerjanya maupun berdasarkan pangkat/ golongan yang dimiliki oleh pegawai.Dalam kaitan uji tersebut, hubungan penggajian ASN dan pengembangan sangat kuat. Hal itu berarti semakin tinggi gaji PNS, semakin mudah memberdayakannya. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat mempengaruhi sikap mental para pegawai dan tentunya juga terhadap dedikasi, displin, dan jiwanya, lebih-lebih bila kesejahteraan pegawai dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan sehingga pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.Kata Kunci: Pembangunan Sumber Daya, Pelayana Publik
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT USAHA KECIL DAN MENEGAH DI KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Makianggung, Vanni Junaidi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagamaan bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralisitik dalam pemerintahan.Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi,namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.Permasalahan yang dihadapi UKM di Kecamatan Matuari Kota Bitung, meliputi: kualitas SDM pelaku UKM; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur,seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan kebijakan yang memudahkan dan berpihak kepada tumbuh kembangnya UKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah penataan peraturan perundang-undangan di bidang UKM, sinkronisasi peraturan perundangan-undangan tingkat nasional dan daerah. Pemberdayaan UKM di Kecamatan Matuari Kota Bitung perlu ditunjang oleh peraturan daerah/peraturan walikota terkait dengan pembentukan forum dan peningkatan koordinasi, peningkatan kemampuan dan kualitas khususnya aparat daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan UKM daerah.Selain itu, diperlukan pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan UKM termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Matuari
STRATEGI DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO DALAM MENYUKSESKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Endah, Asri Nur; Mantiri, Michael Stepanus; Gosal, Tuerah Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand (Founding Fathers). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Econimic Community (AEC). Menurut Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2014 Presiden Susilo Babang Yudhoyono membentuk Komite Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Kemudian, Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi MEA. dalam hal ini untuk memberdayakan masyarakat Kota Manado pada umumnya Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan strategi baik tenaga kerja maupun pencari kerja yang terampil, ahli, professional, dan mandiri dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN.Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, pada bulan Juni 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja serta Kepala Bidang Informasi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.Berdasarkan penelitian diatas, maka secara umum bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu dengan membuat kebijakan yang terlebih dahulu melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan MEA dan melihat keuntungan dan kerugian serta peluang dan ancaman sehingga menghasilkan strategi yang dibuat dengan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan :Strength Opportunity Strategy, Weakness Opportunity Strategy, Strength Threats Strategy, Weakness Threats Strategy.Kata kunci: Strategi, Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO Jeujanan, Bernardus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaringan interaksi dalam suatu organisasi tergantung pada hubungan antara atasan dan bawahan, ketaatan dan komitmen dalam melaksanakan tugas, koordinasi kegiatan pembagian kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, tidak memakan waktu yang lama sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai dalam melayani masyarakat.Pegawai adalah asset organisasi yang menjadi perencana dan pelaksana aktif dari setiap aktivitas organisasi. Setiap Pegawai mempunyai pikiran, perasaan, kemampuan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang berbeda. Unsur-unsur ini sangat berpengaruh dalam kegiatan interaksi sosial dalam mendukung tercapainya salah satu tujuan organisasi yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil analisa data kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasi produkMoment didapat hasil rXY = 0,903. Hasil ini dikonsultasikan dengan r tabel maka hasilnya adalah berada pada tingkat korelasi sangat kuat, karena kategori korelasi sangat kuat itu berada pada angka 0,800 – 0,100. Daya determinasi antara X dan Y adalah 82%.Artinya bahwa Interaksi Sosial sangatlah berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pengawai Negeri Sipil di Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Dari hasil wawancara dengan penulis, sebagian besar responden kurang mengerti secara baik bahasa yang disampaikan oleh pihak pemerintah melalui Kantor Camat Malalayang sebesar 82% responden. Artinya bahwa hasil penelitian ini dapat diterima secara meyakinkan karena reliable.Kata Kunci: Interaksi Sosial, Efektifitas Kerja Pegawai
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TEWASEN KECAMATAN AMURANG BARAT Rempowatu, Karla
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGood governance yang di maksud merupakan proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service di sebut governace yaitu pemerintah atau kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya di sebut Good Governace atau kepemerintahan yang baik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor-faktor penghambat bagi penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa Tewasen yaitu: rendahnya pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat mengenai good governance, rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah desa, belum memadai sarana dan prasarana pemerintah, Pemerintah desa mengutamakan kepentingan kepentingan pribadi, keluarga dari pada kepentingan publik, tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, tidak adanya transparansi atau keterbukaan, kurangnya kerjasama, pertanggungjawaban dari pemerintah desa yang tidak jelas.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Pemerintahan Desa

Page 41 of 109 | Total Record : 1084

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue