cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 5 Documents clear
Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.519 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8198

Abstract

Agama-agama resmi di Indonesia dijamin keberadaannya oleh negara dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Namun anehnya masih ada beberapa kelompok yang ingin menghapuskan sebagian atau keseluruhan dari isi undang-undang tersebut. Seperti misalnya Musdah Mulia bersama 7 LSM yang pernah mengajukan Judicial Review terkait Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut, sehingga kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu dasar gugatannya diantaranya adanya ketidakpastian hukum, sehingga dianggap menjadi alat penekan kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran kepada kelompok minoritas. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8198 
Korupsi di Parlemen Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.282 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8199

Abstract

Korupsi merupakan patologi sosial yang merusak struktur dan tatanan pemerintahan. Ia pun menjadi penghambat utama terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Negara yang di dalam struktur pemerintahannya dikomandoi oleh pejabat yang koruptor, akan menghadapi keterpurukan ekonomi, yang imbasnya tidak hanya pada pembangunan negeri, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat secara luas. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8199
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.979 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8200

Abstract

Fenomena banyaknya pengangguran tak henti menjadi pembahasan negara, karena menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, demi memenuhi hak konstitusional warga negara sesuai dengan amanat ayat 2 pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8200 
Macan Ompong Regulasi Penyelesaian Kasus Insider Trading Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.111 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201

Abstract

Kejahatan insider trading bukan hal asing lagi di telinga masyarakat, terutama bagi mereka yang telah terbiasa dalam dunia investasi. Insider trading (penjualan orang dalam) adalah  trading of a public company’s stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about company. Insider Trading merupakan kejahatan yang paling sering terdengar, tak heran bila Munir Fuadi menyatakan bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum kejahatan tersebut telah dikategorikan sebagai salah satu jenis white colar crime.DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201
Resolusi Affirmative Action di Pengadilan Furba Indah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.993 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8202

Abstract

Kasus kekerasan seksual yang terdapat pada catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016 mengatakan secara jelas yang terungkap dalam angka-angka mencapai puncaknya 259.150 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Penegakan hukum yang sudah banyak dicanangkan dan ditetapkan dalam bentuk materil untuk setiap kasus kekerasan terhadap perempuan  seperti yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejatinya telah memberikan prinsip dasar perlindungan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Bahwa undang-undang tersebut dirasa sebagai terobosan baru dalam wacana perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang juga sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8202 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 6 (2025) Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue