cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 91   92   93   94   95 
PROSES MUTASI JABATAN ESELON III DAN IV DI KABUPATEN MINAHASA Tampilang, Jelfi H.; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial politik yang terjadi di indonesia setelah reformasi berguling yaitu tergantinya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya regulasi yang baru tentang pengaturan pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengurusi daerah mereka masing masing. Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi jabatan, tempat, pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya. Prestasi seorang pegawai dalam perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah di ketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang tinggi. Amanat regulasi tentang undang undang No. 100 tahun 2000 mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural mengatur penyelengaraan kebijakan dan manajemen pegawai berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejateraan, yang menjadi permasalahan dalam proses penempatan aspek profesionalitas seringkali dikesampingkan.Kata Kunci : Proses, Mutasi , Jabatan.
HUBUNGAN MOTIVASI, PRODUKTIVITAS DAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH DESA DENGAN EFEKTIFITAS KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa) Undap, Gustaf J. E.; Sondakh, Effendi; Rorong, Ari
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis jika dikembangkan secara baik. Dalam kenyataannya banyak desa-desa di Indonesia belum berkembang secara mandiri dari desa swadaya, swakarya dan swasembada disebabkan karena belum tergalinya potensi desa secara baik, sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil pertanian. Pada hal bila dilihat dari potensinya desa telah menjadi tumpuan lumbung produksi dan lumbung ketahanan nasional. Agar tumpuan pembangunan desa menjadi lebih baik dan mandiri maka dibutuhkan kemampuan aparat pemerintah desa sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi tumpuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengetahui Hubungan antara Motivasi Produktivitas Kerja dan Budaya kerja aparat pemerintah Desa dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, 2). mendapatkan gambaran tentang Keterlibatan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Penelitian menggunakan metode Kuantitatif dengan analisis Chi Square. Dari hasil analisis data tentang hubungan antara Motivasi, Produktifitas dan Budaya dengan efektifitas keberhasilan pembangunan desa dengan hasil analisis yang didapati bahwa hubungan antara Motivasi Kerja dengan Efektifitas Keberhasilan Pembangunan Desa berada pada kategori tinggi karena melebihi dari ukuran ½ C Maks yakni 0,4082 yaitu dengan nilai Koefesien Kontingensi (KK) sebesar 0,4468. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik Motivasi kerja aparat pemerintah Desa maka akan semakin baik pula efektifitas keberhsilan pelaksanaan pembangunan Desa. Dari hasil analisis Prosentase mendatar menunjukan bahwa terdapat tingkat kepercayaan sebesar 75,67 %. Dimana semakin baik Motivasi Kerja maka akan semakin baik pula efektifitas keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Desa.Kata Kunci : Hubungan, Motivasi, Produktivitas, Budaya Kerja, Pembangunan Desa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO Edwin, Fandy; Nayoan, Herman; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran  sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado
SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT Susim, Nus; Kaunang, Markus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga perlu ada suatu kebijakan yang berbasis budaya dalam rangka menjaga keaslian budaya local dari tantangan luar atau menjaga kesimbangan budaya local dan budaya luar. Hasil penelitian oleh peneliti mengabil kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada proses pembelajaran mata pelejaran Muatan Lokal di setiap SD dan SMP di Kabupaten Maybrat  yang berkaitan dengan budaya local dan juga masih banyak Kendala dari tenaga guru, terkait dengan  guru yang profesi sebagai guru Mata Pelajaran Muatan Lokal,  sehingga  sistem  pembelajarannya masih bersifat umum atau tidak tepat pada sasarannya, dan juga sarana-sarana-penujungan belum memadai di setiap Sekolah-sekolah di Kabupaten maybrat.Kata Kunci : Sistem, Pendidikan, Berbasisis, Budaya, Identitas, Globalisasi.
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019 Goni, Michael G. H.; Nayoan, Herman; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima,  dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Weol, Marshel; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangatlah vital. Keberhasilan dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh orangorang yang bekerja di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Studi kepustakaan yaitu data melalui bahanbahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang di terbitkan oleh instansi terkait. Melakukan observasi dimana penelitian dilakukan. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung dilokasi penelitian. Dan karena melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Wawancara mendalam (indepht interview). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan yang dinilai paling memahami dan mengetahui kondisi real dilokasi penelitian yang bertujuan untuk memperkuat informasi yang diperoleh, lebih objektif, dan akuntabel. Hasil penelitian ini adalah Proses Pengorganisasian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupatn Minahasa Selatan tertuang dalam Struktur Organisasi Dinas dan dilanjutkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dan dalam tahap pengarahan, pimpinan dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan berjalan secara hirarki yakni melalui Bupati yang menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM.Kata kunci: Manajemen, Aparatur Dan Pelayanan Publik 
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Onsu, Indra Foreman; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa.Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Di era reformasi sekarang ini, para aparatur pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan atau objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar,dirasakan dan ditanyakan. Teknik anasisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan, dalam hal pelayanan publik dari segi aparat sudah baik,namun harus diperhatikan dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana dimana perlu adanya penambahan anggaran di kecamatan kawangkoan barat, dengan mengusulkan penganggaran ditahun beikutnya untuk renovasi gedung kantor serta penyediaan sarana pendukung pelayanan publik seperti komputer, kertas, tinta, printer, terutama mesin fotocopy, karena jarak kantor dengan tempat fotocopy cukup jauh.selain itu pelatihan kepada aparat dalam penggunaan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Kata Kunci  :  Tugas Pokok dan Fungsi, Pelayanan Publik, CamatIndra Foreman Onsu
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Wuri, Dicky C.; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Mengenai hal tersebut kedisiplinan pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Karena begitu penting kedisiplinan saat ini Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi dari kinerja Aparatur Sipil Negara. Adapun disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab Aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja bisa diartikan jika aparat selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan instansi dan norma-norma yg berlaku. Untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut disiplin pegawai demi meningkatkan kinerja secara optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Kinerja
EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DAN DESA DI DESA ESANDOM DUA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Maleke, Silia Fisye; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi adalah kegiatan meniai mencara terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses anilisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memeberika penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “apa perbedaan yang di buat?” artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan alokasi dana desa di desa Esandom Dua KecamatanTombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan menggunakan teori menurut Arikunto (2019 : 40) modelevaluasi CIPP (Context, Input-Proses-Product) adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen yaitu : input, process, dan product.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan di Desa.
PARTISIPASI POLITIK PEMUDA (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan) Rompis, Arthur Verlend; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI.

Page 93 of 109 | Total Record : 1084

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue