Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 430 Documents

11 12 13 14 15

Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta Muhammad Raihan Radyva Said
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The right to obtain decent work and livelihood is one of the many rights regulated by the 1945 Constitution as a form of guarantee for everyone to work. Micro, Small and Medium Enterprises or UMKM is a form of freedom for everyone to work and get a decent life. In the midst of the enactment of large-scale social restrictions, local governments are expected to help everyone to ensure the sustainability of the business to support themselves and their families.Keywords: Guarantee, Policy, UMKM, Local Government Abstrak:Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu dari banyaknya hak yang diatur oleh UUD 1945 sebagai bentuk jaminan setiap orang untuk bekerja. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah salah satu bentuk dari kebebasan setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. Di tengah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu setiap orang untuk menjamin keberlangsungan usaha guna menghidupi diri sendiri dan keluarga.Kata Kunci: Jaminan, Kebijakan, UMKM, Pemerintah Daerah

Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak must indeed be prevented, confronted, and responded with great vigilance, both from the authorities and from the citizens. Without a synergy together, this test will be difficult to end. Including the Government's legal policies, especially the Minister of Justice and Human Rights must consider and prioritize the aspirations of the wider community. So that the policy of freeing public prisoners is not interfered with Corruptor Prisoners. The community must fully support government policies including the PSBB obligations. If then there is no cohesiveness, the impact will arise dilemmas and chaos on the order of state life.Keywords: Prisoners, Covid-19, Policy Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 memang harus ditanggulangi, dihadapi, dan disikapi dengan penuh kewaspadaan, baik dari penguasa kekuasaan maupun dari warga masyarakat. Tanpa adanya sinergi bersama maka ujian ini sulit akan berakhir. Termasuk kebijakan hukum Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM harus dengan pertimbangan dan mengedepankan aspirasi masyarakat luas. Sehingga kebijakan membebaskan narapidana umum tidak tercampuri dengan Narapidana Koruptor. Masyarakat pun harus mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk adanya kewajiban PSBB. Bila kemudian tidak terjadi kekompakan, maka timbullah dilema dan kekacauan pada tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Narapidana, Covid-19, Kebijakan

Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Ayu Christina Wati Yuanda; Ratih Dara Ayu Dewilly; Pralistyo Dijunmansaputra
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Electronic ticketing system is an alternative in a renewable system that is effective in implementing tickets to motorists who violate traffic. Electronic tickets are still not on target, because there are still many Indonesian people who are not ready for the progress of the system and technology. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the application of the electronic ticketing system in the city of Surabaya. The application of the electronic ticket system has advantages, namely the service is simpler, faster, and easier than conventional ticketing. The result of the research shows that with the electronic ticket system there is transparency to the apparatus related to government administration activities, besides making a better police image in the eyes of the public.Keywords: Electronic Ticket, Traffic, Legal Protection Abstrak:Sistem tilang elektronik adalah sebuah alternatif dalam suatu sistem terbarukan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Tilang elektronik masih belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap akan kemajuan sistem dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya. Penerapan sistem Tilang elektronik ini memiliki kelebihan, yaitu pelayanannya lebih sederhana, cepat, dan mudah dibandingkan tilang secara konvensional. Hasi penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem tilang elektronik terdapat adanya transparansi kepada aparat terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain membuat citra kepolisian yang lebih baik di mata masyarakat.Kata Kunci: Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Perlindungan Hukum

Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP Anton Hariyadi
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The universal ideal values of Pancasila are derived from the domain of instrumental values in the realm of formation of laws and regulations, and how the ideal values of Pancasila are internalized into practical values in the life of society, nation, and state. Pancasila ideology is a guideline for state administrators in formulating and determining planning, implementation and evaluation of national development policies in the political, legal, economic, social, cultural, mental, spiritual, defense and security fields based on science and technology, and direction for all Indonesian citizens and residents. This research uses descriptive qualitative research methodology and refers to the basic law as one of the legal umbrella..Keywords: HIP Bill, Academic ManuscriptAbstrak:Nilai ideal Pancasila yang universal diderivasikan ke domain nilai-nilai instrumental dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana nilai-nilai ideal Pancasila terinternalisasi ke dalam nilai-nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dan merujuk pada undang-undang dasar sebagai salah satu payung hukumnya.Kata Kunci: RUU HIP, Naskah Akademik

Implications of the Space Agreement; A Critique of the Statement of the American President to Exploit Space Resources Athari Farhani
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:As the world’s population grows increasing demand for the planet’s limited resources, developed countries begin to explore outer space. One of them is the United States through its president statement Donald Trump who will explore and exploit space resources. While the law of space including natural resources contained therein is a shared heritage of mankind. And whether said activities comply with the current provisions of internaional space law?Keyword: Outerspace, natural resources, mining, heritage of mankind

Problematika Pendidikan Dalam Menyongsong Masa Depan Yang Gemilang Nisaul Fatona
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract: Education is an effort to improve the quality of human life. Every human being needs education, whenever and wherever. Education is a way to educate the nation’s children and welcome a bright future. One of the goals of education is that a person who can compete in the future and be able to develop one’s potential and talent is formed. There are children and the young stopped from school, did not continue their education to the higher grade, therefore their future is dangerous.Keywords: Education, the future, the resounding Abstrak: Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun. Pendidikan merupakan jalan untuk mencerdaskan anak bangsa serta menyongsong masa depan gemilang. Salah satu tujuan pendidikan ialah membentuk sosok yang mampu bersaing di masa depan serta mampu mengembangkan potensi dan bakat seseorang. Pada kenyataannya banyak generasi muda yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga masa depan mereka terancam suram.Kalimat kunci: pendidikan, masa depan, gemilang

Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Imas Novita Juaningsih
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractIndonesia became one of the countries infected with Covid-19. This certainly has an impact that can harm the country and society. Therefore, the government issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) with the aim of deciding the spread of Covid-19. One of the impacts felt by the community with the presence of Covid-19 is the Termination of Employment (FLE) carried out by several companies to workers on the grounds of force majeure or loss. This reasoning is controversial, bearing in mind that force majeure cannot be said to be a reason that can cause harm as in the Covid-19 outbreak, and is deemed to deviate from Article 164 Paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor.Keywords: Layoffs, Force Majeure, Covid-19 Abstrak Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Hal ini tentu memberikan dampak yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan force majeure atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial, mengingat force majeure tidak dapat dikatakan sebagai alasan yang dapat menyebabkan kerugian seperti pada wabah Covid-19 ini, dan dianggap menyimpang dari Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata kunci: PHK, Force Majeure, Covid-19

Aglomerasi Dalam Permenhub tentang Larangan Mudik dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Muhammad Ubaidillah; Rizqon Halal Syah Aji
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractRegulation of the Minister of Transportation No. 25 of 2020 concerning the prohibition of going home is a rule that supports the handling of Covid-19. However, the Regulation of the Minister of Transportation still has a polemic, due to the existence of weak arguments, and allegedly will hamper Indonesia's economic growth. The term agglomeration used in the Regulation of the Minister of Transportation cannot be accessed easily. In addition, the Regulation of the Minister of Transportation in general results in a decline in economic growth due to obstruction of the usual financial flow from cities to villages through the annual homecoming tradition. Therefore, it is expected that the Regulation of the Minister of Transportation can be evaluated and improved so that the terms of articulation and its substance so that its implementation cannot be accessed by the public.Keywords: Permenhub, Covid-19, Agglomeration, Homecoming, Economic Acceleration. AbstrakPermenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang larangan mudik seharusnya menjadi aturan yang mendukung dalam penanganan Covid-19. Namun, Permenhub tersebut masih menjadi polemik dikarenakan adanya argumentasi lemah dan disinyalir akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Istilah aglomerasi yang digunakan dalam Permenhub kurang dijelaskan secara rinci sehingga tidak mudah dipahami masyarakat secara umum. Selain itu, Permenhub ini secara umum berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya aliran keuangan yang biasa terjadi dari kota ke desa-desa melalui tradisi mudik tahunan. Oleh karena itu, diharapkan Permenhub ini dapat dievaluasi dan diperbaiki baik dari segi artikulasi maupun subtansinya agar pada pelaksanaanya tidak membingungkan masyarakat.Kata Kunci: Permenhub, Covid-19, Aglomerasi, Mudik, Pertumbuhan Ekonomi.

Membantu Masyarakat Mencegah Wabah Covid-19 Wiwik Indrawati
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractThe Covid-19 pandemic outbreak has become a frightening ghost for the entire world community, including the people of Indonesia. Therefore, prevention and self-protection efforts are carried out by community members by keeping a distance, not crowding, maintaining endurance, maintaining cleanliness, and doing disinfection in the home, environment and public places. In this case the University of Pamulang through the Chemical Engineering Study Program carried out disinfection movements in several areas in Pamulang, in order to prevent the spread of the Covid-19 virus.Keywords: Covid-19, Society, Disinfection AbstrakWabah pandemi Covid-19 telah menjadi hantu yang menakutkan bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dilakukan upaya pencegahan dan perlindungan diri oleh warga masyarakat dengan cara menjaga jarak, tidak berkerumun, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, dan melakukan disinfeksi di rumah, lingkungan serta tempat umum. Dalam hal ini Universitas Pamulang melalui Prodi Teknik Kimia melakukan gerakan disinfeksi pada beberapa wilayah di Pamulang, guna mencegah penyebaran virus Covid-19.Kata Kunci: Covid-19, Masyarakat, Disinfeksi

Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Cicik Nawang Putri; Helmi Alwi; Budi Suharto
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The purpose of this study is to determine the legal implications of the loss of the authority to investigate and prosecute and the responsibility of the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK). In this study using empirical research methods. This researcher offers something new, namely the weakening of the KPK institutions which has an impact on the less than optimal performance of corruption eradication and even results in the cessation of efforts to investigate, investigate and prosecute various corruption cases, which could have implications for the dissolution of the KPK institutions. The results of this study stated that the loss of the authority to investigate and prosecute and the responsibilities of the KPK leadership resulted in a decline in KPK performance, because it could not work optimally.Keywords: Fundamental, Legal Implications, Authority, Investigation, Prosecution Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum dari hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut serta tanggung jawab dari pimpinan KPK. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empi ris. Peneliti ini menawarkan suatu hal yang baru, yaitu dilemahkannya lembaga KPK yang berimbas pada kurang optimalnya kinerja pemberantasan korupsi dan bahkan mengakibatkan terhentinya upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berbagai kasus korupsi, yang dapat berimplikasi pada dibubarkannya lembaga KPK. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut serta tanggung jawab pimpinan KPK mengakibatkan menurunnya kinerja KPK, karena tidak dapat bekerja dengan optimal.Kata Kunci: Fundamental, Implikasi Hukum, Kewenangan, Penyidikan, Penuntutan

Page 13 of 43 | Total Record : 430

11 12 13 14 15

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA