cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 4   5   6   7   8 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA LEMAHINO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA MALIKIDINI, YULITA ELFIRA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lemahino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk mengkaji lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan fisik desa,dari fakta lapangan yang ada, masih adanya penghambat-penghambat dalam pembangunan fisik terutama program PNPM-MP, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program tersebut sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat. Key words : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
Perilaku Individu dalam Pelayanan Izin mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe Susanto, Eko
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu dalam menjalankan tugas-tugasnya demi sebuah tujuan organisasi. Aparatur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan sebagai abdi negara sudah selayaknya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ingin membutuhkan. Perilaku individu adakalanya sangat erat dengan perilaku menyimpang sesuai apa yang diharapkannya. Dan adakalanya perilaku individu baik serta konsisten dalam pemberian pelayanan. Sebagaimana Prinsip Pelayanan Publik sesuai dengan KepMenPan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003  yaitu meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan. Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah salah satu pelayanan yang bertujuan untuk  meningkatkan nilai ekonomis bangunan dan mendapat perlindungan hukum. Key word: Perilaku Individu, Pelayanan Publik
KOORDINASI CAMAT SECARA VERTIKAL DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN NANUSA KABUPATEN TALAUD Tawatuan, Serly Rosali
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melaksanakan pekerjaan untuk organisasi perlu ada kerja sama antara bagian satu dengan bagain yang lain dalam suatu organisasi karena dalam organisasi kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, degan adanay kerjasama tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, dan pada dasarnya organisasi pemerintahan kecamatan merupakan satu sistem dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan
KINERJA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Pasambuna, Sitti Rahma
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa  dioptimalkan, daerah otonom  tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  Apalagi dalam konteks Kota Kotamobagu yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah. Kata kunci :Kinerja, Pendapatan
IMPLEMENTASI PERDES APBDES DI DESA TOLOK KABUPATEN MINAHASA Rantung, Friski
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 215 ayat (1) UU No.  32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan  kawasan  pedesaan yang  dilakukan  oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa Pasal 215 ayat (1) UU No.  32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan  kawasan  pedesaan yang  dilakukan  oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. dan badan permusyawaratan desa. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah kabupaten mempunyai goodwill dan political will untuk mengimplementasikan peraturan yang telah ada ke dalam bentuk praktis. Seperti kewajiban untuk mengalokasikan ADD yang sesungguhnya memang menjadi hak desa, apakah pemerintah kabupaten bersedia untuk membuat peraturan daerahnya, atau tetap dengan paradigma lama dan basi yakni takut berkurang jatahnya jika ADD di perdakan, atau masih selalu menganggap desa belum mampu mengelola pemerintahannya termasuk keuangannya di desa Tolok. Demikian juga yang terjadi di  Desa tolok Kabupaten Minahasa . Dari hasil survei awal yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Tolok Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa didapatkan di desa Tolok perdes APBDES di desa Tolok belum berjalan dengan baik. Di dapatkan pula bawa peraturan mengenai APBEDes itu telah ada Hal ini dapat dilihat dari Peraturan  Desa Tolok  Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Dari Peraturan  Desa tersebut dapat dilihat pendapatan yang dibagi dalam Pendapatan Asli Desa,Bagi Hasil Pajak dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang  didalamnya  ada  ADD  atau  Alokasi  Dana Desa. dimana belanja yang terdiri dari Belanja Barang /  Belanja  Material, Belanja modal dan Belanja tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di  maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Perdes APBDES di Desa Tolok Kabupaten Minahasa ”.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI DESA TOLA KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MANANOMA, CHRISTIAN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu, dimana RASKIN ini mempunyai multi fungsi yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG No. 25 Tahun 2003 dan No. PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPRD KOTA MANADO Singkoh, Frans C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Frans C.Singkoh,2012, Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik di DPRD Kota Manado. Di bawah bimbingan Prof.Dr.Drs.Patar Rumapea,MSi selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Herman Najoan,SH.MHum sebagai anggota).   RINGKASAN Peran elit politik DPRD dapat dilihat dari aktivitas tugas dan fungsinya yakni sebagai pemberi legislasi, menetapkan anggaran (APBD) serta sebagai kelompok yang mampu memberikan control terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pemberi legitimasi, elit politik DPRD di lihat dari perannya dalam membuat peraturan daerah (Perda), sebagai pemberi legitimasi elit politik memiliki kepentingan dalam menetapkan anggaran terutama dalam menetapkan APBD serta sebagai pemberi legitimasi dalam melaksanakan control (pengawasan) atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti terlibat sebagai instrument kunci. Pelibatan peneliti sebagai instrument kunci merupakan totalitas jiwa dan raga dalam mengamati, bertanya, melacak, mamaknai dan menganalisis segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian.Peneliti berupaya untuk mencatat apa yang dilihat dan di dengan dan mencatat apa yang informan pikirkan dan rasakan melalui perkataan. Jumlah informan seluruhnya sebanyak 7 orang. Data/informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dilengkapi teknik observasi.Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yaitu model analisis interaktif, kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan : bahwa Elit politik mampu menetapkan kebijakan publik sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah, sehingga dapat memberikan kestabilan dan kesejahteraan pada masyarakat. DPRD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat di Kota Manado dalam melaksanakan fungsinya terutama fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah menunjukkan peran yang baik sekalipun belum maksimal namun sudah cukup efektif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik belum maksimal. Terlihat secara tersamar “dominasi” eksekutif sangat kuat sehingga terjadi musyawarah untuk mufakat. Saran yang dapat diajukan yaitu :sebaiknya Bupati/Walikota  tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua partai politik; Perlu adanya ketentuan/peraturan yang ditaati serta sangsi yang tegas jika terjadi penyalahgunaan jabatan.
KINERJA CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR ( Stuiy Di Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ) Parauba, Nyoman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan Peran Camat adalah sebagai Kepala Wilayah Kecamatan dan sebagai Perangkat Daerah yang mengembangkan tugas otonomi daerah, ialah dengan adanya Penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah/atau daerah atonom atau tugas lainnya dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran disiplin dan hukuman atas pelanggaran disiplin di kalangan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecmatan Beo Selatan. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan Camat dalam meningkatkan disiplin Kerja Perangkat Pemerintrah Kecamatan Beo Selatan. Untuk mengetahui capaian Kinerja Camat Beo Selatan dalam pendisiplinan Perangkatnya di Kecamatan Beo Selatan.. Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan menunjukan bahwa : Kantor Camat Beo Selatan, tidak ditemukan Pelanggaran Disiplin Yang Menyolok dilakukan oleh Aparatur di Kantor Kecamatan  Beo Selatan.Dengan adanya tidak terdapat Pelanggaran Disiplin Yang Menyolok, maka hukuman disiplin  terhadap pelanggaran disiplin terbatas pada “Peringatan Pimpinan” yakni, Peringatan Camat Beo Selatan.Walaupun masih banyak kekurangan, dengan kepemimpinan Camat Beo Selatan pada saat ini, keadaan disiplin Aparatur di Kantor Kecamatan Beo Selatan jauh lebih baik dibandingakan dengan keadaan disiplin sewaktu dipimpin oleh Camat sebelumnya.Faktor Pendekan Percontohan atau Keteladanan Disiplin oleh Camat sebagai Pimpinan di Kantor Kecamatan Beo Selatan berkontribusi positif terhadap membangun kesadaran diri untuk berdisiplin bagi Aparatur di Kantor Kecamatan Beo Selatan.Secara Nyata Camat Beo Selatan menggunakan Strategi dan Pendekatan untuk Meningkatkan disiplin Aparatur di Kantor Kecamatan Beo Selatan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Lebih Khusus mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.   Kata Kunci : Kinerja Camat, Disiplin Kerja Aparatur
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Mangaro, Elizabeth
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kongkret kinerja pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Sehat adalah hak azasi setiap manusia. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, dalam artian hanya manusia yang sehat yang baik jasmani dan rohani saja yang dapat melakukan pembangunan kelak dan untuk dapat mewujudkan tujuan nasional diperlukan tenaga sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, dan berkualitas. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi, karena penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan tetapi juga meningkatkan produktifitas dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Halmahera utara dalam bidang pelayanan kesehatan masih belum maksimal, dimana masih minimnya petugas medis, sarana prasarana, baik peralatan medis, dan obat-obatan, dalam implementasi pelaksanaan jaminan kesehatan daerah masih belum maksimal, dimana pengurusan pelayanan jamkesda yang masih berbelit-belit, sehingga kebanyakan masyarakat di kecamatan loloda utara lebih memilih untuk berobat di rumah sakit daerah, yang ada di ibukota kabupaten, walaupun harus menempuh perjalanan dengan transportasi laut. Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pelayanan kesehatan di kecamatan loloda utara seperti partisipasi, lingkungan, sumber daya serta disposisi/sikap. Di mana yang paling berpengaruh adalah Sumber daya yaitu tenaga kesehatan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan yang dinilai belum terlalu memadai. Selain itu faktor disposisi/sikap pelayan kesehatan yang diniai sebagian masyarakat masih kurang atau jauh dari angka lumayan baik. Key words : Kinerja, Pemerintah, Pelayanan, Kesehatan
PENINGKATAN KUALITAS APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DISTRIK DIMBA KABUPATEN LANNY JAYA YIKWA, ARIBEN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi kuhsus bagi propinsi Papua mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadung setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah pelaksana seluruh aktivitas pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan Desa. Keyword: Kualitas Aparat Desa, Pembangunan DesaBanyak program-program pembangunan dilaksanakan dan dibangun secara fisik dan non fisik yang dilakukan secara nyata di beberapa daerah perdesaan di Indonesia pada umumnya dan di papua pada khususnya. Dalam pelaksanakan pembangunan Desa tersebut tentunya pemerintah menyelenggarahkan usaha-usaha untuk meletakan landasan yang kuat guna memberikan yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat  Indonesia diseluruh wilayah tanah air. Dengan demikian pembangunan Desa maka akan sangat ditentukan oleh pembangunan kualitas dari aparat pemerintah Desa terutama dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam optimalisasi pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, maka akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan Desa memiliki arti dan peranan yang sangat strategis. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan kualitas aparat pemerintah Desa dapat ditentukan melalui peningkatan sumberdaya manusia, melalui tingkat pendidikan, pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung, serta peningkatan kualitas melalui tugas pelayanan publik.

Page 6 of 109 | Total Record : 1084

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue