cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2: August 2013" : 12 Documents clear
PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN) Winarno Budyatmojo
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10192

Abstract

AbstrakTindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas illegal logging yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal logging dan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.Kata Kunci: Penegakkan, Hukum, Illegal Loging, Harapan, Kenyataan.AbstractIllegal logging activities showed the presence of a series of activities that constitute a chain of inter- related , ranging from illegal timber sources or procedure or the conduct of illegal logging in abundance up to the consumer or user of wood raw material . The timber screening process is illegal, and the illegal transportation of export or sale is illegal . The logging process , the more real development going on and often times the result of illegal timber from illegal logging was washed ( legalized ) before entering the legal market , means that the timber is essentially illegal , legalized by the parties certain cooperate with local police officers , so that the timber enters the market , it is difficult to be identified which is a timber which is illegal and legal timber . prevention efforts have been made   governments to eradicate illegal logging that has made many agreements with other countries in law enforcement efforts against illegal logging and illegal trade , such as the UK , the EU , the prc , Japan and South Korea . Is also not lose much effort NgOs and donor agencies to assist Indonesia in combating illegal logging . Various meetings have been held , but the actual action plans that are made are often not solve the root problem . While in the country , according to the department of Forestry , there are at least 11 ( eleven ) institutions and government agencies in central decisive efforts to combat illegal logging , but cooperation curative nature is not easy to make it happen in combating illegal logging . Therefore, this paper is expected to be a conceptual contribution to the policy makers at national and local levels .Keywords: Enforcement, Law, Illegal Loging, Expectation, reality
KONSEP HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN DI MASA YANG AKAN DATANG Endang Prasetyawati
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10182

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explain the concept of law of consumer finance in the future, that consumer finance is characterized by Indonesia. The method used is normative legal research (legal research), with the approach of the statute and philosophy. Legal materials used in the study include legal primary, secondary and tertiary and supported with interviews. Legal material is then analyzed in such a way and poured in the form of a diskriptif analysis. The results of this research provide consumer finance law concept bids forward, namely consumer finance are characterized by Indonesia, which are based on religious, humanitarian, nationality, democracy and social justice. Consumer finance law characterized by  an  Indonesia  that  regulates  the  equivalence of  the  position  of  consumer  finance  companies  and consumers, legal protection for consumer finance companies as well as consumers, as well as paying attention to process contracts, and dispute resolution with the approach of the conscience, in the form of regulation-level legislation, with the hope of better guarantee legal certainty.Key words: Legal concept, consumer Finance, Future.AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk memamaparkan tentang konsep hukum pembiayaan konsumen di masa yang akan datang, yaitu pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan filsafat (philosophy approach). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan ditunjang dengan wawancara. Bahan hukum kemudian dianalisis sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk tulisan secara diskriptif analisis. Hasil penelitian ini memberikan tawaran konsep hukum pembiayaan konsumen ke depan, yaitu pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia, yaitu berdasarkan religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Hukum pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia yang mengatur kesetaraan kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen maupun konsumen,  serta memperhatikan proses kontrak, dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan nurani, dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang, dengan harapan lebih memberikan jaminan kepastian hukum.Kata kunci: Konsep Hukum, Pembiayaan Konsumen, Masa depan.
PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM HM. Soerya Respationo; M. Guntur Hamzah
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10194

Abstract

AbstrakPenegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa sosial. Penegakan hukum senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (external dynamics) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (internal dynamics). Oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara mengkonstatir hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan –dalam rangka “good court governance”—pengembanan hukum praktis hendaknya di arahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.Key Words: Putusan Hakim, Rasionalitas Hukum Refleksif, Penegakan HukumAbstrackLaw enforcement does not work in a social vacuum of space . Law enforcement continues to interact with the dynamics community (external dynamics ) and the dynamics within the law itself ( internal dynamics ). Therefore, the judge’s decision should reflect both the dynamics of the relationship between facts mengkonstatir way , norms , moral , and legal doctrine in consideration of the judge’s decision - either individually , or collectively a very related or the same correlative lain.pola verdict , including the enforcement of the present day is still dominated by the type of formal legal rationality . Forward - in the context of “good governance court “ - developing of practical law should be directed to the type of reflexive rationality , at least attempted to shift the pattern of the relationships of all types of formal rationality and substantive rationality in time towards the type of legal rationality refkleksif .Key Words : Judgment , Rationality Reflexive Law , Law Enforcement 
KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI VALORISASI RUANG) Rahayu Subekti; Lego Karjoko; Wida Astuti
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10184

Abstract

AbstractThe objective of research was to find out the existing condition of spatial layout the Kutai Kartanegara Regency’s Government used and to find out the policy of Kutai Kartanegara Regency’s Government in spatial layout. In this research, Empirical research on Law (ELr) was used. ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. This study was a descriptive developmental one providing a systematical description on the object to be studied, and then a model was developed to address the problems in the field. The research approach used was qualitative approach. The research was taken place in Kutai Kartanegara regency. From the result of research and discussion, two conclusions could be drawn. Firstly, the existing condition of land use in Kutai Kartanegara regency showed the land use for various activities such as: mining, forestry, gardening, and farming. The shift of land function increased over years. Secondly, the government of Kutai Kartanegara regency had developed draft Local regulation of regency about rTrW or Zoning for Kutai Kartanegara regency, but it had not been proposed to the Local Legislative Assembly’s (dprd’s) discussion because there had been no provincial regulation about rTrW or Zoning of East Kalimantan provinceKey words : policy, Special layout, ValorisationAbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengetahui existing condition tata ruang yang digunakan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Negara dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini digunakan metode Empirical research on Law (ELr). ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan dua kesimpulan, yaitu : pertama, Kondisi existing Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bermacam – macam kegiatan diantaranya yaitu : . Kegiatan  pertambangan  , Kegiatan Kehutanan , Kegiatan Perkebunan, kegiatan pertanian. Terjadi pengalihan fungsi lahan yang meningkat dari tahun ketahun Kedua, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang RTRW maupun Zonasi Kabupaten Kutai Kertanegara, hanya saja belum bisa diajukan dalam pembahasan dengan DPRD karena Peraturan Daerah Propinsi tentang RTRW maupun zonasi Provinsi Kalimantan Timur belum ada.Kata kunci : Kebijakan, tata ruang, valorisasi
POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA Budiyono Budiyono
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10200

Abstract

AbstrakIndonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan dan mengembangkan agama sesuai dengan kepercayaannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuan dan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang bebas dan merdeka menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum negara Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.Kata kunci : politik hukum, kebebasan beragamaAbstractIndonesia is state pursuant to believing in   god  principle that Indonesian nation which believe in although non religion state. religion life and expand with guarantee and protection of state, while all of people entitled to execute and develop religion as according to its trust. Freedom of religion principle and that trust represent guarantee and confession and also protection that free each and everyone and independence to embrace believed trust and religion. research purpose is how Indonesia legal  policy to guarantee and protection be based on the constitution 1945Key word : legal policy, freedoom of religion
INVESTMENT ARBITRATION BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN TERBELAKANG Sefriani Sefriani
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10186

Abstract

AbstractThe main problem statements in this research is what factors cause almost no developing countries and last developing countries win before the investment arbitration. This thesis employs normative method of research with qualitative analysis. The result of this thesis show that BIT is the main factor caused it. The BIT contain vagueness term, arbitrator of investment arbitration do open ended interpretation toward the term, and  cause damage to developing countries and last developing countries. The solution for this phenomena is that developing countries as capital importer should be aware, careful and has equal bargaining power in the process of adoption of BIT with developed countries as capital exporter. Equal bargaining power can be achieved if developing countries has independency, have no dependency in any matters such as economic politics,, security and defence, etcKeywords: investment arbitration, Bilateral investment treaty, dispute resolutionAbstrakMasalah utama yang diteliti dalam penelitian ini   adalah faktor-faktor penyebab kekalahan negara berkembang dan terbelakang di depan forum investment arbitration. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, histori, dan konsep. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT menjadi factor utama penyebab semuanya itu. BIT berisikan ketentuan-ketentuan yang sangat berpihak pada kepentingan negara eksportir modal. Banyak ketentuan yang multitafsir dan kemudian diinterpretasikan secara sangat luas oleh arbitrator di forum investment arbitration untuk kepentingan negara maju, negara eksportir modal. Solusi untuk mengatasi hak tersebut adalah bahwa negara berkembang harus sadar, cermat dan memiliki posisi tawar yang seimbang dengan negara maju dalam penyusunan BIT. Semua ini dapat diraih apabila negara berkembang memiliki independensi, tidak memiliki ketergantungan pada segala bidang seperti, ekonomi, politik juga pertahanan keamanan pada negara eksportir modal.Kata Kunci: Arbitrase investasi, perjanjian bilateral investasi, penyelesaian sengketa
ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Nuria Siswi Enggarani
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10188

Abstract

AbstractThis study aims to assess the regional autonomy in Indonesia in strengthening the republic of Indonesia based on Law No. 32/2004 and find a model that can strengthen the autonomy of the Unitary Republic of Indonesia. This research is normative law research that focused on the literature data. The approach used in this study is using the principles of law approach, systematic approach to legislation, research on the level of vertical synchronization, historical, as well as the hermeneutic approach using deductive research. data used in the study is from literature using primary and secondary materials. results of the study showed that affairs and supervision is the most important element in strengthening the framework of the Unitary State of the republic of Indonesia and is the basis for the implementation of special autonomy. Indicators used to determine that the Act No. 32/2004 can strengthen the republic of Indonesia or not is seen from the elements of affairs and supervision. If the writer sees affairs and the provisions of Law No. 32/2004 lead to the  interpreted assumption that lead to strengthen federalism and lead to recentralization model of autonomy that strengthen the unity of the State is to change the system of wide and broaden autonomy become wide autonomy, focused and responsibility. division System of the affair is defined for both the provincial government and local municipality government but it focuses on the reference to the distribution of the central and regional affair. The concurrent affairs division is only constitutes on government affairs in order to strengthen the unitary state republic of Indonesia. Using principles of decentralization, de-concentration and co-administration are done justly. Supervision of the implementation of obligatory affair is deleted because supervision has been done by the governor as a government representative. Form of autonomy that can strengthen Indonesia is local autonomy in the form of broaden autonomy and specific Autonomy or asymmetric decentralization.Keywords: regional Autonomy, strengthening, unitary state of the republic Indonesia, Law No. 32/2004.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32/2004 dan menemukan model otonomi daerah yang dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif memfokuskan pada data kepustakaan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, sejarah serta menggunakan pendekatan Hermeneutic dengan menggunakan penalaran deduktif. Data penelitian yang digunakan adalah data dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil kajian menunjukan bahwa, Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa UU No 32/2004 dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak adalah dilihat dari elemen urusan dan pengawasan. Jika penulis melihat urusan dan pengawasan dalam ketentuan UU No 32/2004 menimbulkan asumsi penafsiran yang mengarah pada kecenderungan menguatkan kearah ke federalisme dan mengarah resentralisasi Model otonomi yang menguatkan Negara kesatuan terletak dengan mengubah system otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi luas, focus dan bertanggung jawab. Sistem pembagian urusan diperincibaik bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi focus sesuai dengan  acuan dalam penyusunan system pembagian urusan pusat dan daerah. Pembagian urusan yang bersifat concurrent   hanyaterletak padaurusan pemerintah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan secara seimbang. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib, dihapus karena pengawasan telah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara kesatuan republik indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan Otonomi Khusus atau desentralisasi asimetris.Kata kunci: Otonomi daerah, penguatan, Negara Kesatuan republik Indonesia, UU No 32/2004.
PELIBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN (ULANG) UUD 1945 YANG PARTISIPATIF MELALUI KOMISI KONSTITUSI Ni’matul Huda
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10176

Abstract

Abstractcurrently reappears demands change as a result of the 1945 constitution as a evaluation 10 years after the 1945 constitution implementation after change. In this period there have been several issues submitted to the constitutional court about the testing of individual candidates in the presidential election, additional authority in perppu, constitutional complaint and the constitutional question by the court, the role of legislation optimalization dpd. This paper initiated a change the 1945 constitution more participatory through the constitutional commission more independent than the previous constitutional commission, with a mandate to prepare draft changes the 1945 constitution. Learning from the experience of various countries are also undergoing transition to democracy and constitutional reform, we should initiate to engage the court in a change in  1945 constitution.Keywords: constitutional court, participatory, constitutional commission.AbstrakSaat ini muncul kembali tuntutan perubahan (ulang) terhadap UUD 1945 sebagai hasil evaluasi 10 tahun lebih implementasi UUD 1945 pasca perubahan. Dalam kurun waktu tersebut sudah ada beberapa persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian tentang calon perseorangan dalam pemilihan presiden, tambahan kewenangan Perppu, constitutional complaint dan constitutional question oleh MK, optimlisasi peran legislasi DPD, dan lain-lain. Tulisan ini menggagas perubahan (ulang) UUD 1945 yang lebih partisipatoris melalui Komisi Konstitusi yang lebih independen dibandingkan Komisi Konstitusi yang sebelumnya, dengan mandat menyiapkan draft perubahan (ulang) UUD 1945. Belajar dari pengalaman berbagai Negara yang juga mengalami transisi demokrasi dan reformasi konstitusi, ada baiknya kita menggagas untuk melibatkan MK dalam perubahan (ulang) UUD 1945.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Partisipatif, Komisi Konstitusi
KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK M. Fakih
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10206

Abstract

AbstractNursing personnel is one of the most important actor in helping doctor to perform medical acts. Medical acts, performed by doctor in hospital, are generally known as therapeutic transaction or healing agreement. parties who are involved directly in therapeutic transaction are doctor and patient. Therefore nursing personnel as doctor helper in that transaction shall not be positioned as a party in the agreement. Nursing personnel in this context holds the position as participant in the agreement, not as “contractan”. Within this context, nursing personnel can’t be sued by the reason of default. Legal standing of nursing personnel in helping doctor to perform therapeutic transaction, within medical law literature, is legally known as performing dependent function.Keyword: legal standing, nursing personnel, and therapeutic transaction.AbstrakTenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractan”. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.Kata Kunci: kedudukan hukum, transaksi terapeutik
THE IDEA OF REGULATING OF GOVERNOR’S AUTHORITY AS GOVERNMENT’S REPRESENTATIVE POST THE AMENDMENT OF 1945 CONSTITUTION (GAGASAN PENGATURAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945) Yuslim Yuslim
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10190

Abstract

AbstractThe idea of regulating of governor’s authority as representative of central government to the regency/ town government after the amendment of 1945 constitution is aimed at answering two legal problems. They are: (1) How is the regulation of the authority of governor as representative of central government after the amendment of 1945 constitution, (2) How is the idea governor as the representative of government. In order to answer such a questions the research   conducted by using legal/normative research. The approach that used is statue approach and conceptual approach. The regulating of governor’s authority as representative of central government as stipulated in Art. 32 of Act No.32 year of 2004 do not have firm validity in 1945 Constitution. Such the authority of governor is conducted as the implementation of principle of de-concentration, while such a principle does not clearly formulated in 1945 constitution. Besides it does not have constitution’s validity, the regulating of governor’s authority in Act No.32, 2004 does not have clear concept since on one hand such authority is attribution, an on one hand that authority is a delegation and even in practice it is a mandate. According of Unitary state’s point of view the authority of governor as direct representative of central government  after the amendment of 1945 constitution should be in delegation form. Therefore it is not directly enumerated in Act regarding the Local government (attribution).The president that would transfer that authority in government regulation (pp). The delegation of authority to the governor should cover the affair of general government in province, so it is not just limited to a certain affair.Besides in conducting the authority, the governor as representative of central government needs certain organ that assist the governor in performing his authority and as the organ of central government.Key word: The idea, governor’s authority, government’s representat, unitary state.AbstrakGagasan penaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap kabupaten/ kota setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menjawab 2(dua) problem hukum, yakni :   (1) Bagaimana pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah setelah perubahan UUD 1945, dan (2) Bagaimana gagasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk menemukan jawaban pertanyaan yang muncul dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam Pasal 38 UU No. 32/2004 tidak memiliki validasi yang tegas dalam UUD 1945.Kewenangan gubernur tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sementara asas dekonsentrasi tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.Selain tidak memiliki validasi konsitusi, pengaturan kewenangan gubernur dalam UU No. 32/2004 tidak jelas konsepnya karena satu sisi kewenangan tersebut berupa atribusi, pada bagian lain berupa delegasi dan bahkan dalam praktek berupa mandat. Menurut sudut pandang sistem negara kesatuan (unitary state) kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah langsung setelah perubahan UUD 1945 haruslah berupa delegasi kewenangan.Jadi tidak ditegaskan (dirinci) langsung dalam UU mengenai pemerintahan daerah (atribusi). Presiden yang akan melimpahkan kewenangan tersebut nantinya dalam Peraturan Pemerintah. Pelimpahan kewenangan kepada gubernur tersebut ruanglingkupnya haruslah mencakup urusan pemerintahan umum di provinsi jadi tidak dibatasi pada urusan tertentu saja.Selain itu dalam menjalankan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah perlu organ tertentu yang membatu gubernur dalam menjalankan kewenangannya dan merupakan organ pemerintah.Key word: Gagasan, Kewenangan Gubernur, Wakil Pemerintah, Negara Kesatuan.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue