cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 5   6   7   8   9 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Kabupaten Pulau Morotai) LAHENGKING, FRENGKI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan pengawasan dalam kaitanya dengan evaluasi pemeriksaan maka terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan belum terkoordinasi dengan baik Sesuai dengan hasil yang di uraikan di atas maka proses pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan dalam kaitanya dengan pelaksanaan pengujian terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu dalam pelaksanaan pengujian yang di lakukan belum akurat dan valid.  
PARTISIPASI POLITIK PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MINAHASA TENGGARA (SUATU STUDI DI KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA) Umboh, Topan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partsipasi politik politik pemula yaitu para remaja yang baru memilih karena umur yang baru mencukupi pada hari pemilihan, hal ini menimbulkan rasa penasaran bagi pemula yang baru memberi diri dalam pemilihan umum, meskipun tidak semuanya pemilih pemula berpendapat hal yang sama. Itu sebabnya salah satu bentuk pemilih pemula mengambil bagian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada, menunjukan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya  pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta demokrasi, namun ada juga sebagian pemilih pemula mengambil jalan untuk tidak memilih atau golongan putih karena bagi mereka pribadi, nasib mereka di tanggung mereka sendiri rumusan masalah adalah “Bagaimana partisipasi politik pemilihpemula dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Minahasa Tenggara di Kecamatan Touluaan ?” dengan tujuan .Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Tenggara di Kecamatan Touluaan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinannegara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) pemilih pemula adalah orang yang baru pertama kali memilih karena usia yang baru cukup atau sudah pernah kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah menganalisis, observasi dan melakukan wawancara dengan informan.Maka dapat diketahui bahwa partisipasi politik pemilih pemula berfariasi.Seperti, mengikuti kampanye, berbicara tentang masalah-masalah politik setra memberi diri dalam pencoblosan calon kandidat kepala daerah, merskupun ada hal-hal yang mengganjal, beripa many politik atau politik uang, di dipaksa/dibujuk. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat terlebih pemilih pemula menyambut dengan begitu antusias meskipun adanya rutinitas sehari-hari menjadi penghambat bagi pemilih pemula, namun ada juga beberapa ada juga yang membuat pemilih pemula menggunakan hak pilih berupa rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan kesadaran berpolitik sehingga pemilih pemula memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO ROTINSULU, LUCEN F.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Mapanget merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada wilayah Kota Manado dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat Kelurahan. Terkait hal sebagai masyarakat kota, tentunya dapat diketahui bahwa lebih cenderung untuk bersifat individualistis, berkuarangnya nilai-nilai kekeluargaan dan toleransi.  Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kecamatan Mapanget, apakah partisisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta. Keyword : partisipasi, masyarakat, pembangunan
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA “SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN AMURANG, KABUPATEN MINAHASA SELATAN Piay, Liberty
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan berjalannya era globalisasi, dan semakin ketatnya persaingan kerja seharusnya Camat Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lebih memperhatikan keterampilan   pegawai, dari tingkat pendidikan mereka yang disesuaikan dengan keahlian atau keterampilan berdasarkan kebutuhan organisasi pada masa sekarang, dan harus bertindak tegas terhadap pegawai yang  tidak  melaksanakan  pekerjaannya  dengan  memberikan  sanksi  yang seharusnya. Tindakan tegas tersebut diambil agar hasil kerja pegawai sesuai dengan standar yang ada, namun tentunya agar hasil pekerjaan itu dapat sempurna haruslah didukung dengan menciptakan suasana linkungan kerja yang baik, agar pegawai tidak merasa tertekan didalam melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian ada hubungan timbal balik antara pimpinan dan bawahan untuk saling mengisi sebagai tugas dan tanggung jawabnya.
KOORDINASI CAMAT DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN (Suatu Studi Dikantor Camat Langowan Barat) Pangemanan, Fendy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kepada keadaan yang lebih baik dari pada sebelumnya, pembangunan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah Kecamatan mengikut sertakan banyak pihak atau lembaga yang di wilayah kecamatan, sehubungan dengan hal itu maka koordinasi sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Camat dalam melaksanakan koordinasi pembangunan di Kecamatan Langowan Barat dalam hal monitoring terhadap penyelenggaraan pembangunan jika tidak ditunjang dengan dukungan motivasi kerja, serta laporan pelaksanaan pembangunan akan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pengawasan secara keseluruhan. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat dapat dilaksanakan dengan efektif karena dukungan partisipasi masyarakat adanya informasi yang diterima dari instansi terkait berdasarkan peraturan yang ada. Camat dalam melaksanakan koordinasi pembangunan di Kecamatan Langowan Barat dalam hal monitoring terhadap penyelenggaraan pembangunan jika tidak ditunjang dengan dukungan motivasi kerja, serta laporan pelaksanaan pembangunan akan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pengawasan secara keseluruhan. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat dapat dilaksanakan dengan efektif karena dukungan partisipasi masyarakat adanya informasi yang diterima dari instansi terkait berdasarkan peraturan yang ada
PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA (Studi Kantor Distrik Aimas Kabupaten Sorong ) kalaibin, Israfel
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  terlepas  dari  bagaimana.Hubungan  antara  pemerintah  dengan  yang  di  perintah, hubungan  ini  tidak  terlepas  dari  suatu  proses  penyelenggaraan  pemerintah.Yang  benar-benar  menunjutkan  suatu  tanggung  jawab.Yang  besar  terhadap  masyarakat  yang  diayominya,  guna  mewujudkan  suatupemerintahan  yang  baik  atau  lebih  popular  disebut.Good governance.  Salah  satu  proses  mewujudkan  suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  ini  sudah  melalui  perilaku kerja. Prestasi  kerja  dapat  di  artikan  sebagai  kegiatan  pelayanan  yang  dilakukan- dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  sesuai  dengan  hakhak  dasar  setiap  warga  negara  dan  penduduk  suatu  daerah,  perilaku  aparatur  pemerintah  ini  juga  mempunyai  tanggung  jawab  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah.  Permasalahan  umum   prestasi  kerja  aparatur  pemerintah  antara  lain  terkait  dengan  penerapan prinsip-prinsip  good  governance , yang masih  lemah  seperti, masih  terbatasnya  partisipasi  masyarakat, transparansi  dan  akuntabilitas  baik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  atau penyelenggaraan kerja  maupun  evaluasinya. Prestasi  kerja  merupakan layanan (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  terdapat  pada  organisasi  itu,  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan. Undang–undang Nomor  32  tahaun  2004   mengandung  spirit  untuk  terciptanya  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat,  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI DESA TOMPASO II KECAMATAN TOMPASO BARAT SINGAL, PRESLY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan sosial yang berlangsung secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah dirancang dengan mengoptimalkan potensi-potensi: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang tersedia di lingkungan setempat. Dengan demikian otonomi daerah dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan pendekatan pembangunan yang lebih berpihak, melindungi dan memberdayakan masyarakat daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Susetiawan & Daryanto (2003: xxviii) bahwa otonomi daerah tersebut menjadi entry point bagi perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ke arah model pembangunan alternatif yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM-MP di Desa Tompas II Kecamatan Tompaso, dari keseluruhan penelitian menggambarkan dampak yang positif dalam program tersebut. Key Word : Partisipasi Masyarakat, PNPM
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN E-KTP (Suatu Studi Kecamatan Malalayang Kota Manado) KUNDIMAN, YUNITA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah.Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan.Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia.
KINERJA PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUPS) DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU Mawey, Leren
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel  yang  memangku  jabatan  fungsional  maupun  struktural,  tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi, Sebagai organisasi ketenagakerjaan,  PGRI  merupakan  wadah  perjuangan  hak­hak  asasi  guru sebagai pekerja. Guru sebagai tenaga profesional memerlukan jaminan kepastian kesejahteran  dan  perlakuan  hukum.  Kesejahteraan  mengandung  arti  kondisi kehidupan yang utuh, seimbang dan wajar dalam hal imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan kesempatan mengembangkan karir.   Kelompok     kepentingan     memusatkan     perhatian     pada     upaya mengartikulasikan  kepentingan  tertentu  yang  ditujukan  kepada  pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Keanggotaannya berasal  dari golongan­golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan atas kebijakan­kebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan utama ingin memperbaiki nasib mereka , terutama bidang ekonomi. Contohnya PGRI, PWI, IDI dan sebagainya. Dasar perjuangan dari  kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara­cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan.    
Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Camat (Studi di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe) Seba, Yohanes Vianney
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Camat Tahuna Kabupaten Sangihe dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami dan menjelaskan tentang masyarakat dan camat dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka/dokumenter. Hasil dari sebuah penelitian ini memberikan gambaran bahwa kepemimpinan camat tidak tergolong pada kepemimpinan yang abnormal melainkan kepemimpinan demokratis.  Mengacu dari 8 (delapan) tipe kepemimpinan yang ada, camat Tahuna memiliki penggabungan dari beberapa tipe yang ada. Disamping tipe demokratis, tipe populistis dan tipe administratif juga dimiliki nya. Sedangkan tipe kharismatis, hanya seorang informan yang menyatakan bahwa camat Tahuna memiliki salah satu unsur yang ada pada tipe tersebut. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal yang masih perlu ditunjukkan atau dilakukan oleh camat. Sikap dan perilaku yang masih dianggap perlu adalah: mengkoordinasikan pekerjaan dan tugas dari semua anggota masyarakat, dengan menekankan rasa tangung jawab dan kerja sama yang baik kepada setiap anggota masyarakat. Dia tahu, bahwa organisasi atau lembaga bukanlah masalah pribadi atau individual, akan tetapi kekuatan kepemimpinannya terletak pada partisipasi aktif setiap anggota masyarakat. Dia mau mendengarkan aspirasi dan nasihat semua pihak dan mampu memanfaatkan keunggulan setiap orang seefektif mungkin pada saat-saat yang tepat. Disamping itu pula camat wajib bersikap adil terhadap semua lapisan masyarakat dalam pelayanannya, agar dia tidak saja disenangi oleh segelintir orang/masyarakat yang ada dalam wilayah pemerintahannya. Sebagai seorang pemimpin, camat selayaknya tidak henti-hentinya belajar dan terus membenahi bagaimana seharusnya bersikap dalam memimpin baik terhadap bawahannya maupun terhadap anggota masyarakat khususnya masyarakat di wilayah pemerintahannya.  Bergaya “blusukan” yang telah menjadi tren kepemimpinan sekarang ini, hendaknya diimplementasikan camat Tahuna dalam aktivitasnya khususnya saat turun ke lapangan agar masyarakat lebih bersimpati kepadanya.  

Page 7 of 109 | Total Record : 1084

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue