cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,270 Documents
 50   51   52   53   54 
KAJIAN HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN BERDASARKAN UUD 1945 Wongkar, Melania M. I.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13004

Abstract

Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pembaharuan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 UUD 1945 untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan era baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak diatur. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dan bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dan menemukan hasil penelitian sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Adapun prosedur pemberhentian presiden yaitu tahap pertama usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahap kedua pembahasan oleh DPR. Tahap ketiga pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Tahap keempat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Presiden
KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT ESALAON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH Loindong, Granger T.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13005

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif untuk membahas mengenai kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat esalon II di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap seluruh instrumen hukum kewenangan kepala daerah. Hasil penelitian ini kewenangan yang cukup besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural telah memunculkan ketidakpastian pola karier pejabat seringkali tidak mengindahkan syarat jenjang kepangkatan terkait dengan bidang kompetensi yang dimiliki serta badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan belum sepenuhnya menjamin kualitas dan objektivitas jabatan eselon II kebawah
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERFILMAN DI INDONEISA Hakim, Morina Kartika Santoso
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunikasi dalam kehidupan masyarakat modern, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, menyebabkan media massa, televisi, film, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Film pada satu sisi dapat dilihat sebagai karya seni yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan serta peradaban sebuah masyarakat. Sebaliknya, film juga dapat berdampak terhadap hancurnya tatanan kehidupan masyarakat, baik dari segi ideologi, sosial-politik, dan eksistensi sebuah bangsa.  Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen film di Indonesia dan menganalisis pemahaman tentang peran Lembaga Sensor Film (LSF) dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen film di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film dan menggunakan bahan hukum sekunder seperti yang meliputi literature-literatur, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta mrnggunakan bahan hukum tersier yang meliputi informasi tertulis dari internet. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya di deskripsikan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen yang mempunyai hak untuk menikmati film yang berkualitas yang mengandung unsur pendidikan, agama, dan budaya. Oleh karena itu, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen film sangatlah penting. Dalam hal melindungi hak konsumen pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disarankan agar pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk dapat memproduksi film yang bermutu yang layak ditonton.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UU NO.51/PERPU/1960 Lowing, Fenia Stepanie Gabriella
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i1.15165

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan penyerobotan hak milik atas tanah menurut UU No. 51/Perpu/1960 dan bagaimana penegakkan hukum terhadap penyerobot hak milik atas tanah menurut UU No. 51/Perpu/1960.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau menganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal. Kata kunci: Implementasi, penegakan hukum, penyerobotan, hak milik, tanah.
URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA MANADO Grace Y. Bawole, Adi Tirto Koesoemo, Telly Sumbu
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i8.18107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Seberapa besar pentingnya pendidikan anti Korupsi Bagi Pelajar Dan mahasiwa khususnya di Kota Manado. (2) Bagaimana peran Intitusi Pendidikan  dalam mewujudkan Masyarakat Anti Korupsi dengan melaksanakan pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang SistimPendidikan Nasional yang dikaitkan dengan UU No. 31 Thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.  20 Thn 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dengan pendidikan anti korupsi dapat merubah perilaku masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa  dalam turut serta membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  yang merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan penanganan  secara luar bias pula. Hal ini tentu saja harus selaras dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku atau dengan kata lain, apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan yang dikehendaki.Kata kunci: Urgensi, pendidikan, anti korupsi, pelajar dan mahasiswa.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN TERHADAP MAKANAN DALUWARSA Mamarama, Yunia
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15570

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum produsen (pelaku usaha) terhadap barang produksi jenis makanan dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) makanan kadaluwarsa.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Produsen (pelaku usaha) dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen. Hal ini tentunya membawa dampak positif karena terciptanya suatu keseimbangan dalam dunia bisnis di Indonesia pada umumnya dan khususnya cita-cita dari dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) telah tercapai. Ganti rugi dan pengawasan produk adalah  bentuk tanggung jawab hukum produsen kepada konsumen khususnya barang produksi jenis makanan. Produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (konsumen) sehari-hari, tidak ada manusia yang hidup tanpa makanan, oleh karena produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya bagi produsen (pelaku usaha) untuk memperhatikan hal tersebut karena itu juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum produsen sekaligus jaminan bagi konsumen. 2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen, dalam hukum Indonesia dapat ditempuh lewat dua cara yaitu lewat jalur luar pengadilan (Non Litigasi) atau jalur pengadilan (Litigasi). Jalur luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara mengajukan permohonan/gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan jalur pengadilan adalah melalui upaya keberatan ke Pengadilan Negeri atas keputusan dari BPSK yang dianggap merugikan oleh salah satu pihak. Atau ada juga yang langsung mengajukan upaya gugatan langsung ke pengadilan tanpa melalui BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia tetap memerlukan biaya untuk pengurusannya karena berperkara pun dikenakan biaya, selain itu hasilnya pun belum tentu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak baik itu produsen atau konsumen.Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Produsen, Makanan Daluwarsa
IbM TENTANG SOSIALISASI DAN PENYULUHAN SADAR HUKUM DI KELURAHAN KOYA KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA Kenny Ridwan Wijaya, Max Karel Sondakh, Jr
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i9.18334

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat yang ada di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: 1. Setelah tim pelaksana mengadakan evaluasi dan monitoring, sampai pada tahap aparat dan masyarakat desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa secara signifikan terjadi perubahan. Aparat terlihat semakin meningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan setiap masalah yang terjadi dimasyarakat sudah mulai di selesaikan melalui jalur hukum ataupun secara kekeluargaan. 2. Saran dari tim pelaksana IbM ini adalah, jika bisa lebih seringnya diadakan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan baik dari peneliti, kepolisian ataupun pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah kesadaran hukum di desa koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Berhubung waktu dan dana maka tim pelaksana belum bisa mengadakan pengawasan dan pendampingan secara jangka panjang.Kata kunci: Sadar hukum
KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (KAJIAN UU NO. 16 TAHUN 2004) Sigar, Kevin Stiffan
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i5.17690

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana konsep ideal kemandirian kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.  Dengan meggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Kewenangan Kejaksaan dalam sistim penegakan hukum, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 bahwa peran tugas dan wewenang lembaga kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, demi terwujudnya Kepastian Hukum dan Keadilan dihadapan Hukum. 2. Dalam sistem peradilan pidana keterpaduan (integrated), dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (disintegrated), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan, Dengan sistem peradilan pidana yang integrated diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidak-tidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai.Kata kunci: Kemandirian Kejaksaan, Ketatanegaraan.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MINAHASA Caesar, Christian Andriano
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i3.19571

Abstract

Regulasi Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa  diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan lainya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yaitu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kabupaten. Sumber pendapatan Desa terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Regulasi yang begitu banyak membuat pemerintah Desa sulit memahami dan mempelajari regulasi, sehingga rentan akan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa khususnya di Desa Rinondor masih ditemui penyimpangan-penyimpangan pengelolaan Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.Kata Kunci : Regulasi, Pertanggungjawaban, Dana Desa,
KAJIAN YURIDIS ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH Aguw, Gabriella Yulistina
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i6.17913

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana berlakunya asas pemisahan horisontal hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah dan bagaimana pemberian hak tanggungan atas tanah sebagai pembebanan lembaga jaminan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hak tanggungan dalam lembaga jaminan menurut UUPA adalah tanah atau hak-hak atas tanah yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam arti tidak semua tanah atau hak-hak atas tanah dapat dijadikan obyek hak tanggungan. Subyek hukum hak atas tanah yang merupakan obyek dari hak tanggungan adalah hak milik atas tanah, hak guna usaha atas tanah dan hak guna bangunan atas tanah. Adapun hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah berkaitan dengan asas pemisahan horisontal sesuai dengan UUPA, yang mengacu pada asas melekat vertikal dan asas pemisahan, asas vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan benda di atasnya sebagai satu kesatuan, dan asas pemisahan. Horisontal yaitu justru memisahkan tanah dari kebendaan di atasnya, ini yang dianut oleh UUPA. 2. Pemberian hak tanggungan diawali dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang tak terpisahkan dari perjanjian pokok yang menimbulkan hubungan hukum ini dapat dituangkan dalam akte otentik atau akte di bawah tangan, ini sifatnya wajib untuk sahnya akte pemberian hak tanggungan. Pada asas pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri kecuali ada sebab, maka dapat menggunakan surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingannya menghadapi di PPAT. Surat kuasa untuk pembebanan hak tanggungan wajib dituangkan dalam akte otentik dari PPAT yang dibuat atau dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, surat kuasa ini terpisah dan sebagai surat kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik/dibatalkan.Kata kunci: Kajian yuridis, asas pemisahan horizontal, hak tanggungan, tanah

Page 52 of 127 | Total Record : 1270

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue