cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 389 Documents
 18   19   20   21   22 
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia Paripurna P Sugarda
Yustisia Vol 4, No 3: DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8680

Abstract

AbstractSooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons for this statement are, firstly, current Indonesian contract law is actually a law that is provided in the Book III of old Dutch Civil Code that is not being used anymore by Dutch. Secondly, due to the difference of Indonesian way and philosophy of life, social norm and structure in the society, some provisions in the “Indonesian Contract Law” are incompliance with Indonesian nation characters. From the analysis of this research, it found that firstly, western civil law is different from the adat civil law; the western civil law are more individualistic, while the adat civil law are communalistic.  In their development, however, the western law has gone through collectivization process and the adat law has gone through individualistic process. Secondly, there are two main factors, which influence the formation of law, namely: ideal and real factors.  Principles of kinship, mutual assistance, and mutual helping are the ideal factor in the national contract law compilation, as for the principles of respecting each other, appropriateness and harmonious are the real factors.   Thirdly, Indonesian contractual law (Dutch old Civil Code), in The Netherlands, with the Netherlands New Civil Code (NBW) lead to more clear direction, broader scope, and focus on term of application. This could be seen on how Dutch Civil Law develops regulations related to good faith principle. Fourthly, with the development of good faith principle in The Netherlands, the principles of adat law has chance to be reflected and to be applied on national contract law. The possible way to reflect the principles of adat law inside national contract law is through using the good faith principle on contract law. Therefore, it is suggested that adat law principles should be use as a back ground and principles of New Indonesian Contract Law in the future.Keywords : The New Indonesian Contract Law, Principles of Adat LawAbstractCepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoensia sekarang adalah sebenarnya hukum yang diatur dalam Buku III dari KUH Perdata Lama yang tidak lagi digunakan di negera Belanda. Kedua, karena perbedaan padangan dan fisafat hidup, norma dan struktur sosial dalam masyarakat, beberapa ketentuan dalam Hukum Kontrak Indonesia tidak sesuai dengan sifat dari bangsa Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, asas-asas hukum perdata barat jika dihadapkan dengan asas-asas hukum perdata adat maka asas-asas hukum perdata barat cenderung bersifat individualistik sedangkan asas hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik. Hukum barat dalam perkembangannya mengalami proses koletivisasi sedangkan hukum adat mengalami proses indvidualisasi. Kedua, ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum yakni faktor idiil dan faktor riil. Asas-asas kekeluargaan, gotong-royong, dan tolong-menolong merupakan asas yang hukum adat yang merupakan faktor idiil dalam pembentukan hukum kontrak Nasional, sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan dan laras (harmoni) merupakan asas hukum adat yang merupakan faktor riil dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Ketiga, hukum perjanjian Indonesia (KUH Pdt Belanda Lama), di Belanda, dengan the Netherlands New Civil Code (NBW) kearah yang lebih jelas, lebih luas cakupannya, dan lebih terarah penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Hukum Perdata Belanda mengembangkan peraturan yang mengandung asas itikad baik. Keempat, dengan perkembangan pengaturan asas itikad baik yang terjadi di Belanda, asas-asas hukum adat berpeluang untuk tampil dan dipergunakan dalam hukum kontrak nasional. Cara yang mungkin dilakukan untuk menampilkan asas-asas hukum adat dalam hukum kontrak nasional adalah dengan menggunakan proses konkretisasi asas itikad baik dalam hukum kontrak sebagai sarananya. Dengan demikian, seyogyanya asas-asas hukum adat tersebut di atas merupakan landasan dan latar belakang pembentukan hukum kontrak Indonesia yang akan datang.Katakunci : Hukum Kontrak Indonesia yang akan datang, Prinsip-prinsip Hukum Adat
KRIMINALISASI PENGELOLAAN ZAKAT (TINJAUAN KETENTUAN PASAL 41 UU NO 23 TAHUN 2011) Niken Subekti Budi Utami; Destri Budi Nugraheni
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11064

Abstract

ABSTRACTThis research was conducted wih library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data.The results of this study indicate that in the view of Islamic Scientist, Zakat Management Act there are some drawbacks. First, under the coordination of placement BAZNAS, LAZ cause has no authority, but on the other side of the LAZ are required to make the report public accounting. Second, LAZ could only have authority when a public organization that has a community empowerment program, but this provision may result in unfair LAZ in the management of zakat, as it will further the interests of these organizations. Third, to implement the Zakat Management Act needs to be made  government regulation, so that its implemen- tation will bring benefits to the community and not cause harm. According to the criminal scientist, the provisions of article 41 UUPZ which impose criminal sanctions for unlicensed LAZ that felt quite right, because the intent of legislator of UUPZ, zakat management is done professionally so that it will create a prosperous society, as well as the criteria of the criminalization of the LAZ is not permitted, which include the purpose of imposition of penalty, the onset of the victim, the principle of cost and the results, the ability of law enforcement officials and the public support, are not appropriate.Keyword : zakat, LAZ,criminalitation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui kriminalisasi dalam Pasal 41 UU No. 23Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode Focus Group Discussion. Narasumber adalah para ahli hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan para responden adalah pengelola Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pengelola dari Lembaga Amil Zakat yang telah berijin maupun yang belum berijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun, rumusan pengelolaan zakat secara sentralisasi berada di tangan pemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsur victimizing, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasi LAZ seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakan kurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.Kata kunci : Zakat, Lembaga Amil Zakat, kriminalisasi
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA Ramlan -
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8714

Abstract

AbstractThe aim of this study was to determine the forms of tort committed by foreign direct investment companies which engaged in the field of fisheries in Indonesia. Fisheries in Indonesia has been 100 percent controlled by a foreign direct investor company. Ironically, many those companies committed unlawful act. This study was a normative legal research using legislation approached. The data was secondary one. The collection of those data through the library research, then analyzed qualitatively. An unlawful act committed by foreign direct investment company were: the legal status of companies that do not turn into foreign direct invesment company, a fictitious company, they were not building fish proccessing units, fishing gear that does not fit, transiphment, and violations of fishing ground. This act led to over fishing in some areas of Indonesia fisheries management.Keywords: unlawful act, foreign direct investment company, fisheries.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di Indonesia 100 persen dikuasai oleh perusahaan penanam modal asing. Namun ironisnya, banyak penanam modal asing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bahan kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penanam modal asing adalah: status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, perusahaan fiktif, tidak membangun UPI, alat tangkap ikan yang tidak sesuai, transiphment, dan pelanggaran fishing ground. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya over fishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.Kata kunci: perbuatan melawan hukum, penanaman modal asing, usaha perikanan.
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-SARAWAK) Syarif Hasyim Azizurrahman
Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11100

Abstract

AbstractLaw. 21 of 2007 already contained the formulation of the Crime of Trafficking in Persons, but criminal law policies contained insufficient to combat human trafficking in West Kalimantan-Sarawak border, because it has not been formulated based on the modus operandi and the prediction of the development of the crime of trafficking in persons in the border region, so it needs to be done renewal.Keywords: Trafficking Crime, criminal law policy, criminal law UpdatesAbstrakUU No. 21 Tahun 2007 telah memuat rumusan Tindak Pidana Perdagangan orang,  namun kebijakan hukum pidana yang dimuat belum memadai untuk memberantas perdagangan orang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, karena belum diformulasikan berdasarkan modus operandi dan prediksi perkembangan kejahatan perdagangan orang di wilayah perbatasan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan.Kata Kunci: Kejahatan Perdagangan orang, Kebijakan hukum pidana, Pembaharuan hukum pidana
PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAHAN DESA: KAJIAN POLITIK KEBIJAKAN DAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA Hayat -; Mar’atul Makhmudah
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8752

Abstract

AbstractThe emergence of the Law Number 6 of 2014 on Village providing the broadest space in the village to organize and manage his village in order to improve rural development and rural welfare. The village must rise and grow in the dynamic global life greater challenge. ASEAN Economic Community (AEC) is also a challenge for rural communities in competition. Rural communities should also be changed according to the demands of an increasingly global era. Infrastructure development should also continue to be made at the village level. Besides, the village required to be creative, innovative and participatory resource management in the village. Potential villages still buried in village life should be utilized for the welfare of the villagers. To manage the potential and the resources needed rural village human resources and quality management transparent and accountable, so that the potential of the village can be extracted and properly managed and optimized. This is a serious concern in the management of village resources, given the enormous potentials that exist in the village to be developed and used as a source of rural income that has not been optimized in its management. Abuses of authority and corruption at the village level are becoming increasingly vulnerable in the management of village resources. Given the central government through the Village Act already allocated funds for the village at 1 Billion - 1.4 Billion according to the needs of the village. Including the management of village resources in it. Management of village resources that are not appropriate in its implementation, will be a “hot ball” for the village government. Therefore, it is necessary for early prevention of corruption at the village level in the management of village resources to do, namely the village leadership that is transparent and accountable, improving the quality of rural human resources, information systems and the optimization of the village.Keywords: public policy, corruption, village resources, villageAbstrakMunculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang seluas- luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa harus bangkit dan tumbuh dalam dinamika kehidupan global yang semakin besar tantangannya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa dalam berdaya saing. Mindset masyarakat desa harus dirubah sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin global. Pembangunan infrastruktur juga harus terus dilakukan ditingkat desa. Disamping itu desa dituntut untuk kreatif, inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya desa. Potensi desa yang masih terpendam dalam kehidupan masyarakat desa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengelola potensi dan sumber daya desa dibutuhkan sumber daya manusia desa yang berkualitas dan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi-potensi desa dapat digali dan dikelola secara baik dan optimal. Hal ini menjadi perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya desa, mengingat besarnya potensi-potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang belum dioptimalkan dalam pengelolaannya. Tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi ditingkat desa menjadi semakin rentan dalam pengelolaan sumber daya desa. Mengingat pemerintah pusat melalui UU Desa sudah mengalokasikan dana desa untuk sebesar 1 Miliyar – 1,4 Miliyarsesuai dengan kebutuhan desa. Termasuk pengelolaan sumber daya desa di dalamnya. Pengelolaan sumber daya desa yang tidak tepat dalam implementasinya, akan menjadi “bola panas” bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa dalam pengelolaan sumber daya desa yang harus dilakukan, yaitu kepemimpinan desa yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, dan optimalisasi sistem informasi desa.Kata kunci: kebijakan publik, tindak pidana korupsi, sumber daya desa, desa
THE INFLUENCE OF POSITIVISM PHILOSOPHY ON CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Bambang Ali Kusumo
Yustisia Jurnal Hukum Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11528

Abstract

ABSTRACT            Criminal law enforcement in Indonesia may lack of the justice sense and furthermore highlight the rule of law, this is due to the influence of the philosophy of positivism developed in Europe mainland which has liberal-individualist ideology. This ideology wants everything to be rational and certainty, including legal issues must be no certainty. The purpose of this matter is to protect the rights of individuals. While the Indonesian society is a society that does not highlight the rights of individuals, but respects the balance between individual rights and collective rights. Thus, our criminal law enforcement is still sourced from Indonesian Penal Code which is a replica of the Wetboek Van Strafrech (WVS) created by the Dutch colonialists Government will not materialize justice. It is necessary to face these issues with two steps as the following i.e, first one: the law enforcement agencies in using the law needs a more progressive interpretation, therefore a sense of justice can be realized. Second one, it needs to be realized in accordance with the criminal law reform ideology of kinship based on the values of Pancasila as an ideology of the Indonesia. Such measures are expected to materialize justice in the criminal law enforcement of Indonesia.Keywords: Criminal Law, Law Enforcement, Justice.
AN EVALUATION OF LEGAL POLICY RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION (FIRST PERIOD OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION) Agus Riwanto
Yustisia Vol 5, No 3: December 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i3.8806

Abstract

AbstractIndonesia legal policy of the simultaneous local election to appoint a district head had been amended by Law Number 8 of 2015 concerning the local election (governors, regents and mayors) from the regular models to the simultaneous models. Simultaneous local election will be implemented in periods, namely a first period in 2015, a second period in 2017, a third and fourth period will be approximately held from 2018 to the 2021, and a national simultaneous local elections will be held in 2027. The simultaneous local election is aimed to make the efficiency and effectiveness of the budget, time and labor organizer; to eliminate boredom voters; to increase public control. Law Number 8 of 2015 had been reviewed judicially thirdty first times. The Constitutional Court also issued a surpprised decision which change a political constellation of Indonesia. The political aspect of simultaneous  local election in 2015 need to be fixed through the revision of Law Number 8  of 2015 in order to create the system of the simultaneous elections fairly and democratically for the implementation of the next period: the required transfer of election financing from the budget to the state budget; the need to create a model for the preliminary election; restrictions on candidacy requirements; a dispute settlement of the simultaneous local election to the supreme court; a time restrictions on the election administration disputes lawsuit in the Administrative Court; and we need to build a model of election law enforcement system integration.Key Word: legal policy evaluation, simultaneous local election
THE STUDY OF LAW ON INVESTMENT LIBERALISATION POLICIES IN THE REGION OF ASEAN AND THE EFFECTS ON INDONESIA Delfi Yanti
Yustisia Jurnal Hukum Vol 6, No 3: December 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i3.15230

Abstract

In order to realize a single ASEAN market through the free flow of investment in ASEAN, the ASEAN member states have agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement or known by the term ACIA signed in Cha-Am (Thailand) on February 26, 2009. The issue is how the rule of law against the liberalization of foreign investment in the ACIA Agreement and how its influence on Indonesia. This research method is a normative juridical research by using a qualitative data analysis technique. Based on the Article 1 (a) of ACIA related to the purpose of the establishment of ACIA the ACIA Agreement contains the legal concept of foreign investment: an investment regime that is "free and open" in ASEAN in order to achieve the ultimate goal of economic integration within the ASEAN Economic Community. This is done through progressive liberalization measures on investment regimes in the Member States of ASEAN. The concept of investment liberalization in the ASEAN region is also well supported by the principles of National Treatment (Article 5 of ACIA) and the principles of Most Favored Nation Treatment/MFN Treatment (Article 6, paragraph 1 of ACIA) in which these two principles are widely known as the principles of law in international economic law. While Indonesia itself has been also engaged in signing and ratifying the ACIA Agreement through Presidential Regulations No. 49 of 2011. This certainly provides a challenge and an opportunity to take advantage of this Agreement, as well as adjust the settings of Indonesian foreign investment (Law No. 25 of 2007) with the consent of the ACIA.Keywords: Implementation; Liberalization of Investment; ASEAN Region; Influence and Indonesia.
KEdAULATAN SUMBER dAYA ALAM dI INdONESIA SEBAGAI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA I Gusti Ayu Ketut Rachmi - Handayani
Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10110

Abstract

AbstractExploitation of natural resources which is the utilization of natural resources unwisely led to the decline of natural resources both quantity and quality and will eventually run out. consistency, relevance, and contextualization of Pancasila is always needed by Indonesian people who are continuously developing according to world development. The realization of the expectation will make Pancasila able to play a role: internally, it functions as a glue of unity and union of Indonesian people and directs nation struggle towards its ideals. Externally, it functions as a nation identity so that Indonesian people are different from other people. This research used doctrinal methode. The source of data are secondary data.Keywords: Sovereignty, natural resources, Indonesia, actualization, the values of Pancasila.AbstrakPengurasan sumber daya alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana menyebabkan sumber daya alam tersebut menurun baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan pada akhirnya akan habis. Konsistensi, relevansi dan kontekstualisasi Pancasila selalu dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Realisasi harapan akan membuat Pancasila mampu memainkan peran: internal, berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan mengarahkan perjuangan bangsa menuju cita-citanya. Secara eksternal, berfungsi sebagai identitas Bangsa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.Kata Kunci: Kedaulatan, sumber daya alam, Indonesia, aktualisasi, nilai-nilai Pancasila
THE AUTHORITY OF PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY BY SUBSQUENT OF THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Sanidjar Pebrihariati R
Yustisia Vol 6, No 3: December 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i3.17070

Abstract

People’s Consultative Assemly (hereinafter reffered to MPR) membership consisting of members of the House of Representative (hereinafter reffered to DPR) and Regional Representative Council (hereinafter reffered to DPD) members indicates that the MPR is still viewed as a representative body of the people because of its membership elected in the general election. The change of position of the People's Consultative Assembly (MPR), then the understanding of the form of popular sovereignty is reflected in three branches of power, namely the representative institution, the President, and the holder of the judicial power. Problem formulation discussed are: 1) How is the position of the People's Consultative Assembly as the implementer of people's sovereignty in Indonesia before the amendment of the 1945 Constitution? 2) How the position of MPR members coming from the DPD after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is Normative Law research method, which uses secondary data. The discussion in this research: 1) the MPR as the executor of the sovereignty of the People in Indonesia, prior to the 1945 amendment, we see in the provisions On Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulates that: "Sovereignty is in the hands of the people, and carried out according to the law basic". In the above article it contains three meanings, namely: a). The sovereignty of the people is implemented by all state institutions established in the Constitution, b). The sovereignty of the people must be subject to the constitution, c) constitutional supremacy. People's sovereignty is limited by the rules of the Constitution and constitutional democracy. 2) Position of MPR members originating from DPD after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. After the fourth amendment of the 1945 Constitution, (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), there is a fairly fundamental change in both the state administration system and the state institutions in Indonesia .

Page 20 of 39 | Total Record : 389

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue