cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
 13   14   15   16   17 
Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1860.999 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16200

Abstract

AbstractDemocracy as an Indonesian government system has implications for equal rights, obligations and equal treatment for all its citizens. Freedom of opinion is basically a right owned by every individual guaranteed by the constitution, this is contained in Article 28E paragraph (3). The advancement of technology and information is one of the platforms in the delivery of opinions by the people in Indonesia. Communication technology with various kinds of social media has given freedom to each individual to express their opinions through various types of social media communication. The development of information technology media is characterized by various problems. The limitation of human rights in various aspects is a form of control over the avoidance of brutal and transgressing freedom.Keywords: Freedom of Opinion, Democracy, Communication Information Technology (ICT) AbstrakDemokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan  berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalaui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai berbagai permasalahan. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas.Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Normal Baru Pasca Covid-19 Andrian Habibi
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1672.187 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15809

Abstract

AbstractHuman life throughout the world has changed. This change was due to the covid-19 virus which forced new conditions. In this case, globally social life has created a new order. Human life everywhere enters a room called the New Normal. This article wants to explain how the new normal picture is formed. A condition and / or social habits of the community or individual behavior that arises after covid-19 is completed.Keywords: Covid-19 and New Normal AbstrakKehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Perubahan ini akibat virus covid-19 yang memaksa kondisi baru. Dalam hal ini, secara global kehidupan sosial tercipta suatu tatanan baru. Kehidupan manusia di mana pun memasuki ruang bernama Normal Baru. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana gambaran normal baru itu terbentuk. Suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai.Kata Kunci: Covid-19 dan Normal Baru
Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1491.935 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.15606

Abstract

Abstract:The campaign is an activity that is part of the holding of a very crucial general election. In these activities, election participants took a variety of ways in order to gain the support of votes from the public, including by utilizing social media. In the campaign strategy on social media, political buzzer is a tool that is considered to be able to increase the popularity, electability and acceptability of election participants. Therefore, the existence of a political buzzer is urgently needed, so that legal arrangements regarding political buzzers must be clear in regulating it so that the use of social media by involving political buzzers does not deviate from the main objectives of the election itself.Keywords: Buzzer, Social Media, Politics, Campaigns and General Elections Abstrak:  Kampanye merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang sangat krusial. Dalam kegiatan tersebut, peserta pemilu melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh dukungan suara dari masyarakat, diantaranya dengan cara memanfaatkan media sosial. Dalam strategi kampanye di media sosial, buzzer politik menjadi alat yang dinilai dapat meningkatkan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas peserta pemilu. Maka dari itu, keberadaan buzzer politik menjadi sangat dibutuhkan, sehingga pengaturan hukum perihal buzzer politik pun harus jelas dalam mengatur hal tersebut agar pemanfaatan media sosial dengan melibatkan buzzer politik tidak menyimpang dari tujuan utama dari pemilu itu sendiri.Kata Kunci: Buzzer, Media Sosial, Politik, Kampanye dan Pemilihan Umum
Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19 Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.198 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15503

Abstract

Abstract:The Covid-19 pandemic outbreak threatened the health of the people and affected various sectors. With this situation, several state administration agendas were also postponed, the regional head election was also not free from attention. In an effort to break the chain of distribution of Covid-19, the President called for distance and avoid activities that involved large crowds. On the basis of these considerations and with urgency, through the power of the president a policy of postponing the elections was also presented in the form of a Government Regulation in lieu of an Act as a legacy effort.Keywords: local elections, Covid-19, Perppu Abstrak:Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda, pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan pilkada turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai upaya legasi.Kata Kunci: Pilkada, Covid-19, Perppu
Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19 Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1042.257 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.16018

Abstract

Abstract:The existence of Covid-19 makes the meaning of human rights more sensitive and misinterpreted. There are several parties who try to underestimate Covid-19 by understanding it as Human Rights, so they are free to determine the fate of their health. The state in a pandemic condition is tasked with providing the best to the public such as health services, a sense of security, a stable economy, to survival. Social contract must be interpreted as part of the life of the state that prioritizes welfare. Therefore, information disclosure is needed and improved.Keywords: Human Rights; Information Abstrak:Adanya Covid-19 membuat makna hak asasi manusia menjadi lebih sensitif dan salah penafsiran. Ada beberapa pihak yang mencoba menyepelekan Covid-19 dengan memahaminya sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga mereka bebas menentukan nasib kesehatannya. Negara dalam kondisi pandemi bertugas memberikan yang terbaik kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup. Kontrak sosial harus dimaknai sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang mengutamakan kesejahteraan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi diperlukan dan ditingkatkan.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Informasi   
Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19 Mohamad Anwar
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (983.861 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15752

Abstract

Abstract:The problem faced by the company during the Covid-19 pandemic was related to the financial crisis. So that forces companies to lay off several workers / laborers or cut salaries. This raises a new polemic, because in the provisions of the legislation concerning employment, it is regulated regarding the mechanism of layoffs for workers or workers of the company where they work. Including provisions related to deduction of salaries of workers / laborers, so it does not appear to violate the rights of workers or laborers.Keywords: Layoffs, Cut Salaries, Covid-19 Abstrak:Dilema yang dihadapi perusahaan pada saat pandemic Covid-19 adalah terkait krisis keuangan. Sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan PHK terhadap beberapa pekerja/buruh atau melakukan pemotongan gaji. Hal ini menimbulkan polemik baru. Karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, diatur mengenai mekanisme PHK bagi pekerja atau buruh dari perusahaan tempat mereka bekerja. Termasuk ketentuan terkait potong gaji pekerja/buruh, sehingga tidak terkesan melakukan pelanggaran hak dari pekerja atau buruh.Kata Kunci: PHK, Potong Gaji, Covid-19
Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum Muhammad Abdul Aziz; Tomy Michael
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1781.261 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16215

Abstract

Abstract:The rule of law is obliged to uphold the values or principles that guide the implementation of the government and its law enforcement, one of which is the principle of democracy. The obvious application of the principle of democracy is elections. Election is a process of holding people's sovereignty in order to fill positions in a government based on direct, general, free, confidential, honest, and fair. In the general election it is expected that the election participants will be neutral in choosing a candidate for leader or representative of the people. Whereas many public officials such as the Governor use power to help their partners in various ways, one of which is ensuring their support for their counterparts. Because the governor's voice greatly affects the community as well as the State Civil Apparatus.Keywords: Election, Neutrality, GovernorAbstrak:Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintah dan penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah asas demokrasi. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas ialah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaran kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan umum diharapkan peserta pemilu bersikap Netral dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Sedangkan banyak sekali pejabat publik seperti Gubernur yang menggunakan kekuasaan untuk membantu rekan separtainya dengan berbagai cara, yang salah satunya memastikan dukungannya terhadap rekan separtainya. Dikarenakan suara gubernur sangat mempengaruhi masyarakat maupun para Aparatur Sipin Negara.Kata Kunci: Pemilu, Netralitas, Gubernur 
Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antara Indonesia dan Arab Saudi Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1521.134 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.15813

Abstract

AbstractArticle 27 paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008 regulates criminal prosecution of defamation in the Republic of Indonesia, whereas in Saudi Arabia stipulates it in article 3 which states a sentence of imprisonment for a term no more than one year and a fine not exceeding five hundred thousand riyals (2 billion), or one of these two sentences. Judges in Indonesia usually impose conditional penalties for defendants of defamation by considering press freedom and opinion, the rights of consumers and patients, and the right to obtain information before convicting convictions, in contrast to Saudi Arabia which provides final decisions in accordance with applicable law.Keywords: Defamation, ITE, Judges.AbstrakPasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang pemidanaan pencemaran nama baik di negara Republik Indonesia, sedangkan di Arab Saudi menetapkannya dalam pasal 3 yang menyatakan Hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi lima ratus ribu riyal (2 milyar), atau salah satu dari dua hukuman ini. Hakim di Indonesia biasanya menjatuhkan  pidana  bersyarat  bagi  terdakwa pencemaran nama baik dengan  mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, berbeda dengan Arab Saudi yang memberikan putusan akhir sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, ITE, Hakim.
Polemik Lockdown Di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal Pendi Ahmad
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1536.406 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15392

Abstract

AbstractWith the implementation of the lockdown, then millions of people, especially those whose livelihoods are Traders, Laborers, lower-middle-class online motorcycle taxis, will lose income. The government must facilitate all their needs. Ensure that every community member has the same opportunity to obtain food and basic necessities at an affordable price. The policy of the Central Government to impose or not implement a lockdown policy must be able to provide certainty for the Marginal, because this country exists and grows not because of one and a few people, but we exist because of togetherness. But whatever policies the government will pursue right now are awaited by millions of peopleKeywords: Lockdown, Livelihoods, policy AbstrakDengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang, Buruh, Ojek online menengah ke bawah akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan mereka. Memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan Pemerintahan Pusat untuk memberlakukan atau tidak menjalankan kebijakan lockdown harus dapat memberikan kepastian bagi kaum Marjinal, karena negara ini ada dan tumbuh bukan karena satu dan beberapa orang saja, tetapi kita ada karena kebersamaan. Tetapi kebijakan apapun yang akan ditempuh pemerintah saat ini tengah ditunggu oleh jutaan masyarakat miskin.Kata Kunci : Lockdown, Mata Pencaharian, kebijakan
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Page 15 of 43 | Total Record : 430

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue