cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 7   8   9   10   11 
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN DI KOTA MANADO RATU, CINDY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari system pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya dikota Manado. . Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA di Kota Manado haruslah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non department langsung dibawah koordinasi Walikota pengawasan internalnya ada pada inspektorat, hal ini  ditekankan mengingat pembangunan diwilayah daerah pemerintahan di Kota Manado dirasakan belum maksimal dan merata. Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya  juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsure-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
EFEKTIFITAS PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KTP DAN LEGALISIR KTP DIKECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG MONTUNG, LIDYA CHRISTINE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih diharapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Pelayanan publik dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum di tentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Matuari di tuntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan umum.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO Rotinsulu, Lucen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan diKecamatan Mapanget yaitu: faktor intern, tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan/pendapatan, dan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri masyarakat secara pribadi. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar diluar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah (Camat beserta aparatnya) dan peralatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WATUDAMBO KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHSA UTARA Tuwaidan, Melissa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat pada era reformasi sekarang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan . Oleh karena itu di Kabupaten Minahasa Utara untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah menganggarkan alokasi dana untuk pembangunan desa di Kabupaten Minahasa Utara yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi dana berkisar antara Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 41.495.000,- per tahun untuk masing-masing desa sudah termasuk anggaran untuk aparat Desa.. Kebijakan ADD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 30 a 2013 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan demikian, kebijakan ADD ini diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.
PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat) Suangi, Rifko Setiawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan besifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman, oleh karena itu seharusnya Pemerintah Desa turut berperan untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat untuk swadaya dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa khususnya pemerintah desa bongkudai barat belum terlalu berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini disebabkan dari beberapa factor,  salah satunya adalah desa bongkudai barat merupakan desa pemekaran dari desa bongkudai,  dimana administrasi pemerintahan yang masih gabung dengan desa induknya, serta masih kurangnya kelengkapan-kelengkapan, baik sarana dan prasarana pula sumber daya dari aparatur itu sendiri.   Key words: PemerintahDesa, Partisipasi, Pembangunan.
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Rehiara, Yulianus A.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah,pemerintah daerahlah yang mempunyai peran penting dalam rangka terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah,dengan jalan melakukan pengembangan terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut,untuk pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara mengedepankan potensi paling unggul yang dimiliki daerah tersebut. Seperti dikabupaten Halmahera Utara,disana terdapat potensi wisata yanga sangat baik,dihalmahera terdapat pantai – yang indah mempesona,pemandian air panas dan kekayaan alam lainnya,dengan kekayaan alam yang begitu banyak,tentunya pemerintah kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pariwisata harus melakukakan penanganan yang tepat terhadap potensi – potensi wisata yang ada,dengan meningkatkan kinerja melalui penanganan yang baik,dan juga haruslah didukung oleh sumber daya manusia yang tepat,agar bisa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan,untuk menunjang pembangunan kabupaten Halmahera Utara ke depan. (Key Words : Kinerja Pemerintah,Obyek Wisata,Pendapatan Asli Daerah).
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGANOBJEK WISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud) Simpuru, Anselmus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata yang mampu dikemas dan dikelola dengan baik akan menjadi aset bagi suatu daerah. Keberagaman objek wisata di Kabupaten Kepulauan Talaud sebenarnya dapat dijadikan salah satu penopang perekonomian dan juga dapat banyak menyerap tenaga kerja sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan Objek Wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud, serta masyarakat dan pengunjung obyek wisata. Hasil penelitian berupa aspek-aspek yang mempengaruhi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi bertujuan untuk mengetahui isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts, Weaknes, Opportunities, Threats). Isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud akan di uji dengan menggunakan tes litmus guna mengukur kestrategisannya. Kemudian isu-isu di analisa sesuai dengan Strategi pengembangan kepariwisataan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan. Kata kunci : Strategi, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Analisis SWOT
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Laoh, Elvis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki profesionalisme kinerja yang baik. Profesionalisme kinerja sangat diperlukan agar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah dapat menjangkau pada aspek kepuasan masyarakar. Masyarakat sebagai pemilik republik ini sangat memerlukan pelayanan publik yang profesional, karna hanya dengan itu segala kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas terpenuhi. Untuk membangun profesi pada setiap aparat itu menuntut adanya kesesuaian bidang ilmu dan  keterampilan yang dimiliki dan memperlihatkan etika yang ada juga etika di masyarakat. Melalui profesi kerja pada setiap aparat/ individu maka akan tercipta good governance. Sedangkan setiap pengambilan keputusan seyogyanya membuat suatu kebijakan yang layak dalam arti mempertimbangkan etika yang ada. Setiap terciptanya good governance disetiap organisasi akan bisa dicapai melalui kesadaran diri aparatur/ individu untuk bekerja secara professional dengan melaksanakan prinsip- prinsip good governance. Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAKASIHAENG, RYANTO L.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu daerah kabupaten pelaksana Program RASKIN, ini sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe No. 52 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Sasaran Penerima Beras Miskin Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013. dimana seluruh kecamatan yang ada menjadi lokasi pelaksanaan Program RASKIN. Salah satunya adalah Kecamatan Manganitu, dimana Desa Barangka menjadi salah satu Desa sasaran penerima Program RASKIN dengan Jumlah sebanyak 45 RTS-PM. Dari hasil survey menunjukan bahwa pelaksanaan program RASKIN selama ini masih terjadi penyimpangan. Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe”
PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENINGKATAN DISIPLIN KERJA “SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO” KUMAYAS, PUTRA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan berjalannya era globalisasi,dan semakin ketatnya persaingan kerja di saat ini Camat Mapangetsebaiknya lebih memperhatikanketerampilan pegawai,dari tingkat pendidikan mereka yang disesuaikan dengan keahlianatau keterampilan berdasarkan kebutuhan organisasi di instansi terkait,dan harusbertindak tegas terhadap pegawai yang tidak displin melaksanakan pekerjaannya denganmemberikan sanksi yang seharusnya. Tindakan tegas tersebut diambil agar hasil kerjapegawai sesuai dengan standar yang ada,namun tentunya agar hasil pekerjaan itu dapatsempurna haruslah didukung dengan menciptakan suasana linkungan kerja yang baik, agarpegawai tidak merasa tertekan didalam melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian adahubungan timbal balik antara pimpinan dan bawahan untuk saling mengisi sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Kata kunci : Kepemimpinan Camat,Disiplin Kerja.

Page 9 of 109 | Total Record : 1084

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue