cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 6   7   8   9   10 
Efektivitas Pemekaran kecamatan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa (suatu studi pelayanan administrasi legalisir) Abbas, Yulius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah,  maka pemekaran wilayah di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun menciptakan  pelayanan publik disuatu daerah yang baru dimekarkan bukanlah hal yang instan. Butuh kerja keras bukan hanya dari aparat Pemerintah saja yang merupakan pelaksana tugas pemerintahan, tapi juga butuh kerjasama yang baik dari masyarakat. Karna kerja keras yang baik dari pemerintah kecamatan tidak di topang dari masyarakat, maka itu akan sia-sia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengukur efektivitas pemekaran kecamatan di Kecamatan Tompaso Barat dengan judul: “Efektivitas Pemekaran kecamatan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa (suatu studi pelayanan administrasi legalisir)”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan publik kususnya pelayanan legalisir di Kecamatan Tompaso Barat sudah terlaksana dengan baik. Walaupun sarana dan prasarana masih belum memadai, seperti gedung kantor yang merupakan gedung tua, dan juga kursi dan meja yang masih kurang di ruang tunggu namun hasil survei penulis di lapangan kususnya hasil wawancara dengan masyarakat menujukan bahwa sarana dan prasarana yang masih kurang tidak menghalangi para aparatur pemerintah kecamatan untuk bekerja maksimal. Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS PROGRAM PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SANGIHE (Suatu Studi di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kab. Sangihe) Widodo, Wahyu
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan mengenai masalah kemiskinan telah lama menjadi polemik yang selalu menyita perhatian dari berbagai pihak. Terutama masalah kemiskinan di perkotaan. Hal ini membuat semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana, kurangnya kesempatan kedua, dan rendahnya pendapatan penduduk sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran. Hal inilah yang akan menjadi awal meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan. Untuk mengatasi kedaan ini pemerintah melakukan berbagai macam usaha-usaha pemberdayaan manusia agar terbebas dari kemiskinan. Usaha-saha tersebut terlihat dalam berbagai program, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan untuk wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian dana pinjaman bergulir PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam hal ini Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemberian pinjaman bergulir PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bagi masyarakat agar benar-benar memanfaatkan program PNPM Mandiri dengan semaksimal mungkin. Kata Kunci : Kemiskinan, PNPM Mandiri, SPP dan Pemberdayaan Masyarakat.  
KINERJA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN WEWENANG PENGAWASAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi kasus di Desa Watudambo Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara) Kundre, Wilhelmus Kelly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat dengan (BPD), adalah salah satu lembaga yang terdapat didesa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, khusunya pada bagian ke-3 pasalnya yang ke-29. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ini hadir, suda ada Undang-Undang sebelumnya yang telah mengaturnya sehingga BPD itu hadir sebagai salah satu lembaga di desa, yaitu Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 200 angka 1 yang menyebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Salah satu wewenang  yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah  pengawasan, sesuai PP No.72 Tahun 2005 tentan Desa pada pasal 35 huruf b yang mengatakan bahwa “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa”. Peraturan desa yang dimaksud adalah Perdesa Watudambo Dua Nomor 3 Tahun 2010 tentan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kata kunci : kinerja, BPD, dan Pengawasan
Perilaku Individu dalam Pelayanan Izin mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe Susanto, Eko
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu dalam menjalankan tugas-tugasnya demi sebuah tujuan organisasi. Aparatur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan sebagai abdi negara sudah selayaknya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ingin membutuhkan. Perilaku individu adakalanya sangat erat dengan perilaku menyimpang sesuai apa yang diharapkannya. Dan adakalanya perilaku individu baik serta konsisten dalam pemberian pelayanan. Sebagaimana Prinsip Pelayanan Publik sesuai dengan KepMenPan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003  yaitu meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan. Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah salah satu pelayanan yang bertujuan untuk  meningkatkan nilai ekonomis bangunan dan mendapat perlindungan hukum. Key word: Perilaku Individu, Pelayanan Publik
REKRUTMEN CALON WALIKOTA DALAM PARTAI DEMOKRAT (Suatu studi di Kota Bitung) Masahere, Usran
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-aggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon walikota, partai politik dalam hal ini Partai demokrat kota Bitung memberlakukan sistem atau mekanisme rekrutmen terbuka yang mana semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara / pemerintah. Kata kunci : Rekrutmen,Walikota,Partai
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan) Onibala, Irma
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wacana yang sering dibicarakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin desa yaitu Hukum Tua sebagai orang yang dituakan di Desa.Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Hukum Tua Desa Raanaan Baru Satu dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Hukum Tua Desa Raanan Baru Satubelum maksimal dalam melakukan pembinaan kepada warga masyarakat terutama pembinaan kepada pemuda-pemudi yang ada, agar selalu mengikuti aturan-aturan, dan memotivasi agar tetap menjaga kualitas keimanannya, dengan mendorong agar mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu masih terkesan tidak terlalu dekat dengan masyarakat, karena kurangnya intensitas kehadiran dimasyarakat, dalam mendengar dan menyikapi keluhan-keluhan warga yang menjadi penyebab permasalahan warga. Namun disisi lain masyarakat Desa raanan Baru Satu secara inisiatif memberdayakan diri mereka sendiri secara swakarsa, walaupun tanpa ada pendampingan dan pembinaan dari Hukum Tua.   Key words: Kepala Desa, Pemberdayaan, Masyarakat
REKRUTMEN PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF (Studi Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung) Langinusa, Kristin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik merupakan pilar dalam demokrasi, yang mempunyai fungsi diantaranya sebagai sarana pendidikan politik. Fenomena yang terjadi belakangan ini partai politik cenderung lebih merekrut orang–orang diluar partai untuk di calonkan menjadi calon legislatif. Fenomena ini menjadi tanda ada permasalahan yang sangat mendasar di dalam partai Demokrat yakni dalam hal pengkaderan, padahal partai Demokrat sudah mentasbihkan dirinya adalah Partai Kader. Langkah yang di ambil Partai Demokrat menjadi bumerang, banyaknya kader partai yang masuk hanya memikirkan kepentingan pragmatis semata sehingga lupa dengan tugas-tugasnya untuk membesarkan partai dan bertanggung jawab pada bangsa dan negara, hal ini terbukti dengan banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekrutmen kaum perempuan dalam calon legislative Partai Demokrat di Kota Bitung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung sudah memenuhi persyaratan perundang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan kaum perempuan baik dalam kepengurusan partai, maupun yang menjadi calon legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang direkrut menjadi calon legislatif partai demokrat, tidak semuanya kader dari partai democrat, ada juga mereka yang karena kedekatannya dengan pengurus direkrut menjadi calon legislative, atau dengan pendekatan nepotisme. Walaupun mekanisme perekrutan calon legislatif perempuan melalui hasil survey untuk suara terbanyak, agar dapat terjamin bahwa calon legislative perempuan ini layak untuk bertarung di pemilihan umum nanti.     Keyword         : Rekrutmen, Calon Legislatif, Perempuan
Peranan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa) Dayoh, Lydia Natalia Seysi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul skripsi yaitu Peranan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Pelayanan masyarakat menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik  menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa Tompaso II dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan dan referensi karya ilimiah bagi yang menggunakannya. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah Desa Tompaso II dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Serta Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemapuan berpikir dan memahami permasalahan tentang desa dan melatih penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika. Setelah melakukan hasil penelitian tentang Peranan Perintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa Tompaso II, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, dapat diambil kesimpulan salah satunya yaitu Peranan Pemerintah Desa dalam upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa Tompaso II sudah cukup baik. Meski belum sepenuhnya maksimal, namun Pemerintah Desa selalu berupaya meningkatkan kualitan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri. Aktifitas pemerintahan tersebut didukung pula oleh infrastruktur kantor Hukum Tua maupun Balai Desa yang ada.
Kinerja Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Di Kabupaten Halmahera Barat Hady, Risal
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap negara di dunia ini memiliki tujuan untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Negara Republik Indonesia juga memiliki tujuan yang sama, sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan manajemen pemerintahan yang baik. Dengan bergulirnya pemerintahan reformasi, maka upaya yang dilakukan dalam rangka menata kembali sistem pemerintahan daerah, lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pola prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas yang merupakan suatu harapan yang selama ini didambakan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI DESA KIAMA MARADAREN KEC. MELONGUANE (Studi Tentang Program Pembuatan Drainase) SINEDU, NORISCEL
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan suatu bangsa, tanpa adanya dukungan langsung dari masyarakat, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Demi mencapai tujuan nasional, yakni pembangunan  merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah membuat suatu program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dipedesaan yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Di Desa Kiama Maradaren, pelaksanaan Program ini telah berjalan selama hamper 3 tahun dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya dari, proses pengambilan keputusan rencana pembuatan, pencairan dana, partisipasi masyarakat, namun secara keseluruhan berjalan dengan baik.

Page 8 of 109 | Total Record : 1084

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue