Yustisia
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"vol 2, no 2: august 2013"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Respationo, HM. Soerya]]>;
<![CDATA[Hamzah, M. Guntur]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10194
<![CDATA[AbstrakPenegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa sosial. Penegakan hukum senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (external dynamics) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (internal dynamics). Oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara mengkonstatir hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan –dalam rangka “good court governance”—pengembanan hukum praktis hendaknya di arahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.Key Words: Putusan Hakim, Rasionalitas Hukum Refleksif, Penegakan HukumAbstrackLaw enforcement does not work in a social vacuum of space . Law enforcement continues to interact with the dynamics community (external dynamics ) and the dynamics within the law itself ( internal dynamics ). Therefore, the judge’s decision should reflect both the dynamics of the relationship between facts mengkonstatir way , norms , moral , and legal doctrine in consideration of the judge’s decision - either individually , or collectively a very related or the same correlative lain.pola verdict , including the enforcement of the present day is still dominated by the type of formal legal rationality . Forward - in the context of “good governance court “ - developing of practical law should be directed to the type of reflexive rationality , at least attempted to shift the pattern of the relationships of all types of formal rationality and substantive rationality in time towards the type of legal rationality refkleksif .Key Words : Judgment , Rationality Reflexive Law , Law Enforcement ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI VALORISASI RUANG) ]]>
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Karjoko, Lego]]>;
<![CDATA[Astuti, Wida]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10184
<![CDATA[AbstractThe objective of research was to find out the existing condition of spatial layout the Kutai Kartanegara Regency’s Government used and to find out the policy of Kutai Kartanegara Regency’s Government in spatial layout. In this research, Empirical research on Law (ELr) was used. ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. This study was a descriptive developmental one providing a systematical description on the object to be studied, and then a model was developed to address the problems in the field. The research approach used was qualitative approach. The research was taken place in Kutai Kartanegara regency. From the result of research and discussion, two conclusions could be drawn. Firstly, the existing condition of land use in Kutai Kartanegara regency showed the land use for various activities such as: mining, forestry, gardening, and farming. The shift of land function increased over years. Secondly, the government of Kutai Kartanegara regency had developed draft Local regulation of regency about rTrW or Zoning for Kutai Kartanegara regency, but it had not been proposed to the Local Legislative Assembly’s (dprd’s) discussion because there had been no provincial regulation about rTrW or Zoning of East Kalimantan provinceKey words : policy, Special layout, ValorisationAbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengetahui existing condition tata ruang yang digunakan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Negara dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini digunakan metode Empirical research on Law (ELr). ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan dua kesimpulan, yaitu : pertama, Kondisi existing Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bermacam – macam kegiatan diantaranya yaitu : . Kegiatan pertambangan , Kegiatan Kehutanan , Kegiatan Perkebunan, kegiatan pertanian. Terjadi pengalihan fungsi lahan yang meningkat dari tahun ketahun Kedua, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang RTRW maupun Zonasi Kabupaten Kutai Kertanegara, hanya saja belum bisa diajukan dalam pembahasan dengan DPRD karena Peraturan Daerah Propinsi tentang RTRW maupun zonasi Provinsi Kalimantan Timur belum ada.Kata kunci : Kebijakan, tata ruang, valorisasi]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Budiyono, Budiyono]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10200
<![CDATA[AbstrakIndonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan dan mengembangkan agama sesuai dengan kepercayaannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuan dan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang bebas dan merdeka menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum negara Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.Kata kunci : politik hukum, kebebasan beragamaAbstractIndonesia is state pursuant to believing in god principle that Indonesian nation which believe in although non religion state. religion life and expand with guarantee and protection of state, while all of people entitled to execute and develop religion as according to its trust. Freedom of religion principle and that trust represent guarantee and confession and also protection that free each and everyone and independence to embrace believed trust and religion. research purpose is how Indonesia legal policy to guarantee and protection be based on the constitution 1945Key word : legal policy, freedoom of religion]]>
<![CDATA[INVESTMENT ARBITRATION BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN TERBELAKANG ]]>
<![CDATA[Sefriani, Sefriani]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10186
<![CDATA[AbstractThe main problem statements in this research is what factors cause almost no developing countries and last developing countries win before the investment arbitration. This thesis employs normative method of research with qualitative analysis. The result of this thesis show that BIT is the main factor caused it. The BIT contain vagueness term, arbitrator of investment arbitration do open ended interpretation toward the term, and cause damage to developing countries and last developing countries. The solution for this phenomena is that developing countries as capital importer should be aware, careful and has equal bargaining power in the process of adoption of BIT with developed countries as capital exporter. Equal bargaining power can be achieved if developing countries has independency, have no dependency in any matters such as economic politics,, security and defence, etcKeywords: investment arbitration, Bilateral investment treaty, dispute resolutionAbstrakMasalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kekalahan negara berkembang dan terbelakang di depan forum investment arbitration. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, histori, dan konsep. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT menjadi factor utama penyebab semuanya itu. BIT berisikan ketentuan-ketentuan yang sangat berpihak pada kepentingan negara eksportir modal. Banyak ketentuan yang multitafsir dan kemudian diinterpretasikan secara sangat luas oleh arbitrator di forum investment arbitration untuk kepentingan negara maju, negara eksportir modal. Solusi untuk mengatasi hak tersebut adalah bahwa negara berkembang harus sadar, cermat dan memiliki posisi tawar yang seimbang dengan negara maju dalam penyusunan BIT. Semua ini dapat diraih apabila negara berkembang memiliki independensi, tidak memiliki ketergantungan pada segala bidang seperti, ekonomi, politik juga pertahanan keamanan pada negara eksportir modal.Kata Kunci: Arbitrase investasi, perjanjian bilateral investasi, penyelesaian sengketa]]>
<![CDATA[URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Marpaung, Lintje Anna]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10204
<![CDATA[AbstractState of Indonesia is in the form of the republic, which consists of several islands. So called archipelago that has outstanding cultural richness and are not owned by another country, one of the Indonesian national pride by having a diversity of ethnic, tribal customs that have high values inherited by our ancestors to be conserved and have value quite high as a tool to build character as a nation and is the capital of local wisdom very proud of each region through provincial and district/city in the archipelago along still recognized and not contrary to the values of national wisdom that the values of pancasila . Indigenous people ( MAHUdAT ) and customs / traditional culture is still recognized its existence ( living law) as mandated by Article 18 B in conjunction with Article 32The 1945 constitution jo permendagri No. 39 of 2007 , for it needs to be implemented and used as the basic capital development in all fields in order of regional autonomy . Empowering Indigenous leader and kinship to participate in governance , which made the subsequent government policy areas outlined in the regulations . Thus is one way in the course of the Autonomous regional government through the area can be achieved good government.Key words: Urgency, indigenous, people autonomous regional government.AbstrakNegara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beberapa pulau. Sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain, salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku budaya/ adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai Kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Hukum Adat ( MAHUDAT) beserta adat istiadat/budaya tradisionalnya hingga saat ini masih diakui keberadaannya (living law) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 B jo Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Permendagri No 39 Tahun 2007, untuk itu perlu diimplementasikan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberdayaan Tokoh Adat dan Kekerabatannya untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibuat sebagai kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian merupakan salah satu cara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melalui Otonomi daerah dapat tercapai Good governmentKata kunci: Urgensi, kearifan lokal, otonomi daerah. ]]>
<![CDATA[ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) ]]>
<![CDATA[Enggarani, Nuria Siswi]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10188
<![CDATA[AbstractThis study aims to assess the regional autonomy in Indonesia in strengthening the republic of Indonesia based on Law No. 32/2004 and find a model that can strengthen the autonomy of the Unitary Republic of Indonesia. This research is normative law research that focused on the literature data. The approach used in this study is using the principles of law approach, systematic approach to legislation, research on the level of vertical synchronization, historical, as well as the hermeneutic approach using deductive research. data used in the study is from literature using primary and secondary materials. results of the study showed that affairs and supervision is the most important element in strengthening the framework of the Unitary State of the republic of Indonesia and is the basis for the implementation of special autonomy. Indicators used to determine that the Act No. 32/2004 can strengthen the republic of Indonesia or not is seen from the elements of affairs and supervision. If the writer sees affairs and the provisions of Law No. 32/2004 lead to the interpreted assumption that lead to strengthen federalism and lead to recentralization model of autonomy that strengthen the unity of the State is to change the system of wide and broaden autonomy become wide autonomy, focused and responsibility. division System of the affair is defined for both the provincial government and local municipality government but it focuses on the reference to the distribution of the central and regional affair. The concurrent affairs division is only constitutes on government affairs in order to strengthen the unitary state republic of Indonesia. Using principles of decentralization, de-concentration and co-administration are done justly. Supervision of the implementation of obligatory affair is deleted because supervision has been done by the governor as a government representative. Form of autonomy that can strengthen Indonesia is local autonomy in the form of broaden autonomy and specific Autonomy or asymmetric decentralization.Keywords: regional Autonomy, strengthening, unitary state of the republic Indonesia, Law No. 32/2004.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32/2004 dan menemukan model otonomi daerah yang dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif memfokuskan pada data kepustakaan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, sejarah serta menggunakan pendekatan Hermeneutic dengan menggunakan penalaran deduktif. Data penelitian yang digunakan adalah data dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.Hasil kajian menunjukan bahwa, Urusan dan pengawasan merupakan elemen yang paling penting dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan dasar bagi diterapkannya otonomi luas. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa UU No 32/2004 dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak adalah dilihat dari elemen urusan dan pengawasan. Jika penulis melihat urusan dan pengawasan dalam ketentuan UU No 32/2004 menimbulkan asumsi penafsiran yang mengarah pada kecenderungan menguatkan kearah ke federalisme dan mengarah resentralisasi Model otonomi yang menguatkan Negara kesatuan terletak dengan mengubah system otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi luas, focus dan bertanggung jawab. Sistem pembagian urusan diperincibaik bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi focus sesuai dengan acuan dalam penyusunan system pembagian urusan pusat dan daerah. Pembagian urusan yang bersifat concurrent hanyaterletak padaurusan pemerintah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan secara seimbang. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib, dihapus karena pengawasan telah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara kesatuan republik indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan Otonomi Khusus atau desentralisasi asimetris.Kata kunci: Otonomi daerah, penguatan, Negara Kesatuan republik Indonesia, UU No 32/2004.]]>
<![CDATA[PELIBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN (ULANG) UUD 1945 YANG PARTISIPATIF MELALUI KOMISI KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Huda, Ni’matul]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10176
<![CDATA[Abstractcurrently reappears demands change as a result of the 1945 constitution as a evaluation 10 years after the 1945 constitution implementation after change. In this period there have been several issues submitted to the constitutional court about the testing of individual candidates in the presidential election, additional authority in perppu, constitutional complaint and the constitutional question by the court, the role of legislation optimalization dpd. This paper initiated a change the 1945 constitution more participatory through the constitutional commission more independent than the previous constitutional commission, with a mandate to prepare draft changes the 1945 constitution. Learning from the experience of various countries are also undergoing transition to democracy and constitutional reform, we should initiate to engage the court in a change in 1945 constitution.Keywords: constitutional court, participatory, constitutional commission.AbstrakSaat ini muncul kembali tuntutan perubahan (ulang) terhadap UUD 1945 sebagai hasil evaluasi 10 tahun lebih implementasi UUD 1945 pasca perubahan. Dalam kurun waktu tersebut sudah ada beberapa persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian tentang calon perseorangan dalam pemilihan presiden, tambahan kewenangan Perppu, constitutional complaint dan constitutional question oleh MK, optimlisasi peran legislasi DPD, dan lain-lain. Tulisan ini menggagas perubahan (ulang) UUD 1945 yang lebih partisipatoris melalui Komisi Konstitusi yang lebih independen dibandingkan Komisi Konstitusi yang sebelumnya, dengan mandat menyiapkan draft perubahan (ulang) UUD 1945. Belajar dari pengalaman berbagai Negara yang juga mengalami transisi demokrasi dan reformasi konstitusi, ada baiknya kita menggagas untuk melibatkan MK dalam perubahan (ulang) UUD 1945.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Partisipatif, Komisi Konstitusi]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ]]>
<![CDATA[Fakih, M.]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10206
<![CDATA[AbstractNursing personnel is one of the most important actor in helping doctor to perform medical acts. Medical acts, performed by doctor in hospital, are generally known as therapeutic transaction or healing agreement. parties who are involved directly in therapeutic transaction are doctor and patient. Therefore nursing personnel as doctor helper in that transaction shall not be positioned as a party in the agreement. Nursing personnel in this context holds the position as participant in the agreement, not as “contractan”. Within this context, nursing personnel can’t be sued by the reason of default. Legal standing of nursing personnel in helping doctor to perform therapeutic transaction, within medical law literature, is legally known as performing dependent function.Keyword: legal standing, nursing personnel, and therapeutic transaction.AbstrakTenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, dalam literatur hukum kesehatan sering disebut sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi terapeutik adalah dokter dan pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan yang difungsikan sebagai pembantu dokter dalam transaksi tersebut kedudukannya bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian. Tenaga keperawatan dalam konteks ini berkedudukan sebagai peserta dalam perjanjian bukan sebagai “contractan”. Dengan demikian tenaga keperawatan tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi. Kedudukan tenaga keperawatan dalam membantu dokter melakukan transaksi terapeutik, dalam literatur hukum medik lebih dikenal sebagai menjalankan fungsi dependent.Kata Kunci: kedudukan hukum, transaksi terapeutik]]>
<![CDATA[THE IDEA OF REGULATING OF GOVERNOR’S AUTHORITY AS GOVERNMENT’S REPRESENTATIVE POST THE AMENDMENT OF 1945 CONSTITUTION (GAGASAN PENGATURAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945) ]]>
<![CDATA[Yuslim, Yuslim]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10190
<![CDATA[AbstractThe idea of regulating of governor’s authority as representative of central government to the regency/ town government after the amendment of 1945 constitution is aimed at answering two legal problems. They are: (1) How is the regulation of the authority of governor as representative of central government after the amendment of 1945 constitution, (2) How is the idea governor as the representative of government. In order to answer such a questions the research conducted by using legal/normative research. The approach that used is statue approach and conceptual approach. The regulating of governor’s authority as representative of central government as stipulated in Art. 32 of Act No.32 year of 2004 do not have firm validity in 1945 Constitution. Such the authority of governor is conducted as the implementation of principle of de-concentration, while such a principle does not clearly formulated in 1945 constitution. Besides it does not have constitution’s validity, the regulating of governor’s authority in Act No.32, 2004 does not have clear concept since on one hand such authority is attribution, an on one hand that authority is a delegation and even in practice it is a mandate. According of Unitary state’s point of view the authority of governor as direct representative of central government after the amendment of 1945 constitution should be in delegation form. Therefore it is not directly enumerated in Act regarding the Local government (attribution).The president that would transfer that authority in government regulation (pp). The delegation of authority to the governor should cover the affair of general government in province, so it is not just limited to a certain affair.Besides in conducting the authority, the governor as representative of central government needs certain organ that assist the governor in performing his authority and as the organ of central government.Key word: The idea, governor’s authority, government’s representat, unitary state.AbstrakGagasan penaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap kabupaten/ kota setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menjawab 2(dua) problem hukum, yakni : (1) Bagaimana pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah setelah perubahan UUD 1945, dan (2) Bagaimana gagasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk menemukan jawaban pertanyaan yang muncul dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam Pasal 38 UU No. 32/2004 tidak memiliki validasi yang tegas dalam UUD 1945.Kewenangan gubernur tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sementara asas dekonsentrasi tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.Selain tidak memiliki validasi konsitusi, pengaturan kewenangan gubernur dalam UU No. 32/2004 tidak jelas konsepnya karena satu sisi kewenangan tersebut berupa atribusi, pada bagian lain berupa delegasi dan bahkan dalam praktek berupa mandat. Menurut sudut pandang sistem negara kesatuan (unitary state) kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah langsung setelah perubahan UUD 1945 haruslah berupa delegasi kewenangan.Jadi tidak ditegaskan (dirinci) langsung dalam UU mengenai pemerintahan daerah (atribusi). Presiden yang akan melimpahkan kewenangan tersebut nantinya dalam Peraturan Pemerintah. Pelimpahan kewenangan kepada gubernur tersebut ruanglingkupnya haruslah mencakup urusan pemerintahan umum di provinsi jadi tidak dibatasi pada urusan tertentu saja.Selain itu dalam menjalankan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah perlu organ tertentu yang membatu gubernur dalam menjalankan kewenangannya dan merupakan organ pemerintah.Key word: Gagasan, Kewenangan Gubernur, Wakil Pemerintah, Negara Kesatuan.]]>
<![CDATA[PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Hernawan, Ari]]>;
<![CDATA[Pramuwardhani dewi, Murti]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 2, No 2: August 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10178
<![CDATA[AbstractThis research aims to determine the forms of suppression of union in Yogyakarta Special region and the efforts made by the trade unions of workers in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions. This research is normative and empirical. data obtained through library research and field research. Data obtained in the study were analyzed qualitatively. Analytical results presented descriptively. result showed suppression of forms of union trade in the Special region of Yogyakarta form unions impede the establishment, transfer, suspension, and termination of employment for trade union who are performing their roles and functions, criminalization and the establishment of a rival unions. Efforts made trade union-trade union in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions is to provide guidance in legal proceedings and internal awareness to its members. Just that more efforts to overcome due to the form of suppression of unions and not the cause suppression of trade unions.Key words : Suppression, Trade Unions, WorkerAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja di Daaerah Istimewa Yogyakarta dan upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadapi tindak pemberangusan serikat pekerja. Penelitian bersifat yuridis normatf dan empiris melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja berupa menghalangi pembentukan serikat pekerja, mutasi, skorsing, PHK dan kriminalisasi pengurus serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja tandingan. Upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyaakarta dalam menghadapi tindak pemberangusan dengan mendampingi anggota dan sesama pengurus dalam proses hukum dan penyadaran internal anggotanya. Upaya lebih ditujukan pada mengatasi akibat pemberangusan dan bukan faktor penyebabnya.Kata kunci : Pemberangusan, Serikat Pekerja, Pekerja ]]>
