cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
 12   13   14   15   16 
Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1695.287 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16048

Abstract

Abstract:Persons with disabilities have equal and equal rights to access jobs to meet their needs. Like humans in general, these rights are inherent in persons with disabilities and must be protected, fulfilled and upheld by the state. Comprehensive legal institutions are deliberately prepared so that they can accommodate these demands. It is merely aimed at realizing social justice for persons with disabilities.Keywords: Disability, Human Rights, Social Justice, Employment, Welfare.Abstrak:  Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara dalam mengakses pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana manusia pada umumnya, hak tersebut melekat pada diri penyandang disabilitas dan wajib untuk dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara. Pranata hukum yang bersifat komprehensif sengaja disiapkan agar dapat mengakomodasi tuntutan tersebut. Hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Pekerjaan, Kesejahteraan.
Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19 Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1725.374 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15669

Abstract

AbstractCurrent government policy has had an influence on society, mainly due to lockdown or PSBB (large-scale social restrictions). It can be seen that millions of people in Indonesia whose livelihoods are traders, online motorbike taxi, construction workers, odd jobs workers and middle to lower income workers often lose their income. Therefore, the government must facilitate all their food needs as long as the lockdown policy is implemented by the government. The government ensures that every citizen gets their food needs at affordable prices, especially for the lower middle income community. With this, the government implementing the PSBB policy must be able to provide certainty for workers with lower middle income and millions of poor people in IndonesiaKeywords: Lockdown, PSBB, Food Needs Abstrak Kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Terlihat jutaan warga di Indonesia yang mata pencahariannya sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karenanya. pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan lockdown diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan hal ini, pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di IndonesiaKata Kunci: Lockdown, PSBB, Kebutuhan Pangan 
Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1032.803 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.16108

Abstract

Abstract: The Indonesian state law based on Pancasila is a concept that has a special character distinguishing from the original concept of the Rechstaat and Rule of Law developed in western countries. These special characters include; the principle of kinship that prioritizes public interest over individual interest, the law is based on certainty and justice, the state is based on religion but not theocracy and secular systems, the law is the reflection of community culture, the law must be neutral and universal. Therefore, Pancasila is not only a spirit in the state but also a source of all sources of law in Indonesia.Keywords:State Law, Special Character and Pancasila. Abstrak:Negara Hukum Indonesia yang bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus sehingga membedakan dari konsep aslinya yaitu Rechstaat dan Rule of Law yang berkembang di negara-negara barat. Karakter khusus tersebut di antaranya yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.  Kata Kunci: Negara hukum, Karakter Khusus dan Pancasila.
Kebangkitan Nasional: Merawat Nasionalisme Kaum Muda Indonesia Rizqon Halal Syah Aji
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1187.76 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15806

Abstract

AbstractThe spirit of regrowing the nationalism of Indonesian youth aims to answer the challenges and obstacles caused by the Pandemic Covid-19 outbreak. Indonesian young people who are classified as productive labor age are the key to the sustainability of Indonesia's economic growth which should not collapse due to the impact of the Pandemic Covid-19 outbreak. This group of workers is called the millineal generation. The young group lives in an atmosphere of technology utilization and digitalization. Maximizing technology and digitalization will sustain millennial groups in giving birth to demographic bonuses. Millennial groups should not ignore the windows of opportunity in welcoming demographic bonuses. There are many challenges for millennial youth groups, in addition to being able to utilize technology to maximize productive work efforts, but the habit of using digital technology must not change the character of the Indonesian people who are always in a relationship between individuals and mutual cooperation, tolerance and upholding cultural values that promote humanity. The character of the nation is a form of Indonesian nationalism.Keywords; Nationalism, Young Indonesians, Milineal, Pandemic Covid-19, Demographic Bonus.AbstraksSemangat menumbuhkan kembali nasionalisme kaum muda Indonesia bertujuan untuk menjawab tantangan dan hambatan karena wabah Pandemi Covid-19. Kaum muda Indonesia yang tergolong usia tenaga kerja produktif merupakan kunci keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak boleh runtuh karena dampak wabah Pandemi Covid-19. Kelompok tenaga kerja tersebut dinamakan sebagai generasi milineal. Kelompok muda hidup dalam suasana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Memaksimalkan teknologi dan digitalisasi akan menopang kelompok milenial dalam melahirkan bonus demografi. Kelompok milenial tidak boleh mengabaikan windows of oportunity dalam menyambut bonus demografi. Banyak tantangan kelompok muda milenial, selain harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan upaya kerja yang produktif, akan tetapi habit penggunaan teknologi digital tidak boleh mengubah karakter bangsa Indonesia yang senantiasa melakukan relasi antara individu dengan gotong royong, tenggang rasa serta menjunjung nilai budaya yang mengedepankan kemanusiaan. Karakter bangsa tersebutlah yang merupakan corak nasionalisme Indonesia.Kata Kunci; nasionalisme, kaum muda Indonesia, milineal, Pandemi Covid-19, bonus demografi.
Menjaga Kualitas Air Tanah di Perkotaan Ade Irma Elvira
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1400.325 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.15597

Abstract

Abstract:Without realizing that the water consumed by urban communities is of poor quality water, even water that has been contaminated by waste, both factory industrial waste, and human waste. Water sources originating from the land in particular must be maintained by the community with full awareness and sense of responsibility. Especially when building a septic tank for human waste disposal. If not done properly, it will result in groundwater pollution, and can contain bacteria that damage the health of the human body.Keywords: Groundwater, Septic Tank, Urban  Abstrak:Tanpa disadari bahwa air yang dikonsumsi masyarakat perkotaan merupakan air berkualitas buruk, bahkan merupakan air yang telah terkontaminasi oleh limbah, baik limbah industri pabrik, maupun limbah manusia. Sumber air yang berasal dari tanah khususnya harus dapat dijaga oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Khususnya pada saat membangun septic tank tempat pembuangan limbah manusia. Bila tidak dilakukan dengan baik, maka akan berakibat pencemaran air tanah, dan dapat mengandung bakteri yang merusak kesehatan tubuh manusia.Kata Kunci: Air Tanah, Septic Tank, Perkotaan    
The Connection of the Existence of God with the Physics Phenomenon Yulia Zahra
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.834 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.16359

Abstract

AbstractOne of the best pieces of evidence of physics phenomenon which could give us the description of the existence of God is Dark Energy. Dark Energy is an unknown form of energy that affects the universe on the largest scales, but until now, scientists have not proven exactly where the dark matter came from. One of the religions that beliefs in God are Islam. In Islam, God is a matter which we could feel but could not see.Keywords: Dark Energy, The God, Islam
Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia Siti Romlah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1494.672 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.16077

Abstract

AbstractThe Covid 19 pandemic that has been going on for several months in Indonesia has certainly caused a crisis not only of a health crisis, but also an economic crisis. In such circumstances, Termination of Employment (PHK) which becomes a nightmare can also be done by reason of force majeure due to the Covid-19 pandemic, because it has been mentioned in Law Number 13 of 2003 concerning Labor, both have been agreed in the work agreement , company regulations, and collective work agreements, as well as those that have not been agreed upon. However, this is an ultimum remedium or a last resort for solving problems that occur due to the relative nature of force majeure.Keywords: Covid-19, Labor, layoffs AbstrakPandemi Covid 19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Dalam keadaan demikian, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk pun dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium  atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi dikarenakan sifat force majeure yang relatif.Kata Kunci: Covid-19, Buruh, PHK
Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020 Andrian Habibi
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.786 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15685

Abstract

Abstract:The continuation of the 2020 general election in political view is seen as a spring in the dry season of the Covid-19 pandemic uncertainty. Therefore, the holding of elections answers all political endeavors of regional head candidates. Political communication efforts before the Covid-19 Pandemic will be answered automatically. Thus, prospective election participants can reduce excess expenditure during a pandemic, because the political competition budget does not reach a maximum surplus.Keywords: General Election, Covid-19 Abstrak:Keberlangsungan pemilihan umum 2020 dalam pandangan politik dianggap bagaikan mata air di kemarau ketidakpastian pandemi Covid-19. Karenanya, penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik dari para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum Pandemi Covid-19 akan terjawab dengan sendirinya. Dengan demikian, calon peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih saat pandemi, karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal.Kata Kunci: Pemihan Umum, Covid-19
Nilai Ramadhan dan Pendidikan Kaum Tertindas (Mustadh’afin): Tinjauan Atas Ekonomi Islam Rizqon Halal Syah Aji; Azis Muslim
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1489.985 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.15527

Abstract

Abstract:Ramadan teaches social care. Momentum that is present this month (fasting) includes the teaching of humans about education. The message of transformative Islam in education is the meaning of Ramadan on the education of the oppressed (mustadh'afin). Education on the grounds of equality of knowledge rights and also in obtaining economic distribution rights. Ramadan teaches economic equality and balance so that the practice of liberation from the economic downturn of the people can be overcome. Islam offers muamalah (economic activism) through Islamic economics. The aim is to open up confinement over economic oppression and also be aware of the obligations of fellow human beings to be economically just. The practice of Islamic economics tries to dismantle the deterioration of the lower class economy with the concept of financial inclusion.Keywords: Ramadan, Education of The Oppressed, Mustadh'afin, Islamic EconomicsAbstrak:Ramadhan mengajarkan kepedulian sosial. Momentum yang hadir pada bulan ini (puasa) diantaranya adalah pengajaran atas manusia tentang pendidikan. Pesan Islam transformatif dalam pendidikan yang dimaksud adalah pemaknaan Ramadhan atas pendidikan kaum tertindas (mustadh’afin). Pendidikan atas nalar kesamaan hak pengetahuan dan juga dalam memperoleh hak distribusi ekonomi. Ramadhan mengajarkan kesamaan dan keseimbangan ekonomi sehingga praktik pembebasan atas keterpurukan ekonomi umat dapat di atasi. Islam menawarkan muamalah (aktivisme ekonomi) melalui ekonomi syariah. Tujuannya adalah membuka keterkungkungan atas ketertindasan ekonomi dan juga menyadarkan akan kewajiban sesama manusia untuk dapat bersikap adil secara ekonomi. Praktik ekonomi Islam mencoba membongkar keterpurukan ekonomi kelas bawah dengan konsep keuangan insklusif. Kata Kunci: Ramadhan, Pendidikan Kaum Terindas, Mustadh’afin, Ekonomi Islam 
Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona? Siti Ngainnur Rohmah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1549.76 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15448

Abstract

AbstractThe corona pandemic has paralyzed the joints of the economy. Many state-owned companies suffered losses. The private business sector has gradually collapsed. The community screamed because many could not work for a living, while the necessities of life remained demanding. This paper describes how to look for the right business opportunity in the midst of the Large-Scale Social Limitation (PSBB) which aims to break the chain of the spread of the COVID-19 virus.Keywords: Business, Opportunities, Covid-19 AbstrakPandemi corona telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Perusahaan Negara banyak yang mengalami kerugian. Sektor usaha swasta pun berangsur runtuh. Masyarakat menjerit karena banyak yang tidak bisa bekerja mencari nafkah, sementara itu kebutuhan hidup tetap menuntut. Tulisan ini memaparkan bagaimana mencari peluang usaha yang tepat di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.Kata Kunci: Bisnis, Peluang, Covid-19

Page 14 of 43 | Total Record : 430

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue