cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2013)" : 12 Documents clear
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara) Nazaruddin, Nazaruddin
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam hal pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP. Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara efektivitas belum tercapai.   Kata Kunci: Efektivitas, Perekaman Data, Program e-KTP.
PROFESIONALITAS APARATUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO SELATAN Junaidie, Akhmad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap Profesionalitas Aparatur Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sebagai informan penelitian ini yaitu Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi, Staf dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Penelitian ini mencakup profesionalitas aparatur dilihat dari aspek kreatifitas, inovasi dan responsifitas yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur dari aspek responsifitas dan inovasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan secara umum dapat dikatakan masih rendah yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak kondusif yang menghambat kreatifitas aparatur, dan kurangnya kemampuan kepemimpinan untuk memberdayakan bawahan. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah perlunya menciptakan iklim yang kondusif dan mampu mendorong kreatifitas aparatur, adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan diharapkan dapat menumbuhkan responsifitas dan inovasi aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.   Kata kunci : Profesionalitas, Responsifitas, Inovasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH Fadil, Fathurrahman
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat Kelurahan Kotabaru Tengah dalam perencanaan pembangunan yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pembangunan dan menangani permasalahan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Namun yang menjadi pertanyaan apakah partisipasi masyarakat tersebut telah sesuai dan dapat mencarikan solusi dalam menangani permasalahan yang ada serta merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhkan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan musrenbangkel telah sesuai dengan pedoman dan sasaran yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaanya terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di kelurahan melalui aktor-aktor masyarakat. Kedua, Bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel Kotabaru Tengah pada tahun 2013 dari segi kehadiran peserta sudah representatif. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah bersifat dua arah, dalam pemberian informasi sudah mulai diberikan jauh-jauh hari namun pemberitahuan secara formal masih terbatas dengan waktu. Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan/perumusan kegiatan perancanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah, namun tidak ada sarana dalam melakukan kontrol dan pengawasan bagi masyarakat dalam Musrenbangkel. Masyarakat telah dapat memberikan usulan sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam penentuan skala prioritas ditentukan oleh peserta rapat dengan tim pelaksana Musrenbangkel dalam diskusi. Pengambilan keputusan realisasi kegiatan tetap ditangan pemerintah, akan tetapi masih minimnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah. Ketiga, peran pemerintah dalam dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanan Musrenbangkel memiliki peran sebagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat serta untuk menciptakan ruang partisipasi. Sementara itu peran pemerintah kecamatan berfungsi sebagai motifator, fasilitator, monitoring dan evaluasi. Pemerintah kelurahan dalam musrenbangkel sendiri berperan sebagai sosialisasi dan pelaksana musrenbang kelurahan.   Kata Kunci: Partisipasi, Musyawarah, Perencanaan
KADERISASI KEPEMIMPINAN PAMBAKAL (KEPALA DESA) DI DESA HAMALAU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Nofiard, Farid
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau untuk mempersiapkan kader penggantinya agar dapat melanjutkan kepemimpinnya sebagai Kepala Desa sehingga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori tentang proses kaderisasi yang di kemukakan oleh Stradling dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggali atau mengungkap proses kaderisasi pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses kaderisasi oleh seorang pemimpin terdapat proses pemberian pendidikan politik kepada kadernya. Proses pendidikan politik yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dalam prakteknya setiap pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah melakukan proses kaderisasi terhadap kadernya walaupun proses kaderisasi itu dijalankan secara non formal. Akan tetapi proses kaderisasi ini hanya dijalankan oleh lingkungan keluarga tertentu saja, ditemukan beberapa faktor penyebanya yaitu diantaranya petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunnya menjadi Kepala Desa, kesibukan masyarakat, dan tidak adanya faktor pendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperebutkan kursi kepemimpinan Kepala Desa seperti halnya di desa-desa lainnya.   Kata Kunci: Kaderisasi, Kepemimpinan, Pembakal
PELAKSANAAN MUTASI TRANSFER DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS Ulfah, Fitria
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum pelaksanaan mutasi transfer dan promosi pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas telah mengikuti prosedur yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku secara nasional mengenai peraturan pelaksanaan mutasi. Namun dalam pelaksanaannya belum berdasarkan merit system karena prestasi kerja bukanlah menjadi pertimbangan satu-satunya dan belum memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang seharusnya menjadi dasar dalam penempatan seorang pegawai.pelaksanaan mutasi pegawai pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas lebih cenderung menganut spoil system yaitu berdasarkan hubungan kedekatan dengan pimpinan, karena dalam mutasi pegawai ditentukan oleh keputusan pimpinan baik pimpinan SKPD yang mengusul maupun Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah yang mengambil keputusan akhir dalam mutasi pegawai.   Kata Kunci: Mutasi, Pegawai Negeri Sipil  
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA Iberahim, Iberahim
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Key informan pada penelitian ini adalah Camat Pulau Laut Utara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru serta Tokoh Masyarakat Nelayan Kecamatan Pulau Laut Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain pembangunan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar akses transportasi guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, bantuan sosial dengan berupa bantuan kepada kelompok nelayan dan perorangan yang telah dianggarkan melalui APBD di Kabupaten Kotabaru. (2) Faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain faktor alam, faktor kultural / budaya, dan faktor pendidikan.   Kata Kunci : Pengentasan, Kemiskinan, Nelayan
IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN HARIADI, TOMY
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif. Sumber data yang digunakan adalah person, place, dan paper dengan klasifikasi data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan lancar dan baik. Peraturan daerah dan peraturan pelaksana terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 telah diterbitkan walaupun belum semuanya rampung diselesaikan pada awal masa pengalihan. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksananya dan sarana dan prasarana pendukungnya. Terdapat korelasi antar variabel-variabel pada implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Variabel-variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut, yaitu  kebijakan yang diidealkan (idealised policy), kelompok sasaran (target groups), unsur pelaksana (implementing organization), dan environment factor (unsur-unsur lingkungan). Korelasi antar variabel tersebut diharapkan sesuai kondisi yang diinginkan dalam perumusan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu proses pengalihan PBB-P2 berjalan dengan smooth dengan cost yang minim, stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima, dan wajib pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu sumber daya manusia (SDM) pelaksananya, anggaran pelaksanaan pengalihan, peralatan yang mendukung, organisasi dan manajemen.   Kata Kunci : Implementasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT (GAPURA) SA-IJAAN DI DESA SUNGAI KUPANG JAYA KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN Harli, Muhammad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses implementasi program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan unsure-unsur masyarakat desa Sungai Kupang jaya sebagai subjek dan objek dari penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara, data skunder dari dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan serta data dukung dikumpulkan melalui kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa  Faktor yang sangat mempengaruhi implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan adalah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Saijaan di Desa Sungai Kupang Jaya.   Kata kunci : Implementasi, Program Gapura
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan) Zuhriansyah, Muhamad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Key informan pada penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan, Camat Pulau Laut Utara, Kepala Desa Baharu Utara, Para Ketua Rukun Tetangga Desa Baharu Utara dan Masyarakat Desa Baharu Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD terkait dengan Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan secara konvensional dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dengan tahapan sosialisasi oleh Bappeda mengenai pelaksanaan Musrenbang sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan input dalam perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah dilaksanakannya Musrenbangdes yang memuat usulan dari masyarakat desa, yang hasilnya akan masuk ke dalam Musrenbang Kecamatan. Kemudian Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan akan hadir dalam forum SKPD untuk rekonsiliasi usulan yang ada dengan petugas kecamatan agar usulan dipilah dan diteliti secara teknis agar tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau gapura saijaan atau CDCSR atau yang lainnya. Hasilnya akan masuk dalam Musrenbang Kabupaten yang hasilnya tertuang dalam KUA-PPAS. Hasilnya akan diperiksa oleg DPRD Komisi 3 dan kemudian dibuat RKA yang akan menjadi Raperda APBD. (2) Hal yang tidak terlepas dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran terutama terkait dengan program pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru adanya proses bargaining (tawar-menawar) karena adanya berbagai tuntutan yang muncul dan bisa saja bentrok karena keterbatasan pendapatan daerah, misalkan adanya program inisiatif kepala daerah dengan usulan bawaan dari anggota legislatif hasil dari kegiatan reses atau jaring asmara yang mereka lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi aspirasi masyarakat adalah adanya keterbatasan anggaran, kepentingan politik, dan kualitas usulan.   Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, APBD
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA KADUNDUNG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA TAHUN 2010 Ramli, Muhamad
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai partisipasi politik masyarakat desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, Desa Kadundung merupakan salah satu desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat relatif tinggi. Padahal, kalau kita mencermati hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa tahun terakhir kecenderungan yang ada pada saat ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, antara lain variabel lingkungan sosial politik langsung, lingkungan politik langsung dan lingkungan sosial politik tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dimensi lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu popularitas calon, dimensi lingkungan politik langsung yaitu status sosial ekonomi, dan lingkungan sosial politik langsung yaitu kondisi sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung dalam pilkada kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 dan faktor apa yang paling dominan pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan maksud untuk penjelasan. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih di desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan sample acak. Adapun jumlah responden adalah 92 orang dari populasi 1.096 orang yang tersebar di 3 RT dari 6 RT yang ada di desa Kadundung. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan adalah analisis korelasi produk momen dan regresi linier berganda dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dimensi popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik berpengaruh sebesar 38,5% terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung. Secara simultan (uji f) popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung terlihat dari hasil f hitung 18,395 > f tabel 2,708. Secara parsial (uji t) popularitas calon (2,178 > 1,987) dan kondisi sosial politik (6,550 > 1,987) terlihat berpengaruh, sedangkan status sosial ekonomi (-813 < 1,987) tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat desa Kadundung dalam pilkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010. Hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian diwilayah lainnya. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian yang sama di wilayah lainnya untuk membandingkan hasil penelitian ini guna mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada.   Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012)