Articles
<![CDATA[Jaminan Fidusia dan Kendala Registrasinya ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (863.32 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i4.8219
<![CDATA[Di era konsumtif dewasa ini, keinginan untuk membeli suatu barang sangatlah kuat. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, mereka akan mencari sumber dana lain yang salah satunya adalah kredit. Saat para konsumen tersebut telah mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka lupa dan banyak dari mereka melarikan diri dari tanggung jawab membayar kreditnya, akibatnya krediturlah yang merugi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Indonesia mengadopsi suatu konsep perlindungan terhadap kreditur, yakni jaminan. ]]>
<![CDATA[Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 5 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.819 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8247
<![CDATA[Beberapa saat yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan adanya aksi ekstrem BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat kartu kuning pada saat presiden Jokowi sedang menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis UI yang ke-68 (02/02/2018). Sontak peristiwa itu langsung mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung aksi tersebut dan adapula yang menentang aksi tersebut. Bagi kalangan yang pro beranggapan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan menggunakkan aksi tersebut benar, mengingat banyak tragedi yang terjadi di akhir masa jabatan presiden Jokowi, sehingga presiden perlu ‘diingatkan’ kembali dengan adanya aksi tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, mengganggap bahwa tindakkan tersebut merupakan tindakkan yang tidak pantas dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan etika terhadap presiden. ]]>
<![CDATA[Munculnya “Mr. X” Dalam Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.815 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i6.8321
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau hak milik kekayaan intelektual merupakan kekayaan spesial yang diperoleh berdasarkan kecerdasan dan daya kreatif seseorang yang tentunya dilindungi dengan hukum. Namun, walaupun sudah banyak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang HKI itu sendiri, tetap saja “Mr. X” selalu muncul. Seperti yang dilansir oleh e-koran kompas.com (21/07/2016) yang menyebutkan hasil penelitian dari Business Software Alliance tentang hasil dari pembajakan piranti lunak mencapai angka triliunan rupiah. Bahkan peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar. ]]>
<![CDATA[Pengadilan Jalanan Versus Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (873.646 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i2.8206
<![CDATA[Beberapa waktu lalu, banyak media massa yang memberitakan tentang terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya seseorang yang dituduh menjadi pelaku pencurian karena dibakar oleh amarah massa. Tentunya berita itu sempat menggegerkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, kejadian main hakim sendiri atau yang biasa disebut dengan “pengadilan jalanan” hingga memakan korban jiwa, bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh sosiolog terkenal Sigit Rochadi kepada e-buletin Okezone.com (8/8/2017) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 setidaknya terdapat 7.766 kasus kekerasan yang diantaranya adalah 60,8% main hakim sendiri dan dari angka tersebut terdapat setidaknya 6,8% yang berujung dengan tewasnya tersangka. ]]>
<![CDATA[Regulasi Perppu Ormas, Otoriterkah? ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (874.697 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8214
<![CDATA[Tanggal 10 Juli 2017, rakyat Indonesia sempat dikejutkan dengan adanya kebar tentang dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam bab penjelasan Perppu No. 2 Tahun 2017 disebutkan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perppu tersebut, yang tidak lain adalah untuk membedakan dan melindungi antara Ormas yang konsisten dengan asas dan tujuan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain memisahkan golongan Ormas, di dalam Perppu tersebut juga menambahkan banyak sanksi baik pidana maupun administrasi, berupa penghentian kegiatan Ormas serta pencabutan surat izin pendirian Ormas maupun statusnya sebagai badan hukum. ]]>
<![CDATA[Praperadilan Terhadap Tersangka Berstatus Buron ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 7 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.007 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i7.9043
<![CDATA[Akhir-akhir ini, dalam dunia hukum pidana praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum, terutama yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang beberapa perkara, yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka, sah atau tidaknya penghentian suatu penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP). Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014, praperadilan juga menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka. ]]>
<![CDATA[Macan Ompong Regulasi Penyelesaian Kasus Insider Trading ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (886.111 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201
<![CDATA[Kejahatan insider trading bukan hal asing lagi di telinga masyarakat, terutama bagi mereka yang telah terbiasa dalam dunia investasi. Insider trading (penjualan orang dalam) adalah trading of a public company’s stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about company. Insider Trading merupakan kejahatan yang paling sering terdengar, tak heran bila Munir Fuadi menyatakan bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum kejahatan tersebut telah dikategorikan sebagai salah satu jenis white colar crime.DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201]]>
<![CDATA[RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN MAKHRAJ HURUF HIJAIYAH BERBASIS ANDROID DI TK AZ-ZAHRA TAMBUSAI UTARA ]]>
<![CDATA[Zarnelly Zarnelly]]>;
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi Vol 7, No 1 (2021): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/rmsi.v7i1.10440
<![CDATA[Taman Kanak-kanak (TK) Az-zahra merupakan taman kanak-kanak berbasis islam yang berdiri sejak tahun 2012, TK ini terdiri dari 7 guru pada tahun 2018 memiliki jumlah siswa sebanyak 52 orang. Anak-anak TK tersebut harus menguasai tentang makhraj huruf hijaiyah, shalat lima waktu, 10 surah pendek, 15 doa sehari-hari. Pada pembelajaran makhrajal huruf hijaiyah anak-anak masih belum memahami cara pelafalan makhraj huruf hijaiyah dengan baik dan kurang memahami huruf hijaiyah. Tugas akhir ini membangun aplikasi pembelajaran makhraj huruf hijaiyah untuk dapat mengatasi anak-anak yang kurang memahami makhraj huruf hijaiyah tersebut. Metode pengembangan yang digunakan adalah Analysis Design Development Implementation Evaluations (ADDIE). Pemodelan yang digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Teknik pengujian sistem menggunakan Black Box dan User Acceptance Test (UAT). Berdasarkan uji Black Box semua fitur yang dibuat pada aplikasi berjalan 100%. Berdasarkan uji UAT aplikasi memiliki tingkat penerimaan responden 95,8%. Dapat disimpulkan aplikasi ini dapat direkomendasikan untuk media pembelajaran makhraj huruf hijaiyah. Kata Kunci: ADDIE, Android, Az-Zahra, Pembelajaran, UAT.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ASET DAERAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015-2016 ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>;
<![CDATA[Wan Asrida]]>
<![CDATA[ Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1: WISUDA APRIL 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Regional assets are all property owned by the region either in the form of tangible goods or intangible goods. Regional assets as one important element in the framework of government administration and service to the community. Regional assets are an important resource for local governments because the assets or regional goods are the economic potentials owned by the regions. Economic potential means the financial and economic benefits that can be obtained in the future, which can support the role and function of local government as a provider of public services to the community. To maintain the regional assets in the form of land owned by the government of Pelalawan District, it is necessary to conduct certification as a proper step to arrange the regional assets owned by the local government of the pelalawan district. Certification is useful so as not taken and snatched by society hence required good management and certification of area asset of land owned by local government of Pelalawan Regency.The purpose of this research is to know the management of local asset of land owned by local government of Pelalawan Regency Year 2015-2016 and to know the obstacle in management of area asset of land owned by local government of Pelalawan Regency Year 2015-2016.This research uses qualitative research. This research was conducted in Pelalawan Regency. Techniques used to collect data in this study are (1) Interview, (2) Documentation.The conclusion of this research is (1) Management of Regional Assets on Land Owned by Local Government of Pelalawan Regency Year 2015-2016 done with 3 (three) management that is: First, Planning Needs Asset Area. Second, Record and Calculate assets/goods that become annual requirement of SKPD. Third, Registration of Plans of Needs and Maintenance of Regional Assets. (2) Obstacles in the Management of Regional Assets on Land Owned by Local Government of Pelalawan Regency. First, the lack of Human Resources (HR). Secondly, the Administration or Inventory which is still lacking by the Field of Assets of the Pelalawan District.Key words : Management, regional assets]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI KESEGARAN DAGING SAPI BERDASARKAN CITRANYA DENGAN EKSTRAKSI FITUR WARNA DAN TEKSTURNYA MENGGUNAKAN METODE GRAY LEVEL COOCCURRENCE MATRIX ]]>
<![CDATA[Rosa Andrie Asmara]]>;
<![CDATA[Dwi Puspitasari]]>;
<![CDATA[Siti Romlah]]>;
<![CDATA[Qonitatul Hasanah]]>;
<![CDATA[Robertus Romario]]>
<![CDATA[ SENTIA 2017 Vol 9 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1779.309 KB)
<![CDATA[Di Indonesia harga daging sapi cukup mahal, hal ini terjadi karena mata rantai distribusi yang sangat panjang dari peternak hingga ke tangan konsumen, sehingga diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk membeli daging sapi. Dengan mahalnya daging sapi tersebut ada beberapa oknum yang berusaha untuk mencampur kualitas kesegaran daging sapi dengan mencampurnya antara daging yang baru dipotong dengan daging yang sudah dipotong beberapa waktu. Kondisi ini sangat merugikan kalangan konsumen yang membeli daging sapi. Saat ini identifikasi daging dilakukan secara manual dengan kasat mata maupun dengan menekan dagingnya untuk mengetahui tekstur daging. Cara ini memiliki banyak kelemahan bila para konsumen tidak jeli untuk membedakan kualitas kesegaran daging sapi.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan citra digital memungkinkan untuk memilih kualitas kesegaran daging sapi tersebut secara otomatis dengan bantuan aplikasi pengolahan citra. Klasifikasi kesegaran daging sapi ini menerapkan metode Backpropagation sebagai classifier. Untuk ekstraksi fitur warna menggunakan channel warna Red Green Blue, sedangkan ekstraksi tekstur dilakukan menggunakan metode Gray Level Co-Occurrence Matrix. Metode ini akan mengambil informasi tekstur permukaan daging pada level warna keabuan. Tingkat keberhasilan klasifikasi kesegaran daging sapi yang didapatkan menggunakan metode Naïve Bayes memiliki tingkat akurasi 95,83%.Kata kunci : Daging, Gray Level Co-Occurrence Matrix, Backpropagation.]]>
