cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 430 Documents
 10   11   12   13   14 
Emansipasi Melawan Pandemi Global: Bukti Dari Indonesia Titik Nurhayati; Rizqon Halal Syah Aji
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1655.566 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15468

Abstract

Abstract:Emancipation against COVID-19 is very urgent, especially in Indonesia. The vulnerability of the impact of the COVID-19 pandemic is more likely to be experienced by women. Women in various parts of the world continue to make efforts to emancipate against this pandemic. Do not miss in Indonesia, how the involvement of women's emancipation. The focus on creating affirmations for domestic and public economic resilience continues to be carried out entirely by women in the context of emancipation. The foundation of women's fiqh which makes the role of shar'i a foothold of emancipation in the domestic and public sphere. Confidence in making concrete steps to emancipation in an effort to strive for family economic resilience becomes clear.Keywords: Emancipation, COVID-19, economic resilience, working women, fiqh of women.Abstrak:Emansipasi dalam melawan COVID-19 sangat mendesak dilakukan, khususnya di Indonesia. Kerentanan dampak pandemi COVID-19 lebih cenderung dialami perempuan. Perempuan diberbagai penjuru dunia terus berupaya melakukan emansipasinya dalam melawan pendemi ini. Tidak ketinggalan di Indonesia, bagaimana keterlibatan emansipasi perempuan. Fokus menciptakan afirmasi untuk ketahanan ekonomi domestik maupun publik terus dilakukan sepenuhnya oleh perempuan dalam rangka emansipasi. Landasan fiqih perempuan yang menjadikan role syar’i menjadi pijakan emansipasi dalam ranah domestik maupun ranah publik. Keyakinan melakukan langkah kongkrit emansiapsi dalam upaya mengupayakan ketahanan ekonomi keluarga menjadi jelas.Kata Kunci: Emansipasi, COVID-19, Ketahanan Ekonomi, Perempuan Pekerja, Fiqih Perempuan 
Momentum Keluarga Mengembangkan Kemampuan Belajar Peserta Didik Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Subarto Subarto
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1487.07 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15383

Abstract

Abstract:The family is the first social group in human life, the first place in learning and expressing themselves as social people in the interaction with the group. The dominant influence of parents on children is seen in terms of distortions in the time schedule of learning activities of students, both structurally, division of tasks and internalization of norms. The role that has been carried out in the education unit switches functions in the family unit. This is where the role of parents is needed so that children have self-regulating so they are able to teach themselves in an effort to provide internal reinforcement to themselves.Keywords: Family, Covid-19, Self-regulating Abstrak:Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Pengaruh dominan orang tua terhadap anak terlihat dalam hal distorsi terhadap waktu penjadualan kegiatan pembelajaran peserta didik, baik secara struktur, pembagian tugas dan internalisasi norma-norma. Peran yang selama ini dilaksanakan di satuan pendidikan beralih fungsi di satuan keluarga. Disinilah dibutuhkan peran orang tua agar anak memiliki self-regulating sehingga mampu mengajarkan dirinya dalam upaya memberikan penguatan secara internal pada dirinya.Kata Kunci: Keluarga, Covid-19, Self-regulating  
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Sylvia Hasanah Thorik
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1577.235 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15506

Abstract

Abstract:Large-scale social restrictions in Indonesia are strategic steps taken by the government to reduce the rate of transmission of the Corona Virus pandemic or Covid-19. How effective the step is, all parties still see in advance the impact going forward. However, we all hope that the steps taken by the government in implementing this PSBB are the best steps and can run as they should, and economic growth and financial stability can be maintained, so that some economic activity in Indonesia can still be carried out, even with social constraints more stringent and massive.Keywords: PSBB, COVID-19 Abstrak:Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. Seberapa efektif langkah tersebut, semua pihak masih melihat terlebih dahulu dampak ke depannya. Namun, kita semua berharap bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan PSBB ini adalah langkah yang terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan tetap dapat terjaga, sehingga beberapa aktivitas perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan, walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.Kata Kunci: PSBB, COVID-19  
Bagaimana ISIS Dapat Muncul dari Agama yang Memiliki Ajaran Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Alam? Dana Riksa Buana
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1466.517 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.15266

Abstract

Abstract:A religious community in a religious context will find it easier to blame other religious communities because it is different in interpreting the concept of God. This is based on the existence of an excessive sense of ownership of groups that are consciously or not involved in it. This situation is used by ISIS to search for the masses by selling religious similarities, the same boat and the same harmony. In this article the author wants to analyze the background of the cause of the emergence of the ISIS movement from a religion that teaches mercy to all nature namely Islam. There is a wrong understanding of the accepted doctrine, so that it makes it extreme and then becomes a group of ISIS who aspire to form an Islamic state on Iran and Syria.Keywords: ISIS, Terorisme, IslamAbstrak:Seseorang umat beragama dalam konteks beragama akan lebih mudah untuk menyalahkan umat beragama lainnya karena berbeda dalam memaknai konsep ke-Tuhanan. Hal inilah didasarkan adanya rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap kelompok yang secara sadar ataupun tidak terlibat didalamnya. Situasi inilah yang dimanfaatkan ISIS untuk mencari massa dengan menjual kesamaan agama, senasib, dan sepenanggungan. Dalam artikel ini Penulis ingin menganalisis latar belakang penyebab timbulnya gerakan ISIS dari sebuah agama yang mengajarkan rahmat bagi seluruh alam yaitu Islam. Adanya pemahaman yang salah dari doktrin yang diterima, sehingga menjadikannya ekstrim dan kemudian menjadi kelompok ISIS yang bercita-cita membentuk sebuah negara Islam di atas tanah Iran dan Syiria.Kata Kunci: ISIS, Terorisme, Islam 
Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Yulita Pujilestari
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1684.685 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15394

Abstract

Abstract:The rapid development of Information Technology especially the internet opens opportunities for the development of better information services in educational institutions. After the outbreak of the 19th pandemic to Indonesia in mid-March 2020, the local government issued a policy in the world of education, which is to temporarily eliminate direct face-to-face learning and is replaced by online learning, both at the elementary and secondary school level, and at the university level. This was realized in a system called an electronic university (e-University).Keywords: Information Technology Development, Education, Online Learning Abstrak: Pesatnya perkembangan Tekhnologi Informasi terutama internet membuka peluang bagi pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. Pasca mewabahnya pandemi covid 19 ke Indonesia pada pertengahan maret 2020 maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic university (e-University).Kata Kunci: Perkembangan Teknologi Informasi, Pendidikan, Pembelajaran Online
Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19 Yoshua Consuello
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.996 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15479

Abstract

Abstract:Unemployment is a serious problem that the Indonesian Government has not yet been able to overcome. Like sibling between the unemployment and poverty are inseparable. Because with the increase in unemployment then automatically the poverty rate in this country will also increase. The government as the policy holder is expected to be able to play a role in overcoming the problem of unemployment and poverty.Keywords: Unemployment, Policy, Covid-19 Abstrak:Pengangguran merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum bisa di atasi oleh Pemerintah Indonesia. Bagaikan adik kandung antara pengangguran dan kemiskinan keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.Kata kunci: Pengangguran, Kebijakan, Covid-19
Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19 Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1614.988 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15425

Abstract

Abstract:Health guarantee for workers is the human rights that must be fulfilled by employers in the current pandemic situation. This obligation is essential because workers are assets for the company. Work relationship between workers and employers must be harmonious and mutual benefit by means of employers making preventive and reactive efforts in providing health guarantee for workers so that the purpose of labor regulation in Indonesia can be realized properly and humanity.Keywords: Health Guarantee, Human Rights and Pandemic Abstrak:Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pengusaha di tengah-tengah situasi pandemic saat ini. Kewajiban tersebut adalah hal yang esensial karena pekerja adalah aset bagi perusahaan. Hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha harus berjalan harmonis dan saling menguntungkan dengan cara pengusaha melakukan upaya preventif dan reaktif dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja sehingga tujuan dari pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia yang humanis dapat terealisasi dengan baik.Kata Kunci: Hak Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Pandemi 
Kontroversi Pemberian Data dan Informasi Pemerintah Menyoal Jumlah Terdampak Covid-19 Sebagai Bentuk Ketidaktransparan Antara Kebijakan dan Solidaritas Bangsa Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1983.881 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15517

Abstract

AbstractFor several months now, the co-19 pandemic has paralyzed almost all sectors, and has closed people's income. The uncertainty and certainty when this pandemic will end will not get a point of clarity and certainty. So that it increasingly causes debate and triggers conflicts between the community, government, and entrepreneurs. The confusion of news from the government also becomes a benchmark and benchmark for other parties in making decisions and certainty. However, if the government itself still covers and does not provide actual data and information how the three elements consisting of the community, the government and the authorities can provide mutual support and good cooperation.Keywords: Covid 19, Government Policy, News ControversyAbstrakSudah beberapa bulan, pandemi covid-19 melumpuhan hampir semua sektor, serta mematisurikan pendapatan masyarakat. Ketidakjelasan dan kepastian kapan masa pandemi ini akan berakhirpun masih belum mendapatkan titik kejelasan dan kepastian. Sehingga semakin menimbulkan perdebatan dan memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Kesimpangsiuran berita dari pemerintah pun menjadi patokan dan tolak ukur pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan dan kepastian. Namun, jika pemerintah sendiri masih menutupi dan tidak memberikan data dan informasi yang sebenarnya bagaimana tiga elemen yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan penguasa ini bisa saling memberikan support dan kerjasama yang baik.Kata kunci : Covid 19, Kebijakan Pemerintah, Kontroversi Berita
Masih Relevankah Gagasan Emansipasi Perempuan Kartini? Tinjauan atas RUU Ketahanan Keluarga Rizqon Halal Syah Aji
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1516.956 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.15400

Abstract

AbstractThe struggle for women's emancipation has been started by R.A Kartini. During the colonial period Indonesian women had risen to the awareness of equal rights and obligations towards men in building the nation's identity. Social involvement by women is one of the keys to mainstreaming emancipation according to the role of religion, customs, culture and philosophy as pillars of Indonesian values. The Family Resilience Bill (RUU-KK), aims to institutionalize and strengthen the resilience of Indonesian families, because measures of the goodness and quality of Indonesian people are sourced from reliable family resilience because of the results of parental education (husband and wife) in the household. However, the RUU-KK as a prospective legal product cannot be separated from political interests. Therefore, to produce a good legal product and accommodate all the interests of the nation and state, the legal product must be dissected and academically examined by testing a comprehensive academic paper. In particular, the articles which are considered to ignore the values of inclusion of female emancipation that Indonesian women have had for a long time.Keywords: RA Kartini, Emancipation, Family Resilience Bill, Indonesian Women. AbstrakPerjuangan emansipasi perempuan telah dimulai oleh R.A Kartini. Pada masa kolonial perempuan Indonesia telah bangkit terhadap kesadaran persamaan hak dan kewajiban terhadap laki-laki dalam membangun identitas Bangsa. Pelibatan secara sosial oleh para perempuan menjadi salah satu kunci mengarusutamakan emansipasi sesuai role agama, adat istiadat, kultur dan filosofi sebagai pilar nilai ke-Indonesia-an. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU-KK), mempunyai maksud untuk melembagakan dan memperkokoh ketahanan keluarga Indonesia, sebab ukuran kebaikan dan kualitas manusia Indonesia bersumber dari ketahanan keluarga yang handal karena hasil dari pendidikan orang tua (suami dan istri) dalam rumah tangga. Namun RUU-KK sebagai bakal produk hukum tidak terlepas dari kepentingan politik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk hukum yang baik dan menampung seluruh kepentingan bangsa dan negara, produk hukum harus bisa dibedah dan dikaji secara akademik dengan pengujian naskah akademik yang komprehensif. Khususnya pasal-pasal yang dianggap mengabaikan nilai-nilai pelibatan emansiapsi perempuan yang telah lama perempuan Indonesia punyai.  Kata Kunci: RA Kartini, Emansipasi, RUU Ketahanan Keluarga, Perempuan Indonesia.
Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1641.589 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15393

Abstract

Abstract:The weakening of business activities due to the Corona pandemic has reduced state revenues, while increasing the cost of state expenditure (Economic Instability). If it is not handled carefully and immediately, it is feared that this pandemic will cause a long-term effect and impact on the sustainability of national economic instability. The government then issued regulations regarding financial hurdles and stability of the country's financial system through the "Perppu" legal product, which was colored by positive responses and millions of criticisms, mainly due to the alleged existence of an article giving impunity to KSSK officials. The Perppu that was compiled in "abnormal" conditions certainly cannot be said to be perfect. Therefore, the DPR as the legislator as well as the representation of all the people should review the intent and substance of the Perppu.Keyords: Corona pandemic, State Finances, Impunity Abstrak:Melemahnya aktifitas dunia usaha akibat pandemi Corona telah menurunkan pendapatan negara, sekaligus meningkatkan biaya belanja negara (Instabilitas Ekonomi). Jika tidak ditangani dengan cermat dan segara, dikhwatirkan pandemi ini menimbulkan long-term effect dan berimbas pada instabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemerintah kemudian menerbitkan regulasi mengenai kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara melalui produk hukum “Perppu" yang diwarnai berbagai respond positif serta jutaan kritik, terutama karena dugaan adanya pasal yang memberi impunitas kepada pejabat KSSK. Perppu yang disusun pada kondisi “tidak normal” ini tentu tidak dikatakan sempurna. Oleh karenanya, DPR sebagai pembentuk undang-undang sekaligus representasi seluruh rakyat patut mengkaji kembali maksud serta subtansi Perpu tersebut. Kata Kunci: Pandemi Corona, Keuangan Negara, Impunitas

Page 12 of 43 | Total Record : 430

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue