cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2021)" : 11 Documents clear
Perkembangan Digital Media di Dunia Muqsith, Munadhil Abdul
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.17931

Abstract

Every day, the amount of traffic on the internet grows. This is due to the fact that internet network backbone providers are becoming more promising as ISPs pursue backbones that are directly connected to countries whose network access goes directly to various countries. This paper investigates the rapid growth of digital developments in today's modern era. As a result of this need, other underground cable facilities that cross the ocean and connect regions have been built.Keywords: Internet; Media; Digital 
Undang-Undang Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial Fathonah, Rini; Anwar, Mashuril
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19725

Abstract

Abstract:The influence of Western values and ideology has infiltrated Indonesia's national legal instruments through deregulations which appear to always be in favor of the investor interest groups. This can of course be seen from the various laws made to protect the interests of capital owners, one of which is Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). Based on the reasons for considering it, the Job Creation Law was formed to realize the goal of forming the Indonesian state government and to create a prosperous, just, and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. However, if we look closely, the considerations for the formation of the Job Creation Law tend to be economical, not welfare.Keywords: Pancasila; Colonial; Job Creation Act
Upaya Penanganan Pandemi Covid-19; Telaah atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan Sumantri, Andri
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19730

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020, tentang pembelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdampak pada upaya penanganan penularan virus corona-19. Akan tetapi pelaksanakan perbup tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Penanganan Covid-19 yang tidak konprehensif dalam implementasinya, membuat dampak negatif terhadap pendidikan di kabupaten Majalengka, pemerintah kabupaten Majalengka tidak tanggap dengan kendala terbatasnya sarana tekonolgi didaerahnya khususnya desa-desa terpencil. Guru-guru harus terus mendekatkan diri terhadap murid-muridnya, agar pelayanan pendidikan dan pengajaran terus berlangsung. Murid tidak kehilangan haknya dalam belajar. Mungkinkah kondisi pendidikan di kabupaten Majalengka akan semakin terpuruk dimasa yang akan datang, karena penyediaan fasilitas teknologi pendidikan yang terbatas, ataukah adakah kebijakan yang lebih aplikatif untuk mensiasati keterpurukan pendidikan tersebut. Kata Kunci; Perbup, PSBB, Corona-19, Pendidikan, Majalengka.
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811

Abstract

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Menyoal Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Ekologi; Refleksi tahun baru hijriyah 1443 Fajar, Abbas Sofwan Matlail
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.22207

Abstract

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa semesta dan seisinya bertasbih mensucikan Sang Pencipta. Termasuk dalam hal ini Covid-19, yang menjadi salah satu makhluk bagian dari semesta yang juga turut bertasbih mensucikan-Nya. Upaya berdamai dengan Covid 19 adalah bagian dari semesta termasuk manusia. “Yusabbihu lahu ma fissamawati wal ardl" (QS 59:24). Karenanya gelorakan tasbih kepada sang Pencipta Semesta, karena tasbih tidak hanya sekedar ucapan "Subhanallah" dengan duduk diam bersila, namun tasbih semesta yang sesuai dengan dimensinya, sebagai pohon, batu, gunung, termasuk sebagai virus Covid 19.Kata Kunci: Covid 19; Fikih Ekologi; Tahun Baru Hijriyah
Publikasi Identitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana Afifah, Wiwik; Raissa, Amanda; Sukendar, Astria Yuli Satyarini
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.22209

Abstract

AbstrakRahasia adalah suatu hal yang dijaga dan tidak boleh diketahui banyak orang dengan adanya maksud tertentu. Rahasia juga dapat berkaitan dengan kondisi maupun rekam medis dari seseorang yang sedang sakit ataupun telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kesehatannya. Hal terkait rahasia identitas dan juga kesehatan pasien ini merupakan suatu aturan yang berkaitan erat dengan kode etik dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang di dalamnya mengatur tentang setiap dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit untuk menghargai Hak Asasi dari pasien terkait identitas dari pasien tersebut. Dalam keadaan pandemi virus covid-19 seperti saat ini, identitas pasien yang menjadi rahasia sedikit banyak mulai terekspos kepada publik, dimana identitas tersebut biasanya dibuka oleh masyarakat dan kemudian disebarluaskan kepada semua orang di sekitar masyarakat sebagai salah satu cara dan juga bentuk antisipasi dari masyarakat dalam menghalau penyebaran virus dari pasien yang sudah positif terinfeksi maupun dicurigai terinfeksi dari virus Covid-19 tersbut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait adanya publikasi identitas pasien Covid-19 oleh masyarakat yang akan ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah data pasien dapat dibuka oleh pasien dan erintah pengadilan atau sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam hal penyebaran data identitas dan rekam media oleh masyarakat dapat dikenakan pidana dan bagi tenaga kesehatan yang tidak dapat menjaga kerahsiaan data pasien akan dikenakan sanksi administrative.Kata Kunci: Publikasi; Identias; Pasien, Masyarakat
ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA SERBIA-BOSNIA TAHUN 1991-1995 Hendriyani, Intan; Fadhillah, siti
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22798

Abstract

Hukum humaniter internasional dibentuk sebagai upaya untuk memanusiawikan peperangan dan untuk menghindari korban berlebihan dari militer apalagi rakyat sipil. Pelanggaran Serbia terhadap prinsip kemanusiaan menjadi salah satu contoh konflik yang melanggar hukum humaniter internasional. Ambisi Serbia dalam peperangan ini menjadikan Serbia menggunakan berbagai macam cara untuk mencapainya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kejahatan perang dalam konflik Serbia dengan mengacu pada hukum humaniter internasional. Metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data studi pustaka diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Serbia resmi diputuskan sebagai penjahat perang, Tihomir Blaskic didakwa atas 6 pelanggaran HAM dan 11 kebiasaan perang. 
Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia Aprita, Serlika
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.27638

Abstract

The politics of codification in the renewal of national civil law must also pay attention to the existence of the legal rules contained in Islamic law and customary law as sources that can be used as material in the renewal of national civil law. There are two important issues in the agenda of revising the national civil procedural law, that is; regarding aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of court decisions which so far have failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement. For things that are not possible to be uniformed, they are left as they are now while still treating their respective customary and religious laws in accordance with what has been done with Law no. 1 of 1974 concerning marriage.
Filsafat Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.31357

Abstract

Pembangunan suatu negara bangsa membutuhkan satu atau lebih pilar yang kuat, agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, bebas dari segala macam gangguan dan bencana. Dalam bentuk sistem kepercayaan atau landasan filosofis, pilar-pilar negara-bangsa berwujud seperangkat konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat negara-bangsa yang bersangkutan. Ini adalah gagasan, prinsip, dan nilai yang dianggap mampu menjadi dasar bagi aktivitas sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Federasi Rusia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.38425

Abstract

The Russian Federation is a federal state governed by a presidential system. Russia, functioning as a federation, encompasses a total of 85 federal subjects, each possessing varying degrees of autonomy. These levels of autonomy encompass republics, krais, oblasts, and autonomous districts. The executive branch of the Russian government is headed by a President who is elected directly by the populace and possesses extensive administrative authority. In addition to the aforementioned, there exists a Prime Minister who assumes the responsibility of executing governmental policies and overseeing the coordination of the cabinet. The Russian system of governance ensures a seamless integration of presidential and parliamentary components, facilitated by the presence of the Federal Assembly as a representative body that serves to maintain a balance of executive authority.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue