cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 92   93   94   95   96 
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALSIR KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI DESA TOMPASO BARU SATU KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN Moningka, Chindy Claudya; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam menjaga kemanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, peran pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran pemerintah harus dilakukan demi menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jaminan kemanan dari pemerintah dapat meningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman serta kemakmuran bagi masyarakat.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Konflik, Antar Kelompok.
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KAUM DIFABEL PADA SEKOLAH LUAR BIASA-A BARTEMEUS DI KOTA MANADO Mawikere, Michael Giovanni; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Pendidikan Kaum Difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan 3 orang sebagai informan. Penelitian ini menunjukkan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa (1), di Sekolah Luar-Biasa A Bartemeus, belum tersedia ruang keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa difabel, (2) walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia, (3) kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasi penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap, (4) pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.Kata Kunci: Implementasi, Program, Pelayanan, Pendidikan, Kaum Difabel.
KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Mamesah, Prisillia; Pangemanan, Sofia; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik negara tahun 1945.Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas  pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Adapun manfaat penelitian ini mengetahui kinerja dinas  pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian ini yaitu kinerja yang ditunjukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup efektif ini dilihat dari meningkatnya pendapatan daerah pasca dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang pajak daerah.Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
MOTIVASI CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI KANTOR CAMAT MALALAYANG) Tombokan, Romario; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi pada suatu organisasi bertujuan untuk mendorong semangat kerja para pegawai agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan suatu organisasi. Pimpinan yang mengarahkan pegawainya dengan memberikan motivasi akan menciptakan kondisi dimana pegawai merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Pegawai yang mempunyai motivasi tinggi merupakan salah satu syarat jika hasil-hasil kerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Malalayang. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil peneliti menemukan bahwa Motif yang diberikan camat Malalayang kepada para staf yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai sudah baik, karena camat selalu melakukan bujukan-bujukan kepada pegawai yang bekerja, bujukan-bujukan yang dilakukan camat berupa ajakan, himbauan dan nasehat yang diberikan secara langsung biasanya bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan pada saat apel pagi, rapat staf dan dalam ruang kerja para pegawai agar setiap pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannyaKata Kunci : Motivasi, Camat, Efektivitas Kerja
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Telenggen, Terien; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan dengan  program kegiatan pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado melalui fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, dimana peneliti sebagai Instrumen kunci.Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan berperan besar dalam proses koordinasi melaksanakan program-program pembangunan. Implementasi program pembangunan dilaksanakan dengan baik serta efektif. Aspek kepemimpinan Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan berperan dalam pemberian instruksi pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalanny fungsi konsultatif yang menjadi salah satu peran pemerintah kelurahan untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena yang lebih tahu akan kebutuhan pembangunan adalah masyarakat Kelurahan itu sendiri,oleh karena itu Pemerintah Kelurahan perlu mengadakan konsultasi dengan masyarakat Kelurahan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan atau tidak maka peneliti telah menanyakan hal ini kepada perangkat Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan.Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat menbantu Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci: Pemerintah, Partisipasi dan Pembangunan
KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK {e-KTP} DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Gurumias, Marcylia; Gosal, Ronny; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, luasnya cakupan jasa layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan, memerlukan suatu tindakan yang professional dari aparatur pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir setiap kelemahan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik, secara khusus Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan di bidang kependudukan banyak mendapatkan respon dari masyarakat, adanya pelayanan yang lama membuat masyarakat menjadi pesimis dan tidak mau tahu terhadap pelayanan kependudukan, hal ini disebabkan oleh lamanya proses dari setiap pelayanan kependudukan. Pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme dan sistem yang terbuka serta penentuan standar pelayanan prima, karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung belum dapat memberikan kepuasan kepada penggunanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai peran penting dalam penyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di lingkup daerah (Kepulauan Sangihe). Guna mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, peneliti menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (Fandy Tjiptono, 2005:70). Dimensi yang dimaksud meliputi bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) serta empati (emphaty). Selain itu, peneliti juga meneliti kendala dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Dindukcapil Kepulauan Sangihe serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instansi tersebut.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak ? hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak ? hak asasi manusia baik laki ? laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya ? upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas ? berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH DI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU Aray, Marisstela; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan sosial merupakan program-program yang dilaksanakan tanpa pertimbangan pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dan penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk melaksanakan fungsi-fungsi, untuk memperlancar kemampuan, untuk menjangkau dan manggunakan pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Anak Asuh Di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian ini, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dapat dikaji berdasarkan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana yang dibangun dalam rangka implementasi program anak asuh di Kota Kotamobagu khususnya untuk kecamatan Kotambagu Timur berjalan berjenjang, sesuai dengan peraturan walikuota tentang program anak asuh, dimana tim pelaksana program tersebut terdiri dari Unsur pemerintah kota, dinas pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan. Masing-masing unsur memiliki tugas masing-masing namun tetap menjaga koordinasi demi tujuan bersama.Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Anak Asuh.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITS PELAYANAN SURAT IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MIODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Robot, Hengki; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dari pengertian yang ada, sudah dapat di lihat bahwa betapa pentingnya surat izin usaha dalam hal menunjang kegiatan-kegiatan ber-usaha dari masyarakat dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah mempunyai strategi yang baik dan tepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan surat izin usaha. Dibutuhkan suatu strategi yang dapat memangkas kelambanan birokrasi dalam hal pemberian pelayanan public terhadap masyarakat. di era distrupsi saat ini, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang berbagai aktifitas manusia, maka dari itu penggunaan teknologi dalam pelayanan public cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menggunakan suatu inovasi pelayanaan public yang berbasis teknologi atau E-Goverment. Aplikasi  E-Government yang di gunakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah system OSS atau online single submission. System ini sudah terintegrasi secara online, maka dari itu dapat memangkas waktu dan biaya dalam hal pengurusan surat izin usaha. Tapi memang dalam penerapannya masih memiliki beberapa kendala dalam hal penerpannya seperti kurangnya SDM, jaringan internet yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum merata, dan juga belum adanya sinkronisasi data penduduk di antara instansi kedinasan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya untuk mengadakan berbagai macam sarana prasaran penunjang yang bisa menghilangkan-kendala yang ada sampai saat ini.Kata kunci: strategi, kualitas, surat izin usaha.
KINERJA INSPEKTORAT KOTA MANADO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mangolo, Endra; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah. Inspektorat daerah adalah Perangkat derah yang bertugas sebagai pengawas sebagai penjabaran fungsi manajemen yakni controlling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaran Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Inspektorat Kota Manado Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan peneliti menyimpulkan bahwa Hasil kerja dari Inspektorat Kota Manado belum optimal, dikarenakan masih ada hasil kerja yang ditargetkan belum semua tercapai, masih ada yang tidak memenuhi target. Pengetahuan kerja dari Inspektorat Kota Manado rata-rata sudah baik, tapi belum semuanya memenuhi kompetensi sebagai pengawas atau pemeriksa. Inisiatif dari Inspektorat Kota Manado masih terbatas pada aturan dan program kerja yang telah disusun selama setahun atau yang disebut PKPT Program Kegiatan Pengawasan Tahunan. Kecekatan mental dari Inspektorat Manado dapat disimpulkan bahwa kecekatan mental Inspektorat Manado sudah baik dalam menerima instruksi kerja dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada karena mereka mempunyai loyalitas yang tinggi. Sikap dari Inspektorat Kota Manado dalam melaksanakan tugas sudah baik tapi semangat untuk bekerja harus lebih ditingkatkan untuk penyelesaian tugas yang diberikan karena masih ada laporan yang lama penyelesaiannya. Disiplin waktu dari Inspektorat Kota Manado belum maksimal dikarenakan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan masih ada yang terlambat diselesaikan, kemudian untuk absensi dari Inspektorat Kota Manado sudah baik dapat dilihat dari hasil absen yang tingkat kehadirannya diatas 90%.Kata Kunci : Kinerja, Inspektorat, Penyelenggaraan Pemerintahan.

Page 94 of 109 | Total Record : 1084

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue